Pemilu 2019 yang Berkualitas, Terwujudkah?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 06 April 2019 14:00
Penulis
Watyutink.com - Terwujudnya Pemilu 2019 yang berkualitas merupakan harapan bersama. Meski memiliki tantangan yang cukup besar, upaya meningkatkan kualitas demokrasi elektoral terus diperjuangkan selama tahapan penyelenggaraan pemilu belum usai. Berhasil tidaknya masih jadi tanda tanya, setidak-tidaknya sampai hari pemungutan suara tiba pada 17 April 2019. Menurut Anda, apa kendala terbesar dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas?

Jauh sebelum tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 dimulai pada Agustus 2017 lalu, banyak pihak yang merasa optimis bahwa Indonesia bisa melaksanakan kontestasi politik yang berkualitas. Namun begitu memasuki masa kampanye pada 23 September 2018, optimisme itu mulai pudar. Pasalnya, peserta pemilu dianggap acap kali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Memang, kualitas pemilu tidak hanya semata dipengaruhi peserta pemilu. Integritas penyelenggara pemilu, misalnya, juga punya peranan penting dalam menentukan baik-buruknya pelaksanaan pemilu. Bahkan jauh dari nilai-nilai Pancasila, yang notabene kesepakatan bangsa Indonesai sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.

Jangankan moralitas, persoalan etika saja tampaknya dikesampingkan. Elite politik memenggal budaya saling menghargai satu sama lain. Menyerang sisi personalitas lawan politik telah menjadi pemandangan publik sehari-hari. Semata-mata agar lawan politik semakin tak berdaya.

Salah satu contoh paling anyar, tersebarnya skandal foto nyaris bugil yang menimpa Ali Mochtar Ngabalin (kubu petahana) dan Ferdinand Hutahaean (kubu oposisi). Terlepas nilai kepatutan yang diduga dilakukan dua politisi tersebut, yang jelas penyebaran foto itu dinilai tak lebih dari serangan bersifat personal.

Soal moralitas dinilai lebih mengkhawatirkan lagi. Misalnya, praktik politik uang yang dianggap masih marak terjadi di lapangan selama penyelenggaraan pemilu. Ditemukannya 400 ribu amplop milik Bowo Sidik Pangarso yang diduga akan digunakan untuk “serangan fajar”, hanyalah salah satu bukti bahwa jual beli suara masih dianggap strategi jitu oleh peserta pemilu.

Begitupun dengan isu SARA. Ragam isu berbasis agama hilir mudik di ruang publik. Bukannya diminimalisir, petahana dan opisisi dinilai malah berlomba-lomba menonjolkan keislamannnya masing-masing demi menghindari stigma anti-Islam, misalnya. Sialnya lagi, saling mendiskreditkan keislaman lawan politiknya.

Melihat realitas politik di atas, mungkinkah kita berhasil mewujudkan pemilu yang berkualitas? Di tengah situasi di mana elite politik dinilai hanya mementingan kepentingan elektoral semata, tentu harapan meningkatkan kualitas pemilu tidak boleh pudar. Tahapan penyelenggaraan pemilu belum usai. Hari pemungutan suara, salah satu tahapan yang paling krusial, masih 12 hari lagi.

Di sisa tahapan penyelenggaraan pemilu yang masih ada, upaya apa yang bisa kita dorong demi mewujudkan kualitas pemilu? Tentu kita tidak berharap pelaksanaan Pemilu 2019 semakin buruk ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Secara umum, penyelenggaraan Pemilu 2019 relatif lebih baik daripada penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Dalam arti penyelenggarannya sudah relatif lebih siap. Dari sisi teknis, kendala-kendalanya juga tidak terlalu berat, hanya mungkin tantangannya adalah bagaimana KPU melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menggunakan hak pilih dengan menggunakan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP.

Dalam penyelenggaraan pemilu di beberapa negara yang sudah mapan, yang akan dikupas dan digali lebih dalam oleh pemilih adalah program-program yang ditawarkan selain soal integritas calon.

Problemnya di Indonesia, tidak semua masyarakat membaca program. Sebagian masyarakat justru lebih tertarik kepada urusan personal, dan itu kemudian dimanfaatkan oleh elite politik untuk membidik lawan dari sisi personalnya. Karena mereka tahu bahwa sisi personal itu yang paling banyak dijadikan pertimbangan oleh masyarakat pemilih.

Kalau elite politik sudah dewasa, mestinya serangan-serangan terhadap personal itu dihindarkan dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Terlebih lagi, elite kita bagian dari partai politik yang punya fungsi utama untuk melakukan pendidikan politik.

Apa yang dilakukan elite politik yang lebih mengutamakan serangan bersifat personal ketimbang serangan terhadap program, itu bagian dari upaya untuk mencederai pemilu. Dan juga bagian dari pengingkaran fungsi partai politik sebagai pendidikan politik.

Selama tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 belum selesai, menurut saya masih ada waktu untuk mewujudkan kualitas pemilu. Sebab, pemilu itu tidak bisa dilihat hanya pada proses pemungutan suara saja. Tapi ada tahapan-tahapan yang bisa dikatakan sebagai rangkaian pemilu, mulai dari pendataan calon pemilih, pendaftaran calon anggota legislatif maupun capres-cawapres, pemungutan suara, perhitungan suara, sampai pada penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Jadi, integritas pemilu itu harus dilihat dalam satu rangkaian. Kita tidak bisa menilai integritas pemilu hanya pada penyelenggaraan masa kampanye saja. Tapi dari tahapan awal hingga penyelesaian sengketa hasil pemilu. Jika nanti ada sengketa, penyelesaiannya seperti apa. Kalau bisa diselesaikan dengan mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, saya yakin Pemilu 2019 bisa dikatakan memiliki integritas. Tapi mungkin ada catatan penggunaan serangan bersifat personal selama masa kampanye.

Yang harus digarisbawahi, dari sisi pelaksanaan, Pemilu 2019 lebih baik. Tapi dari sisi “jualan isu” para kandidat tidak lebih baik dari pemilu sebelumnya. Karena serangannya bersifat personal, kemudian isu yang dibangun juga sangat kental dengan isu-isu SARA. Selain itu, penggunaan fasilitas negara juga cukup masif. Begitupun aparat yang seharusnya netral malah dimobilisasi.

Artinya, problem mewujudkan integritas pemilu ada pada substansi penyelenggaraan pemilu, bukan dari sisi teknis penyelenggaraannya. Jadi, melihat pemilu yang berintegritas atau tidak bukan soal hanya teknisnya, tapi pemilu itu secara substansial bisa menjadi alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Jelang hari pemungutan suara Pemilu 2019 yang tinggal beberapa hari lagi, menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar Pemilu 2019 mengalami peningkatan kualitas.

Dari sisi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). KPU menjalankan persiapan-persiapan teknis jelang hari pemungutan suara, terutama terkait putusan MK yang membolehkan menggunakan hak pilih dengan menggunakan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP. Sementara Bawaslu memaksimalkan pengawasan, memastikan tidak ada penggunaan fasilitas atau alat-alat negara untuk kepentingan calon tertentu.

Dari sisi penyelenggara negara terutama polisi, TNI, maupun ASN yang lainnya. Kita berharap mereka menarik diri dari kepentingan partisan. Bagaimanapun juga, masyarakat akan memberikan penilaian buruk jika mereka terlalu jauh terlibat dalam kontestasi politik.

Dari sisi peserta pemilu. Kalau mereka sempat merencanakan akan melakukan “serangan fajar”, lebih baik dibatalkan niat itu. Karena, cara itu tidak akan mendewasakan masyarakat pemilih.

Sementara, dari sisi pemilih. Berbagai macam kejadian yang sudah berlangsung, harapannya bisa dijadikan pelajaran. Misalnya, tertangkapnya elite politik oleh KPK yang kedapatan punya ribuan amplop untuk serangan fajar. Ini harus jadi pelajaran bahwa praktik seperti itu merupakan praktik haram, yang tidak dibenarkan secara hukum maupun agama.

Jadi, ketika ada tawaran untuk memilih kontestan pemilu dengan iming-iming tertentu, sebaiknya masyarakat menolak iming-iming itu. Selain itu, masyarakat juga perlu menahan diri dari penggunaan isu-isu SARA dan eksploitasi terhadap kelemahan personal kandidat di Pemilu 2019.  (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Problem terbesar dalam mewujudkan kualitas Pemilu 2019, elite politik tidak menggunakan moralitas sebagai basis etika dalam berpolitik. Ketika moralitas hilang dalam politik, maka yang terjadi adalah gelombang narasi kebencian, serangan, saling menghancurkan, fitnah, hoaks, dan lain-lain.

Ujung-ujungnya politik yang digunakan adalah politik ala Machiavelli, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan. Nah karena politik diisi dengan narasi negatif yang kotor, maka bisa merusak pemilu yang berintegritas. Integritas itu basisnya moral dan etika. Jika moral dan etikanya rusak, maka pemilunya pun akan rusak. Tidak berintegritas. Dan penuh kegaduhan.

Saya kira, saat ini masih sulit mewujudkan pemilu yang berkualitas. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kedepan mungkin kita bisa mewujudkan pemilu yang berintegritas. Butuh tiga atau empat kali pemilu lagi mungkin baru bisa.

Itu pun jika kita semua sebagai anak bangsa dan para elite politiknya bahu membahu untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan cara melakukan kegiatan politik yang beradab, mencerahkan, dan membangun.

Upaya yang bisa kita lakukan dalama meningkatkan kualitas pemilu jelang hari pemungutan suara pada 17 April 2019, adalah membangun kesadaran bersama untuk berkampanye menarasikan kebenaran, kejujuran, kebaikan, dan keteladanan.

Upaya yang lainnya, bisa juga dengan cara membangun budaya santun dalam berpolitik. Tidak menyerang. Dan menghancurkan lawan politik secara sadis. Karena kita sesama anak bangsa bersaudara. Persaudaraan lebih penting dari sekadar pemilu. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha