Pilgub Jateng Bebas Isu Intoleransi?
berita
Politika

Ilustrasi  Muid/watyutink.com  - Sumber Foto: rilis.id

19 December 2017 16:00
Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah menggeliat. Sejumlah nama calon Gubernur mulai muncul ke permukaan. Bahkan beberapa di antaranya sudah mendapatkan kendaraan politik untuk memuluskan langkahnya dalam persaingan di Pilkada Jateng 2018. Salah satunya yang maju adalah Sudirman Said telah mengantongi dukungan PAN dan Gerindra, bahkan sebentar lagi PKS kabarnya akan merapat. Apa niatnya turun pangkat dari kelas nasional ke regional didorong untuk mengabdikan diri bagi publik Jawa Tengah? Atau jangan-jangan karena ambisi ingin berkuasa?

Menarik menanggapi majunya Sudirman Said di Pilkada Jateng. Langsung teringat figur serupa, Anies Baswedan. Keduanya punya beberapa kesamaan, khususnya dalam konteks politik. Keduanya mantan menteri kabinet Jokowi. Keduanya di-reshuffle sebelum masa kerja berakhir. Keduanya kemudian berpindah kubu, dicalonkan sebagai kepala daerah oleh kubu barunya.

Jika Anies sudah berhasil menduduki jabatan Gubernur dalam Pilkada DKI lalu, nasib Sudirman Said baru akan dipastikan pada 27 Juni 2018 mendatang. Akankah mantan Menteri ESDM ini mampu mengulang keberhasilan Anies Baswedan? Pertanyaan lebih menggelitik lagi, akankah pria kelahiran Brebes 54 tahun lalu ini akan menggunakan strategi kampanye politik serupa dengan Anies Baswedan? Sebab, lawan terberatnya pun, yang sekarang adalah Gubernur petahana, datang dari kubu partai politik sama dengan kompetitor Anies di Pilkada Jakarta.

Dengan background politik Ganjar dari PDIP yang jauh dari aroma Islami, maka kemungkinan besar posisinya akan serupa dengan Ahok kemarin. Untungnya Ganjar bukan dari etnis minoritas, bukan pula nonmuslim. Namun, bukan berarti Ganjar bakal lepas dari bombardir isu-isu berbalut agama.

Bila melihat geopolitik Jateng lumayan kondusif, jauh dari konflik keagamaan yang dibuat-buat, meskipun jelas-jelas punya daerah basis gerakan radikalisme. Uniknya, justru tidak pernah terdengar gejolak intoleran secara berlebihan. Melihat geopolitik Jateng, apakah relevan menggunakan isu agama dalam strategi kampanye pada pilkada nanti?

Siapapun yang memimpin nanti, mau Sudirman Said, mau Ganjar Pranowo, atau siapapun, silakan saja asal cara mencapainya bermartabat. Asal bukan malah membuat pengkotak-kotakan yang tak berguna, sah-sah saja.

Pilkada serentak 2018 dapat disebut sebagai ajang pemanasan menuju pemilu 2019. Maka, daerah-daerah di wilayah dengan potensi suara besar menjadi pertaruhan penting yang potensial mengundang ketegangan politik. Rentetan intoleransi sering mewarnai setiap konstelasi politik dalam Pilkada selalu mengundang kekhawatiran.

Nah, sejauh mana Pilkada Jateng bisa lepas dari fitnah, kedengkian, apalagi jika menjual ayat demi kepentingan sepihak dan sementara saja? Lalu, bagaimana jika nuansa Inrtoleransi kembali muncul dan semakin menguat? Kalau asumsi ini benar nanti, muncul pertanyaan mendasar, masih relevankah Pilkada langsung?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI  

Sebelum memulai membahas tentang pengertian "intoleransi" dalam Pemilu ataupun Pilkada, ada baiknya kita berbicara tentang perkembangan demokrasi dalam skala global terlebih dahulu, agar kita punya rujukan yang berasal dari negara lain.

Vedi Hadiz adalah salah satu ilmuwan politik Indonesia yang menjadi rujukan banyak ilmuwan politik Barat dalam membahas perkembangan demokrasi di Indonesia. Ia melihat adanya tren global para kontestan memainkan isu-isu primordial baik yang terkait dengan etnis maupun agama. Di Inggris muncul dalam bentuk Brexit dan di Amerika muncul dalam bentuk kemenangan Donald Trump. Dalam skala berbeda hal ini juga melanda Jerman, Belanda, Perancis, Austria, dan hampir semua negara di Eropa walau kadarnya tidak sama.

Vedy Hadiz melihat hal serupa juga terjadi di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan maraknya penggunaan media sosial yang mengeksploitasi identitas pribadi kontestan atau sang kandidat dalam arena kontestasi politik. Terbukti, penggunaan isu primordial yang di Indonesia dikenal dengan SARA ternyata sangat efektif untuk mempengaruhi calon pemilih untuk mendapatkan dukungan.

Dilihat dari kacamata pendidikan politik untuk para pemilih tentu penggunaan isu SARA lebih banyak negatifnya, mengingat rendahnya aspek rasionalitas dan sebaliknya, tingginya sisi sisi emosional dalam memobilisasi dukungan. Lebih jauh penggunaan isu-isu primordial akan menyisakan luka yang tidak mudah disembuhkan walau kontestasi Pilkada atau Pemilu sudah usai. Bagi para kontestan masalah luka ini seringkali kurang mendapatkan perhatian yang memadai, sebaliknya perhatian hanya diberikan pada bagaimana memenangkan kontestasi itu sendiri kalau perlu dengan cara apapun. Inilah logika politik yang terjadi di semua negara tidak pandang negara maju ataupun negara sedang berkembang.

Setidaknya ada empat sumberdaya yang menentukan dalam setiap kontestasi politik: Kekuasaan, finansial, popularitas, dan primordialisme. Kekuasaan umumnya dimiliki oleh petahana atau yang didukung oleh petahana. Finansial dimiliki oleh kontestan yang juga pengusaha atau kontestan yang didukung oleh pengusaha. Popularitas dimiliki oleh para artis, pekerja sosial, atau tokoh masyarakat. Primordialisme umumnya dimiliki oleh kontestan yang memiliki kesamaan etnis, suku, ataupun agama dengan mayoritas pemilih.

Semakin banyak jenis sumberdaya yang dimiliki oleh seorang kandidat semakin besar peluangnya untuk menang. Jika seorang kandidat memiliki lebih sedikit sumberdaya, maka ia harus mampu melihat kekurangan pesaingnya. Lalu mengeksploitasi secara maksimal sumberdaya yang dimiliki dan dalam waktu yang bersamaan mengeksploitasi kekurangan lawan politiknya. Jika kita mau fair, maka tidak hanya mereka yang memainkan isu yang terkait dengan primordialisme secara tidak proporsional yang layak dipersalahkan, akan tetapi mereka yang memainkan sumberdaya yang lainnya secara tidak proporsional juga semestinya dipersalahkan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Menilai atau memprediksi arah pilkada Jateng 2018, memerlukan kejernihan dan objektivitas yang cukup supaya hasilnya akurat dan realiable. Kasus pilkada DKI Jakarta yang memunculkan penista agama yang dilakukan Ahok tak seharusnya dibawa-bawa atau ditarik-tarik atau dikaitkan dengan pilkada di Jateng yang akan berlangsung Juni 2018.

Masing-masing daerah memiliki kekhasan dan karakteristiknya sendiri serta pride /self esteem yang berbeda. Karena itu tidak logis bila menyamakan apa yang bakal terjadi di Jateng serupa denga DKI Jakarta.

Elite dan aktor yang tidak menghambat (constraining) baik melalui tutur kata dan tindakannya akan berdampak positif terhadap demokratisasi. Sebaliknya, perbuatan mereka yang menghalalkan semua cara dan berprinsip pokoknya menang membuat demokrasi yang berlangsung kurang berkualitas.

Turunnya Anies Bawesdan di DKI Jakarta dan Sudirman Said di Jateng tidak identik dengan menguatnya politik identitas. Inilah saatnya pilkada serentak di daerah-daerah mempromosikan calon-calon pemimpin yang berintegritas dan berkualitas, tidak terindikasi melanggar etika dan hukum. Tak semestinya partai politik mengusung calon-calon yang tak layak dan kontroversial yang justru menyusahkan nasib rakyat kalau terpilih.

Kasus penistaan agama tak akan muncul di Jateng selama calon-calon yang diusung memegang komitmen tinggi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Jateng yang menjadi lumbung suara PDI P diharapkan mampu merawat kebhinekaan dan tak melajukan politisasi agama sebagai komoditi politik dalam pilkada. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Institut Teknologi Bandung.

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang multikultur, sudah ada pengakuan dan pengagungan pada perbedaan dan kemajemukan. Konsepsi Bhinnneka Tunggal Ika yang tertuang dalam dasar negara Pancasila jelas memberikan penghormatan pada kemajemukan itu serta toleransi terhadap perbedaan suku, budaya, ras, agama minoritas yang masing-masing memiliki hak hidup yang wajib dihormati

Proses demokrasi--baik pilpres, pileg, dan pilkada, semestinya diselenggarakan dalam bingkai semangat yang didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebhinekaan. Harus kita sadari bersama bahwa praktik-praktik berdemokrasi yang jauh dari semangat tersebut, cepat atau lambat, akan meruntuhkan bangunan kebangsaan kita.

Kesadaran semacam ini perlu terus menerus ditumbuhkembangkan. Dalam konteks ini suri tauladan dan peran elite bangsa sangatlah penting. Proses demokrasi (pilpres, pileg, pilkada) semestinya dimaknai sebagai lomba untuk "memberikan pelayanan". Oleh karena itu, dalam perspektif ini, seorang pemimpin pada dasarnya adalah seorang "pelayan" (yang melayani masyarakatnya) bukan seorang penguasa (yang dilayani oleh masyarakatnya). (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga

Dalam konteks pilgub Jawa Tengah 2018, saya pikir masih belum terlihat ruang yang memungkinkan bagi penggunaan isu SARA, meskipun bukan berarti bahwa kemungkinan itu akan tertutup.

Yang mungkin untuk dijadikan bahan negative campaign adalah persoalan konflik antara Semen Indonesia vs petani Kendeng di Rembang terkait isu lingkungan hidup dan tanah. Citra Ganjar sebagai Gubernur yang terafiliasi dengan PDIP sebagai partainya wong cilik bisa tergerus apabila tidak bisa mengantisipasi isu ini.

Problem lain juga terkait dengan rumor soal keterlibatan Ganjar dalam isu korupsi e-KTP, walapun namanya tidak disebut di dakwaan atas Setnov, bukan tak mungkin kalau nanti namanya tiba-tiba muncul. Pertarungan isu yang akan dimainkan, menurut saya, akan banyak mengeksplorasi isu-isu seperti ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Pemilihan gubernur/bupati/wali kota pada pilkada serentak 2018 oleh banyak kalangan, utamanya politisi, dicermati untuk dijadikan alat ukur perebutan kursi Presiden RI 2019. Berdasarkan pencermatan terhadap dinamika politik regional, bangunan koalisi antarpartai dalam memenangkan jabatan kepala gubernur di suatu provinsi dianggap akan mengindikasikan kemenangan pada pilpres 2019. Apalagi saat ini politik identitas semakin mendapat legitimasi pasca kemenangan Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta.

Pola koalisi antarpartai yang mendukung Anies-Sandi menginspirasi untuk terus melanjutkan pola koalisi tersebut guna memenangkan pertempuran pada Pilgub 2018. Gerindra dan PKS nampaknya akan jadi poros koalisi permanen. Sedangkan di sisi lain PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura akan jadi poros koalisi permanen juga. Sedangkan PPP, PAN, dan PKB secara pragmatis akan ikut pada koalisi yang dapat memberikan keuntungan dan atau mengakomodasi kepentingan politik partai tersebut.

Pada Pilgub Jateng, pola koalisi tersebut nampaknya akan segera terwujud. Koalisi Gerindra dan PAN menjadi magnet yang akan menarik PKS dalam satu koalisi mendukung Sudirman Said yang tercatat sebagai anggota Dewan Pakar PKS. Lalu apa strategi yang akan dimainkan Sudirman Said untuk melawan Ganjar Pranowo selaku petahana?

Strategi menggunakan politik identitas agama akan sulit dilakukan mengingat warga Jateng pada umumnya tidak fanatik. Pada wilayah-wilayah tertentu, antara Islam, abangan, dan kejawen/penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME berbaur harmonis. Sehingga untuk menggunakan strategi identitas agama malah bisa menjadi bumerang.

Kalau koalisi pendukung Sudirman Said menggunakan strategi yang digunakan untuk memenangkan Anies-Sandi di Jakarta, maka konstituen Islam tradisional, abangan, dan kejawen mayoritas akan memilih Ganjar Pranowo, dikarenakan mereka secara sadar tidak ingin berspekulasi merusak keharmonisan yang selama ini terjaga.

Dengan konstelasi seperti ini, maka  Sudirman Said dalam hal ini koalisi Gerindra, PAN, dan PKS harus berhitung benar bila ingin menggunakan strategi politik identitas.

Sedang bagi Ganjar Pranowo, untuk meraih kemenangan cukup dengan menjaga agar kasus kasus hukum yang melibatkan namanya tidak terlampau terekspos. Persoalan dengan warga Rembang terkait pembangunan pabrik semen tidak terlampau signifikan untuk menggerus dukungan. Akan lebih berbahaya bagi Ganjar Pranowo bila ada eks tokoh PNI atau eks tokoh PDIP, yang karena sesuatu hal yang mengecewakan secara ideologi politik kemudian mengalihkan dukungannya ke Sudirman Said.

Disinilah perlunya kecerdasan bagi Ganjar Pranowo dan Sudirman Said untuk meraih dukungan suara guna memenangkan konstetasi Pilgub Jateng tanpa harus mengeksploitasi identitas suku, ras, dan agama. Lebih baik para konstestan  memikirkan cara lain yang lebih konstruktif, terukur, dan modern  untuk meraih kemenangan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF