Peradilan Korup Runtuhkan Keadilan
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 29 November 2018 12:00
Penulis
Lembaga peradilan belum bersih dari korupsi. KPK berhasil membongkar praktik suap terkait penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar sejak Selasa (27/11/2018) malam hingga Rabu (28/11/2018) dini hari. Secara pararel, lembaga anti rasuah dikabarkan menangkap advokat, pihak swasta, panitera pengganti, hingga hakim.

Seusai gelar perkara, KPK menetapkan dua hakim PN Jaksel, R. Iswahyu Widodo dan Irwan, dan panitera pengganti Muhammad Ramadhan sebagai tersangka (penerima suap). Selain itu, advokat Arif Fitrawan dan pihak swasta Martin P. Silitonga juga menyandang status tersangka (pemberi suap).

Dalam operasi senyap, KPK berhasil mengamankan uang senilai 45 ribu dolar Singapura atau sekitar 500 juta di rumah Ramadhan. Barang bukti tersebut diduga untuk "memuluskan" putusan majelis hakim membatalkan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT. Asia Pacific Mining Resources (APMR), yang rencananya putusan itu akan dibacakan pada Kamis (29/11/3018).

Terungkapnya kasus suap di PN Jaksel ini boleh jadi meyakinkan masyarakat bahwa mafia peradilan belum berhasil dikikis di lingkup pengadilan. Ketika triumvirat mafia peradilan: advokat, panitera, dan hakim sama-sama masih menjadikan uang sebagai alat kompromi, bagaimana mungkin mafia peradilan bisa dikikis?

Lalu, apakah OTT ini pertanda MA tak serius membenahi lembaga peradilan? Seandainya peradilan dikenal sebagai tempat bersih dan memperkarakan pihak-pihak yang mencoba menyuap pejabat pengadilan, sepertinya penyuap juga tidak berani macam-macam.

Namun realitasnya tidak demikian. Sebagian kalangan meyakini masih banyak hakim-hakim nakal. Ini persoalan akut yang tak kunjung usai, sekalipun MA sudah menerapkan pelbagai sistem untuk memperbaiki perilaku hakim.

Meski begitu, sejumlah pakar hukum menilai adanya hakim-hakim nakal bukan semata-mata karena lemahnya sistem pengawasan, melainkan nihilnya integritas hakim. Bahkan mereka meyakini bahwa sistem yang baik pun tak akan berdaya jika masih banyak hakim yang nir-integritas. Pendeknya, integritas hakim itu biang keladi praktik suap di pengadilan seperti masih terlembaga.

Apakah selama ini MA mengabaikan persoalan integritas dalam melakukan pembinaan hakim? Sebab, beberapa tahun lalu sejumlah pihak sudah mengingatkan bahwa Indonesia dilanda darurat integritas hakim. Selain itu,  Komisi Yusdisial meminta MA untuk memperbaiki pola pembinaan hakim lantaran kasus suap di lembaga peradilan terus terulang.

Bila hakim--yang notabene sebagai palang pintu terakhir menegakan keadilan--masih mau menerima suap, bukankah perilaku tersebut sama saja dengan memenggal keadilan demi sejumlah uang?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

Salah satu faktor penyebab lambannya pertumbuhan skor Indonesia di Corruption Perception Index adalah masih tingginya praktik korupsi, terutama suap, di lembaga-lembaga penegak hukum yang salah satunya pengadilan.

Peradilan yang korup akan menjadi alat yang ampuh bagi para penjahat untuk mencuci kejahatannya.  Akibatnya,  tidak ada rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.  Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan hukum pun merosot. Ini sangat berbahaya.

Apa yang dilakukan MA belum sebanding problem yang dihadapi di lembaga peradilan.  Pembenahan sistem harus dilakukan bersamaan dengan pembenahan manusianya.  Menaikan gaji hakim saja tak pernah mencukupi bila tanpa dibarengi dengan perubaham mindset dan penguatan pengawasan terhadap kerja hakim. 

Selain itu, kontrol eksternal perlu diakomidasi dan diberikan ruang yang lebih luas agar MA mendapatkan kritik dan masukan yang mampu melengkapi hasil pengawasan internalnya. Yang penting juga diperhatikan adalah integritas para lawyer yang sering menjadi faktor pendukung juga dalam praktik suap kepada hakim maupun panitera. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Persepsi masyarakat terhadap kasus korupsi terbelah, ada yang memandang korupsi sebagai kejahatan moral tertinggi, ada juga yang memandang korupsi sebagai sial (jawa: apes) yang dialami seseorang, artinya masih banyak orang yang berbuat serupa tapi tidak tertangkap alias "aman". Apapun persepsinya, koruptor adalah jahiliah (tidak berperadaban).

Sejarah korupsi sangat tua, korupsi sudah ada sejak zaman kuno. Menurut G.R Drdriver J.C. Miles dalam menerjemahkan The Babilonian Constitution menyebut perilaku korup telah mencapai puncak kesempurnaannya sejak sekitar tahun 1200 SM.

Mahkamah Agung tidak cukup hanya memperbaiki sistem  pengawasan dan pembinaan saja, lebih jauh dari itu harus dilakukan dua hal. Pertama, perbaiki pola rekruitmen dan menyiapkan calon penegak hukum termasuk calon hakim dengan menyisir generasi alpha yakni anak-anak yang saat ini berusia kurang dari sepuluh tahun. Kedua, terapkan "hukuman mati" bagi penegak hukum yang melakukan korupsi.

Jika dua hal itu bisa dilakukan, saya yakin perilaku jahiliah di lingkungan peradilan akan sirna ditelan bumi. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF