Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Bermain?
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 21 January 2019 15:30
Watyutink.com - Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk membebaskan pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir (ABB) pada pekan ini. Menurut Presiden Jokowi dan kuasa hukumnya (Yusril Ihza Mahendra), kepada media massa, alasan rencana pembebasan ABB karena pertimbangan kemanusiaan, tidak ada pertimbangan politis menjelang pemilu. 

Alhasil kebijakan itu pun menjadi pembicaraan publik, termasuk hadirnya suara-suara yang mencelanya. Sebagian menyebut itu sebagai "strategi politik Jokowi jelang pilpres mendatang". Nah loh, apa iya? Sampai saat ini pemerintah belum menyebutkan mekanisme apa yang akan digunakan terkait pembebasan ABB.

Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendradatta yang sekaligus merupakan kuasa hukum ABB, menegaskan bahwa rencana pembebasan kliennya merupakan hal biasa yang memang menjadi hak kliennya dan sesuai aturan hukum. Dia menambahkan Ba'asyir seharusnya sudah berhak mendapat pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018. Namun kliennya itu menolak menandatangani surat-surat mengenai mengakui kesalahan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan setia kepada Pancasila.

Lantas, landasan hukum untuk kebijakan ini? Bukannya, pasal 84 huruf d Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 memberikan syarat tambahan yaitu " terpidana terorisme mesti menyesal atas kesalahannya dan berikrar setia kepada NKRI?" Atau jangan-jangan ada kepentingan yang kita tidak diketahui di balik kebijakan pembebasan ABB?

Di satu sisi, pendukung Jokowi pun menampik bebasnya Ba'asyir terkait politik. Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, mengatakan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir bukan strategi politik Jokowi menuju Pemilihan Presiden 2019. Ia mengatakan tidak tepat bila berpikir politis di atas kepentingan kemanusiaan.

Berita pembebasan Ba'asyir yang berdekatan dengan Pemilihan Presiden 2019 ini memang menimbulkan pertanyaan bergelayut dibenak publik, kenapa baru sekarang dibebaskan? Bukannya isu ini sudah beredar setahun yang lalu?

Dalam hubungan ini, jika pembebasan tetap diberikan tanpa memenuhi syarat yang ditentukan sesuai peraturan perundangan-undangan, bukannya malah akan menimbulkan pelanggaran asas keadilan dan persamaan di depan hukum. Lalu, bagaimana dengan ke 51 orang terpidana mati? Apakah, Presiden akan mengubah pidana 51 orang itu menjadi pidana seumur hidup ataupun pidana maksimal 20 tahun penjara? 

Wajar kalau pertanyaan ini muncul, sebagian pihak berpendapat "memasukkan seseorang dalam daftar tunggu pidana mati terlalu lama dengan ketidakpastian merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dari negara". Apa iya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Terorisme

Pemberian grasi oleh pemerintahan Jokowi sekarang kepada ustaz Abu bakar Ba'asyir merupakan sebuah strategi politik. Meskipun pada awalnya --melalui Yusril Ihza Mahendra-- Jokowi menyatakan bahwa pemberian grasi ini karena alasan kemanusiaan dan dia tidak ingin ada ulama yang dipenjara dalam waktu yang sangat lama mengingat kesehatan dan usianya. Jokowi kini menganggap bahwa Abu bakar Ba'ashyir adalah seorang ulama yang dulunya dia anggap sebagai teroris, bahkan sebagai the most dangerous man in the world.

Publik perlu mempertanyakan alasan pemberian grasi ini kepada Jokowi. Ini merupakan political will dan publik melihat grasi ini sebagai bukan goodwill. Political will adalah sebuah niat yang yang berada di belakang tindakan yang penuh sandiwara. Political will adalah sebuah jebakan atau sebuah strategi untuk untuk pencitraan atau membangun alasan-alasan tertentu yang secara politik dianggap bisa menjawab tuduhan tuduhan miring terhadap rezim Jokowi selama ini. Publik punya persepsi bahwa rezim Jokowi sedang memanipulasi citra dirinya yang sekuler untuk terlihat sedikit lebih Islami.


Publik memiliki persepsi bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang berusaha memanipulasi segala hal yang berkaitan dengan keislaman mulai dari diangkatnya Kiyai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden, rajin sholat menghadap kamera, hingga upaya pemberian grasi kepada ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Publik masih menduga-duga apa yang selanjutnya dilakukan oleh Jokowi dalam upaya pencitraan politiknya untuk memperlihatkan diri sebagai calon presiden yang punya kepedulian kepada konstituen Islam. Sebagai petahana Jokowi bisa melakukan banyak kebijakan-kebijakan untuk menopang kampanye-kampanye politiknya. Namun publik juga memiliki persepsi dan sikap yang sudah terbangun lama bahwa cara-cara pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi dalam bentuk apapun tidak akan bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk berubah pilihan dalam pilpres 2019 nanti.

Publik juga menganggap bahwa pemberian grasi kepada ustaz Abu bakar Ba'asyir selain merupakan manuver dari Yusril Ihza Mahendra adalah sebuah upaya untuk menutupi kekurangan rezimnya yang dianggap terlalu tidak memihak kepada publik Islam dan sering melakukan state terorrism dalam bentuk persekusi terhadap ulama.

Pemberian grasi ini juga membelah sikap kaum pergerakan radikal Islam di Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa ini adalah pemberian grasi tanpa syarat namun ada juga yang mengkritisi secara jeli bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh ustadz Abu bakar Ba'asyir dan keluarga untuk tidak boleh menerima tamu dan tidak boleh memberikan ceramah berbagai tempat. Hal ini adalah sama dengan status tahanan rumah. Pihak keluarga dan ustadz Abu bakar Ba'asyir sendiri dulu sudah pernah meminta untuk tahanan rumah namun tidak diberikan oleh Jokowi dengan alasan-alasan yang terlalu legal formal.

Kini justru Jokowi memberikan grasi untuk diterima oleh pihak keluarga serta para pendukung ustad Abu bakar Ba'asyir. hanya sedikit saja yang mengkritisi bahwa pemberian grasi ini pasti memiliki konsekuensi dan implikasi politik di belakangnya. Banyak kalangan mengkawatirkan jika keluarga ustadz Abu bakar Ba'asyir menerima grasi ini.

 Saya melihat pemberian grasi ini sebagai sebuah political will yang harus dicurigai atau ditolak dengan catatan atau perlu dipertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan untuk menerima grasi ini. Implikasi menerima grasi ini sangat jauh dan luas setelah 9 tahun ustadz Abu bakar Ba'asyir menjalani masa tahanan yang cukup melelahkan dan publik masih berharap bahwa ia akan terus konsisten sampai akhir. Beberapa kalangan menganggap bahwa penerimaan terhadap grasi adalah antiklimaks dari gerakan radikal Islam di Indonesia. beberapa suara minoritas dari gerakan radikal Islam di Indonesia menyatakan bahwa ustaz Abu bakar Ba'asyir adalah pemimpin karismatik jihad terakhir Indonesia dan berharap sekali untuk terus melanjutkan perlawanan terhadap NKRI yang dianggap tidak Islami.

Saya tidak melihat adanya efek elektoral yang akan bertambah jika Jokowi memberikan grasi kepada ustaz Abu bakar Ba'asyir justru sebaliknya pendukung tradisional Jokowi yang mayoritas berasal dari kalangan abangan dan sekuler serta nonmuslim akan mengalihkan dukungannya kepada Prabowo yang dianggap lebih tegas dan karismatik sebagai pemimpin politik Indonesia kedepan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI

Ustaz Abu Bakar Ba'asyir memang tokoh kontroversial. Di bawah Orde Baru ia bersama seniornya Ustaz Abdullah Sungkar menentang secara terbuka kebijakan Asas Tunggal Pancasila. Mereka berdua lalu mengasingkan diri atau diasingkan ke Malaysia.

Setelah Orde Baru tumbang dan digantikan Orde Reformasi, kebijakan Asas Tunggal dicabut oleh Presiden Habibie,  Ustaz Abu pulang ke tanah air. Ia kembali membina pesantrennya di Ngruki, Solo. 

Peristiwa-demi peristiwa terorisme baik yang terjadi di Indonesia maupun Asia Tenggara seringkali dikaitkan dengan namanya. Adalah Sidney Jones, seorang aktivis NGO bernama Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang paling sering dan konsisten menuduhnya sebagai tokoh di balik peristiwa-peristiwa itu. Jones yang pernah dilarang masuk ke Indonesia, bahkan memberinya jabatan sebagai Ketua Jamah Islamiah (JI). Padahal Ustaz Abu sendiri maupun jamaahnya tidak pernah menggunakan nama tersebut, bahkan mungkin mereka tidak tahu bahwa JI adalah sebuah organisasi radikal pecahan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. 

Ustaz Abu Bakar sebenarnya hanya seorang guru, yang dengan keyakinannya tentang Tauhid sangat lurus dan sederhana. Kepeduliannya untuk menjaga kemurnian Tauhid umat sangat besar. Ia tidak berpolitik dan tidak pernah terkait dengan partai politik maupun tokoh politik manapun. 

Sangat mungkin ia tidak menyadari konstalasi politik global yang sangat rumit dan penuh konspirasi. Karena itu, sungguh sangat ideal memilihnya sebagai simbol teroris di Indonesia dan Asia Tenggara sekaligus. 

Di sinilah keterkaitan mengapa Perdana Menteri Australia Scott Marrison menentang secara terbuka pembebasannya. Sebenarnya Perdana Mentri Australia bukan yang pertama, sebelumnya Presiden Amerika George W Bush pernah meminta ekstradisi Ustad Abu untuk dikirim ke kamp Guantanamo.

Beruntung kita memiliki seorang presiden yang memiliki harga diri dan manjaga martabat bangsanya dari campur tangan asing, sehingga menolak dengan tegas permintaan itu. Karena itu kita harus berterimakasih kepada Presiden ke-5 RI Megawati Sukarno Putri. 

Kini Presiden Joko Widodo telah mengikuti jejaknya, dengan membebaskannya dari tahanan dengan alasan kemanusiaan. Ustad Abu yang sudah tua dan sering sakit sangat wajar menerima pembebasannya. Bukan mustahil Australia bukan satu-satunya kekuatan asing yang menentang kebijakan yang didukung MUI ini. Karena itu Bangsa Indonesia perlu bersatu-padu menghadapi berbagai bentuk campur tangan asing terhadap kedaulatan negri ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Ada beberapa kewenangan presiden sebagai pimpinan kekuasaan eksekutif yang melintasi kekuasaan kehakiman yang diberikan berdasarkan Konstitusi UUD45, yaitu: Grasi, Abolisi dan Amnesti. Namun dalam konteks atasan dari Kementerian Kehakiman dan HAM yang membawahi Dirjen Pemasyarakatan, Presiden bisa memerintahkan jajarannya untuk "membebaskan" seorang narapidana berdasarkan peraruran perundang=undangan yang mengatur hak hak napi, yaitu: Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan bersyarat.

Untuk memperoleh hak-hak napi ada beberapa persyatan administratif, tetapi persyaratan admintratif ini tidak boleh menegasikan hak hukum napi. Sebagai mana hak pada umumnya bisa digunakan bisa tidak, seperti Ahok yang tidak menggunakan haknya dalam kebebasan bersyarat.

Jadi kemungkinannya jika mengacu pada konstitusi dan konsekuensinya berlakunya asas legalitas, maka presiden bisa menggunakan grasi atau pengampunan yang salah satu pertimbangannya kemanusiaan, tetapi harus ada permohonan dari ABB yang pasti tidak mungkin ada dilihat dari sikapnya selama ini.

Demikian juga pembebasan bersyarat yang harusnya didapatkan pada bulan Desember, tetapi karena tidak mau menandatangani pernyataan, sehingga membatalkan hak atas pembebasan bersyaratnya tidak diberikan. Ini yang seharusnya tidak terjadi syarat administratif mengalahkan hak hukum. Persyaratan PB itu jelas: telah 2/3 menjalani hukuman, berkelakuan baik selama pidana, telah mengikuti progran pembinaan. Yang kesemua itu saya kira sudah dipenuhi tetapi dinegasikan karena tidak mau menandatangani SP.

Jadi tidak ada landasannya, menurut saya jika tidak ada landasannya ini akan mengacaukan sistem, artinya meski dengan pertimbangan kemanusiaan tetap harus ada landasannya, jika tidak presiden dapat dianggap mengangkangi konstitusi/ negara hukum. Presiden harus membuat landasan hukum apakah PERPU, Perpres atau Peraturan Menkeh HAM sebagai dasar tindakannya, agar tidak menimbulkan kesan semaunya demi tujuan tertentu politik

Soal kewenangan presiden, ya saya ngerti jalan pikirannya Yusril bahwa pada level pelaksanaan yang mengatur Kemenkumham atau dirjenpas, tetapi karena tipidsus teroris itu kewenangan Presiden, tetapi  tentang "pembebasan bersyarat" itu di UU ic KUHP Pasal 15, 16 dan 17. Yang salah satu syaratnya adalah pernyataan tidak melakukan tipidsus lagi. Jadi, meskipun itu kewenangan presiden tetap harus ada landasan hukum sebagai dasar tindakannya yang tidak boleh bertentangan dengan KUHP. Kalau dilakukan Jokowi melanggar hukum dan pasti berdampak pada kebijakan tentang terrorisme.

Jokowi harus berhitung cermat jangan hanya pertimbangan ekektabilitas .

Saya setuju "bebas bersyarat" dengan pertimbangan kemanudiaan, tetapi sebagai negara hukum asas legalitas juga harus diperhatikan, yang paling penting Pasal 15a ayat (1) KUHP yaitu syarat bahwa terpidana menyatakan tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan yang tidak baik. Ini bunyi UU yang kalau dilanggar, Presiden akan melanggar UU. Kalau mau mengubah atau menyimpangi isi UU harus pake PERPU

 Yusril menyatakan bahwa  ABB dikenakan pembebasan Tanpa syarat, karena itu tidak terkait Pasal 15a ayat (1) KUHP.

Kalau demikian artinya membuat lembaga baru dalam pelaksanaan hukuman, karna itu harus penyimpangannya harus dengan UU atau PERPU. Presiden itu dalam koridor negara hukum sebagai pelaksana UU hanya punya kewenangan membebaskan orang terbatas pada: grasi dan rehabilitasi, amnesti, abolisi dan pembebasan bersyarat.

Secara logis yuridis atau akal sehat  untuk membebaskan bersyarat saja harus diatur UU ic KUHP apalagi membebaskan tanpa syarat, 

menurut saya hal ini hanya bisa terjadi dinegara kerajaan sebagai pengampunan dari raja (di negara demokrasi lembaganya namanya grasi). (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Secara teori, hukum harus sesuai antara teori dan praktik. Namun kenyataan hukum mengalami suatu perubahan ketika ada alasan yang memang bisa dibenarkan. Islam dalam kitab suci menjelaskan bahwa mencuri dipotong tangannya. Nabi pun menguatkan firman Tuhan, dengan mengatakan bahwa seandainya Fatimah mencuri, maka dia sendiri yang akan memotongnya. Namun kenyataannya, dalam beberapa kasus pencurian potong tangan pun tidak dilaksanakan. Bahkan masa Umar bin khatab, hanya mendapat denda atau kurungan. Apakah sikap tersebut bagian dari inkonsistensi terhadap hukum?

Sampai detik ini tidak ada orang yang berani mengkritisi sikap Nabi dan Umar bin khatab terhadap kebijakan yang dibuat saat menjadi penguasa. Karena memang bahasa hukum sering berbeda dalam penerapannya. Karena bahasa hukum tersebut harus bisa memberi subtansi hukum yang diinginkan yaitu adanya keadilan.

Jika keadilan dikonstruksikan pada persoalan pembebasan Abu Bakar Basyir/ABB, apakah bisa dibenarkan apa yang dilakukan Pemerintah? Para pakar hukum tentu lebih berhak menganalisisnya, apakah sudah tepat atau sebaliknya.

Namun jika merujuk dari pendapat Yusril, bahwa unsur kemanusiaan menjadi alasannya, saya secara pribadi mema'luminya. Karena memang usia ABB sudah berusia skitar 80-an tahun. Jika dilihat dari pasal 84 huruf d permenkumham nomor 03 tahun 2018, memang presiden tentu mempunyai kekuasaan untuk melakukan kebijakan yang dibuat oleh para mentrinya. Seandainya memang dipandang perlu dan penting. Tentu atas pertimbangan hukum juga.

Ketika berbicara keadilan, maka punya makna beragam. Ada sudut pandang yang menjadi pijakan dalam memutuskan suatu persoalan. Karenanya, hal yang wajar penafsiran keadilan pun beragam bersamaan beragam juga sudut pandangnya.

Namun dalam persoalan ini pemerintah perlu menjelaskan secara secara gamblang, agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Apalagi hal ini dilakukan di tahun politik, jelas menjadi perbincangan bukan hanya positif tapi juga negatif. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Tindakan preventif atau pencegahan sejak dini perlu dilakukan untuk menanggulangi kasus terorisme yang terjadi di Tanah Air. pendidikan agama merupakan salah satu komponen yang penting dalam mencegah terulangnya peristiwa pengeboman. Perlu adanya pendidikan agama yang mencerahkan, bukan sekadar doktrinal dan ritual tetapi yang membebaskan.

Selanjutnya, pencegahan kasus terorisme membutuhkan keterlibatan masyarakat. "Masyarakat akar rumput harus dilibatkan. RT dan RW diefektifkan sehingga apabila ada orang yang mencurigakan dapat langsung diidentifikasi.

Kerja sama yang sinergis antara Pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengatasi kasus terorisme secara utuh. Masalah terorisme ini tidak bisa diatasi secara parsial, karena di dalamnya pasti ada jaringan yang membiayai tindak terorisme tersebut. pentingnya menguatkan kembali ideologi kebangsaan untuk mencegah terjadinya kembali tindakan terorisme. "Ideologi Pancasila belum diaktualisasikan dengan baik melalui kebijakan publik. Jangan sampai masyarakat berpaling dari ideologi ini.

Keputusan kemanusian harus di lihat kaca mata nilai kemanusian dimana kondisi sudah tua dan sakit. Terkait dengan kebijakan tersebut jangan politiksasi dengan kepentingan jangka pendek. Selain itu yang lebih terpenting sekarang bagaimana sistim deradikalisasi akan berjalan baik dan  agama menjadi sumber aspirasi. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Pembebasan Abubakar Bakar Ba'asyir jelas politis. Tujuannya tentu saja untuk mengambil hati kaum garis keras, yang belakangan ini meningkatkan serangan politik ke Jokowi. Pembebasan ini tampaknya terkait dengan kegagalan membungkam kubu oposisi, yang tetap garang meski telah ditangkapi dan ditersangkakan satu per satu.

Selain itu, pembebasan tersebut juga terkait dengan kebutuhan memperoleh suntikan dana segar dari negara-negara Arab kaya minyak. Ini karena utang luar negeri pemerintah terus meroket, sementara kepercayaan dari pasar merosot. Akibatnya yield atau bunga utang dolar pemerintah RI saat ini tertinggi di Asia.

Lihat saja bunga  utang dolar pemerintah berjangka watu 10 tahun, yang dalam catatan Asian Development Bank sampai 17 Januari lalu  mencapai 8,89 persen. Badingkan dengan Thailand  yang 2,465 persen, Malaysia 4,059. Filipina 6,482 persen, dan Jepang 0,016 persen. Maka jelas,  meski masih jauh di bawah PDB, namun beban bunganya tergolong kelas super berat.

Maka, sebelum terperosok lebih jauh, pemerintah perlu mencari sumber utang baru. Untuk inilah tampaknya pendekatan kepada sumber-sumber keuangan di Timur Tengah, yang dekat dengan kubu Ba'asyir dkk, perlu digiatkan. Sumber utama ini tentu saja Arab Saudi, yang memiliki cadangan minyak terbesaf di dunia.

Berharap pada investor Barat dan Jepang berbaik hati dengan menawarkan bunga lebih rendah tampaknya mustahil. Sebaliknya, mereka malah terus menuntut pemerintah menaikkan yield/suku bunga obligasinya karena dinilai berisiko tinggi.

Mereka paham betul risiko yang dihadapi Indonesia karena membangun infrastruktur secara besar-besaran tanpa tender. Mereka bukanlah orang awam yang terpukau dengan berbagai pencitraan yang telah membuai berjuta orang Indonesia.

Namun apakah para penguasa di negara-negara Arab kaya minyak bisa terbuai oleh pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, masih terlalu pagi untuk berspekulasi. Yang pasti, para penguasa disana juga mempercayakan perputaran uangnya kepada para fund manager kelas dunia, yang kebanyakan berasal dari Eropa dan Amerika Serikat.

Pertimbangan politik memang kerap jadi pertimbangan penting dalam konteks perluasan dan penguatan jaringan negara-negara kaya minyak tersebut. Saudi yang merupakan superpower di kalangan negara Arab kaya minyak berambisi menjadi pemimpin dan mengerdilkan Iran di dunia Islam. Melalui pendukungnya di seluruh dunia,  termasuk Indonesia,  mereka membangun opini bahwa Syiah adalah aliran sesat.

Pemerintah Indonesia tentu paham bahwa Saudi tak hanya sedang memperbesar pengaruh di dunia Islam,  namun juga berusaha keras untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada minyak.  Untuk ini Saudi menebar miliaran dollar AS ke seluruh dunia. Lihat saja,  lembaga investasi pemerintah Saudi telah membenamkan 45 miliar dolar AS ke Softbank di Jepang, dan masih banyak lagi dollar yang ditebar untuk ditanamkan di sektor teknologi di berbagai negara maju Asia seperti Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan China.

Di Malaysia, Saudi telah memutuskan investasi sebanyak 7 miliar dolar AS untuk membangun kilang minyak, belum termasuk berbagai proyek komersial lainnya.

Tinggal kita lihat saja,  apakah Saudi akan terpikat oleh sikap makin bersahabat Jokowi kepada kaum garis keras dukungan Saudi atau tidak. Dia atas kertas Indonesia memang strategis karena merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Hanya saja, dalam urusan bisnis, kaum mayoritasnya cuma pemain pinggiran. Maka wajar kalau ada kekuatiran, pada akhirnya modal yang mereka benamkan di Indonesia membuat para penguasa bisnis makin kaya. Sedangkan saudara seiman Saudi tetap berstatus pembantu atau bodyguard tuan rumah di negeri sendiri. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Alasan kemanusiaan membebaskan Ba'asyir masuk akal dan memang sudah seharusnya memang begitu. Sebelumnya Ba'asyir dihukum seumur hidup oleh pengadilan karena perbuatannya yang mendukung gerakan terorisme di Indonesia. Apa pun keputusan Jokowi membebaskan  Ba'asyir adalah sudah tepat sesuai kebutuhan penegakan nilai-nilai kemanusiaan.

Membunuh atau menganiaya orang yang salah sekalipun atas nama hukum dan penegakan hukum adalah tidak benar karena melawan kemanusiaan dan mengorbankan rakyat itu sendiri. Sekalipun dia pembunuh, kita tidak boleh membunuh atau menganiaya si pelaku atas nama penegakan hukum. Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan: "jangan sampai hukum mengorbankan rakyat". Saat itu presiden Jokowi membela para  pengemudi Ojek Online yang minta agar negara  melindungi mereka oleh sebuah regulasi. Saat ini memang sepeda motor belum diakui sebagai alat transportasi angkutan umum. Saat ini akhirnya sedang dibahas dan disusun sebuah regulasi sedang dibuat oleh Kementerian Perhubungan sebuah Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Angkutan dengan Sepeda Motor. Jadi keputusan membebaskan Ba'asyir itu sendiri tidak melanggar penegakan hukum itu sendiri. Hukum yang baik seyogyanya membangun perilaku yang baik, keadilan dan kemanusiaan masyarakatnya. 

Ya, penegakan hukum itu harus melindungi rakyat, memberi rasa aman dan rasa nyaman semua warga negara dalam berbangsa. Artinya penegakan hukum itu sendiri harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan agar menampilkan kehadiran keadilan serta perdamaian di tengah kehidupan rakyat. Keputusan Jokowi membebaskan Ba'asyir adalah atas dasar keinginan membangun keadilan dan perdamaian di tengah rakyat Indonesia. Keputusan serupa, berdasarkan rasa kemanusiaan juga kami tunggu diberikan presiden Jokowi terhadap para terpidana mati di Indonesia. Amnesti Internasional dalam sebuah release-nya pada Oktober 2018 menyatakan bahwa pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan sedikitnya 37 vonis mati pada tahun 2018, menambah daftar panjang jumlah total terpidana yang menunggu waktu eksekusi mati: menjadi 299 orang.  Hasil kajian kami bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat mengadvokasi terpidana mati,  menunjukkan bahwa 99 persen putusan peradilan sesat dalam putusan pidana mati di Indonesia. 

Sekarang ini pemerintah Malaysia dibawa kepemimpinan  Mahathir Muhamad telah memutuskan untuk menghapuskan hukuman mati. Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penghapusan tersebut akan segera diajukan ke parlemen untuk dibahas. Malu sekali kita, Indonesia tertinggal jauh oleh pemerintah Malaysia yang sudah memiliki sikap menghapuskan pidana mati. Lebih malu lagi kita, Indonesia selalu meminta negara lain tidak mengeksekusi WNI di luar negeri, sementara pemerintah Indonesia masih menjatuhkan serta mengesekusi mati terpidana mati.

Para terpidana mati itu pun ada yang sudah puluhan tahun dan tua renta menunggu tanpa kepastian waktu akan dieksekusi. Penantian panjang itu sendiri sudah hukuman berat bagi si terpidana. Begitu pula keluarga terpidana pun ikut mendapatkan dampak negatif dari ketidak pastian eksekusi keluarganya. Melihat kondisi ketidak pastian dan adanya peradilan sesat dalam 99 persen putusan terpidana mati itu sendiri sudah melanggar kemanusiaan bangsa Indonesia.

Sudah seharusnya juga Presiden Jokowi memberikan keputusan membangun rasa kemanusiaan bagi terpidana mati dan para keluarganya. Keputusan dapat dilakukan dengan langkah awal menyatakan bahwa Indonesia memutuskan moratorium eksekusi terpidana mati dan  merubah semua keputusan pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

Selanjutnya Presiden Jokowi dapat melakukan evaluasi dan memeriksa kembali semua proses peradilan dan keputusan pidana mati para terpidana mati tersebut. Keputusan merubah pidana mati menjadi seumur hidup dan mengevaluasi atau memeriksa kembali proses semua putusan pidana mati adalah harapan keadilan dan kemanusiaan bangsa ini. Semua keputusan kemanusiaan yang diberikan oleh Presiden Jokowi akan menjadi prasasti kemanmusiaan bangsa Indonesia di tengah masyakarat dunia internasional. Kesempatan saat ini seharusnya  menjadi momentum bagi Indonesia untuk memberlakukan moratorium eksekusi mati di tahun 2019 sebagai langkah awal menghapuskan hukuman mati untuk semua tindak kejahatan di masa depan, membangun keadilan dan kemanusiaan di Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir mempunyai konsekuensi bahwa dia harus memberikan penjelasan kepada pendukung atau pemilihnya dan kepada rakyat Indonesia bahwa keputusannya sebagai Presiden RI adalah sesuai dengan hukum dan memenuhi syarat pemberian grasi dan harus bisa meyakinkan bahwa putusannya memang berdasarkan pertimbangan kemanusiaan mengingat pendirian Ba’asyir dan politiknya menentang NKRI dan Pancasila suatu tuduhan serius dan mengandung konsekuensi politik yang luas bukan di dalam negeri saja tapi juga keluar negeri. 

Harus diingat bahwa pemberantasan terorisme adalah salah satu agenda pemerintahan Jokowi. Apakah putusan membebaskan Ba’asyir dapat dipercaya pendukung dan pemilihnya dan rakyat Indonesia dan masyarakat internasional. Ini merupakan tantangan sendiri kedepan dalam waktu singkat atau panjang. Terutama para korban pemboman dijimbaran dan yang lain sangat menyakitkan keluarga para korban mengingat pembebasan itu juga menyangkut segi kemanusiaan dari sudut para korban pengeboman di Bali. 

Apa  pemerintah Indonesia dibawah Jokowi dapat dipercaya memberantas terorisme dan apa segi kemanusiaan itu dapat memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia dan internasional? Hanya waktu yang bisa memberikan jawaban terutama betapa intens dan serius pemerintahan Jokowi mau memberantas terorisme.

Apakah Presiden Jokowi sudah dapat masukan yang cukup dari Menteri Hukum dan Ketua Mahkamah Agung RI dan aparat keamanan lainnya dan lain-lain.

Belum lagi syarat hukum untk pembebasan itu apakah ada rasa penyesalan dari yang bersangkutan. Pertimbangan pribadi tidak boleh menjadi landasan pemberian pembebasan ini karena akan berdampak kepada asas persamaan di hadapan hukum. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Beberapa hari lalu kita mendapat kabar dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang sekaligus kuasa hukum Jokowi Ma'ruf Amin yang mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah menyetujui pembebasan pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir. Adapun alasannya menurut Yusril karena pertimbangan kemanusian dan tidak ada pertimbangan politis menjelang pemilu.

Keputusan ini akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat yang menganggap keputusan Jokowi tersebut tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan bisa mengacaukan sistem hukum di Indonesia. Lepas dari semua polemik tersebut maka keputusan tersebut dianggap tepat dan rasional. Rasionalitas ini diambil ditengah semakin meningkatnya polarisasi di tengah masyarakat akibat kontestasi pilres 2019. Hal ini jika tidak diantisipasi bisa membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.Gesekan antar kubu Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi semakin meruncing khususnya di akar rumput (grass root) dan akibatnya pemilu serentak 2019 gaungnya hanya pilpres, sedangkan pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD. Sudah kehilangan energi.

Padahal lembaga legislatif ini juga memiliki posisi strategis dalam menentukan arah Indonesia ke depan. Rasionalitas kedua diambil karena ABB tak berpotensi menyebarkan paham radikal sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Apalagi dengan usia yang senja 81 tahun dan kondisi kesehatan sakit-sakitan sudah dapat dipastikan pengaruhnya sudah turun drastis. Jika pun ada pembebasan ini bisa digunakan oleh aparat negara untuk mengukur sejauh mana potensi kelompok ini eksis.

Sebagai petahana memang Jokowi dengan bebas dan leluasa  mengambil dan memutuskan kapan setiap kebijakan diputuskan. Setiap keputusan pasti bernuansa politik karena ini menyangkut kepentingan negara dan bangsa. Keputusan terhadap ABB juga keputusan politik karena ABB itu bukan karena didasarkan pada individu ABB tapi ABB sebagai pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid yang memiliki banyak.anggota. Oleh sebab itu Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi sudah dipastikan telah mempertimbangkan keputusannya dengan rasional walaupun menurut pasal 84 huruf d Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 yg mempersyaratkan yaitu terpidana terorisme mesti menyesal atas kesalahannya dan berikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.Terhadap pasal ini banyak ulama dan tokoh agama yang memiliki penafsiran dan beda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa ikrar semacam ini dianggap mengsekutukan tuhan dan dilarang oleh agama. Mungkin ABB termasuk kelompok ini dan ikrar semacam ini dianggap dosa besar. Keyakinan kaffah semacam ini agak sulit jika kita kaitkan dengan hukuman terhadap ABB. Oleh sebab itu negara secara bisa bijaksana mengambil alih interprestasi semacam ini selama keyakinan itu tidak mengancam integrasi bangsa, negara harus memberikan kebebasan kepada individu menganut agama dan keyakinannya. 

Tugas negara menjamin agar penyebaran agama dan keyakinan tersebut mengancam NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Mudah- mudahan pembebasan ABB ini bisa meredakan polarisasi yang semakin panas menjelang pemilu 2019. Masyarakat semakin dewasa dan menerima apapun keputusan yang diambil selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bravo NKRI. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair

Keputusan Presiden Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir barang tentu  sudah didasari pertimbangan yang matang. Kebiasaan yang berjalan di lingkungan istana, sejauh menyangkut keputusan yang penting Presiden biasanya sudah meminta pertimbangan dan masukan dari para ahli di sekitarnya. Apalagi jika mengingat komitmen Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi supermasi hukum di atas supermasi kekuasaan, klientisme, spirit korsa, atau supermasi uang dan premanisme, tentu pembebasan Abu Bakar Baasyir sudah didasari pertimbangan yang matang. 

Sejauh yang berhasil saya himpun, argumentasi di balik pembebasan Abu Bakar Baasyir, sekurang-kurangnya menyangkut empat hal, (1) Abu Bakar Baasyir sudah tua (80 tahun) dan sakit-sakitan; (2) sudah menjalani dua petiga masa hukumannya dan selama menjalani masa hukumannya yang bersangkutan berkelakuan baik dan kooperatif; (3) presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi kepada narapidana; (4) sesudah bebas Baasyir tidak mungkin lagi membangkitkan terorisme karena yang bersangkutan sudah tua dan sakit-sakitan.  

Argumen yang ada di balik pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan “manusiawi” kepada narapidana terorisme ini. Sekali pun begitu, publik tetap saja mempertanyakan pembebasan itu, apalagi hal itu dilakukan di tahun politik, kurang lebih 90 hari menjelang Pileg dan Pilpres.

Karena waktunya berdekatan dengan Pilpres itulah berbagai spekulasi marak di ranah publik, terutama di media sosial. Di antarnya ada yang menilai bahwa pembebasan Baasyir dipenuhi motif politik, ada juga yang bilang pembebasan ini untuk meredakan tekanan kelompok Islam fundamentalis, ada yang mempersoalkan keabsahan hukumnya, tetapi ada yang bilang, pembebasan itu sah dan manusiawi. 

Di antara yang mengkritisi argumen di balik pembebasan itu, satu argumen yang cukup menarik adalah argumen yang mempersoalkan legitimasi hukum keputusan pemerintah. Kontra argumen yang diajukan adalah, jika di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkara pembebasan Napiter disebutkan keharusan bagi Napiter untuk mengakui NKRI, Pancasila dan UUD’45, maka pembebasan Baasyir tidak memenuhi syarat itu. Sebabnya adalah, karena  Baasyir tidak mau mengakui semua itu. Jika demikian halnya, apa dasar yang bisa membenarkan tindakan pemerintah untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir? Bukankah hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia hukum, dan bukankah ini bisa menjadi preseden bagi Napiter lain untuk meminta pembebasan yang serupa dengan pembebasan Ba'asyir?

Argumen kritis tersebut di atas harus dipertimbangkan sungguh-sungguh, karena jika tidak mendapat jawaban yang tepat bisa meruntuhkan seluruh argumentasi pemerintah yang katanya menjunjung tinggi supermasi hukum. Akan tetapi di era reformasi ini penting juga untuk dipertimbangkan spirit zaman yang sedang begerak.

Dari sisi hukum keputusan pemerintah ini bisa menjadi yurisprudensi, sesuatu hal yang di era reformasi justru bernilai positif. Mengapa? karena spirit pembaharuan hukum di era reformasi akan menuju pada pembentukan hukum yang lebih mengedepankan keadilan restoratif (resortive justice). 

Sebagaimana kita tahu, arah pembaharuan hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif didasari semangat untuk memulihkan kembali harmoni kehidupan sosial yang pernah retak dan tercerai berai akibat macam-macam konflik dan pertikaian daripada sekadar melaksanakan pasal-pasal undang-undang.

Penegakkan hukum memang tidak sama dengan penegakkan undang-undang. Sebab hukum melampaui undang-undang. Di dalam hukum terkandung juga nilai-nilai moral kemanusiaan yang jauh lebih luas dan mendalam daripada sekedar bunyi pasal-pasalnya. Itu sebabnya di dalam upaya menuju reformasi hukum yang menekankan keadilan restoratif, amarah, kebencian dan dendam kesumat harus ditunda. Jika argumen ini menjadi landasan utama pembebasan Abu Bakar Baasyir, maka segala spekulasi politik--apalagi yang bertendensi hoax dan mengada-ada--memang patut diabaikan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

(Absquatulate is a deeply silly word that means to make off with something or someone. Why say a thief ran away with your money when it's much more fun to say he absquatulated with it? The word absquatulate came out of an odd fad in America in the 1830s for making playful words that sounded vaguely Latin)

Pada debat perdana Kamis,17 Januari 2019, petahana Presiden Jokowi dengan telak telah membungkam penantang dengan kasus hoax Ratna Sarumpaet,  caleg eks napi koruptor dan closing statement yang cukup bernas tentang rekam jejak kedua pasangan.

Pada hari Jumat, 18 Januari 2019, muncul berita pembebasan tahanan terorisme Abu Bakar Ba'asyir (ABB) yang langsung mengorbitkan pengacara Yusril Ihza Mahendra sebagai bintang lapangan baru di sisa 87 hari menuju  pilpres.
Sabtu-Minggu pembicaran soal debat sudah digusur oleh kasus ABB dengan pro dan kontra di antaranya dari Amaya Nadjani yang memakai istilah aneh absquatulate, fenomena orang hilang mendadak  atau dihilangkan secara “muspro”. 

Jokowers yang kecewa menyesalkan pembebasan tanpa syarat sebagai risiko kehilangan voters milenial dan anti intoleransi, yang barangkali lebih banyak dari yang diharapkan mendukung petahana sebagai ucapan terima kasih atas ” pembebasan kemanusiaan” itu.

Kalkulasi siapa yang dipakai petahana mengambil langkah pembebasan ABB itu secara teatrikal. Syukur kalau benar-benar mengamankan voters tambahan untuk menjamin securitas elektabilitas yang masih 54 persen, yang berarti rawan sekali karena hilang 5 persen berarti bisa kalah. Maka harus ada all out effort untuk mendulang suara dari fanatik radikal yang sampai mati juga tidak bersedia bersumpah kepada Pancasila.  Suatu harapan pertobatan yang luhur dan muluk sekaligus naif di mata sebagian pendukung yang kecewa terhadap manuver “politicking kemanusiaan”ini.

The law of unintended consequences.

Saya ingin me-resume-kan  beberapa  pokok temuan  yang saya temukan dalam perjumpaan saya dengan sejarah dunia sekitar dan pemantauan serta pengalaman pribadi membedah pelbagai  kebetulan  accidental atau co insidental  dalam sejarah Republik Indonesia modern.

Pertama, tertembaknya Presiden John F Kennedy 22 November 1963 merupakan “God’s way” yang di luar kalkulasi manusia. Sebab  setelah memenangkan Irian Barat secara damai berkat mediasi Presiden Kennedy, maka Bung Karno terjebak pada konfrontasi Malaysia, sehingga dia kehilangan peluang memperolah hadiah Nobel 1962 oleh Linus Carl Pauling dan 1963 oleh Palang Merah Internasional Geneva.

Dampak Perang Dingin AS Uni Soviet merasuk RI dengan konflik dan konfrontasi TNI vs PKI berujung lengsernya Bung Karno oleh kudeta merayap Soeharto, yang sejak 1 Oktober 1965 sudah berani mbalelo menolak perintah Panglima Tertinggi Sukarno untuk melapor ke Halim, malah mengultimatum agar Bung Karno segera meninggalkan Halim karena akan segera diserbu oleh RPKAD dan Kostrad. 

Kedua, terbunuhnya Yani sendiri adalah diluar skenario elite G30S, karena ulah “kroco dilapangan” yang lancang mengeksekusi  para jenderal.  Padahal rencananya mau dihadapkan ke Mahmilub, sehingga Bung Karno sendiri sangat sedih mendengar tewasnya Yani ditangan kroco lancang. Dan karena itu ragu- ragu dalam memutuskan solusi politik.

Seandainya Bung Karno langsung membubarkan PKI pada 5 Oktober 1965, mungkin sekarang RI akan berbeda dari trayektori sekarang ini. Tokoh intel yang licik, lihay dan licin: Syam Kamaruzaman yang merupakan multiple agent (KGB, CIA, Dewan Jendral, Dewan Revolusi)  adalah otak yang memicu pembunuhan jenderal AD, yang berbuntut retaliasi masif dari TNI/AD.

Panglima AU, Omar Dani, terlanjur mengeluarkan statemen mendukung Dewan Revolusi Letkol Untung. Ia diberhentikan 24 November 1965, menyusul pengangkatan Soeharto sebagai Men/Pangad 16 Oktober 1965. Nasib yang sama menimpa almarhum Tan Malaka yang dibebaskan dari tahanan politik karena terlibat kudeta 3 Juli 1946, penculikan PM Syahrir tapi justru tertembak mati oleh pasukan Letda Sukoco.

Ketiga, Bung Karno ngotot tidak mau membubarkan PKI, tapi kharisma Bung Karno sudah tergerus dengan situasi ekonomi yang memburuk, sehingga massa juga sudah sinis tidak mudah digerakkan untuk manut saja. Pidato terakhir Bung Karno didepan massa adalah 17 Agustus 1966 yang berjudul Jangan Sekali kali meninggalkan sejarah (Jasmerah).

Setelah itu dia di isolasi tidak bisa pidato di depan massa lagi. Maka Bung Karno kehilangan kemampuan untuk memobilisasi massa. Sehingga, Soeharto pada 1969 berani memutuskan pemilu diadakan 1971. Karena Bung Karno sudah dipecat dari jabatan presiden sejak 12 Mret 1967 dan pada 27 Maret 1968 Soeharto resmi jadi presiden kedua RI.

Bung Karno wafat 21 Juni 1970, maka pemilu 1971 menjadi piknik bagi rezim Orde Baru. Dan Golkar yang memakai wadah gurem, melejit jadi partai terbesar menggusur PNI yang hanya mendapat 20 kursi.  Selanjutnya sudah jadi sejarah 32 tahun Orde Baru. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi