Pelanggaran HAM; Bayang-bayang Dosa Masa Lalu
berita
Politika
Sumber Foto : Ma'had Aly P2S2 Sukorejo (gie/watyuting.com) 24 May 2018 16:00
Ada yang menilai pemerintahan masih belum siap menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu. Kondisi politik Indonesia dianggap belum siap untuk melakukan itu. Tak jarang kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu dijadikan komoditas politik untuk menjatuhkan lawan. Sebagai contoh pada Pilpres 2014 lalu. Pertarungan politik merebut kursi RI 1 menyisipkan HAM sebagai agenda untuk menjatuhkan salah satu kandidat capres. Apakah hal serupa akan terus dilakukan ketika perhelatan merebut kursi RI 1 digelar?

Ada yang berpendapat pelanggaran HAM masa lalu bagaikan hutang pemerintah yang belum juga dibayar. Penyelesaian pelanggaran HAM dianggap hanya sebatas janji kampanye. Sementara komitmen untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu masih samar-samar. Konon katanya pemerintah tengah berupaya untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Rakyat berharap pada pemerintah.

Wacana menuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu selalu muncul ketika peringatan reformasi. Bagaimana tidak kasus pelanggaran berat yang terjadi pada seputar pergantian dari rezim Orba ke Reformasi hingga kini belum tuntas. Antara lain: kekerasan HAM pada kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998, juga Tragedi Trisakti, Semanggi I dan lain-lain. Sejak reformasi bergulir (pasca1998-1999), Apakah ada pemerintahan yang serius berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu atau kasus pelanggaran HAM itu akan menguap dan hilang begitu saja?

Hingga hari ini kegiatan Kamisan yang dilakukan keluarga korban dan penggiat HAM masih dilakukan di depan istana. Menuntut presiden untuk mengusut tuntas penghilangan paksa sejumlah dan pembunuhan aktivis di masa lalu. Kegiatan Kamisan dianggap sebagai salah satu indikator penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Keluarga korban rela berpanas-panasan di depan istana untuk mengingatkan pemerintah bahwa ada warga negaranya yang masih menunggu nasib proses hukum penghilangan dan pembunuhan anggota keluarga mereka.

Selain itu pelanggaran HAM juga terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Sebut saja Wamena dan Wasior Berdarah (2001), Peri Biak Berdarah di Papua (1998), Tragedi Pembantaian Tanjung Priok (1984), dugaan pelanggaran HAM yang terjadi pasca peristiwa 1965, serta sejumlah pelanggaran HAM lain yang hingga belum terselesaikan. Apakah mungkin pengusutan pelanggaran HAM ini akan dilakukan? Mengingat sejumlah saksi dan pelaku sudah berpulang ke Rumah Tuhan.

Pertimbangan politik jadi salah satu penyebab sulitnya penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Apakah tidak bisa rasa kemanusiaan dan semangat penegakan hukum mendegradasi pertimbangan politik itu?

Pembunuhan aktivis HAM Munir yang masih menjadi misteri hingga kini, menimbulkan kecurigaan sejumlah penggiat HAM. Muncul pertanyaan, apakah kematian Munir ada kaitannya dengan upaya dari sekelompok orang untuk menghalang-halangi pengusutan pelanggaran HAM pada masa lalu? Mengingat Munir vokal dalam upaya penghusutan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Bagai hutang yang menjerat langkah pemerintah, demikian juga bayang-bayang dosa pelanggaran HAM di masa lalu. Apakah dibiarkan begitu saja?

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Manager INFID, Komisioner Komnas HAM 2017-2022  

Komnas HAM sudah menyelesaikan 9 berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, kesimpulannya ada dugaan terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Berkas penyelidikan tersebut sudah dikirimkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ditindaklanjuti, tetapi kemudian berkas-berkas tersebut dikembalikan dengan alasan kurangnya bukti formal.

Komnas HAM menganggap berkas penyelidikan tersebut sudah final dan menyerahkan keputusan yudisialnya kepada Kejagung.

Betul, memang butuh lebih dari sekadar komitmen politik. Karena implementasinya seringkali tidak mengarah pada penyelesaian kasus, tetapi lebih pada penundaan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat.

Saat ini Komnas HAM berusaha menyelesaikan kasus-kasus tersebut melalui koordinasi intensif dengan pemerintah, DPR serta mempelajari solusi-solusi alternatif yang dimungkinkan dengan membaca kembali undang-undang yang ada. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Sembilan belas tahun yang lalu Pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM). Konsekuensi dari ratifikasi yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah perlindungan, penghormatan, dan penegakan HAM. Namun demikian penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak menunjukkan tanda-tanda sama sekali. Pengadilan HAM non ad hoc tidak pernah terbentuk, ini memperlihatkan keengganan Pemerintah untuk serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Padahal Undang-undang HAM ini memiliki keistimewaan yang sifat berlakunya yang retroaktif, artinya undang-undang ini berlaku bagi pelanggaran HAM yang terjadi sebelum Tahun 1999 bahkan sebelum 1948 sebagaimana Deklarasi HAM dilaksanakan dunia.

Keadaan ini bagi saya adalah keadaan paling tak berdaya yang ditunjukkan oleh negara. Kita sudah punya instrumen hukum tapi kita tidak mampu menerapkannya. Hukum sebagai panglima tertinggi negara kini terdengar sebagai jargon semata. Kehendak para elite politik sangat rendah bukan hanya pada kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, bahkan kasus Munir pun lenyap tanpa jejak. Ketidak berdayaan negara membuka peluang yang besar untuk bentuk-bentuk pelanggaran HAM kembali terjadi. Masyarakat kita akan terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan serta luka atas kasus pelanggaran HAM. Para aktivis HAM tidak dapat berbuat banyak sebab hak nya untuk mengemukakan pendapat dan menyuarakan keadilan bisa saja membuat mereka berakhir tanpa jejak meninggalkan keluarga yang dicintai.

Negara tentu tidak bisa terus berdiam diri dan acuh tak acuh terhadap setiap manusia yang kehilangan harkat dan martabatnya. Deklarasi Universal HAM tidak boleh hanya dijadikan alat pencitraan agar keberadaannya sebagai bangsa beradab diakui dunia. Sebelum Duham 1948 bangsa ini sudah didirikan diatas nilai-nilai kemanusiaan yang beradab yang dituangkan secara tegas dalam Undang-undang Dasar  1945. Sehingga tak ada alasan bagi hakim dan aparat penegak hukum bahwa HAM adalah produk asing yang diinisiasi dalam sistem hukum Indonesia.

Jika hak untuk hidup saja sebagaimana adalah Hak Asasi Manusia yang paling dasar tidak dapat dilindungi dan dihormati oleh negara, bagaimana mungkin hak-hak lain akan mampu dipenuhi. Bangsa ini tidak akan pernah bisa bergerak maju jika luka-luka mereka terus dibiarkan basah dan membusuk. Ketimpangan demi ketimpangan akan terus tercipta jika kasus ini tidak segera dituntaskan. Negara kita tidak kekurangan landasan hukum juga tidak kekurangan aparat penegak hukum yang kompeten. Sekarang tinggal menunggu sampai kapan para elite politik akan terus berpangku tangan menyaksikan penderitaan mereka yang kehilangan hak asasinya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis, Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta

Saya tak yakin dan tak percaya rezim Jokowi yang tinggal setahun masa kepemerintahan bisa menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Di dalam pemerintahan juga diisi oleh para pelanggar hak asasi manusia.

Nawacita Jokowi tentang HAM sekadar pencitraan semata. Kasus pelanggaran HAM berat hilangnya 13 aktivis 98 tak juga dituntaskan dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya. Kasus lainnya, pembunuhan pembela HAM, Munir. Para otak pelaku dirangkul kuat oleh Jokowi.

Hal lain tentang penegakan korupsi, tak tegasnya Jokowi terhadap kasus upaya pembunuhan Novel Baswedan jadi bukti bahwa Jokowi tak serius memberantas korupsi. Apa susahnya seorang presiden membentuk tim pencari fakta untuk kasus tersebut.

Hal lainnya, Jokowi terlihat jelas mendorong pembangunan atau infrastruktur di mana-mana, namun hal tersebut menghasilkan hutang untuk proyek-proyek tersebut, konflik agraria, korupsi dan penggusuran.

Maka saya tak percaya Jokowi akan menuntaskan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu, namun saya percaya pelanggaran HAM seperti kriminalisasi petani, penggusuran, perampasan lahan dan lainnya terus terjadi, selama proyek infrastuktur dijalankan tanpa mengacu pada nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Penegakan HAM, khususnya dalam kaitan pelanggaran HAM masa lalu adalah kerja politik suatu rezim, di mana pertimbangan politik menjadi jauh lebih determinan dibanding kebutuhan dan kewajiban memenuhi keadilan publik. Karena itu, isu penegakan HAM masa lalu selalu berpusat pada willingness presiden karena dialah penentunya.

Karena penuntasan pelanggaran HAM adalah kewajiban negara, maka siapa pun yang menjabat sebagai presiden, akan selalu ditagih pertanggungjawabannya. Termasuk ketika momentum perayaan reformasi, tuntutan penuntasan kembali menguat karena salah satu pembeda kepemimpinan reformis atau tidak adalah pada pembelaannya pada pemajuan Hak Asasi Manusia. Jika tidak ada pemihakan yang berbeda dengan rezim lain, maka sebenarnya kepemimpinan itu hanya mengganti aktor tapi tidak menawarkan gagasan dan pembelaan pada agenda-agenda yang menjadi aspirasi reformasi.

Publik tentu tidak boleh mendiamkan impunitas semakin tebal. Aksi kamisan adalah pengingat buat kita semua agar terus melawan lupa. Tanpa pengungkapan kebenaran dan keadilan, bangsa ini akan terus dililit hutang kemanusiaan dan akan memperburuk bagian sejarah kebangsaan Indonesia. Jadi harus terus kita perjuangkan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Kasus-kasus pelanggaran HAM masih berlangsung di mana-mana bahkan di seluruh dunia, terekspos atau pun sengaja ditutupi. Kasus-kasus lama tidak pernah terungkap dan tertuntaskan secara hukum, sementara kasus-kasus baru terus bermunculan. Dalam logika terbalik muncul sebuah pertanyaan retorik, “sejak kapan dan sampai kapan kasus-kasus pelanggaran HAM bermunculan?” Jawabannya sederhana, “selama masih ada HAM”.

Nampaknya jawaban tersebut terkesan konyol, tapi itulah sejatinya. Jika tak ada HAM, maka tak ada yang disebut pelanggaran HAM. Dahsyatnya pula, HAM sudah bertransformasi menjadi semacam agama baru di mana setiap pelanggaran HAM dengan entengnya distigma sebagai “dosa”, meski perlu juga dipertanyakan apakah ada “pahala” HAM. HAM dengan pasal-pasal dan ayat-ayatnya menjadi semacam kitab suci, dijadikan standar ukuran bagi manusia di seluruh dunia. Manusia lebih takut dituduh sebagai pelanggar HAM ketimbang dituduh sebagai pelanggar ajaran Tuhan.

HAM yang berawal dari Universal Declaration of Human Rights oleh PBB (UN) 10 Desember 1948, jelas-jelas cuma hasil reka pikir manusia yang jauh dari sempurna kalau tidak bisa dikatakan bertentangan dengan ajaran-ajaran yang bersifat ilahiah. Betapa tidak, ajaran-ajaran yang justru selalu mengedepankan Kewajiban Asasi Manusia (KAM) sebagai mahluk ciptaan-Nya justru dibenturkan dengan hal-hal yang lebih mendahulukan HAM.

Lihat saja 10 Perintah Allah dalam Hukum Taurat yang diturunkan kepada Musa  dengan jelas dan tegas secara eksplisit merujuk pada KAM bukan tentang HAM. Demikian pula dengan Hukum Kasih yang diajarkan oleh Isa seperti yang tertulis dalam Matius 22:37-40, “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.” Jelas itu adalah kewajiban dan bukan hak.

Ajaran Islam pun sejalan dengan Hukum Kasih yang diajarkan Isa. KAM berpegang pada konteks  hablum minallah (hubungan dengan Allah) dan hablum minannas (hubungan sesama manusia) sesuai Rukun Iman dan Rukun Islam, agar umat Islam senantiasa menegakkan amar ma’ruf  nahi  munkar, mengajak dan menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari-Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hakmu." Begitulah sesungguhnya Hukum Tabur Tuai berlaku sebagai Sunatullah, “Siapa yang menabur, maka ia yang akan menuai.” Siapa yang menunaikan kewajibannya, ia yang akan menuai haknya.

Pada konteks itu seharusnya siapa pun yang bernalar waras dan berakal sehat pastinya bisa menyadari bahwa di tengah karut marut zaman yang berlangsung penuh kebiadaban saat ini, ajaran agama pun bisa dimanipulasi dan dipolitisasi untuk digunakan bagi kepentingan kelompok demi memenangkan perebutan kekuasaan.  Apalagi hanya sebatas HAM hasil reka pikir manusia yang tak jelas asbabun nuzul-nya. HAM tak lebih cuma topeng topeng simulacra demi kepentingan tebar pesona penuh pencitraan, meski sesungguhnya dibaliknya menyimpan kebusukan dan kebiadaban. 

Dalam konteks keindonesiaan yang ber-Pancasila, dasar nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab jauh lebih luhur dan sahih dalam memastikan terciptanya keseim bangan antara kewajiban dan hak secara adil dan beradab antar manusia. Sayangnya, Pancasila sebagai falsafah dasar perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara malah dimusnahkan untuk secara perlahan digantikan oleh Human Rights made in UN.

Jadi, ketimbang rebut-ribut mempersoalkan dosa-dosa pelanggaran HAM yang serba absurd dan manipulatif, mengapa kita tidak sibuk untuk mencari “pahala” dengan mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dasar dan pandangan hidup dalam bertanah air, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kita bisa menunaikan Kewajiban Asasi Manusia yang selama ini justru terabaikan sekaligus menghentikan dan memastikan agar berbagai kasus kekejaman, kekejian, kebengisan dan segala bentuk kebiadaban yang terjadi terhadap kemanusiaan termasuk perikehidupan alam di muka bumi dengan segala isinya tidak lagi ada di Bumi Pertiwi, Persada Nusantara. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang