Pidato Harus Dijawab Dengan Kerja!
berita
Politika

Sumber Foto: Pepnews.com  (gie/Watyutink.com)

08 April 2018 10:00
Jelang Pilpres 2019 situasi persaingan semakin memanas. Saling serang statemen terjadi di media. Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang selama ini terlihat tenang, mulai meradang. Pidato-pidato bernada keras dilontarkan. Seolah mengadu elite dengan rakyat. Lho, bukankah dirinya dahulu juga elite penikmat ‘kekayaan’ rezim Orde Baru (Orba)?

Dalam pidatonya Prabowo berujar dirinya adalah elite yang sudah insaf. Mantan Danjen Kopasus itu memposisikan diri sebagai elite pro rakyat. Dia mengecam elite-elite lain yang dianggap maling dan bodoh. Sebagian pihak berpendapat pidato yang disampaikan Prabowo menceritakan tentang dirinya sendiri di masa lalu. Kalau benar Prabowo sudah insaf, mengapa dia tak mengakui segala dosa di masa lalu dan meminta maaf kepada rakyat yang mungkin telah disakiti di masa silam?

Ada yang berpendapat harta penguasa Rezim Orba bukan hanya dinikmati oleh anak-anak keluarga Cendana saja, tapi juga dinikmati sejumlah kerabat dekat. Bahkan diperkirakan harta yang dikumpulkan Pak Harto selama berkuasa 32 tahun itu tak habis tujuh turunan. Apa jangan-jangan sampai saat ini Prabowo masih menikmati harta bapak mertuanya itu?

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari sang orator, siapa yang hendak diserang dari pidatonya tersebut. Pidato liar bagai bola panas. Hendak menyerang orang lain atau justru melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri, hanya Prabowo dan Tuhan yang tahu.

Pengamat menilai, pidato Prabowo masuk kategori pemimpin populis. Serupa Donald Trump di AS, Le Pen di Prancis, dan Geert Wilders dari Belanda. Trump berhasil menarik simpati dari warga AS dan meraih kemenangan menuju USA-1. Sementara Le Pen dan Wilders gagal menjadi pemimpin di negara masing-masing. Melalui pidatonya, Prabowo dianggap berupaya menarik simpati rakyat guna meraih kursi RI-1 di Pilpres 2019.

Pidato Prabowo dianggap sebagian kalangan menyudutkan elite yang diterjemahkan sebagai pemerintah. Dari pidato-pidato yang dilontarkan beberapa minggu belakangan, Prabowo memposisikan sebagai pembela wong cilik. Kalau benar sang Ketum Gerindra pro rakyat kecil, pasti doa dan hak suara rakyat diarahkan kepada Ketum Gerindra itu. Apakah Prabowo bisa menjamin akan tetap pro wong cilik ketika kursi RI-1 sudah diduduki?

Terlepas dari kontroversial pidato Prabowo, pemerintah perlu tetap mawas diri dan jangan terlalu jumawa dengan keberhasilan yang sudah diraih. Pidato Prabowo mengutip novel berjudul Ghost Fleet karya P W Singer and August Cole menceritakan bubarnya Indonesia bisa saja benar-benar terjadi. Skenario "Balkanisasi" Nusantara telah sejak lama terdengar di kalangan pengamat geopolitik dan geostrategis.

Merespons pidato Prabowo bukan dengan saling serang kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Fakta di lapangan, kesenjangan antara ‘si kaya dan si miskin’ masih menganga, juga penguasaan lahan oleh segelintir elite masih terlihat. 

Menarik dicermati langkah yang diambil pemerintahan Jokowi dan seluruh elemen pendukung--termaksud parpol pengusung--dalam merespons pidato Prabowo. Apakah membalas serangan secara politis dengan pidato atau statemen tandingan? Atau menjawab tudingan Prabowo dengan kerja nyata untuk menjaga Indonesia dari segala macam kemungkinan buruk yang bisa terjadi di depan kita.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Executive Director Para Syndicate

Jika ada yang menilai pidato politik Prabowo Subianto yang menyerang "elite penguasa" sebagai "goblok dan bermental maling" itu merupakan ekspresi populisme yang diarahkan mengkonter pemerintahan Joko Widodo, kita bisa merunutnya dari beberapa penjelasan berikut. 

Pertama, dengan menyebut dirinya sebagai "elite yang sudah tobat", artinya Prabowo sudah membuat pembatas dan pembeda yang secara diameteral berseberangan: "Anda elite penguasa yang goblok dan maling di seberang sana" versus "Saya elite yang sudah bertobat ada bersama rakyat di seberang sini". Saya (Prabowo) bukan bagian dari Anda elite (penguasa), yang selama ini berkelakuan bodoh dan hanya menjadi maling. Anda "elite" adalah anonim penguasa yang menzalimi rakyat, karena itu dia bisa menunjuk siapa saja elite yang sekarang sedang berkuasa. Sedangkan "saya" berlawanan dengan Anda, karena saya (sekarang) ada bersama di barisan rakyat. Bila kita merujuk pada gejala ini, maka pola pembelahan antagonistik pada dua kubu seperti ini merupakan ciri utama populisme. 

Apa itu populisme? Ia adalah ajaran atau sebut saja semacam 'ideologi' yang mau mempraktikkan pembelahan masyarakat ke dalam dua kubu (kelompok) antagonistik: "rakyat murni" (orang kebanyakan) versus "elite korup" (penguasa maling), dengan anggapan sepihak bahwa politik harus mengekspresikan 'kehendak umum' rakyat yang menurutnya sedang dibelanya itu. Dalam konteks ini, pidato Prabowo tersebut memang mau mengkontes elite penguasa (pemerintah) saat ini, alih-alih sedang mengkonstruksi posisi politik yang berseberangan dengan pemerintah, bukan hanya sekadar oposisi, melainkan terpisah secara antagonistik. Posisi "hitam-putih" ini seperti menjadi peluit panjang bagi dimulainya laga kontestasi Pilpres 2019.  

Kedua, pidato Prabowo soal elite goblok dan bermental maling ini tentu tidak berdiri sendiri, tetapi serangkaian dengan pidato yang lain, utamanya pidato Prabowo soal isu "Indonesia bubar 2030". Menarik kita melihat gejala ini. Karena, selain bersikap "anti-elite", ciri lain dari populisme adalah menaruh pesimisme dan prasangka terhadap sistem demokrasi perwakilan (representative democracy) berjalan yang sedang mengalami ujian dengan melakukan provokasi terhadap kondisi krisis dan ketidakpercayaan (distrust) di tengah masyarakat. Boleh jadi pidato Prabowo "Indonesia bubar 2030" itu merupakan pesan kewaspadaan terhadap semua elemen bangsa, tetapi konteks dan rangkaian pidato tersebut lebih bermuatan goncangan politik daripada sekedar peringatan. Sebab teks tersebut lebih merupakan sebuah propaganda "pengumuman krisis" yang tak berujung karena tanpa solusi, yang akhirnya akan membawa Indonesia bubar. Sehingga teks tersebut menjadi bayangan pesimisme yang menakutkan bagi banyak orang dan rakyat kebanyakan. 

Propaganda ketakutan ini merupakan mesin penggerak utama bagi efektifnya gerakan populisme. Politik teror dan ketakutan bisa mengarahkan preferensi politik pada kerinduan  akan datangnya pemimpin yang kuat, berani, dan disegani. Bagaimana kita akan sampai ke sana? Waktu dan kesadaran kita yang akan menjawabnya. Satu hal, bahwa hari ini kita akan berjumpa dengan politik yang disesaki peperangan sengit antara "kebenaran" melawan "propaganda". Sayangnya, politik sering kali membuat kesadaran kita tertidur. Untunglah Tuhan tak pernah tidur! (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen FISIP Univ.Diponegoro. Analis Kebijakan Publik.Analis Politik dan Ketua APSIPI. Direktur LPPD Jawa Tengah

Menurut saya yang paling penting adalah mendidik anak bangsa dalam kontestasi pemilu secara fair dan demokratis. Artinya kompetisi dan kontestasi politik didasarkan pada data dan fakta. Data dan fakta yang dituangkan dalam konteks yang tepat.

Debat atau diskursus pro kontra dalam kontestasi politik ditujukan untuk mendewasakan perilaku politik pemilih. Jadi kuncinya pada mencerdaskan pemilih. Sehingga pemilih itu sendiri mampu melakukan political filtering secara mandiri terhadap tema-tema atau isu-isu yang berkembang.

Soal apakah kritik dijawab dengan kritik atau dengan kerja, sebetulnya tidak relevan. Justru yang relevan adalah membangun pemilih cerdas.
Karena pemilih sesungguhnya pemilik kedaulatan.

Jadi kalau pemilih cerdas kandidat atau timses mau bicara apapun terserah, yang penting rakyat punya kemampuan untuk secara mandiri melakukan filterisasi sehingga keputusan memilihnya tepat. (ast)


SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Kritikan itu sebenarnya tidak dilarang, karena ini negara demokrasi. Namun kritikan harus disertai penjelasan rasional terutama solusi-solusi alternatif terhadap proses penyelesaiaan persoalan bangsa.

Kalau kita cermat,i isi pernyataan Prabowo sesungguhnya hanyalah sebuah serangan kepada pemerintah, karena tidak diikuti dengan gagasan solusi atasi persoalan. Bahwa persoalan di negeri ini sudah terjadi dari waktu ke waktu, dan itu butuh waktu untuk lakukan perubahan.

Namun demikian pemerintah tidak boleh terlalu agresif menantang pidato Prabowo, anggap saja itu sebagai bumbu pedas makanan untuk meningkatkan tensi kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah harus membuktikan juga bahwa apa yang dikatakan Pabowo itu tidak semuanya benar, dan itu harus dibuktikan dengan hasil kerja nyata melalui data-data kongkret sehingga serangan pidato Prabowo bisa terbantahkan.

Kerja nyata menjadi salah satu cara untuk meluruskan pernyataan Prabowo dengan demikian masyarkat akan percaya bahwa pemerintah pro rakyat.

Pastinya masih banyak peluru yang akan dimuntahkan Prabowo ke depannya. Tujuannya untuk meyakinkan publik, oleh karena itu pemerintah sebaiknya konsentrasi pada penyelesaian pembangunan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF