Peta Koalisi Jokowi di 2019
berita
Politika

Sumber Foto: Tempo.co

23 November 2017 17:00
Penulis
Kurang dari setahun lagi, nama pasangan capres-cawapres yang akan bertarung pada Pilpres 2019 sudah harus didaftarkan ke KPU. Rentang waktu itu bisa dianggap masih panjang, bisa juga ditafsirkan sudah dekat.  Dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017, masa pendaftaran pasangan capres 4-10 Agustus 2018. Parpol mana yang sudah siap?

Menariknya, dengan rentang waktu yang kurang dari setahun, partai yang akan mengusung Jokowi belum fix. Tercatat baru Golkar Nasdem, Hanura, dan PPP yang mengusung Jokowi. Di atas kertas prosentase perolehan suara empat partai ini sudah memenuhi syarat 20 persen untuk mencalonkan Jokowi. Apa itu berarti Jokowi sudah melenggang? Belum tentu.

Golkar di bawah Setya Novanto memang telah menyatakan dukungan ke Jokowi. Akan tetapi Golkar saat ini sedang mengalami pergolakan internal setelah Setya Novanto jadi tersangka dan ditahan oleh KPK.

Untuk memastikan dukungan Golkar ke Jokowi, masih harus menunggu hasil praperadilan. Jika nanti di praperadilan Novanto kalah, maka Novanto diminta mundur dan digelar Munaslub untuk memilih pengganti Novanto. Siapa bisa menjamin pengganti Novanto mendukung Jokowi? Kalaupun tetap mendukung Jokowi, pasti akan ada bargain tinggi dari Golkar ke Jokowi.

Sebaliknya, jika nanti Novanto kembali memenangkan praperadilan, memang dukungan ke Jokowi aman. Tetapi ekses negatifnya dukungan ke Jokowi bakal tergerus dengan keberadaan Golkar yang tetap dipimpin Novanto. Namun tanpa dukungan Golkar yang meraup 14 persen suara di 2014, posisi Jokowi pun tidak perkasa. Bagaimana Jokowi menyikapi dua kemungkinan ini?  

PAN setengah hati mendukung pemerintah. Terlihat dalam dua keputusan strategis Jokowi (RUU Pemilu dan Perppu Ormas), PAN berseberangan dengan koalisi pemerintah. Awalnya PAN memang berasal dari koalisi 'oposisi'. Setelah merapat ke pemerintahan, PAN mendapat satu kursi di kabinet. Posisi sang Ketum Zulkifli Hasan kini galau. Tetap di pemerintahan dan mendukung Jokowi di 2019 atau manut dengan besan yang juga pendiri partai, Amien Rais, yang sejak awal adalah pengkritik utama Jokowi?

Partai Demokrat mengambil posisi sebagai parpol penyeimbang sejak awal. Menurut sejumlah pengamat, Demokrat terkesan main dua kaki. Merapat ke Prabowo, namun juga mengunjungi Istana. Dibandingkan PAN, belakangan Demokrat lebih bersifat kooperatif kepada pemerintah. Agus Harimurti Yudhoyono pun disebut-sebut bakal jadi menteri jika terjadi reshuffle. Apakah ini pertanda Demokrat akan merapat ke Jokowi atau sekadar permainan politik a la Cikeas?

Sementara Teuku Umar hingga kini belum menentukan sikap resmi mendukung Jokowi. Nama Puan Maharani sempat digadang-gadang maju pada Pilpres 2019 bersanding dengan Jokowi, tapi kabarnya Jokowi kurang sreg. Apakah ini faktor yang menyebabkan hingga kini PDIP belum juga menyatakan dukungan ke Jokowi?  Atau PDI-P akan mengusung nama lain dalam Pilpres?

Ada sinyal sejumlah parpol baru (Perindo dan PSI) bergabung mendukung Jokowi. Jika benar mendukung Jokowi, signifikankah kontribusinya? Jadi, partai mana yang fix mendukung Jokowi?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(ast/jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Untuk memastikan dukungan Golkar ke Jokowi, masih harus menunggu hasil praperadilan. Jika nanti di praperadilan Novanto kalah, maka Novanto diminta mundur dan digelar Munaslub untuk memilih pengganti Novanto. 

Politik pasti selalu ada kepentingan di baliknya. Bila ada yang mengatakan tak ada kepentingan, sesungguhnya itu hanya mau mengelabui publik. Dalam mendapatkan kepentingan itu maka ada bargaining dalam pemerintahan dan itu hal yang biasa dalam konteks politik di indonesia. Hal yang sama juga akan terjadi pada Golkar dan siapapun nanti yang terpilih menggantikan Novanto, maka ada tarik menarik kepentingan politik.

Saya kira tanpa Golkar, Jokowi untuk sementara tetap aman. Namun Jokowi tetap berupaya mengajak Golkar untuk memperkuat posisi politik, khususnya di pemerintahan sehingga programnya berjalan secara baik tanpa mengabaikan sikap kritis terhadap pemerintahan.

Posisi PAN memang memainkan drama dalam politik. Hal itu terjadi karena elite-elite PAN tidak satu suara dalam pengambilan keputusan politik, sehingga kerap suara-suara minor bermunculan.

Ini juga menarik sebab politik Indonesia tak beda dengan game atau sebuah permainan. Pastinya selalu mencari keuntungan dalam sebuah permainan politik. Demokrat merapat ke Jokowi tak lebih dari cara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Kalau soal PDIP, rasanya masih konsisten mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Tanpa dia bersuara saat ini PDIP tetap mengusung Jokowi dan biasanya PDIP selalu muncul pada detik-detik terakhir.

Menurut saya semua partai ini punya kepentingan, dan kepentingan paling besar adalah mengekor ke Jokowi agar mendapatkan suara maksimal pada Pileg 2019. Elektabilitas Jokowi yang bagus membuat partai-partai yang akan mengekor. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Secara de facto dukungan empat partai setidaknya membuat Jokowi agak tenang, tetapi masih belum aman. Apalagi dengan kondisi partai Golkar yang sedang bergejolak setelah Setya Novanto ditahan KPK. Di tengah sikap PDI Perjuangan yang belum menentukan sikap hingga saat ini, maka posisi Golkar menjadi strategis. Pasalnya jika hanya mengandalkan tiga partai, posisi Jokowi belum bisa dikatakan aman.

Di lain sisi PDI-P belum memberikan pernyataan secara resmi untuk mendukung Jokowi. Sedangkan PAN bermain dua kaki. Ikut menikmati kekuasaan, namun sering berseberangan politik dalam isu strategis pemerintahan.

PDI-P belum memberikan dukungan secara resmi mungkin masih menunggu partai-partai lain memberikan dukungan terlebih dahulu. Isu Puan yang hendak dipasangkan dengan Jokowi memang sempat muncul, namun saya kira Megawati dan petinggi PDI-P cukup rasional dalam menentukan sikap siapa yang akan dipasangkan dengan Jokowi.

Dua pertimbangan rasionalnya adalah elektabilitas dan koalisi partai. Apakah elektabilitas Jokowi akan meningkat atau justru sebaliknya jika dipasangkan dengan Puan? Koalisi partai bagaimana kalau Puan yang merupakan kader PDI-P dipasangkan dengan Jokowi yang notabene dari PDI-P juga?

Sedangkan Demokrat dan PDI-P mungkin saja melakukan koalisi mendukung Jokowi. Karena di dalam politik tidak ada yang tak mungkin. Fenomena yang baru saja terjadi di Jatim, kita lihat Emil Dardak yang diusung PDI-P sebagai Bupati Trenggalek, kini 'dibajak' Demokrat untuk dipasangkan sebagai bakal calon Wagub dengan Khofifah Indar Parawansa.

Saya kira elektabilitas Jokowi yang cukup tinggi sampai saat ini cukup menjadi daya tarik bagi partai-partai yang mendukung. Partai-partai yang mungkin secara kuantitas kursi tidak terlalu banyak namun karena secara konsisten mendukung sejak awal, bisa jadi mendapatkan deal-deal politik yang lebih baik. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politisi Partai Amanat Nasional, Aktivis 1998

Pasca kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, peta koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK mengalami guncangan yang sangat fundamental. Pasalnya bukan hanya sekadar Ahok kalah, tapi dampak Surat Al Maidah 51 membuat partai-partai politik pendukung Jokowi -JK yang berbasis Islam seperti PAN, PKB, dan PPP berhitung ulang untuk berada dalam satu barisan dengan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang, karena Ahok identik dengan Jokowi. Walau pada saat pilkada lalu Golkar, PPP, dan PKB mendukung Ahok, tapi konstituennya bisa dikatakan tidak memilih Ahok.

Dampak Al Maidah tidak saja berpengaruh pada Pilkada DKI Jakarta, tetapi juga akan mempengaruhi Pilpres 2019. Jokowi mencium itu, maka Jokowi beserta partai pendukungnya mengemas UU Pemilu dan Perppu Ormas untuk membendung Al Maidah effect yang akan mengganggu Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya pada Pilpres 2019. Berbeda degan PPP dan PKB, PAN lebih peka menyerap aspirasi umat Islam dalam mengemukakan sikapnya terkait UU Pemilu dan Perppu Ormas, yaitu berseberangan dengan pemerintah walaupun PAN sekarang berada dalam koalisi pemerintahan. Koalisi pemerintahan Jokowi-JK diterpa badai politik.

Badai politik koalisi Jokowi-JK tidak berakhir disitu saja. Ada kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Viktor Laiskodat, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI beberapa waktu lalu di NTT. Kasus Setnov yang terjerat kasus KTP-el juga tidak kalah dahsyatnya, ini akan menghantui koalisi Jokowi hari ini dan Pilpres 2019. Kita tahu, sampai hari ini JK masih menjadi kunci di Golkar. Ini akan memusingkan Jokowi menghadapi sisa waktu usia pemerintahannya.

PDI-P tentunya akan mempertahankan Jokowi sampai 2019. Megawati akan menghitung ulang untuk mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang, pasalnya banyak kebijakan-kebijakan Jokowi yang diambil melenceng dari cita-cita perjuangan PDI-P sendiri. Tetapi sebagai partai politik PDI-P akan berhitung pragmatis, seperti parpol pada umumnya yang lebih mengedepankan menang atau kalah. Tidak lagi berkomitmen pada cita-cita Proklamasi 1945 sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat.

Seharusnya Pilpres 2019 menjadi momentum dan tonggak sejarah perjalanan bangsa ini. Bagi elite-elite parpol, ini menjadi tonggak untuk kembali kepada cita-cita luhur Proklamasi 1945, menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat NKRI. Jangan jadikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal sebagai alat melanggengkan kekuasaan seperti rezim Orba yang kita tumbangkan di tahun 1998.

Konstelasi politik tanah air tidak terlepas dari kepentingan internasional terhadap Indonesia. Jika elite-elite parpol tidak kembali pada komitmen awal didirikannya bangsa ini, tidak menutup kemungkinan NKRI hanya tinggal kenangan. Ini dikarena kepentingan internasional akan memecah belah NKRI dengan menggunakan tangan-tangan sesama anak bangsa sendiri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Kurang dari setahun lagi, Indonesia kembali disemarakkan dengan Pilpres dan Pileg 2019. Berbeda dengan pemilu sebelumnya, Pemilu 2019 akan digelar serentak antara Pemilu Presiden dengan Pemilu Legislatif. Oleh sebab itu masing-masing partai sudah mulai menyusun strateginya, terutama berkaitan dengan sosok dan figur yang akan diusung untuk menjadi pasangan Capres dan Cawapres 2019. Ini dilakukan untuk mendongkrak suara dalam pemilu legislatif terutama agar tidak terkena parliament threshold yang sampai sekarang menjadi trauma bagi partai.

Pada Pemilu 2019, ada korelasi yang kuat antara penentuan capres dan cawapres terhadap elektabilitas kandidat calon anggota legislatif maupun partai politik. Apalagi bagi parpol baru seperti Perindo dan PSI. Sesuai skedul yang diatur oleh KPU melalui PKPU Nomor 7 Tahun 2017, masa pendaftaran pasangan capres ditetapkan tanggal 4-10 Agustus 2018.

Untuk presiden figur Jokowi sudah dapat dipastikan calon kuat presiden periode 2019-2024 karena popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi di atas figur lainnya, termasuk figur Prabowo Subianto yang akan diusung oleh partai Gerindra dan PKS. Di luar tokoh itu belum ada figur yang bisa menandingi kedua tokoh nasional itu.

Partai Golkar, Hanura, Nasdem, dan PPP--termasuk partai baru Perindo dan PSI, sudah mengusung Jokowi untuk kandidat presiden 2019. Untuk Golkar, walaupun sedang terjadi pergolakan internal setelah Setya Novanto jadi tersangka dan ditahan oleh KPK, dukungan terhadap Jokowi tetap tidak berubah karena banyaknya kepentingan strategis Golkar terutama mempertahankan elektabilitas Golkar dan memenangkan pilkada dibeberapa daerah yg selama ini menjadi basis suara Golkar.

Kepentingan Golkar adalah merebut kekuasan pasca Jokowi, yang jika terpilih lagi akan berakhir pada 2024. Oleh sebab itu kenapa Golkar jauh-jauh hari sudah mengusung Jokowi dengan harapan cawapres Jokowi berasal dari Golkar.

Jokowi sudah melaju kencang tanpa dukungan dari PDIP. Posisi PDIP berada dalam kondisi dilematis. Jika Puan Maharani dipasangkan dengan Jokowi, sudah dapat dipastikan akan mendapat tantangan dari partai pengusung sebelumnya dan juga dari Presiden Jokowi sendiri. Kemudian elektabilitas kandidat presiden dan wapres akan terganggu karena baik Jokowi maupun Puan Maharani keduanya berasal dari partai yang sama yaitu PDIP. Tidak mengusung Puan Maharani untuk dipasang dengan Jokowi akan mengakibatkan hilangnya peluang Puan Maharani sebagai calon kuat untuk menggantikan Jokowi pasca 2024.

Oleh sebab itu, yang menarik koalisi dalam Pemilu 2019 adalah menentukan figur cawapres yang akan berpasangan dengan Jokowi. Partai besar seperti Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem memiliki agenda khusus untuk menggusung kandidat cawapres mereka bersama Jokowi. Jika Agus Harimurti dipasangkan dengan Jokowi, sudah dipastikan Demokrat dan PAN akan masuk dalam koalisi Jokowi. Jika AHY tidak dipasangkan dengan Jokowi, kemungkinan kedua partai tersebut berkoalisi dengan Prabowo. Jadi bagi kedua partai tersebut masih cair.

PKB, Hanura, dan partai kecil lainnya hanya berkepentingan untuk mempertahankan elektabilitasnya dan berusaha menempatkan kadernya di parlemen dan bila mungkin di pemerintahan sebagai pembantu presiden.

Dalam Pemilu Presiden 2019, figur Jokowi sudah berlari kencang dibandingkan dengan figur lainnya karena selama masa kepemimpinannya 2014-2019 sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa, terutama di bidang infrastruktur seperti jalan tol Trans Jawa yang akan tersambung pada tahun 2019, Tol Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang selama ini tidak tersentuh, bendungan, proyek MRT dan LRT di Jabodetabek, Pos Lintas Batas yang megah di daerah perbatasan dan proyek bandara yang modern di berbagai daerah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu wajar jika negara seperti Amerika dan Jepang memuji Indonesia dalam era kepemimpinan Jokowi.

Momentum ini harus kita pertahankan dan jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggulingkan Jokowi secara inskonstitusional. Hanya keajaiban Jokowi bisa dikalahkan dalam pilpres 2019. Semoga Indonesia tumbuh menjadi negara besar yang bisa dihormati dan disegani oleh negara lain. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Bupati Purwakarta, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat

Pemegang saham Partai Golkar adalah seluruh rakyat Indonesia, yang di kampung-kampung. Mereka berusia di atas 40 tahun dan berpendapatan menengah ke bawah. Itu berbanding terbalik dengan elite-elite Partai Golkar yang hidup mewah.

Kalau Partai Golkar mendeklarasikan diri untuk mendukung Jokowi pada Pilpres 2019, Partai Golkar dari DPP hingga DPD harus mengikuti gaya Beliau. Mengikuti gaya kepemimpinan Jokowi, komunikasi Jokowi, dan blusukan ke kampung-kampung dan basis massa.

Bukan sekadar mendukung dengan poster-poster dan pernyataan yang sifatnya hanya orasi saja. Tapi lebih dari itu, tingkah partai harus mengikuti sosok yang diusungnya. Saya kira ini akan lebih efektif, sehingga masyarakat akan melihat Partai Golkar tak lepas dari figur Jokowi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi