Pancasila, di Antara Das Sollen dan Das Sein
berita
Politika
Sumber Foto : hariannasional.com (gie/watyutink.com) 01 June 2018 19:00
Sampai detik ini, bangsa kita masih berkutat dengan masalah intoleransi, diskriminasi dan polarisasi.Tidaklah mengherankan bila ada kelompok yang selalu mengatasnamakan kaum mayoritas dengan leluasa berperilaku anarkis menyerang dan merusak komunitas warga lain yang dianggap bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut kelompok mereka.

Sepanjang 2017 Setara Institut merilis laporan terkait kasus intoleransi beragama tercatat 155 kasus di 29 provinsi di Indonesia.Kemudian yang terhangat, pelanggaran juga terjadi di 2018. Antara lain pembubaran kegiatan bakti sosial Gereja Katolik St Paulus Pringgplayan, Bantul, Yogyakarta, pengusiran seorang biksu di Tangerang, Banten dan penyerangan di Gereja Katolik St. Lidwina, Trihanggo, Sleman.

Hal ini memunculkan beragam pertanyaan mendasar, nasionalisme yang seperti apa dan yang mana yang mereka anut dan pahami? Lalu, Pancasila yang mana dan versi siapa yang mereka hayati selama ini?

Bila menengok perjalanan sejarah, para pendiri republik sempat menegaskan bahwa persatuan dan bersatunya rakyat merupakan kekuatan raksasa yang tak bakal terkalahkan oleh kekuatan apapun. Bahkan rumusan ini dijadikan aksioma politik kebangsaan kita sebagai bangsa pejuang. Aksioma politik ini pula yang kemudian mengilhami Bung Karno dan kawan-kawan untuk sepakat menempatkan Pancasila sebagai Ideologi negara dan pandangan hidup bangsa.

Namun anehnya, mengapa sila persatuan yang pada awal tawaran Bung Karno justru ditempatkan pada urutan teratas, menjadi sila yang ternyata paling rapuh dihayati saat ini?

Di era pemerintahan Jokowi, tak sedikit anak bangsa yang optimis ketika UKP Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)--kini BPIP--dibentuk. Tapi hingga sekarang, hasil kerjanya belum nampak secara signifikan. Bahkan salah seorang budayawan mengumpamakan, tugas BPIP ibarat harus menanam pohon pisang di tengah padang pasir. Sebab Indonesia sudah kadung terjerat oleh sistem politik yang hiperbal dan sistem ekonomi yang liberal kapitalistik.

Pada titik ini muncul pertanyaan mendasar, sampai kapan nilai-nilai Pancasila berhasil keluar dari tataran wacana dan dipraktikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Untuk mewujudkannya, apakah perlu perubahan yang fundamental terutama soal sistem ekonomi dan politik?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

PANCASILA sebagai dasar negara telah menempuh jalan panjang yang berliku. Diskursus tentang relasi Pancasila dan Kebhinekaan, Pancasila dengan agama (Islam), relasi Pancasila dengan kesejahteraan dan tema-tema lain menjadi saksi fakta keampuhan dan kesaktian Pancasila.

Saya teringat keputusan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas keagamaan yang identik dengan kaum sarungan. Pada Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo, NU berhasil melalukan kajian, memutuskan dan merumuskan bahwa Pancasila bukanlah agama dan tidak bisa menggantikan agama, tetapi Sila Ketuhanan YME yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam, karenanya menurut NU penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.

Keputusan NU sudah mengurangi perdebatan panjang tentang relasi Pancasila dan agama yang cukup melelahkan. Bagaimana dengan tema-tema lain seperti kebhinekaan yang juga memiliki relasi panjang dengan fakta-fakta kasus intoleransi, hubungan mayoritas-minoritas yang juga masih terasa, juga soal kesejahteraan dan kesenjangan ekonomi yang masih sangat jauh dari harapan dan hal-hal lainnya.

Harapan besar datang setelah Pemerintah Jokowi membentuk UKP Pembinaan Ideologi Pancasila--sekarang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)--yang dikomandani saudara Yudi Latief. Tugas badan ini tidak ringan, karena harus mendekatkan antara nilai-nilai Pancasila dengan fakta sosial yang terjadi. Kerja badan ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan, karena itu aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan (masyarakat harus terlibat) dalam perencanaan dan model pelaksanaan programnya yang mengikuti perkembangan zaman milineal. Dengan demikian akan meminimalisir tingkat kesulitan dalam implementasinya. Kita tidak boleh membiarkan BPIP berjibaku sendirian, setidaknya jangan nyinyir kalau tidak bisa memberi saran dan masukan.

Idealnya tentu Das Sollen dan Das Sein sama persis, tapi saya berharap sekurang-kurangnya antara Das Sollen dan Das Sein mendekati kesamaan (tidak saling menjauh). Semua itu tentu tidak akan lepas juga dari campur tangan Tuhan Yang Maha Berkehendak (Ridlo Allah SWT). (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Negara secara arti sempit adalah kekuasaan. Kekuasaan bersumber dari  ideologi yang menjadi kesepakatan bersama. Dari sini sebenarnya muncul pertanyaan: apakah ideologi Pancasila sudah diterima secara taken of granted oleh bangsa Indonesia?

Hari ini kita melihat ada upaya penggerusan ideologi Pancasila secara masif. Banyak perilaku seperti: tidak hormat bendera merah putih, pengibaran bendera Rasululloh, dan ormas HTI dan simpatisan partai tertentu yang menyuarakan Khilafah Islamiyah. Hari ini juga bisa terlihat dengan jelas tempat tempat ibadah, sebagian kantor-kantor pemerintah telah ikut mengikis ajaran nilai Pancasila dengan mengganti yang dianggap lebih syar'i.

Fakta-fakta tersebut bukti bahwa negara ini sedang mengalami kerapuhan ideologi yang sistemik. Sebagian elite politik dan ulama garis keras secara terang-terangan telah menentang keberadaan Pancasila yang dianggap kufur.

Keadaan seperti ini merupakan tantangan yang sangat berat. Ibarat: "memberi obat kepada orang yang tidak membutuhkan obat". Dan obat tersebut ideologi Pancasila. Maka wajar jika ramuan Pancasila tidak terasa di masyarakat.

Nampaknya akibat kebebasan politik di era reformasi telah membentuk pola pikir yang bebas dan liar. Saya pikir perbaikan sistem politik liberal perlu diubah dan disederhanakan jumlahnya. Jadi dengan sederhana jumlah parpol lebih mudah membentuk karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Dalam hal ini, Soeharto telah memberi contoh nyata keberhasilan membangun sendi ideologi Pancasila. Walaupun dalam hal-hal tertentu sistem politik Soeharto pun tidak perlu ditiru seperti politik KKN. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Kalaulah kita mau jujur dalam kehidupan tata nilai dalam Pancasila sudah mencakup keduanya, baik itu das Sein maupun das sollen. Menurut filsuf Immanuel Kant, pada setiap yang ada memiliki dua sisi; dan dalam kehidupan ini ada tiga prinsip yang bisa dipegang yaitu: apa yang dapat anda ketahui, apa yang anda harus kerjakan, dan apa yang anda dapat harapkan. Dari ketiga hal tersebut dapat dikatakan Pancasila sudah dapat melampaui lebih dari 70 tahun melewati berbagai peristiwa yang dapat kita ketahui secara historis (das sein); dan sebagai suatu bangsa yang ber-Pancasila secara simbolis-normatif boleh dikatakan masih berjalan walau banyak hal yang perlu dikerjakan lebih komprehensif dalam segi-segi ataupun hukum dan politik ekonomi (das sollen). Jadi Pancasila tetap menjaga keseimbangan antara das Sein dan das Sollen karena memang hal itu dua permukaan dalam satu mata uang, dan menjadi keharusan untuk memperkuat nasionalisme dan sebaliknya.

Pertanyaannya, kenapa begitu banyak persoalan dalam kehidupan berbangsa menjadi bertambah rumit termasuk persoalan toleransi mayoritas-minoritas? Pada sebuah acara nasional beberapa tahun lalu presiden kelima, Megawati, sudah menyebutkan bahwa Pancasila juga harus menjadi Ideologi Terbuka. Ini sebetulnya sebuah sinyal keterbukaan atas apa yang bisa diharapkan dari ideologi Pancasila dalam menyeimbangkan antara substansi dan realitas yang berkembang masa kini. Menyeimbangkan antara mayoritas dan minoritas, kewajiban dan hak, kaya dan miskin, ekonomi kuat dan lemah, serta antara tradisi dan modernitas, dan banyak persoalan kehidupan lainnya. Seperti di awal disebutkan tiga dimensi manusia, bahwa apa yang dapat diharapkan itu yang akan menjadi perekat bersama apabila apa yang perlu diketahui dan dikerjakan bisa keduanya berjalan dengan rasional. Ideologi jangan semata ditafsirkan menjadi sakti dan sebagainya tapi harus disadari dalam menjalankannya maupun harapannya.

Membangun harapan bagi setiap anak bangsa yang amat diperlukan sehingga das sein dan das sollen bisa sejalan dan seimbang. Jangan menjadikan diktator mayoritas maupun tirani minoritas. Pada 1 Juni kemarin, salah satu Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD, dalam pernyataannya membandingkan Pancasila dengan ideologi Fasisme terkait dengan penyebaran dan sosialisasinya menurut saya adalah tidak jelas, walaupun yang dimaksud Pancasila harus disosialisasikan secara terus menerus. Karena ide baik memang harus dikumandangkan terus, tetapi dari segi metode fasisme pun menjalankan hal yang sama. Hanya saja menurut kita fasisme mengulang-ulang kebohongan menjadi kebenaran, tetapi kebenaran pun kalau diulang-ulang menjadi memuakkan kalau metode dan epistemologinya salah.

Harapan bagi setiap anak bangsa atas UKP-PIP dan BPIP yang begitu besar bisa pupus karena ketidakjelasan atas tiga dimensi manusia diatas. Sedari mula UKP-PIP dan BPIP tidak jelas memberi gambaran siapa "musuh-musuh" Pancasila yang sebetulnya dan dengan demikian bisa berangkat dari hal tersebut untuk menyusun keseimbangan das sein dan das sollen. Sejak dari awal Pusat Kajian Ideologi Pancasila pada 2014 mengkaji revitalisasi Pancasila dalam kaitan hal di atas untuk menghadapi kevakuman nilai dalam masyarakat yang mengalami dekonstruksi atas nilai-nilai kearifan lokalnya. Hal tersebut diibaratkan oleh budayawan kita bagai menanam pisang di tengah padang pasir. Mungkin dapat diibaratkan metode BPIP yang "menanam" para pengurusnya dengan "pohon" metodis dan epistemologis yang tidak pas di ladangnya di "padang pasir". Aturan birokrasi dengan strata akademis dan strata kepegawaian, baik dari sudut usia maupun ruang gerak yang kaku sehingga tidak bisa bergerak cepat secara strategis.

Antara dua permukaan das sein dan das sollen yang sebetulnya tidak harus dipertentangkan, tapi diseimbangkan melalui metode yang tidak salah pilih yang bukan elitis membumi. Pancasila itu sendiri sebagai buah pemikiran besar yang sudah hidup dalam masyarakat harus dirawat oleh masyarakat sehingga semboyan dari Rakyat, oleh Rakyat, untuk Rakyat akan menjadi keseimbangan dan dirawat bersama-sama. Bukan dari atas ke bawah, tapi sifatnya harus egaliter. Ada dan tidak adanya BPIP secara das sein dan das sollen, Pancasila harus tetap bergerak, karena ideologi ini bukan dimonopoli segelintir manusia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF