Pengawasan Politik Uang Terkendala Aturan
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 11 October 2018 16:00
Di masa kampanye berjalan, Bawaslu mulai mengeluhkan kewenangannya. Lembaga pengawas pemilu ini merasakan adanya degradasi aturan, terutama dalam kewenangannya mengawasi politik uang. Sulit bagi Bawaslu untuk membuktikan adanya pelanggaran money politic, sebab UU Pemilu dinilai membatasi subyek hukum pemberi uang. Jadi, kalau ada praktik politik uang, dan tidak masuk dalam subyek hukum UU Pemilu, tidak bisa ditangkap.

Subyek hukum pelanggar politik uang dalam UU Pemilu hanya terbatas pada paslon presiden dan wakil presiden; calon anggota DPR, DPD, dan DPRD; tim kampanye pemilu, dan pelaksana kampanye pemilu. Tetapi, bukankah semua orang yang tidak masuk dalam subyek hukum pengawasan pemilu dapat berperan sebagai kurir politik uang? 

Dan juga, apakah aturan ini berarti mahar politik hanya diawasi saat pencalonan sudah selesai? Sebab, transaksi politik uang, seperti yang pernah ditudingkan kepada Andi Arief, terjadi pada saat proses pencalonan sedang berjalan.

Selain itu, dalam melakukan penindakan awal pelanggar, harus didahului oleh penindakan pidana, bukan penindakan administratif. Jadi, semakin sulit bagi Bawaslu untuk melakukan pembuktian. Juga,  menurut pengamat politik Adi Prayitno, Bawaslu tidak dapat serta-merta menuding pelanggar kampanye politik uang apabila tidak disertai adanya bukti otentik. 

Dengan kondisi ini, menurut  Bawaslu, UU Pilkada lebih progresif dalam pengawasan politik uang, ketimbang UU Pemilu. Sebab, dalam UU Pilkada, siapapun yang terindikasi melakukan politik uang, dapat diproses. Sedangkan dalam UU Pemilu, hanya subyek tertentu saja yang masuk sebagai pelanggar. Apa yang membuat pengawasan di kedua level pemilu ini berbeda? Apakah ini menandakan adanya titik konspirasi dalam regulasi pengawasan pemilu? 

(Baca juga: Gerbong Ketiga, Koalisi Rakyat, Hoax Berlari Cepat, Pengawasan Jalan di Tempat)

Di sisi lain, gelombang tuntutan agar Bawaslu lebih progresif dalam memerangi politik uang dinilai cukup massif. Perludem, misalnya, meminta Bawaslu agar bisa melakukan investigasi terhadap setiap dugaan mahar politik yang terjadi. Sebab, politik uang dianggap sebagai isu lama, sehingga penanganannya harus lebih progresif. Jika demikian, dengan adanya degradasi aturan pengawasan, ditambah dengan modus politik uang dinilai sudah semakin berkembang, mungkinkah Bawaslu dapat memerangi politik uang?

Apalagi, tafsir terhadap politik uang hanya ada pada pasal 71 ayat (1) PKPU yang menyebutkan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih. Aturan ini dianggap belum terlalu mendetail, sehingga misalnya dalam membedakan mahar politik dan dana sanksi yang dimintai parpol saja, masih sulit dilakukan.

Bawaslu mengaku pesimis. Mereka mengaku, hanya lebih mengandalkan dorongan moral peserta pemilu untuk tidak melakukan politik uang. Dan tentunya, mengandalkan kedewasaan masyarakat dalam menjaga marwah demokrasi pemilu.

Rakyat pun tidak dapat diandalkan. Survei CSIS di Jawa Barat mengatakan 40,5 persen responden menyatakan akan menerima uang/barang yang ditawarkan tim sukses kandidat yang akan dipilih. Sikap serupa juga disampaikan oleh 48,7 persen responden CSIS di Jawa Tengah, 40,5 persen responden di Sumatera Utara, dan 43,9 persen responden di Sulawesi Selatan.

Jika demikian, apakah perlu metode pengawasan dalam UU Pemilu diseragamkan dengan UU Pilkada? Toh, keduanya mengusung misi pengawasan yang sama.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Kebijakan Publik Indonesian Public Institute

Sejauh ini money politics hanya sekadar small talk atau (basa-basi). Pasalnya, kekuatan hukumnya masih lemah. Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak terlalu banyak mengatur akan hal ini. Sejauh ini, belum pernah ada punishment terkait kasus ini.

Apa alasan? saya pernah mengusulkan agar ada polisi kepemiluan. Tupoksi mereka adalah memeriksa setiap orang yang terlibat dalam money politics. Sebagai contoh, di birokrat atau ASN, ada polisinya atau Satuan Pol-PP. Yang tugasnya memeriksa jika ada pelanggaran baik kode etik maupun moral dari pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri.

Jika dibandingkan aturan money politik antara UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Pilkada, maka bisa dikatakan lebih impresif dan progresif UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sejatinya, Pasal 187 poin A hingga D harus diperkuat saja. Seperti disebutkan, orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau 6 tahun.

Selain hukuman badan, pelaku juga harus dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sanksi pidana juga berlaku bagi penerima uang berbau politik. Meski demikian, saya nilai antara weakness and strengthen (kelemahan dan kekuatan) sama-sama tetap ada.

Secara evidensia, maka sangat sulit membuktikan pelaku politik uang. Paling yang bersangkutan akan berkelit, dengan  alasan ini bagian cost politik. Oleh karena itu, perlu adanya pasal yang mencatumkan secara eksistensi, esensi dan substansi akan hal ini, biar tidak kabur.

Tapi akan sulit bagi penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka. Contoh, kongkrit saja petinggi PSI sudah ditetapkan tersangka dalam pelanggaran pemilu oleh Bawaslu. Bahkan lembaga ini, sudah meminta pihak kepolisian menetapkan Sekjen dan Wasekjen sebagai tersangka namun hanya SP3 yang dikeluarkan.

Sudah saatnya polisi tidak lagi memeriksa pelanggaran Pemilu dan Pilkada seperti; mahar politik, money politics, politik dinasti dan sebagainya. Akan tetapi diserahkan ke Bawaslu atau KPU. Kalau tidak, maka tidak pernah akan ada hukuman. Perlunya ini ditetapkan pasal pidana. Biar the power of law cukup kuat. Kalau kita benar-benar mau menegakkan keadilan, maka jangan takut mengambil tindakan jika itu merugikan orang banyak.

Kalau tidak sekarang kapan lagi. Memang resikonya akan di tentang oleh partai-partai peserta Pemilu. Paling tidak ujung-ujungnya akan digugat atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi percuma saja bikin aturan, jika itu hanya untuk dilanggar. Benar sekali istilah: "Political is queen of social science" (politik adalah ratu dari semua ilmu sosial). Hukum pun tak berkutik menghadapi ilmu politik. Padahal, peraturan dibuat untuk melindungi. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Pada tanggal 1 Juli 2016 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disahkan. Pasal 187A Ayat (1) menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuhpuluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2017, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disahkan, Pasal 523 ayat (1) menyatakan, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00  (dua puluh empat juta rupiah).

Dalam kurun waktu sekitar 1 tahun, pengaturan politik uang pada pemilihan kepala daerah dan pengaturan politik uang pada Pemilihan Umum 2019, dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota, mengalami penurunan penormaan. Jika dalam pemilihan kepala daerah, yang menjadi subyek dalam tindak pidana politik uang adalah setiap orang, namun pada Pemilihan Umum 2019 yang menjadi subyek dalam politik uang adalah setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Terdapat hal yang sangat ironis, mengapa pembuat undang undang, menciptakan norma tindak pidana politik uang justru mengalami penurunan, dari subyek setiap orang menjadi setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye.

Dengan ketentuan tersebut, dalam pemilihan umum tahun 2019, berpotensi terdapat tindak pidana politik uang yang akan dilakukan oleh pihak lain di luar pelaksana/peserta/tim kampanye, yang tidak dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 523 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017. Padahal untuk menciptakan pemilihan umum yang jujur dan adil, seharusnya pembuat undang undang menciptakan peraturan yang mencerminkan rasa keadilan, ketentuan yang sudah baik dalam Pemilukada sebaiknya direspon dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Oleh sebab itu, subyek dalam Pasal 523 Ayat (1) ini seharusnya berbunyi “setiap orang”, bukan setiap pelaksana/peserta/tim kampanye. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu)

Politik uang tidak bisa didekati hanya dari pendekatan pidana pemilu, tetapi juga dapat didekati melalui pelanggaran administrasi dan pidana non pemilu. Justru dalam hal ini, otoritas penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU perlu melakukan terobosan melalui penyusunan regulasi yang komprehensif melalui peraturan KPU dan Bawaslu.

Sebab ranah undang-undang tidak dapat dikomentari oleh Bawaslu maupun KPU. Yang perlu dilakukan adalah menawarkan formula dan konsep utuh kepada pembentuk undang-undang dalam ranah konsultasi dan meraih dukungan/ legitimasi publik.

Pidana pemilu dapat dijadikan pedoman oleh penyelenggara sebagai ultimum remedium. Pidana pemilu seperti dalam pasal 515, 519, 521, 523, telah jelas subyek hukumnya, dan hal itu tinggal diproyeksikan sebagai bagian dari penindakan.

Sementara melalui pasal 93 hingga 111 bagian pencegahan, memberikan mandat penuh kepada Bawaslu untuk menawarkan formula utuh pencegahan politik uang. Termasuk koordinasi dengan KPU agar instrumen PKPU tentang kampanye dan dana kampanye lebih progresif mendukung formula Bawaslu. Hal ini masuk dalam ranah pengaturan dan sanksi administrasi kampanye dan dana kampanye pemilu.

Dilain hal, karena politik uang melalui sisi adanya larangan menerima sumbangan kampanye dari sumber illegal seperti pidana pencucian uang, judi dan narkotika, menuntut otoritas pemilu koordinasi dengan kepolisian dan KPK.

Sehingga peran KPU dan Bawaslu khususnya,  lebih produktif menyusun skema pemberantasan politik uang berlandaskan UU Pemilu. Bukan mengeluh.

Sekalipun Bawaslu menilai penindakan yang didahului oleh ranah pidana dulu, sebelum ke penindakan administrasi merepotkan, seharusnya diikuti saja dulu. Sebab administrasi pemilu sekarang menumpuk di Bawaslu melalui ajudikasi. Justru, data pengawasan bisa dibuka di sidangnya Bawaslu. Hal ini lebih powerfull. Memaksa adanya argumen dan bukti.

Tuntutan untuk dapat menangkap pelaku politik uang yang harus masuk kategori terencana dan sistematis merupakan tantangan. Namun, peran bawaslu sekarang sudah seperti penuntut dalam sidang ajudikasi, asal data pengawasan dilakukan. Ingat, kebaikan undang-undang menjadi spirit dalam mencapai tujuan hukumnya. Jadi, harus lebih cerdas dan giat, tidak malas dan berlindung atas undang-undang yang tidak (mungkin) sempurna. Ini peristiwa politik hukum, hukum, dan lex specialist. Soal pidana pemilu sekali lg letakkan sbg penghukuman keras dan terakhir.

Bawaslu yang kemudian pesimis dan menyerah hanya dengan gerakan moral merupakan bentuk kemalasan berpikir. Gerakan moral ini tidak efektif, sebab pemilu itu peristiwa politik sesaat, bukan sepanjang tahun. (arh)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Niko Adrian

Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

FOLLOW US

Demi Suharto Pemerintah dan Oposisi Bersatu             Petahana Demisioner vs Penantang Bulldozer             Dikhotomi Orde Baru dan Reformasi : Masih Relevankah?              Turn Back Orba             Percakapan Dari Orang ke Sistem             Orde Baru Politik Sesaat dan Tantangan Menuntaskan Reformasi             Pertarungan Idiologi             Bangkit Orde Para Bandit             Pendekatan Dialogue dalam Penyesuaian Konflik Papua Lebih Efektif, Ketimbang Operasi Militer             Dukungan Bagi Bank Syariah Harus Konsisten-Konsekwen