Perpres Jabatan Fungsional TNI, Kembalikan Dwifungsi ABRI?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 03 July 2019 14:00
Penulis
Watyutink.com - Presiden Jokowi mendapat kritik masyarakat. Gara-garanya, ia menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI. Sebagian kalangan menilai perpres ini guna melibatkan militer dalam jabatan sipil (kementerian/lembaga).

Sebelumnya, wacana pelibatan TNI dalam jabatan sipil sudah muncul sejak Februari 2019 lalu. Saat itu, kalangan civil society menolak mentah-mentah gagasan tersebut. Alasan utamanya, dikhawatirkan menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, yang mana militer punya peran pertahanan dan jabatan politik, di era Orde Baru. Yang jadi masalah, benarkah Perpres 37/2019 mengatur pelibatan TNI dalam jabatan sipil?

Atau, sebatas mengatur jabatan fungsional di internal TNI? Sebab, ada pula yang mengatakan demikian. Dengan kata lain, Perpres tentang Jabatan Fungsional TNI bukan dalam rangka menempatkan militer di berbagai instansi sipil.

Perlu diketahui, saat publik ramai-ramai mengkritisi Perpres 37/2019 beberapa hari lalu, sumbernya hanya berdasarkan informasi yang disampaikan Sekretarian Kabinet tanpa bisa membaca secara utuh salinan perpres tersebut. Setidaknya hingga Selasa (2/6/2019) sore, salinan perpres belum bisa diakses khalayak ramai melalui informasi publik.

Militer menduduki jabatan fungsional di instansi pemerintahan sebetulnya bukan barang haram. UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI memberi ruang kepada perwira TNI aktif untuk menjabat di instansi sipil. Hanya saja militer hanya bisa menduduki jabatan sipil di sepuluh kementerian/lembaga yang punya keterkaitan dengan fungsi militer, di antaranya Kementerian Pertahanan dan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Mungkinkah TNI menduduki jabatan sipil selain di sepuluh instansi yang diatur dalam UU TNI?

Banyak kalangan meyakini lahirnya Perpres 37/2019 tak lepas dari banyaknya perwira aktif yang tidak memiliki jabatan struktural di TNI. Tampaknya masyarakat sepakat surplus perwira aktif perlu diatasi.

Tapi yang dikhawatirkan publik adalah, Perpres 37/2019 bagian dari upaya mengembalikan Dwifungsi ABRI. Di jaman Orde Baru, militer dinilai begitu superior dengan kewenangan yang cukup luas. Saat itu, perwira militer bisa menduduki jabatan struktural di TNI sekaligus mengisi jabatan sipil. Belum lagi, militer dianggap kerap mendikte rakyat.

Singkatnya, kaum civil society tidak ingin tindak-tanduk militer di Orde Baru kembali hidup pasca Dwifungsi ABRI dihapus di awal Reformasi. Lantas, sejauh mana Perpres 37/2019 bisa menjadi pintu masuk mengembalikan Dwifungsi ABRI?

Atau, kekhawatiran perpres tersebut bisa mengembalikan Dwifungsi ABRI merupakan reaksi yang berlebihan? Sebab, pihak pemerintah menegaskan bahwa Perpres Jabatan Fungsional TNI sama sekali bukan dalam rangka mengembalikan Dwifungsi ABRI.

Lepas dari persoalan di atas, ada yang mensinyalir Perpres 37/2019 ini tidak lepas dari kepentingan pilpres. Salah satu alasannya, Jokowi ingin mengatasi perwira non-job dengan menciptakan 60 pos baru jabatan fungsional sejak beberapa bulan lalu, tapi Perpres tentang Jabatan Fungsional TNI baru lahir pasca pilpres usai. Lalu, benarkah perpres tersebut lahir bagian dari politik balas budi Jokowi kepada militer lantaran telah “berjasa” kepada Presiden saat pilpres?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk membuka selebar-lebarnya bagi tentara aktif untuk menduduki jabatan fungsional di lingkungan instansi sipil. Cakupan ‘fungsionalisasi’ TNI tidak boleh keluar dari cakupan lembaga sebagaimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

UU tersebut hanya memberi ruang kepada perwira TNI aktif menduduki jabatan-jabatan pada instansi sipil hanya di 10 Kementerian/Lembaga. Hanya saja kementerian tersebut harus punya keterkaitan dengan fungsi militer. Setidaknya TNI boleh mengisi jabatan fungsional di sepuluh kementerian/Lembaga. Sepuluh instansi dimaksud adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Pertahanan; Sekretariat Militer Presiden; Badan Intelijen Negara; Lembaga Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Ketahanan Nasional; Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas); Badan Narkotika Nasional; dan Mahkamah Agung.

Sesuai dengan asas hukum lex superior derogat legi inferiori, Perpres 37/2019 tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk ‘menganulir’ pembatasan dan memperluas cakupan fungsionalisasi TNI aktif dalam jabatan sipil.

Perpres 37/2019, dengan mempertimbangkan teks dan konteks politiko-yuridisnya, tidak mungkin digunakan sebagai instrumen untuk mengembalikan Dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Kecil kemungkinan Perpres tersebut untuk menjadi ‘pintu masuk’ utama.

Namun, perpres tersebut dapat membuka ruang bagi tata kelembagaan pemerintahan negara yang berwatak militerisme lunak (soft militarism), di mana supremasi militer dapat dengan mudah mengintrusi kultur dan kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan sipil. Perpres tersebut dapat memperumit politik demiliterisasi dan reformasi militer di Indonesia. Sebab di sisi lain, secara objektif harus diakui, setelah dua dekade pasca Reformasi 1998, kita belum juga berhasil menetralisasi residu militerisme dan Dwifungsi ABRI di tengah-tengah birokrasi sipil dan masyarakat kita.

Pemerintahan Presiden Jokowi mesti mendengarkan secara lebih jernih dinamika dan aspirasi masyarakat sipil mengenai isu fungsionalisasi TNI aktif dalam jabatan sipil sebagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah banyaknya perwira militer aktif yang nonjob pada jabatan struktural saat ini. Perpres 37/2019 menurut saya bukan solusi efektif satu-satunya untuk mengatasi masalah perwira militer nonjob tersebut.

Politik dan hukum Pemilu kita sudah menyepati netralitas TNI/Polri dalam Pemilu. Siapapun mestinya tidak berspekulasi berlebihan mengenai keterlibatan militer (juga polisi) dalam pemenangan kontestan Pilpres 2019 (tidak Jokowi, tidak juga Prabowo). Perpres 37/2019 tidak pada tempatnya untuk kita baca sebagai bagian dari politik balas budi berkaitan dengan kontestasi elektoral dalam Pilpres. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Saya kurang sependapat Perpres Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI dipandang sebagai balas jasa Jokowi pada militer pada pilpres kemaren. Faktanya, di semua perumahan militer suara Jokowi kalah jauh, termasuk di perumahan Paspampres. Jokowi sendiri memang sebagai panglima tertinggi militer. Jikapun TNI bertugas mengamankan jalannya Pemilu 2019, itu juga sudah diatur dalam tugas perbantuan kepada Polri.

Banyaknya perwira nonjob yang diduga kuat sebagai background dari lahirnya perpres tersebut sesungguhnya merupakan realitas yang dihadapi institusi TNI dalam mekanisme kenaikan pangkat, jabatan, dan pos kerjanya. Mau tidak mau TNI harus mereorganisasi lembaganya agar situasi inflasi Perwira yang akhirnya nonjob bisa diatasi.

Bagi saya tidak masalah ada penempatan Perwira TNI di berbagai institusi sipil seperti bidang kebencanaan, keolahragaan, dan sejenisnya. Prinsipnya, selama mereka bekerja professional, tidak melakukan aktivitas gaya militer Orde baru, dan patuh pada prinsip serta norma hak asasi manusia tidak ada salahnya bekerja di institusi sipil. Buat apa negara menggaji mahal kalau tidak ada kerjanya.

Bagi masyarakat sipil, kita tetap harus kritis agar perpres tersebut tidak seperti penempatan  militer untuk kepentingan kekuaasaan seperti Orde Baru-nya Soeharto.Toh, UU TNI era Reformasi juga telah membatasi tupoksinya agar tidak seperti masa tentara jaman Orde Baru. Jelas dan terang, bahwa militer adalah alat pertahanan negara, bukan alat penguasa.

Pilpres 2019 telah membuktikan jika (keluarga) militer tidak serta merta mendukung capres petahana. Keluarganya yang memiliki kebebasan hak pilih serta militer aktif juga tidak melakukan intimidasi untuk memenangkan capres petahana. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peniliti Imparsial

Terbitnya Perpres Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI menjadi perdebatan di masyarakat. Sebagian kalangan masyarakat menduga perpres ini akan mengembalikan “Dwifungsi ABRI/tentara”. Namun jika kita baca lebih cermat, Perpres ini secara eksplisit diperuntukkan bagi internal organisasi TNI, bukan sebagai landasan hukum bagi prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan fungsional di luar organisasi TNI seperti yang berkembang saat ini. Namun demikian cukup disayangkan bahwa sampai tulisan ini dibuat pemerintah belum mengunggah Perpres 37/2019 ke situs resmi pemerintah, sehingga terjadi kesimpangsiuran pemberitaan dan tanggapan soal Perpres ini.

Lahirnya Perpres 37/2019 disebabkan oleh banyaknya prajurit TNI, khususnya perwira tinggi, yang tidak tertampung pada jabatan struktural dan fungsional yang telah tersedia. Maka dari itu Perpres 37/2019 ini diharapkan menjadi solusi dari permasalahan tersebut mengingat banyaknya “idle capacity” di dalam organisasi TNI.

Namun demikian, Perpres tersebut hanya menjadi solusi jangka pendek untuk mengatasi penumpukan perwira tinggi di tubuh TNI. Untuk jangka panjang TNI perlu memiliki strategi untuk mencegah terjadinya penumpukan jumlah perwira tinggi “non-job” tersebut di masa yang akan datang. Berbagai solusi jangka panjang mulai dari program zero growth dalam perekrutan, pengetatan dalam seleksi sekolah/ pendidikan untuk kelanjutan perwira tinggi TNI di Sesko TNI yang harus proporsional dengan jabatan yang ada, merit system dalam promosi karir dan jabatan, dan lain sebagainya. Tanpa strategi jangka panjang dalam mengatasi hal ini sulit untuk membangun organisasi TNI yang efektif, efisien dan profesional di masa yang akan datang.

Lebih jauh, Perpres ini juga dapat memperbesar kekosongan jabatan TNI pada pangkat Letnan Dua (Letda) sampai dengan Letnan Kolonel (Letkol), mengingat saat ini banyak pos jabatan yg belum terisi pada kepangkatan tersebut.

Terkait isu “kembalinya Dwifungsi ABRI/ tentara”, menurut saya bukan melalui Perpres 37/2019 ini, melainkan melalui Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Perpres yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tersebut berpotensi bertabrakan dengan aturan hukum yang lebih tinggi seperti UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, karena memberikan wewenang bagi TNI untuk terlibat dalam penanganan terorisme dari hulu sampai hilir. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF