Pemberantasan Korupsi di Tengah Ancaman Teror Bom
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 11 January 2019 14:30
Mengejutkan rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilempari benda mirip bom molotov, Rabu (9/1/2019) pagi. Adapun kasus dugaan teror itu terjadi di rumah Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi. Di hari yang sama, kediaman Wakil Ketua KPK ,Laode M Syarif, Di Kalibata Utara, Jakarta Selatan, juga mendapat serangan dua bom Molotov sekitar jam 01.00 pagi, saat suasana lingkungan tempat tinggal pimpinan KPK itu masih sepi.

Peristiwa ini dibenarkan oleh kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, terkait adanya pelemparan benda misterius ke rumah Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif. Namun, Dedi belum bisa memastikan apakah benda yang dilempar tersebut adalah bom molotov atau bom jenis lainnya. Polisi menduga yang dilempar merupakan bom molotov.

Dua peritiwa teror yang menyasar kedua pimpinan KPK ini menimbulkan beragam spekulasi dan pertanyaan besar dibenak masyarakat. Apakah serangan ini ada kaitannya dengan usulan atau dorongan agar kasus Novel Bawedan diangkat sebagai bahan debat kandidat capres dan cawapres? Atau jangan-jangan teror ini sebagai serangan balasan terhadap kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK? Pasalnya, kejadian ini termasuk luar biasa juga karena sepanjang yang diketahui, belum pernah terjadi kediaman pimpinan KPK dilempar bom.

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi Saptopribowo, menyesalkan teror terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, dan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. Johan menegaskan di dalam negara yang demokrasi dan berdasarkan hukum ini masih ada pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya semacam intimidasi kepada penegak hukum, dalam hal ini Pimpinan KPK. Pertanyaanya, apa iya teror ini sengaja di buat untuk memunculkan kesan negatif kepada pemerintah karena kurang sigap dalam menjaga kediaman tokoh-tokoh penting?  

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, angkat bicara tentang aksi teror di kediamannya. Menurutnya, aksi penyerangan tersebut dilakukan oleh pihak tertentu, bahkan ia mengaku telah mengetahui pelaku penyerangan kediamannya via CCTV. Namun, Laode mengaku tidak tahu alasan penyerangan ke kediamannya. Saat ini kepolisian sedang berusaha keras untuk mengungkap pelaku teror bom itu. Lantas, apakah teror ini ancaman bagi pemberantasan korupsi untuk kesekian kalinya? Bagaimana mestinya KPK membangun sistem keamanan untuk menangkal teror? Melihat peristiwa ke depan, bagaimana mestinya aparat keamanan agar teror ini bisa diantispasi dan dicegah?

Bila kita menelisik teror di rumah Ketua KPK, Agus Rahardjo, dan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, merupakan ancaman kesembilan yang pernah dialami jajaran KPK. Teror pertama adalah penyerbuan dan teror terhadap fasilitas KPK yang dikenal dengan nama safe house. Dua, ancaman bom ke gedung KPK. Tiga, teror bom ke rumah penyidik KPK, penyiraman air keras ke kendaraan milik penyidik dan pegawai KPK. Kemudian ancaman pembunuhan terhadap pejabat dan pegawai KPK, perampasan perlengkapan milik penyidik, penculikan terhadap jajaran KPK yang sedang bertugas dan percobaan pembunuhan terhadap penyidik, seperti kasus teror yang dialami penyidik KPK, Apip Julian Miftah, sekitar bulan Juli 2015 silam.

Pada titik ini pertanyaan kritisnya, apakah peristiwa ini sebagai momentum mendorong aparat hukum untuk menuntaskan berbagai teror yang pernah dialami jajaran KPK? Bukan tidak mungkin teror bom di kediaman pimpinan KPK akan menjadi isu liar yang mengganggu jalannnya pesta demokrasi dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Siapkah bila ini terjadi? Mengingat pelaku teror berpandangan tindakan yang dilakukan oleh mereka sulit diungkap.

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Yang pasti gerakan anti korupsi mengganggu mereka yang korup dan hidup kotor mau menjadikan gerakan anti korupsi sebagai gerakan nasional yang mengancam para koruptor, para penyuap dan mau memeras warga negara jujur untuk tunduk kepada ancaman dan praktik korup yang menguntungkan mereka. Ruang para koruptor semakin sempit apalagi dengan pembersihan lembaga peradilan, dimana hakim dan panitera pengadilan makin banyak tertangkap dan para advokat yang biasanya jadi perantara dan provokator suap sogok judicial corruption makin membuat mereka jeri.

Para pengusaha sekarang harus menghadapi kenyataan pemerintah sekarang serius memerangi koruptor dan kebocoran anggaran belanja negara semakin diawasi ketat dan aksi anti korupsi itu wajar saja kalau Indonesia ingin menjadi negara bermartabat dan teratur management ketatanegaraannya harus ditata seperti ini.

Para pengusaha mengeluh bisnis sepi, tender banyak kendala dan alasan-alasan lain. padahal itu biasa dinegara maju demokratis dan bersih mereka tidak biasa dengan legalitas maunya melanggar hukum karena menguntungkan kocek mereka. Pemerintah harus maju terus dan KPK harus mendukung pembersihan sistem hukum Indonesia. Berapa banyak kementrian yang mendukung program anti korupsi tetap itu akan bergulir terus seperti bola salju.

Legislasi UU korupsi harus diperkuat dengan UU anti korupsi di sektor swasta yang belum ada di RI dan sebagai signatory UNCAC kita harus punya perangkat UU anti korupsi sektor swasta. Baru gerakan nasional anti korupsi semakin hebat dan sulit dibendung. Selain legislasi juga putusan pengadilan harus mendukung memidanakan para koruptor dengan hukuman berat. Hukuman bagi pengusaha 2 tahun dalam kasus e-KTP sungguh tidak sesuai dengan semangat anti korupsi.

Disatu sisi, Kementerian Olahraga dan Kementerian PU tidak memberi contoh yang baik semoga tuntas penyidikan dan penegakan hukumnya, mudah-mudahan bom teror dua pimpinan KPK tidak ada hubungan dengan ancaman anti gerakan ganyang korupsi dan koruptor. Polri harus tegas dan tuntas mengusut bom teror seperti kinerja mereka dalam mengungkap jaringan terorisme. Masayarakat dan civil society harus mendorong penuntasan kasus teror terhadap pimpinan KPK.

Selain itu, pelaksanaan hukuman koruptor harus diawasi privilege yang biasa diterapkan kepada para koruptor harus diawasi ketat sehingga tidak ada main mata karena suap dan gratifikasi atau hadiah yang dapat menghindar dari hukuman. Efek jera tidak akan ampuh kalau para narapidana korupsi dapat memperoleh privilege dan bukan rahasia lagi sikap anti korupsi belum melekat kepada para pejabat sipil, sehingga efek jera ini dapat diciptakan LP.

Pola hidup sederhana yang sudah lama dikumandangkan tidaklah mempan karena diganjal pola hidup mewah, hedonistis, kosumeristis dan materialistis. Ini hanya mempan kalau para pemimpin memberikan contoh hidup sederhana. Namun, ternyata itu bagaikan api jauh dari panggangnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Bekerja di KPK butuh keberanian dan keuletan karena lembaga tersebut siap menghadapi segala serangan baik fisik nonfisik. Bekerja di KPK juga berhadapan dengan sarang penyamun karena  akan dimusuhi setiap orang yang kepentingan tergangu seperti yang terjadi akhir-akhir ini teror di kediaman dua pimpinan KPK.

Hal ini di karenakan KPK mendorong agar koruptor juga dikenai beban membayar biaya sosial. Selain menumbuhkan efek jera dan gentar, gagasan penerapan hukuman biaya sosial korupsi tersebut diharapkan dapat memulihkan kerugian negara ataupun perekonomian akibat korupsi. Namun, realitasnya gagasan itu menjadi antitesis dari hukuman rata-rata koruptor yang makin ringan, dari 2 tahun 11 bulan pada 2013 menjadi 2 tahun 1 bulan pada 2016.

Dalam situasi seperti ini, kehidupan politik semakin tidak sehat karena di dalamnya penuh dengan pertarungan yang saling menjebak, menjegal, dan bahkan menghancurkan. Kenyataan tersebut tentu saja merupakan langkah mundur bagi pemberantasan korupsi, bahkan dikhawatirkan justru semakin menyuburkan praktik korupsi dalam berbagai level dan model.

Harus disadari semua pihak bahwa korupsi merupakan penyakit kronis paling berbahaya bagi perkembangan umat manusia. Pemberantasan korupsi seharusnya menjadi gerakan bersama seluruh komponen yang mendapat dukungan dari para elite. Sinyalemen adanya pelemahan dalam pemberantasan korupsi saat ini merupakan tantangan untuk melihat sejauh mana kekuasaan bersungguh-sungguh memberantas korupsi.

Karena yang paling dirugikan dalam setiap korupsi adalah masyarakat luas, sudah sepatutnya publik terus mengontrol dan mengingatkan penyelenggara negara atas tugasnya memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Memberantas korupsi ibarat memeriksa kerusakan-kerusakan parah dalam diri kita.

Ketika mengobati salah satu bagian, atau bahkan mengamputasinya, bisa jadi bagian lain terasa sakit. Tapi, itulah risiko agar badan tetap sehat. Sebab, bila kita tidak mampu dan mau mengobati diri dengan cara seperti itu, dan merasakan sakit dalam jangka pendek, dalam jangka panjang hal tersebut justru akan merusak bagian tubuh lainnya. Tanpa tindakan yang tegas dan penuh rasa keadilan, mustahil pemberantasan korupsi bisa dilakukan, kecuali hanya dalam pidato pemanis mulut saja.

Aparatur negara, mereka yang umumnya dikaitkan dengan tindakan korupsi, seharusnya justru berada di depan untuk memelopori kesadaran masyarakat untuk bersama-sama antikorupsi, dari lingkup paling kecil sampai paling besar. Ada harapan bahwa demokrasi bisa ditegakkan dengan membangun sistem yang transparan, kredibel, serta membawa efek jera kepada para koruptor.

Tanda suatu bangsa beradab bila dana-dana publik bisa dikelola demi kesejahteraan masyarakatnya, dan itu merupakan cita-cita pendiri bangsa. Kekuasaan berperan sangat vital. Bila tidak, justru komponen rakyat dengan berbagai pola gerakannya yang akan melampiaskan dalam berbagai ketidakpuasan.

Sangat jelas dan terang bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan kekuasaan. Tanpanya, pemberantasan korupsi akan berjalan di tempat. Itu semua terjadi karena begitu dekatnya aroma korupsi dalam kekuasaan. Dan, akhir-akhir ini publik gundah, masih adakah minat penguasa untuk memberantas korupsi secara sungguh-sungguh?

Ketidakseriusan dalam memberantas korupsi berarti juga mengkhianati semangat konstitusi yang di dalamnya tercantum cita-cita masyarakat yang adil dan makmur serta cerdas bangsa. Cita-cita itu merupakan dasar untuk memerangi korupsi. Sebab, korupsi membawa bangsa ini pada kebangkrutan. Bangsa ini harus diselamatkan lantaran sudah berada di ujung tanduk kehancuran karena korupsi.

Dalam perjalanan memberantas korupsi yang sudah mendarah daging, selalu terdapat tarik-menarik, khususnya dari aspek penegakan hukum berhadapan dengan kekuasaan. Hukum yang sering diintervensi dengan pola-pola barter politik pada akhirnya tidak akan pernah bisa memberantas korupsi secara sungguh-sungguh.

Korupsi begitu dekat dengan politik. Bahkan, karena korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan kepentingan pribadi, korupsi paling sering dilakukan karena adanya dukungan kekuasaan politik yang dimiliki pelaku.

Akibat demikianlah sudah seharusnya penanganan kasus-kasus korupsi dijauhkan dari intervensi politik agar ia menghasilkan keputusan hukum yang netral. Karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh memiliki loyalitas dan pemihakan kepada pihak mana pun, terutama penguasa.

Kembali harus diingatkan kepada semua pihak agar tidak main-main dalam agenda tersebut. Sebab, rakyat sudah begitu muak dengan korupsi. Kerisauan seperti itu sudah semestinya mendapatkan respons aktif pemerintah, bukan dalam bentuk pencitraan semata.

Rakyat membutuhkan realisasi dari janji-janji manis pemberantasan korupsi. Sebab, korupsi hanya bisa ditangani dengan baik apabila terdapat komitmen kekuasaan yang dapat dibuktikan dan diukur dengan nyata. Kita tunggu sang pemimpin turun memimpin sendiri mengembalikan kembali roh pemberantas korupsi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Korupsi adalah kejahatan teroganisir yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Jika di masa lalu pelaku utamanya adalah pejabat negara, sekarang ini korupsi dilakukan juga oleh pihak swasta, khususnya para pejabat korporasi besar. Dan Undang-udang Anti Korupsi pun sudah memasukan pelaku yang berasal dari korporasi.

Di Indonesia, korupsi sudah menggurita, membelit bangsa Indonesia. Ia sudah dianggap sebagai budaya bangsa Indonesia. Sehingga ada satu tulisan yang mengibaratkan korupsi bagaikan oli pelumas mesin. Seakan-akan tanpa korupsi mesin birokrasi tidak bisa berjalan. Ungkapan itu menunjukkan begitu mendalam dan mengakarnya perilaku dan mentalitas korupsi. Karena ia sudah membudaya, maka untuk mengatasinya menjadi tidak mudah. Dalam kasus korupsi, dalil yang menyatakan bahwa kemiskinan mendekatkan orang pada kekufuran menjadi kurang relevan. Karena faktanya dalam kasus korupsi, makin tinggi jabatan, kekufuran juga makin menjadi-jadi. Bagian dari kekufuran dari para koruptor adalah tindakan teror dan kekerasan.

Sejak berdirinya sampai hari ini KPK telah mengalami ancaman kekerasan berkali-kali. Kasus Novel Baswedan rupanya bukan kasus terakhir yang dialami komisioner, pegawai, pejabat atau penyidik KPK. Tanggal 9 Januari 2019 yang lalu, rumah ketua KPK, Agus Rahardjo, dan wakil ketua KPK, Laode M Syarif, dilempar sejenis bom molotov. Dalam catatan redaksi Watyutink, ini adalah ancaman ke sembilan yang alami KPK dan personil KPK.

Tindakan melempar bom molotov,  apa pun motifnya, jelas merupakan teror, dan pelakunya adalah teroris. Teror terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menegakkan hukum, khususnya di bidang pemberantasan korupsi, bisa berdampak pada pelemahan penegakkan hukum, terutama jika aparatnya tidak berani melawannya. Apakah ketua dan wakil ketua KPK akan gentar menghadapi teror ini? Semoga tidak.

Motif pelemparan bom molotov ke rumah kedua petinggi KPK itu tidak bisa diketahui tanpa  adanya penyelidikan dan penyidikan yang seksama dan mendalam. Untuk itu, Polri sebagai aparat penegak hukum harus cepat bertindak, dan berani mengungkapkan fakta di balik peristiwa ancaman teror ini. Apalagi wakil ketua KPK M Syarif sudah menyatakan bahwa dirinya mengetahui siapa pelaku pelemparan bom molotov ini melalui CCTV.

Jangan sampai kasus teror kepada pejabat, pegawai dan penyidik KPK dibiarkan mengambang hanya karena alasan politis atau teknis. Jika demikian, masyarakat akan menilai bahwa negara tidak memberikan perlindungan terhadap pegawai, penyidik dan pejabat KPK yang sedang menjalankan tugasnya menegakkan hukum. Negara, dengan cara demikian, melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam katagori pembiaran (by ommission). Membiarkan aksi teror terhadap pejabat-lembaga sepenting KPK, bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi bisa memicu berbagai spekulasi.

Di tahun politik seperti saat ini, berbagai spekulasi yang tidak memperoleh jawaban pasti dan segera bisa menjadi bola liar yang digoreng dan dimanfaatkan oleh siapa saja yang berkepentingan untuk mengganggu jalannya hajatan politik bangsa.

Jika hal ini terjadi, kegaduhan akan melanda ruang publik dan kegelisahan akan menyebar ke mana-mana. Tuduhan akan lontarkan kepada aparat kepolisian dengan bermacam-macam suara, mulai dinilai tidak profesional, memihak kelompok tertentu atau dianggap tidak mendukung komitmen pemerintah untuk memberantas  korupsi. Jika bola liar sudah menggelinding tak terkendali, bukan saja pekerjaan polisi menjadi bertambah banyak--karena harus menanggapi berbagai isu--tetapi bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Satu hal, yang pada momen debat kandidat bisa dijadikan mesiu oleh kubu oposisi.

Harus disadari bahwa korupsi adalah kejahatan terorganisir yang melibatkan berbagai pihak. Korupsi dalam skala besar bisa dipastikan dilakukan oleh para aktor berjabatan tinggi dan memiliki pengaruh yang kuat di lingkungan pembuatan keputusan. Atas dasar argumentasi itu, pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya berpegang pada penegakkan undang-undang saja, tetapi penegakkan hukum. Harus dipahami bahwa penegakkan hukum tidak sama persis dengan penegakkan undang-undang. Koruptor yang dimiskinkan, dihilangkan haknya mendapat remisi, dipermalukan di depan publik, harus dipertimbangkan sebagai bagian dari penegakkan hukum. Hukum tidak hanya berisi pasal-pasal, tetapi sarat dengan muatan nilai-nilai moral kemanusiaan.

Dalam konteks ini, jika aparat penegak hukum dan publik menganggap bahwa para koruptor boleh melenggang sesudah menjalani hukuman pidana, maka aparat  maupun masyarakat sesungguhnya sudah melepaskan dimensi moral dari sebuah aturan hukum. Itu sebabnya, mengapa banyak orang berkeberatan ketika pemerintah memberikan hak remisi kepada para koruptor. Pemerintah China memberlakukan hukuman mati kepada para koruptor dengan kadar keseriusan tertentu, bukan  semata-mata untuk mmenegakkan  hukum, tetapi dalam rangka menyerukan pentingnya menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang menjadi  landasan  hidup bersama.

Dalam kasus  pelemparan bom molotov di kediaman ketua dan  wakil ketua KPK, juga delapan kasus teror sebelumnya, pelajaran yang harus dihayati adalah, para koruptor yang bergerak dalam suatu jaringan, bisa sewaktu-waktu merubah diri menjadi kelompok gengster atau kelompok teroris dalam rangka mempertahankan kekayannya, harga dirinya, atau meluapkan kemarahannya kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.

Dari sini pelajaran penting yang harus diambil dari kasus-kasus teror terhadap pegawai, komisioner, pejabat dan penyidik KPK adalah, pemberantasan para koruptor tidak boleh dilakukan setengah-setengah, apalagi dengan hati yang gamang.  Sementara pemberantasan korupsi memang sewajarnya dilakukan dengan mengintegrasikan penegakkan hukum dan pendidikan moral anti korupsi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Ada jasa yang patut kita apresiasi di era reformasi, yaitu menempatkan lembaga negara sederajat. Jika pada Orde Baru, MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Kini semua menjadi lembaga tinggi negara. UUD 1945 kedudukanya di atas lembaga negara.

Perubahan ini tentu memperkuat hukum di atas segalanya. Walaupun sila ke-4 Pancasila menganut kedaulatan rakyat, tapi negara berdasarkan hukum. Perubahan MPR menjadi lembaga tinggi negara menjadi jalan terbaik untuk menempatkan posisi hukum semakin kuat dalam administrasi negara. Konsekuensi logis, semua harus taat dan tunduk terhadap hukum.

Memang harus diakui sebagai negara hukum, negara Indonesia masih belum ideal penerapannya. Persoalan ini selalu saja menjadi diskusi publik dari waktu ke waktu, dari pemerintah satu ke pemerintah selanjutnya. Bahkan tidak jarang, opini publik pun dibuat beragam atas hukum yang belum ideal berjalan. Makna supremasi hukum masih terus menuju arah perbaikan dengan semakin kuat peran lembaga independen dan kontrol masyarakat.

Merujuk pada hasil survei Deny JA, lembaga yang sudah cukup baik dalam menjalankan fungsi hukum adalah KPK. Dalam berbagai kasus, KPK cukup baik menjalankan tugas dengan profesional dan netral. Indikasinya tentu cukup banyak  para pejabat yang dekat dengan pemerintah pun tidak luput dari incaran KPK. Sebut saja seperti Setia Novanto dan Idrus Marham. Mungkim bagi oposisi, ini hanya sebatas pencitraan dan masih tebang pilih. Statemen seperti ini bagi saya wajar diungkapkan oleh oposisi. Tapi jika merujuk ke berbagai persoalan hukum dan kasus tangkap tangan, kesan yang dihembuskan oleh oposisi sebenarnya kurang mendasar. Walaupun juga tidak bisa disalahkan pendapat oposisi tersebut. Karena memang hukum di negara berkembang masih terus diperbaiki. Dan komitmen ini yang saya lihat pada pemerintah Jokowi saat ini.

Aksi teror diarahkan ke KPK merupakan bentuk keberhasilan lembaga tersebut dari intervensi baik oleh pemerintah ataupun oposisi. Penulis artikel ini tidak tahu siapa pelaku intelektual di belakangnya. Apakah ada motif tertentu untuk pengalihan isu atau memang murni ketidaksenangan terhadap lembaga tersebut. Saya kira ini sudah cukup bukti bahwa KPK harus tetap tegar dan terus membasmi penyakit yang sudah parah di negeri tercinta Indonesia. Saya berdoa, semoga para pemimpin KPK tetap sabar dan tabah dalam melaksanakan tugas negara di tahun politik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)

Teror bom molotov yang menyerang rumah pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Laode M Syarif adalah bukti nyata bahwa KPK memang benar bekerja sesuai fungsinya. Kalau enggak kerja enggak ada teror. Kenapa orang meneror? Teror kan dalam kondisi ada yang terancam, ada yang, terganggu ada yang terusik.

Pada (Tahun) 2008 di bulan Januari itu ada teror bom juga di gedung KPK, sehingga seluruh pegawai KPK itu turun pada waktu itu untuk menyelamatkan diri. Selang setahun, bulan Juli 2009 itu juga kembali ada teror orang menelepon KPK dan menyebut ada bom yang sudah diletakkan di gedung KPK. Sehingga, teror teror bom kepada KPK ini sebenarnya bukan kejadian yang pertama dan sudah berulang.

Bahkan teror yang menghantui pimpinan maupun penyidik KPK akan terus terjadi, jika pihak polisi tak berhasil mengungkap pelaku teror. Maka saya meminta pihak kepolisian segera mengungkap pelaku teror itu, guna menghindari banyaknya spekulasi yang berkembang, terutama politik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Belum terungkap dan tertangkap pelaku teror terhadap Novel Baswedan, terjadi lagi teror terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teror terhadap unsur-unsur KPK ini merupakan teror kesembilan yang sampai saat ini sebagian besar masyarakat belum mengetahui kelanjutan pengungkapan para pelaku dan motifnya. Diharapkan kasus terakhir ini dapat segera terungkap, mengingat petunjuk-petunjuk awal (misalnya CCTV) sudah diketahui. 

Terungkapnya kasus ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebaliknya, jika kasus ini tidak terungkap, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan semakin menurun. Harus diakui bahwa kasus Novel Baswedan yang masih belum terungkap telah menimbulkan tanda tanya besar terhadap Polri, bukan semata-mata terhadap kompetensinya, tetapi juga terhadap integritasnya. Kompetensinya diragukan, mengingat dalam kasus Novel Baswedan, Polri tidak mampu mengungkap dan menangkap pelakunya kendatipun bukti CCTV sudah ada. 

Integritasnya diragukan mengingat kasus Novel Baswedan dipandang bukan hanya masalah kompetensi teknis penyelidikan dan penyidikan tetapi lebih kepada integritasnya. Jika menyangkut kompetensi, Polri sangat kompeten mengungkap kasus-kasus terorisme yang lain, bahkan baru niat saja, belum ada perbuatan yang dilaksanakan, para teroris sudah ditangkap. Demikian juga dalam kasus Narkoba, Polri juga dapat dikatakan sukses menggulung bukan hanya para pemakai dan pengedar, tapi juga bandar besar. Bukti-bukti tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa Polri bukan hanya kompeten, tapi sangat hebat. Ironis memang, dalam kasus-kasus yang terkait korupsi, Polri seakan gagap. 

Kasus terakhir ini menambah tunggakan Polri untuk mengungkapnya. Kasus-kasus lain sudah gagal diungkap, jangan sampai kasus ini tidak terungkap. Kasus ini terbilang "tidak sulit" jika apa yang dikatakan Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, bahwa ia tahu bahkan siapa pelakunya pun jelas dari CCTV. Oleh karena itu kasus terakhir ini merupakan ujian integritas bagi POLRI, bukan ujian kompetensi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Hasil Survei Capai Steady State, Pergerakan Semakin Flat             Survei Kompas Bukan Acuan Satu-satunya Kalah-Menang             Pemerintah Desa Mestinya Netral             Petahana Alami Kepanikan             Hoax Berpotensi Ganggu Kualitas Pemilu dan Demokrasi             Membangun Kembali Link and Match dan Revitalisasi BLK             Harus Serius Kembangkan Competitive Advantage             Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional