Perang Slogan Tanpa Calon
berita
Politika
Sumber Foto : Kaskus.com (gie/watyutink.com) 12 April 2018 14:00
Pertarungan Prapilpres 2019 memanas dalam beberapa pekan terakhir. Serupa Pilpres 2014, perang slogan kembali dilakukan pada Pilpres 2019. Tagar #2019GantiPresiden sejak tahun lalu perlahan muncul. Awalnya #2019GantiPresiden beredar di dunia maya, tapi kini wujudnya menjadi nyata di topi, mug, gelang, kaos, dan lainnya.

Tagar 2019GantiPresiden membuat pendukung setia Jokowi bereaksi, muncullah slogan dan tagar tandingan seperti #Jokowi2Periode. Perang slogan dan meme pun mulai mewarnai masa jelang kontestasi Pilpres 2019. Secara fisik,slogan yang dimunculkan cukup kreatif dengan desain yang menarik. Ada yang berpendapat adu slogan tersebut adalah kampanye yang kepagian. Apakah perang slogan dan tagar berbau kampanye ini melanggar peraturan pemilu? Kalau memang melanggar, mengapa Bawaslu belum bereaksi apa-apa?

Hingga kini, Bawaslu sebagai wasit dalam pemilu belum memberikat teguran. Peringatan justru datang dari Polri kepada Neno Warisman yang membuat grup Whatsapp “2019GantiPresiden”. Kalau peringatan tersebut terkait kampanye pemilu yang terlalu dini, mengapa slogan maupun grup whastapp yang kontra dengan itu tidak disasar juga? Sebab, yang muncul adalah kesan berat sebelah dari aparat kekuasaan yang seharusnya bersikap netral. Minimal, akan ada penilaian aparat penegak hukum kita saja paranoid dengan gerakan-gerakan yang riil basis masanya belum jelas terlihat.

Meski #2019GantiPresiden telah viral, padahal hingga kini belum ada capres yang secara resmi mendeklarasikan diri maju pada Pilpres 2019. Prabowo yang digadang-gadang menjadi penantang Jokowi (el clasico), belum juga mendeklarasikan diri secara resmi. Gatot Nurmantyo yang punya ambisi merebut kursi RI-1 masih mencari dukungan dari parpol. Bahkan Jokowi pun yang meski telah didukung oleh sejumlah parpol, juga belum mendeklarasikan diri maju sebagai capres lagi. Kalau demikian, apakah #2019GantiPresiden hanya slogan mencari sensasi saja?

Di luar Jokowi, hingga kini belum terlihat tokoh yang memenuhi syarat administratif untuk maju bertarung pada Pilpres 2019. Pengagas #2019GantiPresiden, PKS, belum memberikan kepastian hendak merestui siapa yang akan maju 2019. Di lapangan bertebaran spanduk eks Presiden PKS Anis Matta yang berhasrat menjadi RI-1 beredar di sejumlah titik. Padahal kalangan politik mahfum bahwa Anis Matta ada di faksi  yang berbeda dengan penguasa struktural PKS saat ini.

Menariknya lagi, gerakan #2019GantiPresiden bisa dikatakan cukup berhasil menarik perhatian. Buktinya, kalau biasanya atribut kampanye kandidat dibagikan secara gratis, atribut #2019GantiPresiden terjual. Apakah gerakan #2019GantiPresiden akan berhasil menarik simpati masyarakat dan mengalang kekuatan untuk mengganti presiden melalui mekanisme konstitusional di Pilpres 2019 mendatang, atau gerakan ini hanya sebatas tagar di dunia maya dan hanya berdampak nilai ekonomis bagi si penjual kaos #2019GantiPresiden?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Lingkar Madani

Viralnya slogan ganti presiden membuat Jokowi melempar sindiran. Sindiran soal kaos dan slogan ganti presiden itu dapat dilihat sebagai sebuah tantangan. Sebaiknya partai atau kelompok manapun yang berkehendak untuk mendapatkan presiden baru, sudah mengungkapkan sosok siapa yang hendak dicalonkan dari sekarang.
Jadi nantinya slogan ganti presiden tidak sekadar ramai-ramai dibuat di kaos, tapi bisa menjadi sebuah gerakan dengan alur, visi, program dan figur yang terang benderang. Memang gerakan nyata itulah sejatinya. Dengan begitu, publik kita benar-benar ditawarkan alternative capres selain Jokowi, bukan sekadar slogan ganti presiden 2019 saja.

Kampanye ganti presiden tanpa wujud figur capres penggantinya adalah kampanye kosong. Kampanye yang hanya berhenti sebatas slogan tanpa arah, tanpa figur bahkan tanpa visi. Padahal, dalam ruang demokrasi, sebaiknya yang dipertandingkan adalah visi, program dan tentu saja adalah siapa figurnya. Kemunculan figur ini penting untuk memastikan apakah yang bersangkutan sekiranya layak oleh publik, diketahui jejak rekamnya, dikenal kemampuan kepemimpinanya, dan sebagainya.

Begitulah semestinya ruang publik demokrasi dikelola. Kampanye ganti presiden tanpa kejelasan visi, program dan pigurnya adalah slogan kosong. Oleh karena itu sebaiknya para pengusung ganti presiden itu mulai berani menunjukan figur pengganti presiden yang akan diusung. Sehingga terjadi ide disandingkan dengan ide, visi dengan visi, program dengan program, dan pigur dengan pigur. Jangan sampai ide, visi, program dan pigur malah dilawan dengan slogan, apalagi hanya dengan kaos. (ast)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Saya sangat setuju dengan topik ini perang slogan tanpa calon yang diangkat watyutink.com ini. Sebab memang sampai saat ini kita belum melihat siapa calon yang diusung dari sejumlah partai yang membuat tagar ganti presiden atau tagar dua periode.

Tema ini menarik dan memang realitasnya demikian karena sampai saat ini belum ada calon yang secara resmi mendeklarasikan diri maju bertarung pada Pilpres 2019. Bisa jadi juga ini bagian dari sensasi politik karena tidak dibarengi dengan gagasan atau pandangan membangun bangsa, sehingga nantinya relevan dengan tagar-tagar tersebut.

PKS sebagai salah satu pelopor tagar tesebut juga belum menunjukkan figur capres yang hendak diusung. Publik tidak tahu siapa sosok yang diusung PKS. Sampai detik ini, elite-elite PKS masih menutup rapat soal calon mereka. Bisa juga dibaca sebagai bagian dari strategi PKS untuk meningkatkan elektabilitasnya, sehingga menjadi bahan perbincangan publik.

Sedangkan terkait banyaknya peminat kaos tagar ganti presiden 2019, ada banyak kemungkinan yang menyebabkan orang membeli atribut tersebut. Bisa jadi karena suka degan tulisannya yang dianggap unik meski hatinya berkata lain. Kedua bisa jadi ini juga yang membeli adalah bagian dari kelompok mereka yang membuat tagar itu, sehingga terkesan bahwa atribut itu laku terjual padahal hanya marketing politik semata. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dekan FISIP Universitas Bung Karno

Dinamika politik menjelang Pilpres 2019 diwarnai dengan perang slogan "ganti presiden" dan tandingannya "Jokowi 2 periode. Jika slogan hadir dalam perang politik tersebut, maka bahasa adalah permainan kata dari wacana itu. Kita sadari bersama akhirnya politik tidak hanya ada dalam dunia realitas namun juga hadir dalam ruang persepsi dan opini. Hingga dapat dikatakan politik penuh dengan kreatifitas.

Namun ruang bebas tersebut harus dimaknai sebagai ruang yang memiliki tanggung jawab etis, yang memuat rentang kesadaran apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan secara moral. Tanggung jawab etis berhubungan dengan kesadaran etis yang memungkinkan manusia dapat memperkirakan akibat kata dan perbuatan yang dilakukan serta mengetahui kemungkinan kejadian yang tidak terduga pada waktu kedepan akibat perbuatannya. Artinya mereka yang melontarkan slogan menyadari akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatanya tersebut.

"Slogan ganti presiden" bisa saja membentuk opini masyarakat dan mendorong perilaku pemilih. Setelah opini terbentuk dalam masyarakat untuk mengganti presiden, maka lebih mudah ke depan untuk menyodorkan siapapun calon presidennya. Kenyataannya 10 juta pemilih pemula merupakan orang muda, mereka secara psikologis menyukai tantangan, semangat perlawanan, ingin perubahan. Dengan demikian dapat saja mereka menjadi salah satu sasaran efektif dari slogan tersebut. Sekalipun dikemukakan bahwa slogan tersebut sebagai slogan moral, namun dalam komunikasi orang tidak hanya mendengar dari "apa yang dikatakan, tapi siapa orangnya".

Maka mereka yang gencar mengkampanyekan ini dari awal telah menunjukkan siapa dia dan posisi politiknya. Sehingga kelihatan bukan gerakan moral semata. Berbeda jika awal slogan itu muncul dari masyarakat yang tidak berafiliasi pada kekuatan politik tertentu. Sikap ini menimbulkan reaksi slogan lain yang pro Jokowi, tentu slogan nya menunjukan posisi politik mendukung Jokowi. 

Slogan tersebut semakin efektif jika slogan itu konsisten dengan satu slogan tunggal, sedangkan slogan pro Jokowi kemungkinan semakin efektif bila dikemas dalam slogan yang beragam. Namun hendaknya apapun slogan yang dilontarkan dalam kompetisi pilpres nanti hendaklah lahir dari perdebatan moral, dan tanggungjawab etis dan kesadaran etis bukan sekedar naluri kekuasaan semata yang saling menyakiti satu sama lain melalui produksi kata-kata dan simbol. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF