Percaya Tahan Godaan Korupsi, Kapolri Prioritaskan Polwan
berita
Politika
14 September 2017 14:50
Duh, bayangkan jika anggota Polres Bandara Soekarno-Hatta tak ada lagi yang berkumis. Yang ada hanya paras rupawan berlipstik tipis bertubuh semampai. Wacana ini dilontarkan Kapolri Jenderal  Tito Karnavian, akibat mangkel  kok masih ada pungli yang konon melibatkan oknum polisi di bandara.

Lalu kenapa polwan jadi opsi pengganti? Karena perempuan, dianggap Tito, lebih tegar menghadapi godaan korupsi. Masak sih? Tersangka suap korban OTT dari KPK, tak sedikit yang  perempuan. Cantik dan sarjana lagi. Bahkan ada yang berhijab. Apa tolok ukur dari argumen jenderal polisi penumpas teror ini? Benarkah opsi ini akan diwujudkan atau sekadar wacana dalam rangka HUT 69 Polwan?

Ternyata Tito, yang meski diterima di FKUI dan ITB, tapi lebih memilih Akpol, terpukau sukses Georgia. Langkah Georgia menumpas korupsi di tubuh kepolisian yang tak dipercaya lagi masyarakat, kini dikaji mendalam. Baik itu pola gunting satu generasi atas lapis korup kepolisian, maupun pergantian sebagian besar posisi kunci pimpinan kepolisian dengan para polwan. Dibarengi penaikan gaji polisi hampir 5 kali lipat, Georgia sukses mereformasi citra korup aparat kepolisian negara Eropa Timur ini. Namun resep itu apa bisa diterapkan di Indonesia?

Korupsi di seantero lembaga kenegaraan Indonesia, konon nyaris terstruktur, sistematis, dan masif, alias TSM. Contoh, tilik kampanye tertib lalu lintas, ada slogan: “Bersatu, Keselamatan Nomer Satu”. Selidik punya selidik slogan ini baru lahir begitu Kakorlantas Irjen Djoko Susilo ditangkap KPK akibat megakorupsi pengadaan simulator SIM. Djoko yang menempati "lahan basah" dan disebut-sebut penuh atensi ke pimpinan, konon sempat mengancam buka mulut jika dijadikan tumbal tunggal. Guna mencegah geger akibat rekening gendut para jenderal Polri dibeberkan, lahirlah slogan itu. Slogan aneh bagi ahli komunikasi.

Di satu sisi, ada yang bilang Tito sebenarnya ingin mendongkrak jumlah polwan Indonesia yang baru enam persen. Di Australia sudah 25 persen. Padahal jumlah jenderal wanita kini sudah lebih banyak. Apa penyebab jumlah polwan belum naik signifikan? Apa akibat para srikandi nusantara kurang minat bergabung menjadi Bhayangkari? Atau karena ada diskriminasi dalam proses rekrutmen? Adakah kaitannya dengan rumor isu pemeriksaan keperawanan bagi calon polwan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Psikolog Klinis Forensik/Humas Asosiasi Psikologi Forensik/Humas Ikatan Psikologi Klinis

Perilaku korupsi ada karena masalah dalam kapasitas sosial, mental, dan spiritual yang mengganggu integritas diri seseorang. Perilaku yang koruptif tidak dipengaruhi oleh perbedaan gender, melainkan lebih kepada kualitas pola asuh dan pembentukan perilaku seseorang. Jika mendapat kualitas pola asuh yang baik, jelas akan dihasilkan prilaku yang baik pula.

Upaya Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian tentu harus kita hargai. Namun baiknya reformasi ini dibangun berdasarkan prinsip perubahan perilaku yang jelas dan terbukti, bukan hanya sebatas wacana.

Masalah jumlah polwan yang masih terbatas, menurut saya ini terkait erat dengan sistem sosial. Berdasarkan teori Hofnenbrenner bahwa masih terdapat ketidaksetaraan gender yang harus diperbaiki, antara lain sistem makro, kebijakan yang belum setara gender; sistem meso, masyarakat umum yang masih menganggap polwan tidak setara dengan polisi laki-laki; sistem ekso, lingkungan masyarakat khusus  yang masih menganggap polwan akan mengganggu fungsi sebagai istri dan sebagai ibu; dan sistem mikro, keluarga dan pasangan yang masih menganggap profesi polwan tidak sebagai pilihan.

Walaupun polisi laki-laki diduga lebih banyak melakukan tindakan koruptif dari polwan, akan tetapi gender tidak bisa dijadikan alasan bahwa seseorang tidak melakukan korupsi. Mungkin ada harapan dengan dilakukannya pergantian dari polisi laki-laki ke polwan, namun tidak menjamin. Semua tergantung dari psikologi dari personel polisi itu sendiri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Umum Gerakan NKRI (GNKRI)

Pada prinsipnya tindakan korupsi tidak dipengaruhi oleh gender. Namun karena mayoritas yang menduduki jabatan-jabatan publik selama ini adalah laki-laki, maka korupsi juga lebih berpotensi dilakukan oleh laki-laki. Karena jumlah laki-laki di jabatan publik lebih banyak dari perempuan.

Saya sepakat dengan wacana Kapolri Jendral Tito Karnavian untuk meningkatkan jumlah polwan. Karena bagaimana pun pada dasarnya kapasitas perempuan equal (sama) dengan laki-laki dalam tugas-tugas pengamanan dan keamanan. Dalam berbagai kebijakan publik, afirmasi 30 persen patut diikuti instansi kepolisian.

Untuk sementara waktu, kita perlu mendukung wacana dan upaya Jendral Tito. Setidaknya sampai benar terbukti hipotesis bahwa korupsi, khususnya di instansi kepolisian atau yang melibatkan kepolisian, akan berkurang jika porsi polwan dinaikkan.                   

Polri jangan hanya parsial dalam upaya mendukung pemberantasan korupsi, tetapi harus juga komperhensif dan sinergis dengan lembaga-lembaga lainnya (lintas lembaga). Perlu juga bertindak tegas dalam mengatasi pungli dan korupsi di tubuh kepolisian yang dilaporkan oleh masyarakat.                   

Saat ini kesempatan yang tepat bagi Jendral Tito untuk wujudkan Polri baru, beliau masih punya banyak waktu benahi kepolisian. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kriminolog

Sebagai suatu kejahatan, korupsi bisa terjadi di mana saja, tanpa memandang status. Latar belakang dan gender, tidak terlalu berpengaruh seseorang melakukan korupsi atau tidak. Perilaku koruptif di bandara yang melibatkan oknum kepolisian dan oknum lainnya, sudah menjadi rahasia umum.

Menjadi menarik menempatkan polwan di bandara sebagai langkah pencegahan. Namun yang menjadi soal, mampukah sosok polwan yang rupawan melawan serta memperbaiki perilaku koruptif. Polri perlu meningkatkan kemampuan dan membekali dengan keahlian khusus untuk melawan tindakan koruptif yang begitu rutin dilakukan. Sosok polwan yang profesional menjadi harapan.

Polri wajib memberikan kesempatan kepada polwan yg berdedikasi. Langkah Kapolri Jendral Tito Karnavian perlu diapresiasi, sebagai langkah terobosan baru dalam instansi Polri. Tetapi kriteria dan ukuran yang jelas diperlukan dalam melakukan hal itu, yang bertujuan untuk mengurangi penilaian subjektif dan tidak sekadar penawar rasa saja.

Namun untuk benar-benar  memerangi korupsi, Polri perlu meningkatkan komitmen penegakan hukum dan targetnya serta bersinergi degan KPK. Sementara untuk meningkatkan jumlah polwan, rekruitmen secara terbuka, transparan dan sesuai kebutuhan tugas dan peranan polwan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior

Menempatkan polwan menjadi Kapolres Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sebuah langkah yg patut diapresiasi. Ada dua hal yang menjadi dasar; pertama, Polri harus menjadi pelopor anti diskriminasi gender. Sebab selama ini sulit bagi seorang polwan untuk memegang jabatan strategis. Bahkan saat ini tidak ada Kapolda yang perempuan. Sehingga ini menimbulkan kesan Polri masih kental degan diskriminasi masih tinggi.

Kedua, bandara Soetta adalah pintu masuk indonesia. Jika Kapolresnya seorang perempuan ini tentu sebuah kebanggaan, khususnya bagi korps polwan dan perempuan umumnya. Selain itu mobilitas perempuan di bandara Soetta juga sangat tinggi, mengingat jumlah perempuan lebih banyak ketimbang lelaki dan ini perlu perlindungan ekstra dari Polri.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan dari wacana penempatan polwan adalah bandara Soetta menjadi salah satu pintu masuk keluarnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang cukup banyak jumlahnya. Dengan ditempatkannya Kapolres perempuan diharapkan nantinya akan lebih peduli dalam memberikan perlindungan terhadap para TKW selama berada di bandara Soetta.

Masalah pungli, Polri harus mampu menghilangkannya. Tim Saber Pungli Polri harus bergerak bersama. Nanti bukannya hanya mengandalkan polwan saja, namun seluruh personil harus digerakan untuk membasmi pungli. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Di negara-negara maju polisi lebih difungsikan sebagai pengayom dan pelayan masyarakat. Tindakan Langsung (Tilang) di jalan raya, jarang sekali dilakukan. Kendaraan bermotor yang telah diperiksa dan memiliki STNK, akan ditempel tanda khusus di kacanya. Pekerjaan polisi di negara maju, tidak seberat di Indonesia.

Inilah yang menyebabkan jumlah polwan di negara-negara maju jauh di atas Indonesia. Polisi bukan menjadi pekerjaan yang menakutkan dan hanya didominasi oleh laki-laki saja.

Pelayanan terhadap masyarakat seperti tilang dan perpanjangan STNK, bisa dilakukan melalui telepon. Di Indonesia hal semacam itu mungkin belum diterapkan. Selain itu masalah antropologi sosial masih banyaknya masyarakat yang kurang berpendidiikan, dan sering bertindak brutal. Serta ada daerah yang sulit untuk diberi pengertian dan menganggap wanita itu rendah.

Ini mungkin beberapa alasan kenapa wanita di Indonesia kurang berminat masuk polwan, sehingga berdampak pada jumlah polwan di Indonesia tidak sebanyak di negara-negara maju seperti Australia dan lainnya.

Untuk masalah pungli, tidak bisa dienyahkan hanya degan menambah personil polwan saja, melainkan degan penegakan peraturan secara transparan. Untuk pelaku pungli di bandara, saya kira bukan hanya oknum polisi yang menjadi pelaku tindakan pungli. Harus ada pembenahan sistem yang menyeluruh kalau bicara permasalahan di bandara. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Anggota Brimob Berprestasi

Menanggapi wacana yang disampaikan oleh Kapolri Jendral Tito Karnavian, di mana beliau berencana mengisi Polres Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) tergantung dari keputusan beliau ke depannya nanti. Untuk melaksanakan wacana ini nantinya pasti dibutuhkan banyak pertimbangan.

Kesempatan seperti ini jarang sekali terjadi. Ini bisa dijadikan ajang pembuktian untuk jajaran polwan, serta membuktikan perempuan bisa melakukan tugas dengan baik dan bisa bersih dari tindakan pungli atau jenis korupsi lainnya. Polwan bisa membuktikan bahwa kita bisa juga diberikan kepercayaan.

Saya sebagai polwan sangat bangga menjadi salah satu bagian dari korps Bhayangkari di Republik Indonesia. Memang diakui bahwa tidak mudah untuk bergabung menjadi polisi. Banyak tes yang harus dilalui dan diikuti oleh peserta, baik laki-laki maupun perempuan. Ini mungkin yang membuat perempuan enggan untuk menjadikan polisi sebagai pilihan karier hidupnya. Namun seluruh tes yang dilakukan itu worth it. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei