Pencopotan Elia Massa dan Hilangnya Kontrol Presiden
berita
Politika
Sumber Foto: bisnis.com (gie/watyutink.com) 02 May 2018 16:00
Beberapa hari yang lalu viral statemen dari Presiden Joko Widodo yang kata tidak mengetahui pergantian direksi Pertamina, Elia Massa Damanik. Hal ini mengundang tanya publik. Sebab, Elia Massa saat diangkat menjadi bos Pertamina adalah pilihan Presiden Jokowi untuk menggantikan Dwi Soetjipto pada Maret 2017 lalu. Apa iya Jokowi tidak tahu pencopotan Elia Massa?

Penunjukan Elia menjadi bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas, salah satunya, disebabkan prestasi moncer yang bersangkutan saat memimpin PT Elnusa. Beberapa media mewartakan, Elia Massa dicopot dari Pertamina secara mendadak karena dua hal, yaitu terjadinya kelangkaan BBM premium di sejumlah daerah dan terkait tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, beberapa waktu lalu.

Kembali ke soal pencopotan Elia Massa, apa betul Presiden Jokowi tidak tahu atau memang tidak mau tahu terjadinya pergantian direksi Pertamina? Atau jangan-jangan Presiden Jokowi sudah "kehilangan kontrol" terhadap bawahannya?

Menanggapi hal itu, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) langsung bereaksi keras dan menilai percopotan Elia Massa Manik tanpa seizin Presiden seharusnya dibatalkan. Sebab, keputusan ini telah menyalahi aturan yang berlaku. Pertanyaannya, akankah Presiden Jokowi membatalkan keputusan pencopotan Elia Massa itu?

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015, seluruh proses pengangkatan direksi BUMN dan pejabat Eselon I di kementerian, lembaga pemerintah non-departemen, Kejaksaan Agung, dan lembaga tinggi negara lainnya harus diajukan oleh menteri dan pejabat setingkat menteri yang melalui Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) yang saat ini dijabat oleh Pramono Anung.

Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005, menteri negara BUMN diperintahkan melaporkan hasil penjaringan calon direksi,   komisaris, atau dewan pengawas BUMN kepada TPA. Lalu, laporan itu dilanjutkan dalam sidang TPA. Apabila disetujui oleh Presiden sebagai ketua TPA, maka akan diterbitkan SK pengangkatan dalam bentuk Kepres yang ditandatangani oleh Presiden.

Pada titik ini muncul pertanyaan mendasar, apakah Pramono Anung sebagai Sekretaris TPA tidak memberitahukan kepada Presiden kalau akan terjadi penggantian direksi di tubuh perusahaan plat merah itu?  

Jika memang presiden tidak tahu akan adanya suksesi di Pertamina, apakah artinya Presiden sudah tidak dianggap "keberadaannya" oleh bawahnya"? Atau bisa saja ini sebagai bentuk "cuci tangan' Karena sampai saat ini belum ada pernyataan apapun yang keluar dari Kementerian Kordinator yang menaungi BUMN tersebut.

Apa pendapat Anda? Watyutink?
(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Bahwasanya pergantian pimpinan dalam perusahaan BUMN adalah hal yang wajar, bukan saja dalam mengejar keuntungan perusahaan tetapi mampu memberikan pelayanan publik, sehingga perusahaan plat merah tersebut sehat dan mampu berkompetisi.

Tetapi pergantian beberapa waktu ini pada perusahaan plat merah yang di bawah kementerian BUMN tidaklah wajar. Tidak hanya sekadar tidak memperhatikan aturan main, seperti halnya keberadaan TPA yang di dalamnya ada presiden dan beberapa menteri terkait.

Keputusan pergantian tersebut lebih kepada kegagalan pemahaman bahkan ketidakmampuan Menteri BUMN mengkonsolidasikan dan merestrukturisasikan BUMN agar mampu mencapai kinerja optimal. Bukan saja mencapai perusahaan yang sehat, tetapi menjadikan perusahaan plat merah mampu berkompetisi secara global. Sehingga secara domestik pun pelayanan publik terpenuhi dengan baik. 

Beberapa kejadian ini yang melangkahi aturan main, seperti dengan tidak melibatkan TPA merupakan pembangkangan terhadap presiden dan abuse of power. Alasan-alasan yang diutarakan dalam pencopotan Dirut Pertamina sangatlah menimbulkan pertanyaan yang dalam, sehingga menunjukkan ada sesuatu yang janggal.  Maka, presiden sudah harus sensitif merespons dengan mengevaluasi kinerja Kementerian BUMN agar bisa sesuai dengan cita-cita awal sebagai misi presiden dengan nawacitanya.

Kegagalan komunikasi pemerintah pun harus menjadi evaluasi besar presiden terhadap setiap keputusan ataupun kebijakan yang tidak pernah terkonsultasikan kepada presiden dengan baik. Artinya, memang di tingkat menteri sampai saat ini belum mampu bekerjasama dengan baik dengan presiden sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan sesuai misi Presiden Joko Widodo.

Mengevaluasi kinerja menteri merupakan respons yang layak dan pantas, agar spekulasi yang berkembang tidaklah menyudutkan presiden dan pemerintah secara negatif.

Inilah momentum tepat bagi presiden mengambil tindakan, sehingga bukan saja hanya menggugurkan spekulasi negatif, tetapi perbaikan kinerja kabinet kerja Presiden Joko Widodo. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Fraksi Hanura DPR-RI

Alasan Kementerian BUMN tentang pencopotan Massa Manik dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pertamina, yakni karena sering terjadi masalah kelangkaan BBM dan LPG, sangat tidak berdasar. Karena kelangkaan premium lebih disebabkan oleh naiknya harga minyak dunia secara signifikan, yang menyebabkan naiknya juga harga MOPS RON 92 yang menjadi basis harga impor bensin premium. Sedangkan naiknya harga gas LPG lebih disebabkan oleh kuota subsidi yang tidak mencukupi.

Pencopotan Massa Manik lebih disebabkan oleh like and dislike Menteri BUMN, Rini Soemarno, kepada Massa Manik yang dia nilai tidak patuh dan nurut kepada kehendak menteri untuk mengubah nomenklatur direktorat di Pertamina yang tidak melibatkan jajaran direksi Pertamina. Serta perubahan nomenklatur tersebut tidak melalui kajian yang sebagaimana mestinya.

Persoalan like and dislike ini pun terjadi ketika Dwi Soetjipto masih menjabat sebagai Dirut Pertamina, dimana ketika itu Dwi dicurigai oleh Rini sedang berupaya merebut posisi Rini Soemarno.

Mencuatnya rekaman pembicaraan antara Rini dan Sofyan Basir tentang BSM telah menimbulkan dugaan bahwa salah satu alasan diberhentikannya Massa Manik akibat tindakannya membekukan proyek BSM tersebut. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Pencopotan Direktur Utama Pertamina Elia Massa sebenarnya hal yang biasa saja dan wajar, tidak seharusnya menjadi kegaduhan seolah-olah "jagad Pertamina akan kiamat". Toh kegaduhan itu tidak berdampak signifikan dan manajemen Pertamina berjalan normal saja. Mengukur kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kem BUMN) mesti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dalam Pasal 14 (1) disebutkan Menteri bertindak sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pasal 15 (1) Penggantian Direksi (pengurus) sepenuhnya kewenangan RUPS.

Dari dua pasal di atas bisa dibaca bahwa pencopotan Direktur Utama Pertamina adalah hal wajar yang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Apalagi pencopotan itu tidak dibarengi pengangkatan direktur utama secara definitif, pengganti Elia Massa hanyalah pejabat sementara atau pelaksana tugas yang memiliki kewenangan tidak setara dengan Dirut definitif. Selama kebijakan yang diambil Menteri BUMN tidak menabrak UU BUMN, menurut saya sah-sah saja.

Terkait dengan statemen Presiden Jokowi yang terkesan tidak tahu menahu pencopotan Elia Massa, menurut saya harus dilihat pada profesionalisme penugasan. Menteri adalah pembantu presiden dan sepenuhnya menyerahkan tupoksinya kepada yang bersangkutan. Presiden tidak selamanya memerlukan penjelasan detail karena sudah menyerahkan sepenuhnya kepada menteri terkait. Dalam konteks itu maka statemen presiden bisa dibaca memperkuat keputusan yang diambil Menteri BUMN. Sebaliknya menteri sebagai pembantu presiden rasanya sangat tidak mungkin melakukan "bunuh diri" dengan melawan presiden. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik

Hemat saya, setelah Massa Manik (MM) mengatakan "lets move on" , justru menambah tanya besar. Pertama, apakah hanya kelangkaan BBM?

Kedua, MM itu justru sejatinya orangnya Rini. Mengingat hubungannya sudah sangat lama, malah MM pernah membantu merestrukturisasi salah satu perusahaan Rini. Sehingga MM pernah ditempatkan sebagai  SEVP Remedial and Recovery Bank BNI sebelum yang bersangkutan ke perkebunan. Di sini muncul spekulasi masalah office politik di BUMN. Apakah Rini sudah mulai tidak suka terhadap MM yang adakalanya vokal atau ada hello dari yang lainnya?

Ketiga, isu yang santer yang dikaitkan dengan presiden, yakni tetang bocornya tanker minyak di Kalimantan. Konon kabar seharusnya Pertamina segera minta maaf kepada dunia Internasional atas terjadinya pencemaran laut yang mematikan biota, tidak lantas buang badan. Mengingat presiden mendapat sorotan dunia. Dianggapnya Indonesia lepas tanggung jawab, padahal bertepatan dengan hari bumi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Peristiwa pergantian Dirut Pertamina yang baru saja berlangsung menunjukkan ketiadaan pengawasan dan dukungan sinergis di pemerintahan terhadap peran dan fungsi strategis BUMN. Juga, kalau kita baca kembali dan bandingkan dengan pergantian Dirut Pertamina sebelumnya, absensi sinergitas tersebut nyata. BUMN tampaknya menjadi urusan tunggal Kementerian BUMN, dan ini tidak selalu bermakna positif.

Tengoklah tentang Pertamina. Di antara beberapa visi dan janji kampanyenya, yang paling diingat publik adalah janji presiden menjadikan Pertamina lebih baik ketimbang Petronas (merujuk BUMN migas Malaysia yang dulu dibentuk belajar dari Pertamina pada struktur awal, yang sekarang menjadi satu dari sedikit perusahaan migas terkemuka di dunia, menjadi jauh lebih baik dibandingkan Pertamina).

Karenanya, presiden memilih sendiri secara cermat nama-nama Direktur Pertamina. Pilihan presiden jatuh pada Dwi Soetjipto. Setelah Dwi Soetjipto diberhentikan oleh rapat luar biasa pemegang saham, atas arahan Menteri BUMN Rini Soemarno, presiden kembali menunjuk dirut yang baru, Elia Massa Manik. Untuk kedua kalinya, rapat luar biasa Komisaris Pertamina, atas arahan Menteri BUMN, memberhentikan Elia Massa Manik.

Memang, dewan komisaris dan Menteri BUMN memiliki alasan untuk pemberhentian mereka. Untuk kasus yang pertama, pemberhentian karena konflik internal manajemen top yang telah menganggu kinerja Pertamina. Untuk kasus kedua, pemberhentian karena dirut disalahkan karena kebocoran pipa bawah laut di Balikpapan, kecelakaan yang sulit dibayangkan bisa telah terjadi.

Padahal, dua Dirut Pertamina yang terakhir ini adalah pribadi-pribadi yang berkarakter, cakap, dan mengemban penuh visi dan kehendak presiden tentang Pertamina yang sehat, modern, dan disegani. Di bawah kepemimpinan mereka, Pertamina berhasil memenuhi cita-cita presiden tentang satu harga BBM untuk seluruh wilayah Indonesia dan menjaga kelangsungan cita-cita tersebut, dengan Pertamina tetap membukukan keuntungan dan pendapatan bagi negara.

Kabar yang santer beredar di luar, Menteri BUMN akan selalu memberhentikan Dirut Pertamina yang bukan pilihan dia dan tidak bisa diajak bekerjasama. Pola ini akan terus berulang pada Dirut Pertamina berikutnya. Perlu diketahui, kewenangan menunjuk Dirut Pertamina adalah kewenangan presiden. Menteri BUMN, yang meskipun tidak memiliki kewenangan menunjuk, tetapi memiliki kewenangan memberhentikan karena alasan kinerja.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menjadi pilar dan sekaligus mitra bagi negara dalam pelayanan terhadap warga negara. Peran ini pula yang diemban BUMN di negara-negara maju. Dua peran ini sangat genting bagi Indonesia saat ini.

Menjadi pilar artinya BUMN menjadi sumber income bagi negara dan agen pemerintah mencapai visinya.

Menjadi mitra pemerintah dalam pelayanan artinya BUMN menjadi penjaga agar pasar tetap memihak pada kepentingan publik. Menjaga agar pasar tidak ditentukan sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan swasta besar.

Dalam konteks Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo, yang mengemban visi Nawacita, BUMN adalah agen strategis pencapaian visi dan antusiasme pemerintahan dalam rangka meningkatkan daya saing di tingkat global. Karena Indonesia tidak punya banyak perusahaan yang going global, BUMN seperti Pertamina bisa di-upgrade beradu daya saing global.

Oleh karenanya, BUMN harus dikelola dengan baik dan profesional, dalam prinsip good corporate governance. Selain manajemen dipegang para manajer yang bagus, di bawah arahan oleh menteri yang diakui kredibilitasnya, juga harus diawasi dan didukung presiden dan kabinetnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Pidana FH UII dan Kabid Etika & Hukum UII

Pencopotan dan penggantian Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama Pertamina dalam durasi waktu yang singkat mengundang banyak pertanyaan. Apalagi ketika beredar kabar bahwa presiden tidak mengetahui adanya pergantian tersebut, padahal dulu Elia Massa Manik adalah orang pilihan presiden untuk menjadi Dirut Pertamina.

Peristiwa ini adalah kesekian kalinya, presiden merasa “kecolongan” atas peristiwa yang terjadi di bawah kontrolnya. Mestinya pengalaman di masa lalu, menjadikan Presiden Jokowi lebih hati-hati dan cermat dalam pelaksanaan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya.

Peristiwa ini menguatkan isu bahwa penetapan pimpinan BUMN sarat dengan nuansa politis. Jika benar demikian, maka pendapat bahwa presiden tidak berdaulat dan berada di bawah kungkungan kepentingan partai pendukung bisa jadi benar. Selain itu, kondisi ini juga menampakkan ada ketidak harmonisan hubungan kekuasaan di lingkaran dalam kabinet.

Secara etik, sikap dan perilaku presiden bisa dikatakan tidak etis. Sebagai pemimpin tertinggi, dia harus mengetahui dan memahami dengan baik ruang lingkup kewenangan, tugas, dan tanggungjawabnya. Sebetulnya sistem dan mekanisme sudah dibangun sedemikian rupa, sehingga diharapkan ada kontrol yang baik. Namun jika sistem itu berjalan hanya bersifat teknis mekanis, maka pada ujungnya tidak ada nilai dan idiologi yang diusung. Bagaimana perpres disusun, bagaimana seorang Dirut BUMN penting diangkat dan digantikan, sudah ada mekanismenya. Jika tanpa disadari sejak awal, maka pada ujungnya bisa ditebak, pengambil keputusan justru bisa mempertanyakan atas kebijakan yang diambilnya sendiri. Namun memang kesadaran itu sering datang terlambat.

Kita tidak sedang membaca kemungkinan, apakah presiden sudah kehilangan daya kontrolnya dan tidak “dipandang” lagi, ataukah hanya cuci tangan. Yang justru penting dilakukan adalah selalu mengontrol dan mengingatkan agar sebagai presiden, Jokowi tidak boleh gagal fokus. Situasi politik menjelang Pilpres 2019 sudah memulai memanas, sedikit banyak menyerap energi Jokowi sebagai orang yang punya ambisi maju kembali untuk dua periode. Sebagai presiden, fokus perhatiannya haruslah pada pelaksanaan tugas profesinya. Jangan sampai, kepentingan pribadi untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2019 justru menjadikan ia gagal fokus tidak memberikan perhatian secara baik pada jalannya pemerintah yang masih menjadi kewajibannya. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh