Penembakan Parkland hingga YouTube, Mungkinkah AS Hapus Amandemen Kedua Soal Kepemilikan Senjata?
berita
Politika
Image credit: The Economist 15 April 2018 13:00
Saat protes pengendalian senjata tengah gencar, Amerika Serikat kembali diguncang aksi penembakan membabi buta awal April lalu. Kali ini kantor pusat  YouTube di San Bruno, sebelah selatan San Francisco jadi target. Empat cedera dan tersengka penembak tewas. 

Sepekan sebelumnya, Sabtu, 24 Maret 2018, AS menyaksikan 800 ribu orang berdemo di ibukota Washington D.C. menuntut pengendalian senjata. Angka itu jadi rekor sebagai protes terbesar di ibukota negara. Kata Washington Post, demo yang dihadiri siswa sekolah ini lebih besar dari protes kaum perempuan pada Women's March lalu yang dihadiri 500 ribu orang.

Pemicu protes ini adalah penembakan membabi buta pada pertengahan Februari lalu oleh remaja 19 tahun, Nikolas Cruz di SMA Marjory Stoneman Douglas di Parkland, Florida. Penembakan itu mnewaskan 17 orang, kebanyakan murid dan guru, serta melukai beberapa orang. Telah banyak orang tewas di AS karena penembakan membabi buta. Tahun lalu di Las Vegas 58 orang tewas dalam apa yang disebut penembakan massal terbesar dalam sejarah AS. Siswa sekolah tak mau lagi jadi korban. Mereka berkata,  "cukup!" dan keluar kelas memprotes. Hasilnya adalah protes terbesar dalam sejarah negeri Abang Sam itu. Namun apa protes itu cukup?           

Yang diprotes siswa sekolah di AS sebetulnya tak banyak. Mereka menuntut aturan penjualan senjata serbu semi-otomatis untuk sipil, menaikkan usia pemilik senjata dari 18 ke 21 tahun, serta memperluas penelitian latar belakang calon pembeli senjata. Di artikel opini yang dimuat koran New York Times,  Selasa (27/3/2018) lalu, mantan hakim agung John Paul Stevens menyarankan seharusnya para siswa sekalian menuntut penghapusan Amandemen Kedua Konstitusi AS. 

Ditengok ke asbabun nuzulnya, Amandemen Kedua lahir di abad ke-18 saat Abang Sam masih balita. Agar tiap negara bagian bisa melindungi diri, rakyat dibolehkan memegang senjata. Bunyi persisnya sbb: "a well regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep  and bear arms, shall not be infringed." Orang Amerika lalu paling ingat pada potongan kalimat "the  right of the people to keep and bear arms--hak untuk memiliki senjata" saja. Kalimat itu jadi sakral selayaknya firman Tuhan di kitab suci. Entah sudah berapa orang mati sia-sia akibatnya. AS pun jadi negara maju yang rakyatnya paling banyak tewas akibat senjata api.

Sebetulnya, konstitusi AS memungkinkan amandemen. Syaratnya, tak gampang. Proposal amandemen harus disetujui 2/3 anggota DPR dari dua kubu Republik dan Demokrat. Lalu 3/4 anggota Senat juga harus setuju. Di sini masalahnya. Mungkinkah anggota DPR dan Senat saat ini setuju mengamandemen pasal kepemilikan senjata? 

Kita juga tahu lobi National Rifle Association (NRA), organisasi pembela hak kepemilikan senjata api sangat kuat. Di belakang mereka ada pabrikan senjata yang diuntungkan oleh amandemen tersebut. Apa anggota DPR dan Senat telah sedemikian masuk "angin" oleh NRA dan industri senjata, hingga mengabaikan nasib rakyat?        

Di saat Partai Republik yang berhaluan konservatif berkuasa di parlemen dan eksekutif (presiden) rasanya tak mungkin Amandemen Kedua dihapus. Tapi bila Demokrat berkuasa pun hal itu tetap diragukan bisa terjadi. Lalu bagaimana nasib pengendalian senjata di AS?      

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

(ade)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik Internasional

Saya kira (penembakan membabi-buta) ini bukan kasus baru. Kasus-kasus yang jauh lebih gawat dari penembakan-penembakan terakhir sudah pernah terjadi. 

Tentu kita masih ingat penembakan penembakan Presiden AS Ronald Reagan adalah contoh yang di-dor namun selamat. Sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi. Sayang John Kennedy tidak bisa diselamatkan dan akhirnyâ tewas.  (Saat ini) tidak ada (yang) bicara Amandemen Konstitusi kepemilikan senjata (di AS). Mengapa sekarang menuntutnya?

Sentral masalah tidak di situ. Tidak tertutup kemungkinan fungsi polisi sebagai penjaga keamanan kurang maksimal. Begitu pula instrumen instrumen pendukungnya. 
Pastikan konteksnya dulu yang dilihat. Polisi AS âdalah pelindung masyarakat sêagaimana pesan konstitusinya. 

Masalah sêlanjutnya adalah problem sosial, tepatnya semakin membengkaknya pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sosiâl di negeri itu. Masalah ini yang sedang giat-giatnya diperjuangkan administrasi (pemerintahan) Trump. Masalah yang tentu bukan ringan mengingat defisit terus menerus yang dialami negeri itu dalam perdagangannya. Tidakkah Trump gencar-gencarnya saat ini mengundang investor ke negerinya? Menempuh tindakan tindakan ekonomi yang cederung merkantilis? Menabrak prinsip prinsip pasar bebas (free market) dan lain-lain tindakan yang cepat supaya ekonominya pulih? 

Semua itu ditêmpuh untuk meretas kesenjangan sosial yang mengemuka saat ini. Di sini inti mssalah. Soal amandemen itu tidak menjawab masalah. (Bila senjata tak dijual), bukankah mereka bisa merakit atau membuat sendiri? Kalaupun perlu direformasi, maksimal hanya sistim keamanan nasionalnya. (ade)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Program FISIP-HI Universitas Prof. DR. Moestopo Beragama

Ketika bicara kepemilikan senjata, kita kembali ke Konstitusi Amerika yang memang mengizinkan rakyat Amerika untuk memiliki senjata. Hal itu bisa ditelusuri hingga ke masa lampau di mana para penduduk pendatang awal dari Eropa di Amerika hidup di perkebunan dan peternakan yang tanahnya luas. Ketika yang lelaki mengolah tanah harus jauh dari rumah meninggalkan istri sendirian. Dan pada masa awal itu perebutan tanah ini sangat kasar. Setelah membunuh si pemilik tanah, bisa ambil tanahnya. Sehingga (rakyat) memang perlu punya senjata untuk mempertahanakan diri.

Keberadaan konstitusi (hak kepemilikan senjata) ini kemudian diterjemahkan sebagai bagian dari "in-eligible right" orang Amerika atau hak asasi yang tak bisa dikurangi. Itu termasuk hak untuk mempertahankan diri. Orang Amerika punya hak lain, seperti hak untuk bebas, hak untuk hidup layak serta hak untuk mengejar kebahagiaan atau the pursuit of happiness.  Hak untuk mempertahankan diri ini yang kemudian dipegang kuat olewh orang Amerika dan diterjemahkan dalam bentuk kepemilikan senjata. Jadi, ancaman terhadap barang atau properti serta keselamatan bisa diminimalisir dengan kepemilikan senjata. 

Dalam perkembangannya kemudian, di masa modern, industri senjata berkembang dan kita tahu Amerika jadi negara super power karena punya kemajuan dalam industri militer. Dia ditopang oleh insutri itu. Otomatis industri senjata sangat kuat posisinya. Mereka menjadi penopang ekonomi dan politik Amerika. 

Ketika bicara industri senjata di AS, mereka tak berdiri sendiri. Mereka menjadi bagian apa yang disebut military-industrial complex. Di situ ada bisnis, militer sendiri, para pelaku politik sangat diuntungkan oleh keberadaan bisnis persenjataan. Ada simbiosis mutualisme di sini, itu tidak bisa dipungkiri. Maka, mau tidak mau, memang sulit untuk melakukan perubahan terhadap aturan penjualan senjata. Presiden Obama mencoba dengan Undang-undang Pengendalian Senjata (Guns Control Act), tapi di masa Trump dicabut. Lobi industri senjata memang sangat kuat di Amerika. Tapi bukan berarti tidak mungkin Guns Control Act dihidupkan kembali. 

Untuk sampai ke amandemen konstitusi perjalanannya cukup panjang. Tapi tidak ada yang tak mungkin di Amerika. Amerika adalah negara dengan segala kemungkinan. Misalnya amandemen pertama kali tentang penghapusan perbudakan. Dulu juga orang bilang tidak mungkin. Begitu juga dengan segregasi (pemisahan kulit hitam dan putih) yang bisa dicabut undang-undangnya.

Cuma memang yang harus di-initiate memang sebuah gerakan di Amerika tidak hanya membutuhkan gerakan massa atau gerakan moral saja. Tetap harus ada kepentingan bisnis atau industri yang turut menopangnya. Sebab sebuah upaya butuh tenaga dan biaya. Dan itu tidak murah. Maka, ketika ada upaya menggolkan UU atau amandemen konstitusi lalu barter apa yang kemudian bisa dilakukan oleh kepentingan bisnis tertentu.   

Yang menjadi kunci di Amerika adalah parlemen. Bahkan presiden juga tangannya terikat oleh parlemen. Ini akan jadi pertarungan yang panjang, karena lobi harus dilakukan man to man. Dalam lobi man to man yang harus diperhatikan adalah kepentingan apa yang diperjuangkan masing-masing senator atau congresman itu tadi? Dan mereka punya kepentingan berbeda-beda, dan tidak semua negara bagian punya isu kepemilikan senjata. 

Partisipasi politik di Amerika sangat rendah. Yang tertinggi terjadi pada saat Obama pertama terpilih tahun 2008. Periode berikutnya rendah lagi. Zaamn Trump lebih turun lagi. Yang banyak berpartisipasi kemarin adalah para pensiunan, orang-orang tua yang tentu arah pemikiran orang tua adalah kenyamanan. (ade)    
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir