Pelibatan Pasukan Elite TNI Berantas Teroris
berita
Politika
Sumber Foto : baltyra.com (gie/watyutink.com) 17 May 2018 18:00
Penulis
Aksi teroris merajalela dalam sepekan terakhir. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko pun mewacanakan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam memberantas terorisme akan kembali diaktifkan. Bahkan pada Rabu (16/5), mantan Panglima TNI itu mengklaim Presiden Jokowi sudah merestui Koopssusgab diaktifkan kembali.

Koopssusgab merupakan tim gabungan yang berasal dari tiga matra TNI, yaitu pasukan khusus TNI AD, pasukan khusus TNI AL, dan pasukan khusus TNI AU. Pertanyaannya, apakah keberadaan Koopssusgab sangat dibutuhkan untuk menanggulangi aksi terorisme akhir-akhir ini?

Namun wacana mengaktifkan Koopssusgab masih menjadi perdebatan. Sebagian pihak mendukung tim gabungan TNI tersebut diaktifkan kembali sepanjang pelaksanaannya sesuai aturan yang ketat. Beberapa pakar menilai langkah itu sudah tepat. Sebagian lagi beranggapan bahwa keberadaan Koopssusgab tidak begitu mendesak. DPR misalnya, menyarankan pengaktifan Koopssusgab sebaiknya dibicarakan setelah adanya pengesahan revisi RUU Antiterorisme. Apalagi, DPR dan pemerintah sudah sepakat segera menyelesaikan pembahasan revisi RUU tersebut, termasuk pelibatan TNI dalam membasmi terorisme tak lagi diributkan.

Tetapi Moeldoko menilai tidak perlu menunggu revisi RUU Antiterorisme untuk membentuk Koopssusgab. Sebab pasukan khusus tersebut berada di bawah komando Panglima TNI. Apakah argumen mantan Panglima TNI ini bisa dibenarkan secara hukum?

UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur keterlibatan TNI dalam menanggulangi terorisme. Lantas, apakah Koopssusgab TNI bisa dilibatkan membasmi teroris walau UU Nomor 15 Tahun 2003 tidak mengaturnya?

Jika melihat pembentukan Densus 88, pasukan khusus ini dibentuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) melalui Surat Keputusan Kapolri Nomor 30/VI/2003 sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 15 Tahun 2003.

Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa pemberantasan terorisme merupakan salah satu tugas pokok TNI. Tetapi keterlibatannya masih bergantung pada kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya, tergantung keputusan Presiden Jokowi dan DPR sejauhmana TNI perlu dilibatkan.

Dengan aksi bom bunuh diri dan serangan teror lainnya yang bertubi-tubi saat ini, apakah peran TNI memang belum dibutuhkan untuk memberantas teroris? Jika Koopssusgab diaktifkan kembali, apakah mereka bisa bersinergi dengan Densus 88 dalam memerangi teroris? Satu hal lagi, bagaimana ihwal pengelolaan anggaran operasional?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan TNI (Koppssusgab) oleh Presiden Jokowi secara prinsipil dapat diterima sepanjang tetap patuh pada ketentuan dalam Pasal 7 UU 34 Nomor 2004 tentang TNI, di mana pelibatan TNI bersifat sementara dan merupakan last resort atau upaya terakhir dengan skema perbantuan terhadap Polri yang beroperasi dalam kerangka integrated criminal justice system. SETARA Institute mengingatkan setiap pihak dapat menahan diri dan cerdas menginterpretasikan perintah presiden tentang pelibatan TNI, agar tidak membuat kegaduhan baru dan mempertontonkan kesan kepanikan yang berlebihan.

Bahkan, perbantuan militer juga hanya bisa dibenarkan jika situasi sudah di luar kapasitas Polri (beyond the police capacity). Polisi dan BNPT telah bekerja optimal meringkus jejaring terorisme dan menjalankan deradikalisasi. Jika membandingkan peristiwa yang terjadi dan peristiwa teror yang bisa dicegah, maka sesungguhnya Polri dan BNPT telah bekerja optimal.

Pengaktifan kembali komando tersebut memang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan negara dalam menangani terorisme, tetapi pemanfaatannya tetap dalam konteks tugas perbantuan terhadap Polri, karena pendekatan non judicial dalam menangani terorisme bukan hanya akan menimbulkan represi massal dan berkelanjutan tetapi juga dipastikan gagal mengikis ideologi teror yang pola perkembangannya sangat berbeda dengan di masa lalu. Langkah Jokowi juga dapat dinilai sebagai tindakan melanggar UU.

Koopssusgab mesti digunakan untuk membantu dan di bawah koordinasi Polri serta ada pembatasan waktu yang jelas kapan mulai dan kapan berakhir, sebagaimana satuan-satuan tugas yang dibuat oleh negara. Tanpa pembatasan, apalagi di luar kerangka sistem peradilan pidana, Koopssusgab hanya akan menjadi teror baru bagi warga negara. Dengan pola kerja operasi tentara, represi sebagaimana terjadi di masa lalu akan berulang. Cara ini juga rentan menjadi instrumen politik elektoral pada Pilpres 2019.

Presiden Jokowi diharapkan dapat mendisiplinkan jajarannya yang mengambil langkah-langkah kontraproduktif dan bertentangan dengan semangat  kepatuhan pada rule of law dan penghormatan pada hak asasi manusia. Cara-cara represi justru akan menjauhkan warga dengan Jokowi yang akan berlaga kembali di Pilpres 2019. Dibanding menghidupkan kembali Komando tersebut, Jokowi lebih baik turut aktif memastikan penyelesaian pembahasan revisi RUU Antiterorisme. Karena dalam RUU itulah jalan demokratis dan ramah HAM disediakan melalui kewenangan-kewenangan baru Polri yang diperluas, tetapi tetap dalam kerangka rule of law(mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Terkait kasus teror yang baru-baru ini terjadi, Center for Budget Analysis (CBA) meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi lembaga yang bertanggungjawab menangani kasus terorisme. Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Evaluasi yang dimaksud adalah penggunaan anggaran soal penanggulangan aksi terorisme di tiga lembaga di atas. Berdasarkan catatan CBA, ketiga lembaga tersebut kurang maksimal dalam menggunakan anggaran yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari sebagian besar anggaran yang dimiliki tiga lembaga ini habis untuk pos angagran yang tidak produktif, seperti belanja pegawai.

Polri misalnya, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp95 triliun, hampir setengahnya atau sebesar Rp44,2 triliun habis untuk belanja pegawai. Sedangkan terkait penindakan tindak pidana terorisme hanya dianggarkan senilai Rp435,8 miliar. Ditambah anggaran terkait penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri berkeadaan tinggi senilai Rp3 triliun.

Begitu juga dengan BIN, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp5,6 triliun. Sebagian besar digunakan untuk biaya dukungan administrasi dan SDM sebesar Rp3,5 triliun. Sisanya digunakan untuk program pengembangan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara senilai Rp1,9 triliun. Adapun terkait operasi intelijen dalam negeri dianggarankan senilai Rp899 miliar, dan operasi kontra intelijen senilai Rp411,2 miliar.

Terakhir BNPT, dari total anggaran yang dimiliki (tahun 2018) sebesar Rp505,5 miliar. Anggaran untuk penanggulangan teroris bidang pencegahan dianggarkan senilai Rp169 miliar, serta penanggulangan teroris bidang penindakan dianggarkan senilai Rp122 miliar.

Adapun catatan terakhir dari kami, terkait usulan Moeldoko kepada Joko Widodo agar mengaktifkan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Menurut kami hal ini tidak diperlukan, karena Polisi dan BNPT masih sanggup menangani aksi teror selama ini.

Lebih baik Pak Presiden memaksimalkan  kinerja tiga lembaga ini (Polri, BNPT, dan BIN) dengan evaluasi penggunaan anggarannya selama ini serta memperbaiki regulasi yang masih dianggap lemah. Hal ini lebih baik daripada mengikuti usulan genit Moeldoko yang hanya akan menambah beban APBN. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas