Perang Tagar di Medsos, Persekusi di CFD
berita
Politika
Sumber Foto: Youtube.com (gie/Wayutink.com) 01 May 2018 16:00
Panasnya perang tagar di media sosial (medsos) dalam waktu singkat terjadi di dunia nyata. Jualan baju #2019GantiPresiden dilawan dengan #DiaSibukKerja. Alhasil, tensi politik di akar rumput semakin memanas. Aksi longmarch #2019GantiPresiden digelar di lokasi Car Free Day (CFD) dari Bundaran HI menuju Sarinah dan kembali lagi ke Bundaran HI, sebagai salah satu ekspresi di dunia nyata.

Peserta aksi yang berkumpul di Bundaran HI merasa terganggu dengan kehadiran sejumlah pejalan kaki yang menggunakan kaos #DiaSibukKerja. Secara spontan peserta aksi beratribut #2019GantiPresiden pun melontarkan kata-kata mengejek dengan nada keras. Kemudian tindakan tersebut dianggap sebagai persekusi. Walaupun ada salah satu petinggi partai di luar koalisi pemerintah yang mengatakan reaksi peserta aksi masih dalam batas kewajaran. Apakah menyudutkan atau mengejek orang dengan suara keras adalah hal yang wajar dan biasa?

Sejatinya CFD diselenggarakan dengan tujuan memberikan ruang bagi warga Jakarta untuk menikmati udara segar tanpa kendaraan bermotor di sepanjang jalur Sudirman-Thamrin. Juga memberikan ruang berinteraksi antara warga dengan warga, warga dengan komunitas, dan antarkomunitas. Namun belakangan tak jarang momentum CFD dimanfaatkan untuk kegiatan tokoh, partai dan organisasi politik.

Pergub Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Pasal 7 ayat 2 menyebutkan "HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut". Pergub tersebut dengan jelas mengatur pemanfaatan CFD yang diselenggarakan tiap hari Minggu. Aksi longmarch yang menggunakan atribut #2019GantiPresiden diizinkan di lokasi CFD. Apakah aksi dengan atribut #2019GantiPresiden itu tidak bermuatan politis, mengajak, dan bersifat menghasut?

Pendapat lain menyebutkan, tindakan sejumlah pejalan kaki berkaos #DiaSibukKerja berlalu lalang di lokasi tersebut merupakan tindakan provokatif. Tujuannya memancing emosi peserta aksi #2019GantiPresiden, dan membuat aksi tersebut diberi stigma anarkis. Wajar jika ada yang beranggapan demikian, agak aneh melihat sejumlah orang menggunakan kaos serupa dan sama berlenggang di hadapan peserta aksi yang jelas-jelas memiliki pilihan politik berbeda dengan pengguna kaos #DiaSibukKerja.

Pendukung #2019GantiPresiden tak bisa menahan diri, tersulut emosi dan melakukan tindakan persekusi terhadap kelompok berkaos #DiaSibukKerja. Anak dan ibu menjadi salah satu korbannya. Siapa aktor aktor di balik layar yang memerintahkan sejumlah orang berlalu lalang menggunakan kaos #DiaSibukKerja untuk memprovokasi? Atau persekusi terhadap ibu dan anak tersebut adalah aksi spontan yang menjadi ciri kaum sumbu pendek?

 

https://youtu.be/h3BjgA9pi1s

 

Pergub sudah jelas mengatakan larangan, lantas mengapa aparat penegak hukum yang ada di sekitar lokasi tidak mencoba mencegah potensi konflik yang mungkin terjadi? Kecolongan atau ada "pengkondisian"?

Pilpres masih tahun depan. Sah-sah saja jika mendukung salah satu calon yang didukung. Dengan kejadian di Bundaran HI kemarin, berarti pertarungan keras di Pilpres 2019 --seperti yang sudah diprediksi-- hampir mendekati kenyataan.     

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Terjadi intimidasi oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Gerakan #2019GantiPresiden atas beberapa warga yang menggunakan kaos #DiaSibukKerja pada Car Free Day (29/04/2018). Dan Intimidasi atas pilihan yang berbeda adalah kemunduran demokrasi.

Tindakan provokasi dan intimidasi dengan alasan apapun yang menafikan perbedaan dalam berpendapat atau menentukan pilihan politik pada dasarnya tidak pernah dapat dibenarkan. Namun memang kecenderungan strategi intimidasi dan provokasi nampak mulai dikedepankan oleh kelompok-kelompok tertentu menjelang Pilpres 2019, tampak ingin mengulang strategi Pilkada 2017. Argumen-argumen yang dikemukakan lebih merupakan justifikasi atau alibi dari tindakan persekusi yang dilakukan mereka. 

Soal siapa aktor dibalik layar secara persis tentu tidak mudah diidentifikasi. Tapi saya kira bukan aktor tunggal namun mereka memiliki kepentingan yang sama.

Setiap warga negara mendapatkan jaminan peraturan perundang-undangan untuk mengekspresikan pandangannya termasuk preferensi politiknya secara bebas. Intimidasi terhadap sesama warga disebabkan oleh perbedaan pilihan dan afiliasi politik nyata-nyata mengancam salah satu kebebasan sipil paling dasar yang dijamin konstitusi. Dalam kaca mata hukum, persekusi dan tindakan intimidasi demikian merupakan tindakan melanggar hukum yang dapat dipidanakan.  

Melihat konteks peristiwa tersebut, pemerintah daerah dan aparat kepolisian hendaknya melakukan tindakan presisi untuk mencegah terulang kembali intimidasi terhadap sesama warga karena perbedaan pilihan politik. Pemerintah DKI Jakarta, khususnya gubernur dan wakil gubernur harus mengevaluasi secara adil penggunaan CFD dan ruang publik lainnya untuk kegiatan kampanye politik. 

Selain itu, setelah peristiwa intimidasi yang terjadi kemarin, aparat hendaknya melakukan tindakan polisional yang lebih memadai untuk melakukan pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang dan meluas. Aparat kepolisian dapat mengambil tindakan hukum, mulai dari pembinaan hingga penangkapan, untuk memberikan efek jera dan mengantisipasI kerawanan di tahun politik elektoral 2018 dan 2019. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

Kami mengecam insiden persekusi yang dilakukan oknum berbaju #2019GantiPresiden yang dilakukan terhadap perempuan dan anaknya  berbaju #DiaSibukKerja, pada acara Car Free Day Minggu (29/4).

Kejadian itu sangat memalukan. Kami mengutuk keras insiden itu dan tidak sepantasnya dilakukan oleh pihak- pihak yang punya aspirasi berbeda. Keadaban dan nilai-nilai demokrasi menjadi sangat tercoreng. Kesannya jadi menghalalkan segala cara untuk jadi presiden.

Demokrasi itu  menghargai perbedaan pendapat. Demokrasi akan semakin kehilangan bobot dan kualitasnya jika cara- cara kekerasan diberi ruang. Kita menghormati kebebasan berpendapat, karena itu dijamin konstitusi. Tapi kita juga harus menjaga terwujudnya tertib sosial.

Pilpres 2019  memasuki tahapan-tahapan sesuai aturan penyelenggara pemilu. Kita hormati saja. Kami yakin masyarakat makin cerdas. Kami menghimbau semua pihak untuk menahan diri. 

Pemilu 2019 itu kontestasi dan ajang kedaulatan rakyat. Jangan kita korbankan bangsa dan negara yang kita cintai bersama dengan terus menebarkan aroma permusuhan dan kebencian sesama anak bangsa. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Politik kita sudah tak sehat lagi. Sebab tidak lagi menyebarluaskan gagasan, tapi justru menyebar kebencian. Sehingga segala cara digunakan, termasuk mengejek. Aksi semacam ini tentunya sangat tidak mendidik kepada masyarakat. Masyarakat kita diracuni dengan metode politik yang tidak mendidik. 

Selanjutnya saya kira aksi longmarch #2019GantiPresiden sudah jelas bermuatan politik, sebab dalam CFD menyertakan sekelompok orang yang notabene sedang menggaungkan pesan ganti presiden. Tidak dapat dibantah itu merupakan kegiatan politik.

Kehadiran sekelompok orang berkaos #DiaSibukKerja bisa jadi dianggap sebagai kelompok yang memprovokasi. Seharusnya hal seperti itu tak perlu dilakukan sehingga tak menimbulkan reaksi dari pihak lain. Namun meski demikian sepanjang mereka tak melakukan apa-apa, tak boleh disalahkan. Apalagi kalau diperlakukan tak senonoh.

Juga saya kira setiap gerakan yang dilakukan, pasti ada aktornya. Apalagi kegiatan yang bernuansa politis seperti ini pasti ada. Dan untuk mengetahui siapa aktornya, itu menjadi tugas aparat untuk mengeceknya. Sepanjang tidak ada tindak pidana polisi tentu tidak bisa mencegahnya. Seharusnya yang bisa melarang itu hanya Pemda DKI Jakarta melalui Satpol PP.

Terakhir, saya kira kejadian itu belum ada apa-apanya ke depan akan lebih seru lagi dan dinamika serta tensi politik ke depannya akan semakin tinggi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Meskipun dalam kompetisi elektoral, perang isu sudah menjadi hal yang lumrah. Tetapi jika perang isu tersebut melampaui batas dan melanggar rambu-rambu konstitusi, maka jelas menimbulkan persoalan. Seperti halnya soal tagar #2019GantiPresiden. Ketika tagar tersebut hanya sebatas wacana di ruang udara (media sosial), tidak menjadi persoalan serius. Namun ketika berubah menjadi aksi long march seperti yang dilakukan oleh segerombolan massa berseragam kaos bertuliskan #2019GantiPresiden dapat menodai dan mencemari ruang publik di kawasan Bundaran HI.

Tentu saja, bagi publik yang hendak menikmati Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day) telah kehilangan haknya. Kawasan Car Free Day (CFD) memang diperuntukkan bagi masyarakat umum untuk menikmati suasana yang bebas dari kebisingan dan polusi kendaraan bermotor satu kali dalam seminggu. Namun, suasana CFD di hari minggu (29/04) yang semestinya dinikmati warga justru tercemari oleh aksi berbau politik.

Kerumunan orang yang mengenakan kostum berseragam dengan tagline bertagar #2019GantiPresiden yang disertai yel yel "2019 Ganti Presiden" sangat jelas. Selain ada muatan politik, aksi tersebut telah melanggar Pergub No.12 tahun 2016. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Karena itu, justru aneh jika ada orang mengatakan aksi tersebut tidak bermuatan politik.

Hanya orang yang tidak paham atau pura-pura tidak paham yang mengatakan aksi dengan tagar tersebut tidak bermuatan politis. Pasalnya, aksi dengan tagar #2019GantiPresiden jelas mengandung maksud tentang pemilu presiden yang akan digelar pada 2019 yang akan datang. Jadi sangat jelas pesan yang terkandung dalam tagar tersebut adalah pesan kampanye  untuk mengganti presiden lewat Pemilu 2019.

Singkat kata, tagar tersebut sengaja dibuat untuk mempengaruhi publik (pemilih) agar tidak memilih Jokowi sebagai petahana. Untungnya, bunyi tagarnya bukan #Sebelum2019GantiPresiden. Jika kalimatnya seperti itu, maka gerakan tersebut bisa dikategorikan makar atau tindakan subversif, yaitu upaya kudeta atau penggulingan kekuasaan yang sah.

Dalam kontek strategi komunikasi politik, tagar #2019GantiPresiden merupakan bagian dari propaganda politik untuk mempengaruhi psikologi pemilih. Ini merupakan ide yang cukup cerdik. Si pembuat tagar nampaknya sudah menyusun berbagai strategi agar pesan dalam tagar tersebut menjadi viral dan memiliki pengaruh secara elektoral. Alhasil, strategi untuk membuat tagar tersebut viral cukup berhasil ketika Presiden Joko Widodo dan pihak istana serta elit partai pendukung Jokowi terpancing menanggapi tagar tersebut. Itulah momen yang ditunggu.

Padahal jika presiden dan pihak istana serta elite partai pendukung Jokowi tidak terpancing mengomentari dalam ruang publik secara terbuka, bisa jadi situasinya berbeda. Mungkin pengaruhnya tidak sebesar sekarang. Jika seandainya posisi saya dekat dengan presiden, saya akan membisikkan ke telinga Presiden Jokowi dengan lembut saya akan berkata, “pak.. tagar #2019GantiPresiden tidak perlu ditanggapi serius, cuekin saja, karena tagar tersebut sebenarnya merupakan reaksi dari tagar tagar sebelumnya yang mendukung bapak menjadi presiden dua periode”. Tagar #2019GantiPresiden itu menunjukkan kedangkalan lawan politik bapak yang sudah kehabisan isu untuk menyerang bapak. Mereka sudah berkali-kali melakukan serangan ke bapak tetapi gagal. Toh hasil survei juga masih menunjukkan dukungan paling tinggi tetap nama bapak. Mereka sangat memahami kondisi itu. Karenanya mereka sengaja melakukan psywar (psychological warfare) atau perang urat syaraf untuk menyerang bapak dari sisi psikologi. Mereka sedang memasang "jebakan Batman" agar bapak masuk dalam perangkap mereka. Ibarat perang, bapak jangan sampai terjebak ke dalam "The Killing Fields".  Maka lebih baik didiamkan saja tidak perlu ditanggapi.

Biarlah tagar itu menjadi konsumsi publik terbatas. Bapak tidak perlu kuatir. Toh pendukung bapak jumlahnya lebih besar dan cukup aktif di media sosial. Biarkan isu itu berhenti di level relawan dan para komentator. Kira-kira begitulah bunyi bisikan saya kepada Presiden Jokowi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF