Pilgub Jatim, 'Apa iya Jokowi Setega itu Menggembosi PDIP?'
berita
Politika
Sumber Foto : kompasiana.com (gie/watyutink.com) 09 July 2018 12:00
Presiden Joko Widodo dituding sebagai penyebab utama kekalahan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno (Gus Ipul - Puti) pada Pilkada Jatim lalu. Hal ini dikatakan Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Soepriyatno. Pria yang juga anggota DPR RI ini mengatakan bukti ada turun tangannya Jokowi di Pilgub Jatim adalah turunnya dua tokoh yaitu Airlangga Hartarto (Ketum Golkar) dan Oesman Sapta Odang (Ketum Hanura) yang tak lain “utusan khusus” Jokowi untuk memenangkan Khofifah di Pilgub Jatim.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono. Ferry menuding kekalahan Gus Ipul - Puti sebagai kesalahan Jokowi dengan memberi izin kepada Khofifah untuk maju sebagai rival jagoan PDIP itu. Atas kekalahan ini, menurutnya saat ini PDIP tengah kesal dengan Jokowi. Sebab dalam pilgub Jatim, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mati-matian hingga turun langsung ke lapangan untuk berkampanye. Apakah pernyataan ini membuka peluang Gerindra dengan PDIP untuk koalisi di Pilpres 2019?

Berita keterlibatan Jokowi dalam pemenangan Khofifah dan Emil bukan kali ini saja. Sebelumnya Airlangga pernah mengkonfirmasikan keterlibatan tersebut, dan belakangan tersiar kabar bahwa Oesman Sapta, bos Hanura, juga turut mengamininya. Sontak saja berita ini membuat “geram” PDIP, dan cepat-cepat melakukan klarifikasi lewat Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah. Politisi PDIP ini memprotes keras pernyataan Airlangga sebagai pernyataan yang mengadu domba Presiden Jokowi dengan Megawati. Bahkan Basarah mengatakan, sejak awal Jokowi yang juga kader PDI-P telah memutuskan untuk mendukung Saifullah Gus Ipul-Puti sesuai dengan keputusan partai.

Terkait polemik ini rakyat jadi bertanya-tanya; siapa yang berbohong? Apa iya seorang Ketum Golkar yang juga pembantu presiden, berani membuat pernyataan yang begitu dahsyat mencatut nama presiden? Lalu, siapa yang bisa dipegang omongannya? Itulah sebabnya banyak yang kemudian berkeluh kesah" Apa iya Jokowi setega itu menggembosi PDIP?" Bukankah PDIP adalah partai yang membesarkan dan memberinya kepercayaan untuk maju lewat pintu PDIP sebagai Capres di 2014. Tentu saja mayoritas masyarakat sulit untuk mempercayainya. Apa mungkin seorang yang begitu santun dan berpenampilan sederhana apa adanya, melakukan perbuatan yang layaknya dilakukan oleh seorang “preman politik”.

Disatu sisi Khofifah tidak menyembunyikan dukungannya kepada Jokowi di Pilpres nanti yang  ditegaskan  pada saat dirinya terlibat wawancara jarak jauh oleh Rosiana Silalahi yang ditayangkan Kompas TV, Rabu (27/6/2018). Saat ditanya apakah dirinya siap menjadi juru bicara Jokowi  seperti pada Pilpres 2014, Khofifah mengiyakannya. Sinyal ini semakin mengental saat Airlangga menemui Khofifah di rumahnya, Kamis (5/7/2018) mengatakan bahwa kalau mantan Mensos itu bersama-sama partainya mendukung Jokowi dua periode.

Sementara pengamat politik LIPI Siti Zuhro menilai, baik Gus Ipul maupun Khofifah sama pentingnya bagi Jokowi. Terlebih lagi keduanya punya nilai strategis, yakni bisa menjadi ‘tiket’ Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2019. “Asumsinya kalau bisa memenangkan pilkada di daerah besar, untuk pilpres nanti lebih mudah. Apalagi kalau sampai kepala daerahnya bisa jadi tim sukses”. Jika memang Jokowi bermain dua kaki, bukankah akan sangat berbahaya bagi keutuhan koalisi Jokowi? Apalagi, PDI-P dan Golkar adalah dua parpol pendukung dengan jumlah kursi paling besar. Atau jangan-jangan ini tanda-tanda perpecahan antara Jokowi, Golkar dan PDIP?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Sedari awal sudah diprediksi bahwa Pilgub Jatim itu kontestasi antara "Joko" vs "Widodo". Semua terbaca jelas dan terang benderang bahwa Pilgub Jatim adalah pertarungan internal partai-partai yang menghendaki Jokowi tetap Presiden 2019, Partai Golkar dkk disatu sisi berhadapan dengan PDIP dkk disisi yang lain. 

Pernyataan ibu Khofifah sebagai "pemenang" Pilgub Jatim yang siap mendukung Jokowi di Pilpres 2019, juga akan dilakukan oleh Gus Ipul seandainya beliau memenangkan Pilgub tersebut.

Analisa sebagian orang bahwa orang-orang Jokowi turun menginvertensi Pilgub Jatim tidak bisa dibantah, faktanya memang demikian, kedua pasangan calon Gubernur Jatim diintervensi oleh orang-orang petinggi partai yang "mengkapitalisasi" populairitas Jokowi dalam jabatanya. Klaim orang-orang partai bahwa  pasanganya didukung oleh Jokowi bukanlah perbuatan haram,  sah-sah saja. 

Cerita kontestasi di Pilgub Jatim tentu bisa jadi berbeda, andaikan saja Partai Gerindra dan PKS saat itu bisa mengusung calon gubernur selain Khofifah dan Gus Ipul. Kegagalan munculnya pasangan calon ketiga inilah yang disebut "kesalahan besar". 

Saya yakin meskipun kalah dalam Pilgub, Gus Ipul tetap mendukung Jokowi 2019 karena mayoritas pendukung Gus Ipul adalah orang/kelompok yang juga menghendaki 2019 tetap Jokowi. Semoga Gus Ipul terakomodir oleh Jokowi di 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Saya melihat pilkada jatim berbeda dengan Jateng dan Jabar. Jatim lebih mengedepankan program dari pada bermain isu SARA. Hal ini disebabkan kedua calon tersebut sama sama berasal dari NU. Namun demikian bukan berarti berjalan dg datar tanpa persoalan. Mundurnya anas bupati banyuwangi sdah cukup bukti bahwa, politik jatim menjadi pertarungan cukup panas,yang jelas mengarah kepada Pilpres 2019.

Benar, PDIP sejak awal sudah memasang Gus Ipul-Anas. Saat Anas mengundurkan diri,  PDIP mengalami kebingungan. Batas waktu yang mepet tidak cukup untuk istikhoroh politik mencari pengganti sekelas Anas. Akhirnya, kader PDIP pun dipasangkan, yang secara kualitas jelas sangat jauh dengan Anas. Hanya saja, ada garis keturunan Soekarno menjadi nilai jual tersendiri agar suara PDIP solid.

Walaupun fakta nya tidak demikian. Masyarakat Jatim telah cukup selektif dan rasionalis saat dihadapkan pada pilihan. Tentu bukan hanya sebatas pertimbangan politik, tapi pada ide perubahan yang diusung oleh para paslon. Dan ide progres ini ditangkap oleh khofifah.

Hal ini tentu dibaca oleh Jokowi. Sebagai seorang politikus ulung, jokowi menilai bahwa Khofifah punya potensi besar untuk menang. Maka, hubungan Jokowi dan Khofifah bukan sebatas sebagai pembantu presiden, namun juga sarana untuk kampanye dirinya di pilpres 2019.

Apabila dilihat dari luar,seakan akan memang terjadi pergesekan yang serius diantara elite politik di tubuh partai politik pendukung. Namun saya menilai, bahwa ini langkah yang cukup cerdas untuk menjaga suara Jatim tidak pecah mendukung Jokowi di Pilpres 2019. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Sejak awal mula saya telah melihat potensi Khofifah untuk memenangkan pilgub. Bahkan kalau tidak ada bom serangan fajar, Pak De Karwo pun dilibas suara dari Madura. Atas dasar alasan rasional dan imbal budi itulah PD dukung Khofifah. Mengenai sikap internal koalisi PDIP dan kubu pemerintah itu yang tahu Ibu Mega dan Pak Jokowi, akan tetapi kenyataan menunjukkan betapa kekalahan yang diderita oleh calon yang diusung PDIP. Semuanya itu menjadi peringatan bagi semua partai politik bahwa kita tdk bisa mengandalkan kekuatan dan legitimasi keluarga lagi. Musyawarah mufakat dikalangan pimpinan pusat dan daerah sangat penting dalam menjaring dukungan suara. Suara batin pemilih tidak dapat dibelokkan dengan uang dan janji-janji lagi. Money di perlukan, tetapi prestasi tidak boleh disepelekan di samping medin partai untuk menggalang kekuatan dan pengaruh.

Kalaupun Jokowi benar mendukung Khofifah, ya tidak bisa disalahkan. Dukungan Jokowi itu mencerminkan akhlak mulia yang tidak mau menghalangi pembantunya untuk senantiasa mengejar keberhasilan atau achievement sebagai manusia modern. Makin banyak pembantunya berprestasi di dalam kabinet maupun di luar, ya makin baik karena mencerminkan kebenaran pilihan Jokowi  memilih pembantu. Yang jelas Jokowi telah membuka peluang kepada siapapun yang berpotensi dari “kubunya” dan tidak menghalangi ibu Mega dan partainya mengajukan calon. Justru  PDIP seharusnya pilih calon secara lebih cermat untuk memperkuat pemerintahan Jokowi dan mempertegas dukungannya dalam Pilpres 2019.

Akhirnya keberhasilan dan kegagalan berbagai partai politik di pilkada yang baru lalu mencerminkan kelemahan management dan manpower. Kondisi politik transaksional telah mendorong partai mengandalkan kekuatan uang dan mengesampingkan management  dan pilihan jago,  kalau bukan kerabat, ya orang yang beruang atau punya potensi kerahkan cukong. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Kekalahan Syaefullah Yusuf (Gus Ipul) melawan Khofifah dalam memperebutkan posisi Jatim-1 di Pilkada Jatim sudah saya prediksi sejak akhir tahun 2017 lalu dan saya tulis di watyutink juga. Apalagi waktu itu Gus Ipul masih berpasangan dengan Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang secara basis politik sewarna.

Mundurnya Azwar Anas karena skandal yang kemudian digantikan oleh Puti Guntur Soekarnoputra sebenarnya memperbaiki tingkat popularitas Gus Ipul-Puti (GUSTI). Hanya sayangnya perbaikan tingkat popularitas itu tidak berhasil dikapitalisasi untuk menambah tingkat elektabilitas GUSTI. Ada kesalahan strategi dalam "memasarkan" GUSTI ke masyarakat Jatim.

Keberadaan Puti menjadi wakilnya Gus Ipul menimbulkan kesan bahwa komunitas politik Soekarnois akan mendukung GUSTI. Apalagi ketika Guntur Soekarnoputra turun gunung. Panggung pertemuan antara Guntur Soekarnoputra dengan komunitas Soekarnois digelar sebagai wahana reuni sekaligus sosialisasi GUSTI.

Tapi sayangnya pertemuan di panggung tersebut tidak berlanjut ke pertemuan dengan massa rakyat Marhaen. Bahkan kemudian yang terlihat adalah betapa seringnya Puti hadir di pondok-pondok pesantren dan kantong kantong NU.  Sedangkan kantong kantong Marhaen yang banyak tersebar di wilayah Mataraman terabaikan. Kantong-kantong inilah yang pada akhirnya melabuhkan pilihannya pada Khofifah.

Kesalahan strategi yang fatal dimana tim sukses GUSTI tidak membagi perhatian secara proporsional berimbang antara kantong NU dengan kantong massa Marhaen (abangan), sehingga di kantong kantong massa Marhaen inilah Khofifah mendapat suara yang cukup signifikan.

Persoalan Airlangga Hartanto (Golkar) dan Oesman Sapta Odang (Hanura) mengeluarkan statement bahwa mereka diutus Jokowi untuk memenangkan Khofifah, itulah adalah bagian dari permainan politik baik dalam skala lokal maupun nasional. Reaksi timses GUSTI terhadap statement yang menyatakan bahwa Jokowi tidak akan mengintervensi Pilkada Jatim, dan menyatakan bahwa Jokowi mengundang Puti dan ketua Timses GUSTI dua kali ke istana malah menunjukkan Timses GUSTI bermain di gendang orang lain.

Tapi beruntung, dengan adanya statement dari Airlangga dan OSO, maka GUSTI punya kambing hitam penyebab kekalahannya.

Mencermati pelaksanaan Pilkada 2018, seharusnya merupakan momentum bagi PDIP untuk melakukan evaluasi total terhadap "mesin", kader, kebijakan, konsistensi terhadap peraturan organisasi dan struktur partai serta relasi dengan koalisi dan partai lainnya. Karena bagaimanapun juga partai partai lain punya kepentingan terhadap baik buruknya hubungan antara PDIP dengan Jokowi. Sehingga potensi adu domba terhadap para stakeholder kekuasaan saat ini akan tinggi.

Jadi alangkah baiknya bila energi timses GUSTI yang masih tersisa digunakan untuk secara legowo mengakui kemenangan Khofifah-Emil dan menyatukan kembali rakyat Jawa Timur. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Sejak Pilleg/Pilpres 2004 secara rutin saya hadir di Jatim. Sebagai bagian NU yang tidak berada di kelompok struktural, sangat mudah bagi saya masuk ke dalam kelompok NU kultural yang tersebar di seantaro pesantren di Jatim. Konstelasi politik di Jatim agak beda dengan daerah lain. Di Jatim arah politik massa NU selalu terbelah, yaitu kelompok NU kultural dan kelompok NU struktural, khususnya sejak kejatuhan Gus Dur tahun 2002. Elite-elite NU dalam kelompok struktural seringkali tidak sejalan dengan pemikiran  mereka yang ada di kultural. Pada Pemilu 2004, di mana Kiai HM berpasangan dengan Bu Megawati, kelompok NU kultural justru tidak mendukung Kiai HM. Kelompok ini membuat gerakan massa yang mendukung SBY pada saat itu, antara lain dengan membentuk Jaringan Kiyai Muda NU yang bergerak dari pesantren ke pesantren.

Demikian juga dalam pertarungan politik pada Pilkada 2018 tidak terlepas dari terbelahnya NU, yang masih terus berlanjut. Ini juga sebagai lanjutan dari Kontestasi Muktamar NU, antara Gus Sholah dengan Kiai SAS. Gus Sholah dengan dukungan NU kultural mendukung Khofifah, sedangkan NU struktural yang dikomandani oleh Kiai SAS secara terbuka mendukung Gus Ipul. Jadi peran partai dan tokoh nasional dalam Pilkada Jatim 2018, menurut pandangan saya tidak banyak pengaruhnya. Tentang komplain pendukung Khofifah bahwa mereka didukung Jokowi, secara tegas dibantah oleh Seknas Jokowi. Mesin politik PDIP yang digerakkan langsung oleh Bu Mega, bersama PKB yang dimotori langsung oleh Ketumnya Cak Imin dan mendapat dukungan langsung Kiai SAS selaku Ketum PBNU, tidak mampu.melawan kelompok NU kultural yang didukung penuh oleh Gerakan Muslimat yang dikomandani langsung oleh Khofifah dengan pesantren-pesantren besar yang dikomandani oleh Gus Sholah dan ulama-ulama besar dalam kelompok kultural.

Menurut saya nuansa dan jiwa berkompetisi dari Kelompok ini sulit sekali dikalahkan walaupun dengan dukungan kekuasaan. Orang boleh saja berandai andai, tapi faktanya selalu saja NU kultural yang tidak/belum tentu loyal kepada elitenya membuat kontestasi di Jatim menjadi menarik. Apabila NU kultural dan NU struktural ini bersatu, tidak ada satupun kekuatan politik di Indonesia yang bisa mengalahkan NU di Jatim. Entah siapa yang mampu mepersatukannya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Jokowi mau keluar dari bayang-bayang Mega, inilah yang tampak paling jelas dalam Pilgub Jatim terakhir.  Pembangkangan yang dilakukan secara terang-terangan menunjukkan bahwa Jokowi mau menegaskan bahwa dirinya sudah tidak bisa didikte oleh Megawati. Dalam arti, bila PDIP tak mau lagi mencalonkan dirinya sebagai capres, ada Golkar yang siap menjadikannya presiden dua periode.

Jokowi tampaknya mau menghapus citra sebagai petugas PDIP, yang berulang kali diungkap ke masyarakat oleh Mengawati. Lebih jauh lagi, dia tak mau lagi diperalat sebagai pembuka jalan bagi anak Megawati atau keluarga Soekarno lainnya menuju puncak kekuasaan.

Popularitas Megawati sendiri cenderung merosot. Salah satu buktinya adalah kekalahan calon PDIP di Pilgub Jatim meski Megawati turun tangan sebagai juru kampanye. Masyarakat tampaknya tak terpesona lagi oleh sosoknya sebagai anak Proklamator. Megawati juga dianggap tak bisa lagi dijadikan panutan sebagai pemimpin yang demokratis mengingat posisinya yang bagaikan 'presiden seumur hidup' PDIP.

Maka  bila tetap memilih Jokowi sebagai capres, Megawati tak bisa lagi sesumbar bahwa pilihannya adalah petugasnya.  Kalau nanti ternyata menang lagi, Jokowi mungkin akan lebih mendengarkan suara Golkar dalam bagi-bagi kursi kabinet, direksi dan komisaris BUMN, pejabat di lingkungan istana dan lain lain.

Pilkada serentak tentu saja juga berperan penting membuat PDIP dan Megawati tampak makin kecil di mata Jokowi. Ini karena gubernur terpilih Jatim dan Jabar sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi dalam Pilpres 2019. Ingat, Khofifah Indar Parawansa maupun Ridwan Kamil bukanlah kader PDIP.  Keduanya bahkan bersaing dengan calon dari PDIP untuk memperebutkan kursi gubernur.

Di tengah situasi ini, bila nanti ternyata sukses menjadi presiden dua periode, tak mustahil bila Jokowi ikut membangun dinasti politiknya sendiri. Maklum, kini dinasti politik telah merebak di berbagai penjuru nusantara. Yang paling mencolok di tingkat nasional tentu saja dinasti Megawati dan SBY.

Dukungan dari dunia bisnis tampaknya bukan masalah besar. Bukan hanya karena selama ini para pebisnis besar berada di belakangnya, tapi juga lantaran Jokowi sendiri adalah pebisnis sehingga punya kesamaan kepentingan. Setidaknya agar dunia bisnis terus berkembang sehingga makin kuat secara politik dan pebisnisnya kian sejahtera.

Bagaimanapun juga, politik dan bisnis bukanlah pengecualian, dimana sebuah rencana atau ambisi bisa berantakan di tengah jalan. Ini mengingatkan pada tembang The Rolling stones yang berjudul You Can't Always Get What You Want. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen FISIP Univ.Diponegoro. Analis Kebijakan Publik.Analis Politik dan Ketua APSIPI. Direktur LPPD Jawa Tengah

Menurut saya, persoalan di Jawa Timur bukan hanya menjadi pintu masuk pemilihan Presiden 2019. Di pulau Jawa, baik itu Jatim, Jateng, dan Jabar memang menjadi tolak ukur untuk Pilpres 2019. Hanya memang secara spresifik Jatim merupakan “hijau” atau jalur PKB. PDIP tidak besar di Jatim, hanya karena ada faktor Demokrat di sana. Maka, saya tidak begitu meyakini statement Erlangga Ertanto kemudian Nasdem mengenai menggembosi calon PDIP dan PKB.

Saya kira ada banyak faktor yang terjadi di Jatim, tidak hanya faktor partai pengusung atau figur Jokowi dan Megawati. Tetapi lebih kepada masyarakat Jatim yang saya kira sudah lebih cerdas menentukan pilihan. Sehingga sekarang elite tidak bisa lagi mendikte masyarakat. Apa yang disampaikan politisi lebih merupakan satu upaya untuk mencoba memperkuat koalisi menjelang Pilpres 2019.

Jadi intinya, Jokowi tidak berada pada posisi yang terlalu bermain di Pilgub Jatim. Karena bekerjanya figur-figur partai dan bagaimana mesin partai berkembang. Nampaknya di Jatim hal tersebut efektif bagi keduanya karena kekalahan Saefullah Yusuf pun tidak terlalu banyak. Angka-angka ini akan lebih memperkuat Presiden Jokowi di 2019. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Khofifah dekat dengan Jokowi. Tetapi jangan lupa bahwa PDIP juga besar di dalam mendukung Jokowi.

Saya tidak melihat Jokowi menggembosi PDIP di Jatim. Melainkan karena rasionalitas pemilih yang berkembang serta otonomi yang berkembang. Hal ini justru menjadi masukan para elit politik untuk mencoba memperkuat rasionalitas pilihan publik sehingga tidak terlalu banyak didikte oleh figur tertentu dengan afiliasi ideologi politik. Pandangan saya Jokowi tidak bisa mendikte pemilih di Jatim karena beberapa faktor tersebut. Selain itu saya kira juga ada faktor psikologis lain di mana Khofifah pernah kalah 3 kali dan barangkali masyarakat berpikir bahwa sekarang saatnya untuk memimpin.

Analisis ahli ataupun pandangan politisi bisa ini dan itu. Sekarang hal yang tidak bisa dihindarkan adalah bahwa pemilih mulai berpikir logis dengan pertimbangan rasional. Pemilih tidak lagi terkotak pada elite tertentu. Melainkan lebih kepada pemilih berotonom, berpendapat, dan bersikap sehingga mengambil perilaku untuk calon tertentu.

Menurut saya hal ini merupakan kemajuan bagi demokrasi. Hal ini bukan persoalan Jokowi tidak konsisten atau menggembosi, melainkan berkembangnya rasionalitas pemilih. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Pertama, marilah kita melihat kekalahan pasangan Gus Ipul - Puti Guntur dari segi real politic di Jatim. Bagaimana situasi kekinian nyata, tidak dari arah self pity dan menyalahkan pihak lain

Saya melihat bahwa kekalahan tersebut tidak ada kaitannya dengan strategi apapun terkait Jokowi, Airlangga Hartarto dan lain lain. Tanya dong, kenapa PDIP TIDAK mencalonkan kadernya sendiri yang sudah sangat dikenal dan mengenal Jatim "like the back of his hand" yaitu Djarot Sjaiful Hidayat? Kenapa malah mengusung kader PKB?

Kedua, mengapa dengan mendadak menurunkan Puti Guntur yang konstituennya adalah Cirebon, Jawa Barat. Samasekali tidak dikenal luas oleh orang-orang Jawa Timur.

Teori political marketing strategy menyimpulkan bahwa calon hanya bisa memenangkan pemilihan jika ia dikenal dan diakui luas oleh masyarakat yang akan memilihnya sebagai calon yang telah menyumbangkan dharma bakti perjuanannya. Apakah Puti pernah terjun di wilayah Jatim, seperti Djarot?

Premis bahwa beliau cucu Bung Karno tentu kita hormati. Tapi variabel cucu Bung Karno mungkin tidak bergaung di antara pemilih pemula generasi millenials. Mereka lebih kenal Emil Dardak atau istrinya Arumi Bahsin. Dipilihnya  Gus Ipul dan diterjun payungkan Puti dari Jakarta/Cirebon ke Jatim merupakan kesalahan fatal sehingga pasangan ini kalah melawan Khofifah-Emil.

Tentu kita tetap menghormati dan menghargai kualitas diri pribadi Gus Ipul serta Puti Guntur. Cuma, khususnya  Puti beliau adalah calon berkualitas yang tidak ditempatkan di tempat yang tepat.

Lupakanlah spekulasi maupun insinuasi seolah-olah Jokowi membuat strategi ini dan itu. Jokowi bukan tipe orang seperti  itu. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Hasil Pilgub di Jatim yg baru lalu dimenangkan oleh paslon Khofifah Indar Parawansa (KIP) - Emil Dardak atas paslon Gus Ipul - Puti. Apakah kemenangan KIP-Emil akibat dukungan penuh Jokowi ? Menurut pendapat saya hal tersebut kurang tepat sebab kedua paslon mengantongi restu dari Jokowi, begitupun restu dari para ulama NU. 

Perlu diketahui bahwa masyarakat Jatim itu memiliki karakter tidak kultus, relijius, egaliter, rasional dan independen. Maka siapa paslon yang dianggap lebih mewakili karakter masyarakat Jatim tersebutlah yang akan mendapatkan lebih banyak suara. Ini juga yang menjadi sebab kemenangan Soekarwo atas KIP pada dua kali Pilgub 2008 dan 2013. Artinya KIP adalah pilihan kedua bagi warga Jatim. Maka saat 2018 lalu Soekarwo tidak lagi mencalonkan diri, pilihan jatuh pada KIP. Figur KIP lebih diterima oleh kebanyakan warga Jatim bukan semata karena adanya restu dari Jokowi, namun KIP sudah memiliki modal sosial yang besar di Jatim, termasuk keikursertaannya dalam dua kali pilgub. Faktor lain yakni figur Soekarwo yang berada di barisan KIP, turut mendongkrak pundi-pundi suara KIP.

Dukungan Jokowi pada kedua paslon pada akhirnya memaksa parpol-parpol pendukung tersebut untuk memaksimalkan mesin politiknya. Dalam konteks ini mungkin Jokowi ingin memastikan apakah parpol pendukubg seperti PDIP, Golkar, PKB, PPP dan Nasdem mampu menggalang suara kelak bagi dirinya jika maju sebagai Capres 2019 melalui test case pilgub Jatim tersebut. Dukungan 'dua kaki' Jokowi inilah yang mungkin bagi PDIP dirasakan menjadi akar tidak optimalnya mesin politik kader dan simpatisan PDIP yang tidak bulat suaranya untuk Gus Ipul-Puti. Apalagi dengan turun gunungnya Megawati pada saat kampanye kemudian diartikan tidak berdampak apapun, menjadi pukulan telak bagi PDIP. 

Apa yang terjadi pada Pilgub Jatim ini hendaknya menjadi pelajaran yang harus dicermati oleh seluruh parpol. Baik pendukung Jokowi maupun parpol oposisi, bahwa untuk memenangkan paslonnya mereka harus memaksimalkan mesin parpolnya. Yakni memaksimalkan konsolidasi pada kader dan simpatisannya, mendekatkan diri pada masyarakat pemilih melalui program-program yang faktual dan simpatik. Juga pemilihan figur paslon yang tepat bagi daerah tersebut. 

Dengan demikian terlalu dini menyimpulkan jika kemenangan KIP di Jatim dianggap juga sebagai kemenangan Jokowi. Sebab pemilih KIP tidak otomatis akan memilih Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang. Politik adalah kalkulasi maka siapa yang tepat kalkulasinyalah yang akan memenangkan kompetisi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Hampir 20 tahun sejak Pemilu 1999 kita telah menyaksikan realitas politik di tanah air yang sesungguhnya mencerminkan praktek bertemu dan berpisahnya suatu kepentingan. Pada masa Orde Baru kita mengetahui kedekatan Megawati Soekarpoetri dan Abdurrachman Wahid (Gus Dur). Keduanya pada Pemilu 1999 memimpin partai politik. PDIP di bawah kepemimpinan Megawati memenangkan Pemilu 1999 dengan perolehan sekitar 33% suara secara nasional dan PKB di bawah kepemimpinan Gus Dur memperoleh sekitar 12% suara nasional.

Namun apa yang terjadi. Megawati dan Gus Dur maju sendiri-sendiri sebagai capres yang pada masa itu masih dipilih oleh MPR (sebelum perubahan ketiga UUD 1945 tentang pilpres secara langsung). Singkat kata, Gus Dur terplih sebagai Presiden dan Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden. Kemudian pada tahun 2001 terjadi gonjang ganjing politik dan Gus Dur harus mengakhiri masa jabatannya tersebut melalui sidang istimewa MPR yang didukung oleh mayoritas fraksi, kecuali Fraksi PKB. Kemudian Megawati sebagai wakilnya yang menggantikannya sebagai presiden.

Sejarah seperi kutukan Mpu Gandring kepada Ken Arok berulang. SBY yang menjadi Menko Polkam sewaktu di masa kabinet Presiden Megawati kemudian menjadi capres pada tahun 2004 dan terpilih sebagai presiden.  

Belum lekang dari ingatan kita. Pada pilpres tahun 2009 PDIP dan Gerindra berkoalisi mencalonkan Megawati sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres, ada kesepakatan Batu Tulis untuk melanjutkan koalisi pada tahun 2014. Akan tetapi yang terjadi di tahun 2014 PDIP dan Gerindra masing-masing mengajukan capres dan cawapresnya, yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK.

Tahun 2019 yang akan datang selain pemilihan anggota legislatif dan dewan perwakilan daerah, juga akan dilakukan pilpres. Dalam hal mana tahapan awalnya adalah pendaftran pasangan capres dan cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 perubahan ketiga) ke KPU pada minggu pertama dan kedua bulan Agustus 2018. Jadi siapapun yang maju sebagai capres, baik itu petaha ataupun orang baru tentu harus memperhitungkan pilkada yang lalu di pulau Jawa, khususnya pilgub Jawa Timur yang menjadi salah satu basis andalan PDIP untuk mendulang suara. Namun Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno pasangan cagub dan cawagub yang didukung oleh PDIP dikalahkan oleh pasangan Khofifah-Emil (dalam hal mana mundurnya Khofifah sebagai menteri dalam kabinet Jokowi direstui olehnya untuk menjadi cagub Jatim).

Dengan berkaca pada pilgub Jawa Timur, maka dapatlah ditarik konklusi. Sesunguhnya siapapun yang memenangkan pemilihan dalam kontestasi tersebut, yang mendapat take advantage adalah Jokowi. Secara sederhana dapat dikatakan “Kalah atau Menang yang Penting Untung". (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas