Penjara Kurungan Bagi Napi Lansia, Perlukah?
berita
Politika
ilustrasi watyutink.com 15 July 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Ratna Sarumpaet dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun atas kasus penyebaran berita bohong di  usianya yang menginjak 70 tahun. Sebelum menjalani sidang vonis, lansia ini sudah mendekam di Rumah Tahanan Polda. Merasa tidak betah tinggal sel tahanan, Ibu dari artis Atiqah Hasiholan ini beberapa kali mengajukan tahanan kota namun ditolak Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.

Selain Ratna, di lokasi lain, masih banyak napi lansia menjalani hukuman kurangan alias penjara. Sebut saja Ust Abu Bakar Ba’asyir yang sudah berumur 81 tahun. Ia menjalani hukuman kurungan di lapas Gunung Sindur setelah sebelumnya sempat dikurung di lapas Nusa Kambangan. Dalam perkembangannya saat itu, pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid ini dikabarkan mengalami penurunan kesehatan sampai harus diperiksa di RSCM Jakarta.

Mereka dijatuhi hukuman atas berbagai macam kasus, seperti penggunaan uang palsu, perbuatan cabul, kasus narkoba, terorisme dan sebagainya. Pertanyaanya, masih layakkah hukuman kurungan bagi lansia?

Dari segi kesehatan, para manula atau lansia ini biasanya memiliki kondisi yang kurang memadai. Mereka biasanya sudah menderita banyak penyakit degenerative seperti darah tinggi, diabetes atau asam urat.  Kondisi lapas yang bisa dibilang kurang nyaman dan sehat, dapat memicu penyakit mereka untuk kambuh.

Napi dan tahanan lansia membutuhkan perawatan yang lebih agar mereka juga tetap sehat selama menjalani hukuman. Artinya pemerintah harus menyediakan fasilitas serta sarana prasarana yang lebih. Misal kondisi lapas yang cocok untuk lansia, menu makanan untuk lansia, fasilitas kesehatan untuk lansia dan sebagainya. Fasilitas lebih tentu artinya anggaran yang lebih.

Selain terkait anggaran, kepadatan lapas di Indonesia juga patut menjadi sorotan. Jumlah napi di Indonesia dikabarkan mencapai dua kali lipat dari kapasitas lapas yang ada. Jumlah napi dan tahanan secara keseluruhan mencapai lebih dari 255 ribu orang. Sementara napi dan tahanan lansia mencapai 4ribu lebih.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly sebelumnya sudah menandatangani Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan terhadap tahanan maupun narapidana lanjut usia. Poin yang diatur meliputi pemberian bantuan keadilan, pemulihan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, serta perlindungan keamanan dan keselamatan. Sejauh mana Permenkumham ini telah diterapkan bagi napi dan tahanan lansia?

Lalu, selain hukuman penjara, adakah alternatif hukuman lain untuk lansia selain kurungan atau penjara? Dan adakah kriteria atau pertimbangan yang dapat digunakan untuk napi dan tahanan lansia ini mendapat hukuman penjara atau hukuman non penjara?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti ICJR (Institute for Criminal Justice Reform)

Menurut saya kalau memang perkara yang menjerat dimungkinkan untuk alternatif pemidanaan non pemenjaraan, entah lansia atau bukan, maka harus dipertimbangkan. Tujuannya agar siapapun yang masuk (input) ke penjara memang benar-benar hanya mereka yang dinilai pantas untuk kemudian dilakukan pembinaan di LAPAS.

Jika memang kemudian orang yang diadili ini dinilai pantas untuk dibina di LAPAS, akhirnya tanggung jawabnya ada di pemerintah untuk ketersediaan fasilitas di dalamnya. Jangan kemudian dibalik. Pertanyaannya bukan apakah penjara masih perlu untuk lansia, tapi apakah pemerintah sudah bisa menyediakan fasilitas untuk lansia?

Terkait napi atau tahanan lansia, sudah dicantumkan dalam RKUHP yang sedang dibahas pemerintah ditekankan kok, sedapat mungkin untuk terdakwa di atas usia 75 tahun tidak dikenakan pidana penjara. Hal ini tertulis dalam pasal 70 ayat 1 (b). Kalau memang selama menjalani hukuman penjara, kemudian bertambah usia, mekanisme sudah ada di ketentuan mengenai pemberian remisi, asimilasi, dan cuti.

Sebenarnya jika mau bicara alternatif hukuman non penjara, ya banyak sebenarnya jenisnya. Antara lain percobaan dengan syarat ganti rugi (kalau ada kerugian yg dialami korban) atau percobaan biasa. Tapi harus diingat jika alternatif juga bukan untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh lansia. Harus dilihat dulu tindak pidana apa yang sudah dilakukan, sepanjang tidak terhadap nyawa dan tubuh. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sejauh ini ketentuan UU kita tidak ada pembatasan. Idealnya sebenarnya ke depannya itu, pidana penjara seharusnya tidak dijatuhkan kepada lansia. Lansia itu di atas 60 tahun. Sama dengan pidana penjara tidak dijatuhkan terhadap anak-anak. Tapi ini konsep teoritik, UU nya belum mengatur. Rancangan KUHP mengatur tapi kan belum jadi UU.

Terkait patokan usia lansia itu relatif, tapi pendapat saya untuk usia oaring Indonesia bisa sampai 80 tahun. 70 tahun bolehlah, atau di atas 70 tahun sudah tua sehingga tidak layak dijatuhi hukuman penjara. Digantilah dengan hukuman yang lain misalnya denda, kerja sosial, dan sebagainya.

Sangat mungkin ini diterapkan di Indonesia. Apalagi tindakan-tindakan pidana yang tidak menimbulkan kerugian fisik ataupun kerugian finansial. Misalnya kalau kita lihat kasus Ratna Sarumpaet sebenarnya tidak perlu yang bersangkutan sampai dijatuhi pidana penjara. Karena selain menyangkut usianya yang sudah tua.  Kedua, juga perbuatannya tidak menimbulkan kerugian fisik, tidak ada orang mati atau berdarah-darah.

Hanya menimbulakn geger saja. Dan itu kan dalam masa kontestasi pemilu dan pemilu juga sudah berakhir. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi kemudian yang bersangkutan dijatuhi hukuman penjara yang cukup panjang. Cukuplah kemarin dia ditahan, itu sudah cukup menggambarkan bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan.

Harusnnya penerapan proses non penjara ini tidak lama karena itu sudah menjadi bagian dari konsep yang sudah dipikirkan berpuluh tahun di dalam rancangan KUHP. Cuma persoalannya ini DPR-nya sebagian tidak terpilih ini sehingga dugaan saya sudah tidak semangat membahas RUU KUHP, karena mandeg dan tidak dilanjukan. Padahal sudah di ujung sekali. Sayang sekali kalau di masa ini tidak menghasilkan. Takutnya nanti anggota DPR yang baru tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan pembahasan. Sehingga pembahasan harus dimulai lagi dari nol.

Dari civil society sebenarnya yang menghendaki penggunaan pidana penjara itu harus dikurangi ke depannya. Sama dengan penggunaan oleh polisi atau penyidik. Menurut saya sekarang itu sudah sangat berlebihan, dikit-dikit ditahan, dikit-dikit ditahan. Tersangka ditahan, buat apa?

Apalagi misalnya orang memakai narkotika. Sudah jelas sanksinya bisa direhab. Mengapa harus ditahan. Bahwa proses hukum terus berlanjut, tidak apa-apa. Tapi tidak dipenjara. Rutan kita itu penuh karena tahanan-tahanan narkotika yang isinya para pemakai itu.

Sekarang penuh lagi para tahanan UU ITE. Ngapain UU ITE ditahan, orang ga ada yang berdarah-darah kok. Jadi kalau menurut saya seharusnya ada kebijakan pemerintah yang dapat mengurangi secara signifikan penggunaan tahanan di masa penyidikan atau penuntutan dan penjara di dalam  vonis hakim. Supaya berangsur-angsur kita beralih pada sanksi lain yang lebih berdaya guna di dalam mengefektifkan pencegahan daripada perbuatan tanpa harus kemudian mengurangi kebebasan orang seperti yang terjadi pada penjara dan kurungan itu. 

Napi lansia selama ini dicampur dengan napi non-lansia. Sebenarnya yang paling pasti kalau berkenaan dengan rutan, harusnya dikelola oleh Kemenkumham. Jadi tidak ada orang ditahan di kantor polisi. Kantor polisi itu tidak mengelola rutan. Karena di kantor polisi itu tidak ada aspek HAM. Karena petugasnya menegakkan hukum. Aspek hukum dan HAM nya itu ada di rutan. Ada di bawah kementerian hukum dan HAM.

Harusnya tidak ada lagi penahanan di kantor polisi. Tidak ada lagi pemidanaan di mako brimob. Ga ada itu seharusnya. Semua seharusnya diserahkan di rutan dan lapas dan di bawah pengelolaan kemenkumham. Sehingga ada perlindungan HAM di situ. Sehingga perlakuan bagi orang lansia ini jauh lebih memperhatikan HAM. Termasuk di antaranya dia itu bercampur dengan orang-orang yang tidak perlu.

Misalnya jika dirasa tidak perlu dicampur dengan anak muda, ya jangan. Harusnya dipisah harusnya bersama orang sebayanya. Jadi ini berkaitan dengan standar pengelolaan rumah tahanan yang sekarang kalau tahanan itu dilakukan oleh kepolisian, standar itu tidak berstandar menurut HAM karena memang bukan tugasnya.

Jadi di sana masalahnya, menurut saya. Jadi kita harus mendorong agar tahanan-tahanan itu tidak ditahan di kantor polisi. Narapidana juga tidak ditempatkan di mako brimob. Sekarang kan banyak narapidana ditempatkan di mako brimob. Tidak pada tempatnya dan itu tidak untuk itu. Jadi kembalikan pada hakikatnya.

Selain itu juga tidak bisa orang sipil ditempatkan di rutan atau lembaga pemasyarakatan untuk militer. KPK misalnya KPK menempatkan tahanannya di Guntur itu salah secara prinsip. Itu kan untuk tentara yang nakal. Mako brimob juga untuk polisi yang nakal. Kok orang sipil ditempatkan di mako brimob?

Itu tidak benar. Jadi ini harus kita kembalikan semua kepada kemenkumham, supaya HAM ini diperhatikan. Temasuk terhadap tahanan. Termasuk HAM termasuk bagi mereka yang sudah tua. Sudah tua ini kan berkebutuhan khusus. Pertama berhubungan dengan kesehatan. Itu jauh lebuh membutuhkan perhatian. Jangan sampai ada yang meninggal di penjara.

Sekarang jadi kejadian yang biasa, karena aspek HAM tidak diperhatikan. Jadi HAM ini diperhatikan bukan hanya pada kemungkinan abuse of power aparat, bisa jadi dari dirinya sendiri. Jadi fasilitasnya harus memperhatikan keamanan dan keselamatan dia. Baik karena ancaman dari luar, penyalahgunaan, kewenangan ataupun dari kemungkinan tindakan destruktif dari diri sendiri.

Seharusnya di tiap ruangan penjara itu terpasang CCTV. Seperti yang saya lihat di lapas di Nusakambangan. Semua sudah tercover CCTV. Jadi kemajuan yang luar biasa dilakukan Kemekumham. Harusnya semua lapas dan rutan. Jadi jika ada gejala bunuh diri dari para napi atau penganiayaan, atau yang lainnya, bisa segera ditindak.

CCTV ini disatu sisi untuk melindungi napi tersebut, di sisi lain untuk menjamin bahwa perawatan tahanan atau pemidaan ini sesuai dengan standar HAM. Sekarang jika kita bicara masalah rutan, misal narkoba beredar di rutan  itu diantaranya standar pengawasannya lemah dan belum standar. Itu yang harus didorong ke depannya. (mkn)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir