Pemilu 2019: Berebut Suara di Jawa Barat
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 08 November 2018 11:00
Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 terbesar. Agustus 2018, KPU Jabar tetapkan DPT Pemilu 2019, yaitu sebanyak 32,6 juta. Total DPT seluruh Indonesia berjumlah 185 juta lebih. Hampir seperlima DPT Nasional, berada di Jabar. Ini membuat pengamat berpendapat, Jabar merupakan critical hot spot dalam Pemilu 2019. 

Pertarung Pemilu 2019 di Jabar menjadi semakin memanas, setelah hasil survei Indopolling mengatakan 32,5 penduduk Jabar belum tentukan pilihan (swing voters). Kontestan Pilpres 2019 masih punya peluang besar untuk merebut suara swing voters tersebut. Jika berhasil merebut suara maksimal di Jabar, peluang memenangkan Pilpres 2019 masih terbuka. Apakah di Jabar ada partai yang memiliki pengaruh kuat secara tradisional dan berpeluang menang?

Pilpres 2014 lalu, Jabar menyisakan cerita yang kurang mengenakkan bagi Capres Petahana Jokowi. Pasalnya, Jokowi-JK harus mengakui keunggulan telak Prabowo-Hatta. Jokowi-JK hanya berhasil menang di 4 Kabupaten saja, dengan persentasi perolehan suara Prabowo-Hatta 59,78 persen, sedangkan Jokowi-JK 40,22 persen. Namun angin segar datang dari hasil survei kepuasan kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di Jabar.

Ada pendapat mengatakan, kemenangan Jokowi-Ma’ruf terbuka lebar di Jabar. Ini dikarenakan Ridwan Kamil (Kang Emil) pemenang Kontestasi Pilkada Jabar 2018, menyatakan siap mendukung Jokowi-Ma’ruf. Demikian juga pesaingnya Deddy Mizwar dan TB Hasanudin yang notabene berasal dari partai yang sama dengan Jokowi. Namun, apakah terbukanya peluang sang Petahana akan menimbulkan efek “ekor jas” kepada partai dari asalnya (PDIP)?

Selain dukungan dari Gubernur Jabar, sejumlah lembaga survei dan konsultan politik menyatakan tingkat kepuasan penduduk Jabar terhadap kinerja pemerintah di era-Jokowi berkisar 60-70 persen. Penduduk Jabar merasa puas dengan pembangunan infrastruktur, Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta jaminan kesehatan (KIS). Apakah tingkat kepuasan penduduk pada kinerja sang petahana menjamin pertarungan di Jabar akan dimenangkan dengan mudah?

Sejak Pilpres 2014 hingga kini, baik Jokowi maupun Prabowo kerap diserang berbagai isu negatif. Jokowi diserang isu PKI dan Pro-China, sementara Prabowo diserang isu seputar pelanggaran HAM masa lalu. Melihat dari isu-isu yang kerap kali menyerang keduanya, apa langkah yang harus dilakukan kedua kandidat dalam merebut suara maksimal di Jabar? 

Selanjutnya, belajar dari kejadian di Jakarta, kinerja dan program kerja cagub petahana, dikalahkan oleh kecelakaan dan isu yang terus menerus diproduksi oleh oknum tertentu. Apakah penduduk Jabar tidak akan terpengaruh terhadap isu yang menyerang Jokowi, dan tetap melihat kinerja Jokowi selama menjabat menjadi presiden?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik

Kelihatannya masyarakat pemilih Jawa Barat cenderung konservatif secara kepartaian. Sehingga tidak akan terlalu banyak akan bergeseran orientasi memilih, terutama yang terkait dengan pileg. Saya kira partai-partai menengah dan partai-partai baru agak sulit untuk dapat melampaui angka parliamentary threshold, sekitar 4 persen. Jadi ini baik bagi partai-partai menengah ke atas, di antaranya Gerindra dan PDIP.

Gerindra saya kira akan mengalami lonjakan suara yang significant. Ini tentu menjadi kabar yang agak menghawatirkan bagi partai menengah bawah dan baru. Artinya kalo mereka ingin lolos parliamentaray threshold 4 persen mesti kerja ekstra atau kerja yang lebih keras. Meski sebetulnya masih ada peluang, karena persepsi masyarakat terhadap kinerja parpol dan kepercayaan terhadap parpol  juga masih sangat rendah. Angkanya di bawah 50 persen, sekitar 40 persen. Ini sebetulnya peluang. Sekarang tinggal bagaimana partai-partai baru ini memanaskan mesin dan mematangkan konsolidasi untuk meraih suara di Jawa Barat. 

selanjutnya, menurut saya ada perbedaan orientasi antara pileg dan pilpres. Orientasi pileg cenderung konservatif. Preferensi mereka cenderung statis dalam menyikapi partai-partai yang sudah ada, tetapi orientasi mereka untuk pilpres sangat dinamis. Ada rentantg  5 – 50 persen, pemilih masih mau berubah di dalam merespon pilpres. Saya kira ini angka yang sangat luar biasa dinamis. Dan karena itu agak sulit untuk dipastikan siapa pemenangnya.

Saya membaca beberapa survey di Amerika itu biasanya rentangnya 5 -20 persen. Di kita tinggi sekali 5 -50 persen. Artinya banyak orang yang akan memutuskan pada H-1 atau hari H. Dengan demikian dengan tingkat selisih elektabilitas sangat tipis antara incumbent dengan penantangnya, terutama pada pertanyaan tokoh main, dimana orang dengan spontan memberi jawaban, sebenarnya critical point bagi incumbent. 

Jabar harus jadi perhatian khusus bagi PDIP, bagi tim incumbent untuk memastikan elektabilitasnya. Meski angka elektabilitasnya sudah melampaui penantang, saya kiri dengan undecided voters dan dengan rentang yang sangat tipis ini saya kira perlu kerja ekstra untuk mendongkrak elektabilitasnya di Jawa Barat. 

Selain itu, saya kira yang tidak kalah penting adalah evaluasi tentang kinerja, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat. Di survey ini saya kira perlu lebih di spesifik tentang evaluasi kinerja pusat. Karena jangan sampai bias antara apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan apa yang telah disentralisasi menjadi kewenangan pemerintah daerah. 

Dari beberapa pertanyaan survey, saya justru melihat kepuasan yang tinggi untuk program-program telah terdesentralisasi. Semisal tentang pendidikan. Itu kebijakan yang didesentralisasikan. Layanan kesehatan itu juga kebijakan yang telah didesentralisasikan. 

Tetapi pada point-point yang murni kewenangan pemerintah pusat, seperti penegakan hokum, pertahanan keamanan dan lain sebagainya. Saya kira ini justruk angka yang menghawatirkan. Dari hasil survey ini pada rentang 20 – 50 persen agak menghawatirkan, meski beberapa program yang dinyatakan sebagai bagian dari pemerintah pusat mendapat tingkat kepuasan yang tinggi, misal Bandara Kertajati, terus jalan tol dan sebagainya.

Tetapi secara umum yang memang spesifik menjadi bagian pemisahan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini justru mengkhawatirkan. Terutama orang justru lebih mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang dianggap prestasi pemerintah pusat, terutama kebijakan yang didesentralisasikan. Contoh tadi tingkat kepuasannya di atas 70 persen tentang pendidikan. Jadi ini perlu kerja keras betul untuk di Jawa Barat ini meski elektabilitasnya sudah melampaui penantang.  

Wilayah Jabar, Tengah dan Selatan, menurut saya agak unik memang. Saya kira tren di Jateng dan Jabar ini agak berbeda. Kenapa mesti saya bandingkan, karena Jabar dan Jateng ini, termasuk Jatim sebenarnya dianggap wilayah-wilayah yang merepresentasikan zona-zona pemilih konservatif. Contoh Jatim dianggap sebagai basis konstituen Nahdatul Ulama dengan partai turunannya, atau Jateng dengan partai-partai Nasionalis. Dan Jabar dengan partai Islam, Masyumi.

Di Jateng selisih yang tipis dalam Pilgub 2018, antara Sudirman Said 42 persen dengan Ganjar Pranowo 58 persen ini kan riskan. Sementara Jateng, ini biasanya diindentifikasi sebagai basis tradisionalnya partai-partai Nasionalis, terutama PDIP. Artinya ada orientasi yang sangat dinamis bagi pemilih tradisional di Jawa Tengah. Tetapi situasi ini tidak terjadi di Jabar. Jika kita lihat tingkat elektabilitas penantang Jokowi yang cukup tinggi, di wilayah Jabar Tengah dan Selatan. Ini sebetulnya kalau kita lacak histroisnya pada Pemilu 1955, ini basis pemilih partai-partai Islam terutama Masyumi.

Sementara Jabar yang lain basis PNI. Jadi rupanya di daerah Jabar pasangan Prabowo-Sandi kelihatannya akan mendapat dukungan yang signifikan dari kalangan pemilih Islam sesuai dengan hasil survei yang direpresentasikan daerah Jabar bagian Tengah dan Selatan. Tetapi pak Jokowi berhasil mendapat atau mempertahankan dukungan loyal dari partai-partai Nasionalis di luar derah Jabar di kedua bagian itu.

Saya kira itu beberapa poin penting yang saya catat dari hasil survei ini . Belum bisa dipastikan hasilnya tapi saya lihat Pak Jokowi dan PDIP boleh menarik napas lega dulu meski PR-nya masih banyak, karena elektabilitasnya masih di atas penumpang.

Saya kira sisi lain yang juga cukup melegakan adalah kemenangan PDIP. Trennya tidak akan banyak berubah di Jabar. Dan keberhasilan mempertahankan basis dukungan loyal. Karena tinggal menggenjot partai-partai Islam di koalisi Jokowi agar bisa melakukan penetrasi di wilayah Jabar bagian tengah dan selatan. Kalau kita kaitkan dengan pilgub kemarin sebetulnya bagian dari koalisi Jokowi ini juga banyak yang merupakan partai-partai pemenang di wilayah Tengah dan Selatan. Jadi bagaimana partai-partai itu bekerja lebih keras mengintegrasikan antara visi, oprientasi pemilu legislatif dan orientasi pilpres. Kelihatannya ini yang menjadi PR penting bagi Jokowi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Tidak ada istilah strong voters. Strong voters itu adalah pendukung atau suporters. Nah, yang disurvei voters/pemilih atau pendukung. Ini yang disurvei masuk kategori pemilih. Secara tradisional, Jabar itu milik Golkar atau PPP, bukan PDI Perjuangan. Dulu Golkar menang 80-90 persen di Jabar, kemudian bergeser sebagian suara ke PPP dan lainnya.

Penduduk Jabar, dari dulu sama saja. Jika pilihannya bergeser, orang yang memilih tetap sama, tidak banyak mengalami perubahan. Demikian pula di daerah lain, sama saja. Misalkan di Bali, dulu Golkar selalu unggul, sekarang PDI Perjuangan. Mengapa bisa demikian? Saya kira, karena orang-orang yang dulu ada di Golkar, pindah ke PDI Perjuangan.

Nah, Jabar menjadi critical point untuk PDI Perjuangan. Di Jabar, bisa dikatakan PDI Perjuangan tidak pernah. Jika di Papua Jokowi yang diusung PDI Perjuangan bisa menang 90 persen. Bahkan kata orang Papua kalau tidak percaya Jokowi menang 90 persen, mari kita ulang biar Jokowi menang 120 persen. Itu di Papua, tapi belum tentu di Jabar seperti itu.

Namun bagi saya, ketika pengumuman Jokowi-Ma’ruf, itu pertandingan sudah selesai. Tim Prabowo-Sandi ini, Cuma bisa berusaha memperkecil kekalahan pada Pilpres 2019 nanti. Namun, ini bisa jadi sangat berbahaya jika para partai pengusung, bersantai-santai.

Harus dicatat bahwa yang bergerak aktif itu bukan partai, tapi relawan dan network-nya. Nah kalau kita lihat, relawan ini ngawur semua. Kita tahu perangnya itu kacau. Terutama lewat sosmed, perangnya frontal segala macam dipake.

Satu lagi yang harus dicatat, program itu tidak selalu linier dengan afiliasi politik yang lain. Responden bsia menilai programnya bagus semua, tapi begitu ada isu Jokowi PKI, Jokowi pro-China. Itu semua kekaguman yang programatik, bisa runtuh. Catat, dari afiliasi etnik misalnya, Jabar itu tertinggi. Untuk melawan isu, dibutuhkan isu lain untuk mengcounter.

Saya heran mengapa tidak ada kampanye-kampanye dari PDI Perjuangan yang melakukan counter isu dengan mengangkat sejarah bahwa gagasan-gagasan besar Bung Karno itu lahirnya dari Jabar. Ini akan sangat mendorong afiliasi non programatik. Berikan lah contoh, seperti nama Marhaen itu istilah yang diambil Bung Karno dari nama petani di Jabar.

Dia punya modal kerja keceil-kecilan, tapi dia bukan kapitalis atau bukan juga proletar. Jika gagasan-gagasan sperti ini lahirnya di Jabar, dan mau lagi dipraktikan, pemilih Jabar mungkin bisa memberikan suara kepada PDI Perjuangan dan Jokowi. Ini bisa juga dipake oleh kubu Prabowo, karena Prabowo menanggap dirinya titisan Bung Karno, pake cara yang sama.

Saya kira itu lebih efektif di pake di Jabar, ketimbang programing tadi. Orang Jabar itu, kalau yang satu Sunda, yang satu non Sunda, sudah pasti yang dipilih yang Sunda. Meski pun jelek gitu, tetap saja yang dipilih yang Sunda. Jadi bisa saja PDI Perjuangan bilang, Jokowi itu keturunan Sunda, darahnya ada juga Sunda, 500 tahun yang lalu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi