Partai Tak Siap Hadapi Pilkada Serentak, Demokrasi Terancam
berita
Politika
Sumber Foto : plus.google.com (gie/watyutink.com) 31 July 2018 13:30
Hadirnya calon tunggal vs kotak kosong dalam pilkada serentak di sejumlah daerah dinilai pengamat sebagai kegagalan partai dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu mempersiapkan kader untuk maju menjadi kepala daerah. Partai dianggap hanya memikirkan cara instan untuk memenangkan kompetisi dalam pilkada. 

Pada Pilkada Serentak 2015 terdapat 11 daerah dengan pasangan calon (paslon) tunggal. Fenomena calon tunggal sempat menurun pada Pilkada Serentak 2017, yaitu 9 paslon. Namun pada Pilkada Serentak 2018 jumlah calon tunggal naik menjadi 13 paslon. Pada Pilkada Serentak 2018 terjadi fenomena unik, yaitu paslon tunggal Wali Kota Makasar dikalahkan oleh kotak kosong. Fenomena unggulnya kotak kosong memberikan pemahaman baru bagi proses demokrasi di negeri ini. 
  
Selama ini sejumlah pihak beranggapan bahwa calon tunggal bisa terjadi karena elektabilitas bakal calon penantang rendah. Namun kejadian di Pilwalkot Makasar menjadi contoh kecil elektabilitas bukan satu-satunya faktor yang membuat calon tunggal bisa memenangkan pilkada. Faktor lain yang juga sering luput dari perhatian adalah kemampuan keuangan dan kekuasaan di balik layar, yang membuat paslon bisa memborong suara partai yang menjadikanya sebagai calon tunggal, tak menyisakan peluang untuk penantang. Apakah kedua faktor tersebut akan menjadi penyebab cacatnya demokrasi di Indonesia?

Kompetisi di lingkungan eksternal partai membuat partai abai pada tugas utama. Di lingkungan internal partai pun terjadi hal yang sama, mereka bersaing guna menepati posisi teratas dan menentukan layak tak layak satu figur dicalonkan dalam sebuah pertarungan politik. Kalau posisi yang diinginkan para elite di internal tak sesuai, bongkar pasang koalisi sering terjadi dalam waktu singkat. Keinginan untuk menang dengan cara instan dan mendapat kompensasi terbaik dinilai jadi motif koalisi bisa berubah dalam waktu singkat.

Pengamat menganggap cara instan yang digunakan partai untuk menang mendorong partai dan elite pengurusnya melakukan segala cara. Sering cara yang digunakan membelah masyarakat di tataran akar rumput menjadi kubu-kubu tertentu. Potensi konflik tak berujung pun terbuka. Mengapa konflik di tataran akar rumput mudah sekali disulut dan sulit untuk diredakan? Apakah ini terjadi karena partai gagal menjalankan tugas pendidikan politik kepada masyarakat? 

Awalnya penghematan anggaran diharapkan terjadi jika pemilu serentak dilakukan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun penghematan anggaran belum bisa dilihat dan dirasakan. Pengamat berpandangan yang terlihat justru ketidakmampuan partai dalam mempersiapkan paslon untuk tingkat satu dan tingkat dua sekaligus dalam satu waktu, sehingga cenderung melepas salah satunya.  Untuk daerah yang tidak menjadi prioritas pemenangan partai, pengurus partai memilih jalan pintas bergabung dalam koalisi untuk calon tunggal, disamping tergiur oleh ‘mahar’ paslon yang memiliki modal kuat. Dengan begitu apakah pemilu serentak adalah solusi atau prahara bagi demokrasi kita? 

Munculnya banyak paslon tunggal dalam pilkada serentak menghidupkan wacana mengembalikan pemilihan bupati/walikota dan gubernur ke tangan DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi. Kalau hal ini sampai dilakukan, bukankah satu kemunduran dalam demokrasi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Senior dari Center for Stategic and International Studies (CSIS)

Kalau orang masih ribut soal calon tunggal atau kotak kosong, bagi saya itu sudah sudah jelas; kemungkinan calon tunggal atau kotak kosong sudah selesai. Bagi saya yang menggugah adalah kerja-kerja partai dalam menjalankan tugas-tugas partai itu luar biasa.

Tapi kerja keras itu agak mubazir, karena sistemnya rusak, sistem politik kita itu rusak. Buktinya adalah tahun 2015, 2017, 2018  dan 2019  pileg sama pilpres serentak dilaksanakan tanpa henti. Pada 2020 ada pilkada lagi, itu dari penggatian Pilkada tahun 2015. Berhenti setahun ada lagi tahun 2023, yaitu dari penggantian hasil pilkada yang tahun 2018 ini. Setelah itu tahun 2024, di negara gila ini, semua pilkada serentak semua. Tidak ada pilkada dunia yang seperti ini. Tidak ada di negara lain yang pilkadanya seragam semua.

Jadi kerja-kerja yang dilakukan partai tadi mengerjakan sesuatu yang sudah salah, dan rusak. Salah satu tugas partai yang tidak kalah penting, yaitu memperbaiki undang-undang juga tidak dilakukan. Padahal ada yang salah dengan undang-undang terkait sistem pemilu serentak ini.

Sistem pilkada dan pemilu serentak membuat partai-partai semua bertarung dengan sesamanya. Kita sudah berbusa-busa mengatakan bahwa pemilu selama ini tidak konsolidasi tapi dikonsolidasi. Orang-orang yang terlibat penyusunan UU pilkada ini merasakan bagaimana sakitnya mereka mengalahkan kawan atau dikalahkan kawan sendiri. Bayangkan bagaimana Mas Arya Bima harus mengalahkan mbak Puan. Jadi ini sistemnya sudah rusak.

Jadi para cendekiwan perlu berkumpul untuk  memperbaiki dan over evaluasi sistem kerja kita yang gila ini. Sistem seperti sekarang ini menurut saya menjadi penyebab partai-partai tidak sempat membikin kader. Kapan mau sempat memperbaiki atau mencetak kader, kalau mereka berkelahi melulu. Siapa yang menyuruh  mereka berkelahi? Ya, sistem ini. Tapi herannya tokoh-tokoh partai diam saja. Mungkin tokoh partai ada yang tidak seperti itu, tapi ketua-ketua umum partainya sudah beku.  

Mungkin hampir tidak ada partai yang mau memerintahkan orang-orang pintar untuk memperbaiki sistem ini atau  orang-orang pintarnya juga seperti nya enggan memberbaiki sistem ini. Sebenarnya pakem kita, pemilu dengan semua kegaduhan dan serem-serem ini tujuan utamanya adalah bagaimana pemerintahan di Indonesia yang efektif saja dulu. Nah, yang kita pikirkan sejak dahulu sebenarnya seperti itu. Tapi percepatan perubahan yang sekarang ini membuat kita tidak sempat mikir. Semua senangnya berkelahi terus. Kalau ini dibiarkan terus, mau jadi apa. Saya tidak mengerti lagi, habis waktu semua. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Faktor keuangan dan kekuasaan seperti yang dikatakan sinopsis ini bisa penyebab munculnya calon tunggal. Namun ada faktor lain yang juga bisa saja melahirkan kompromi-kompromi sehingga calon itu mampu mengurung partai-partai yang ada hingga mereka tidak memiliki calon. Kita jagan lupa indikasi mahar politik itu juga bagian penting yamg menarik hadirnya kotak kosong.

Selain calon tunggal, konflik berkelanjutan juga menjadi masalah yang harus diperhatikan. Konflik-konflik yang terjadi menjadi indikator partai belum maksimal menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar yang bertugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai tidak mampu meyakinkan masyarakat bahwa politik itu proses mencari pemimpin, bukan proses menciptakan konflik. Selama ini belum ada partai yang secara serius memberikan pemahaman politik dan bagaimana berdemokrasi yang baik. Akibatnya kerap terjadi keributan di tengah masyarakat.

Kalau pemilu serentak dikatakan sebagai penyebab partai-partai tidak maksimal dalam melakukan tugas dan fungsi utama, menurut saya tidak juga. Pilkada dan pemilu serentak menurut saya sudah bagus, hanya secara teknis masih banyak kelemahannya terutama terkait teknisnya seperti metode kampanye calon, sistem pemilihan yang masih menggunakan cara manual dan berdampak pada banyaknya anggaran yang dikeluarkan pemerintah.

Namun besarnya anggaran yang dikeluarkan lantas bukan serta merta kita kembali pada sistem pilkada melalui DPRD. Kita harus berpikir ke depannya bahwa sistem pemilihan langsung sudah bagus, hanya kembali lagi saya katakan perlu didorong itu soal perbaikan teknis pemilihan. Perlu dilakukan uji coba pemilu atau pilkada menggunakan digital, kalau tidak, ya kita masih konvensional yang memakan banyak anggaran negara. Jadi, jangan serta merta kita menyalahkan sistem pemilihan langsungnya, tapi harus dilihat satu persatu, di bagian mana dari sistem ini yang harus diperbaiki. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas             Ironi yang Tak Pantas Dibiarkan Berulang             Pemerintah Harus Tunjukan Penggunaan Utang  Secara Produktif