Pemilu 2019: Siapa Peduli Buruh Migran
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 December 2018 15:00
Watyutink.com - Pemilu 2019 sudah di depan mata. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu,  sejak jauh hari mempersiapkan gelaran pesta demokrasi itu. Salah satu persiapan yang dilakukan, mendata Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT KPU telah ditetapkan pada Sabtu (15/12/2018) kemarin. KPU mendata WNI pemegang hak pilih di dalam dan luar negeri, termasuk para buruh migran asal Indonesia yang kini tengah bekerja di luar negeri.

Buruh migran Indonesia di luar negeri, memiliki hak politik yang sama dengan WNI pada umumnya. Mereka juga memiliki peran penting untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakil mereka di parlemen. Namun ada pendapat belum ada keseriusan dari penyelengara pemilu untuk memenuhi hak politik buruh migran jelang Pemilu 2019.  Apakah yang menjadi indikasi penyelengara pemilu (KPU) belum memberikan perhatian serius kepada buruh migran dalam memperoleh hak politiknya?

Dilansir dari bbc.com, pada pemilu 2014 jumlah WNI yang masuk DPT Luar Negeri berjumlah sekitar 2 juta, yang tersebar di 117 negara. Di dalamnya termasuk buruh migran. Saat itu Migrant CARE mengatakan terdapat banyak masalah jelang Pemilu 2014. Termasuk permasalahan DPT, dari 6,5 juta WNI yang ada di luar negeri, hanya 2 juta yang terdaftar di DPT KPU. Apakah permasalahan penyelengaraan pemilu luar negeri 2014 dijadikan pembelajaran dan masukan untuk Pemilu 2019?

Berbeda dengan penyelengara pemilu, peserta pemilu seperti calon legislatif (caleg) dan pasangan calon capres-cawapres justru memberikan perhatian serius kepada pemilih luar negeri, khususnya buruh migran. Sejumlah caleg bahkan telah melakukan pemantauan langsung dan mencoba mendengar keluhan dari buruh migran yang tersebar di sejumlah negara. Namun, apakah caleg benar-benar memberikan perhatian dan mendengar aspirasi dari buruh migran atau sekadar berkampanye ria?

Selain caleg, Capres Petahana Jokowi juga memberikan perhatian lebih kepada buruh migran. Dalam beberapa kesempatan beliau bahkan menggelar acara bersama buruh migran, dan blusukan untuk mendengar keluh kesah dari buruh migran di sejumlah negara. Hal yang sama juga dilakukan tim kampanye penantang Jokowi, Prabowo-Sandi. Tim Prabowo-Sandi tengah melakukan gerilya politik guna menarik suara pemilih luar negeri.

Sejumlah pemerhati buruh migran mengapresiasi kinerja petahana dalam merespon permasalahan yang menimpa buruh migran Indonesia di luar negeri. Tapi ada juga yang menyayangkan lambannya kinerja dan respon pemerintah dalam menangani sejumlah kasus yang menimpa buruh migran Indonesia di luar negeri. Jelang Pilpres 2019, apakah pasangan calon capres-cawapres sudah memberikan perhatian khusus kepada buruh migran Indonesia dalam visi-misi mereka?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Migrant Care

Jelang Pemilu 2019, nampaknya penyelengara Pemilu 2019 (KPU) masih mengulangi kesalahan Pemilu 2014, terkait daftar pemilih tetap (DPT). Buruh migran juga WNI, mempunyai hak pilih yang sama dengan WNI lainnya.

Namun dari daftar DPT yang telah ditetapkan KPU, baru 2,058 juta pemilih buruh migran. Sedangkan buruh migran kita di luar negeri totalnya berjumlah 6,5 juta. Artinya, baru sepertiga dari total jumlah buruh migran kita yang terdaftar di DPT. Ini memperlihatkan belum ada keseriusan penyelengara pemilu untuk memenuhi hak politik buruh migran kita.

Kemudian, para calon legislatif (caleg) yang memiliki daerah pemilihan (dapil) di luar negeri, masih menganggap buruh migran sebagai objek pemili saja, bukan sebagai konstituen yang harus diperjuangakn aspirasinya.

Selanjutntya, kami mengapresiasi kinerja pak Jokowi yang memberikan perhatian kepada buurh migran dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran. Namun dalam beberapa kasus pemerintah terlihat lamban dalam merespon permasalahan yang menimpa buruh migran kita di luar negeri.

Terkait Pilpres 2019, jika kita baca visi misi capres-cawapres, politik perlindungan buruh migran menjadi salah satu yang ditawarkan di situ. Tapi politik perlindungan buruh migran itu perlu dan harus diuji, serta diperdebatkan bagaimana cara dan langkah konkrit pencapaian dari tawaran- tawaran itu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!