PKS Setia, Demokrat Mendua di Koalisi Prabowo-Sandi
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 17 September 2018 15:00
Isu beda sikap politik kepala daerah dengan keputusan partainya, dalam memberikan dukungan jelang Pilpres 2019 direspon berbeda oleh dua partai pengusung Prabowo-Sandi. Jika Partai Demokrat (PD) memberikan dispensasi khusus kepada kadernya yang memberi dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, PKS dengan tegas mengatakan akan menindak tegas kader yang tidak mengikuti keputusan sikap politik partai untuk mendukung Prabowo-Sandi.

Ketika menyatakan dukungan kepada Jokowi pada pertengahan 2018, mantan Gubenur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi terancam diberikan sanksi serta diberhentikan dari PD. Sebelum diberhentikan, TGB lebih dahulu mengundurkan diri, dan menyatakan sikap siap fokus sebagai tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. Sikap itu ditegaskan jauh sebelum Jokowi menentukan siapa yang hendak menjadi cawapresnya.

Sikap berbeda ditunjukkan PD terhadap sikap politik Gubernur sekaligus Ketua DPP PD Provinsi Papua, Lukas Enembe. Lukas menyatakan siap memenangkan Jokowi di Papua. Memang sempat ada isu, PD akan memberikan sanksi kepada kader yang tidak ikuti hasil rapat pleno Majelis Tinggi PD, yang menyatakan mendukung Prabowo-Sandi. Tapi belakangan, melalui Kepala Divisi Advokasi dan Hukum PD Ferdinand Hutahaean, menyatakan memberikan dispensasi khusus bagi kader yang hendak memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf.

Sementara itu, PKS tegas menyatakan kadernya solid dan memegang teguh komitmen partai untuk memenangkan Prabowo-Sandi. Sikap PKS tersebut merupakan respon atas beredarnya isu dukungan sejumlah kepala daerah yang merupakan kader PKS kepada Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Juga Kader PKS sekaligus Gubernur NTB  Zulkieflimansyah, disebut-sebut akan mengikuti jejak pendahulunya (TGB) dalam memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. Apakah pernyataan sikap PKS akan diikuti oleh seluruh kader di daerah?

Sejak Pilpres 2014, ketika Partai Golkar dan PAN berpaling dari koalisi oposisi, PKS selalu setia menemani Prabowo dan Partai Gerindra. Namun dibanding Gerindra, PAN dan PD, pemilih PKS dianggap paling tidak loyal dalam memberikan dukungan kepada Prabowo-Sandi. Hasil survei menunjukkan, hanya sekitar 53,3 persen pemilih PKS yang menyebut pasangan Prabowo-Sandiaga sesuai dengan aspirasi mereka. Jumlah ini jauh lebih kecil dibanding dengan pemilih partai pengusung Prabowo-Sandi lainnya.

Namun sejauh ini, sejumlah pihak menilai PKS masih loyal terhadap Prabowo-Sandi. Meski loyalitas PKS sempat diuji melalui posisi cawapres yang diusulkan untuk mendampingi Prabowo. Dari 9 nama kader PKS yang diusulkan, tidak ada satu pun yang diambil sebagai cawapres. Termasuk, satu nama yang muncul dalam Ijma Ulama yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). Apakah PKS benar-benar loyal kepada Prabowo atau ada tujuan politik lain yang hendak diraih PKS dengan sikap politik setia kepada Prabowo?

Sikap PKS mungkin tidak terlalu menjadi sorotan, tapi sikap politik PD dianggap sebuah anomali dalam koalisi partai pengusung capres-capwares. Hanya PD yang memberikan dispensasi terhadap kader dengan sikap politik berbeda. Lantas bagaimana sikap anggota partai koalisi lain yang setia mengusung Prabowo-Sandi? Mengapa Prabowo dan para ketua umum partai koalisi enggan bersikap terkait sikap politik dua kaki PD?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana dan Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia

Partai Demokrat menunjukkan sikap plin-plan, ketika memberikan dispensasi kepada kader yang tidak mengikuti keputusan partai mendukung Prabowo-Sandi. Meskipun ada yang melihat bahwa itu adalah strategi politik dua kaki, atau yang diperhalus dengan istilah dispensasi, saya tidak melihat Demokrat sedang memainkan politik dua kaki.

Istilah memainkan politik dua kaki menurut saya kurang tepat digunakan untuk menggambarkan sikap politik Demokrat.  Sejak awal Demokrat tidak menunjukkan sikap politik dua kakinya, terbukti dengan ancaman pemecatan dari partai kepada mantan Gubernur NTB Tuang Guru Bajang (TGB). Kemudian TGB mengundurkan diri. Sikap serupa TGB diambil Gubernur Papua Lukas Enembe. Bukan diberi sanksi, Lukas justru diberi dispensasi khusus. Ini menunjukkan Demokrat plin-plan dalam menentukan sikap politiknya.

Saya menyarankan, seharusnya Prabowo dan Sandi  menyatakan sikap tegas terhadap Demokrat. Demokrat seharusnya dikeluarkan dari koalisi pengusung Prabowo-Sandi. Prabowo bisa mengambil sikap itu, sembari memberi nasihat kepada SBY dan Demokrat untuk menyelesaikan dulu masalah internal dengan kader yang tidak mengikuti sikap politik partai. Tetap atau tidaknya Demokrat di dalam koalisi, saya kira tidak akan terlalu berdampak kepada tim kampanye pemenangan Prabowo-Sandi.

Dukungan mesin Partai Demokrat untuk memenangkan Prabowo-Sandi tidak akan berjalan maksimal, jika dukungan di internal Demokrat terpecah. Jadi ada baiknya, Prabowo menyarankan kepada Demokrat untuk menyatakan sikap dan dukungan yang bulan terkait siapa yang hendak diusung dan didukung dalam kontestasi Pilpres 2019. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Sikap loyal dan satu suara PKS menunjukkan bahwa mereka adalah partai yang ideologis dan partai kader. Saya menganggap PKS lebih ideologis, karena apa yang menjadi keputusan pimpinan, pasti diikuti oleh kader-kadernya. Sedangkan Demokrat, mengapa mengambil sikap demikian? Saya melihat Demokrat selalu berupaya mengambil jalan tengah, jika bagus mereka dukung, jika sebaliknya mereka kritik. Demokrat bersama SBY selalu bermain di posisi itu.

Dalam mengambil posisi jalan tengah, pastilah ada kepentingan yang terakomodasi ketika menentukan posisi di jalan tengah itu. Dugaan saya, Demokrat sedang menanti-nanti, jika nanti Jokowi menang, mereka merapat ke Jokowi. Namun jika Prabowo yang menang, mereka tetap bersama Prabowo. Saya menyebut sikap politik seperti itu sebagai politik “ke mana arah angin bertiup”. Namun sikap seperti ini kurang baik, harusnya partai mempunyai sikap politik yang jelas. Supaya masyarakat tahu mana yang hendak dipilih, dan mana yang tidak.

Jika kita melihat ke belakang, bagaimana PDI Perjuangan berperan sebagai oposisi dan konsisten. Hasilnya, pada 2014 mereka menuai hasil menempati urutan pertama perolehan suara. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Gerindra, yang tegas menunjukkan garis, dan 2014 juga mengalami peningkatan dalam perolehan suara. Kalau kita melihat Demokrat, justru semakin terpuruk. Demokrat menunjukkan perolehan suara yang bagus, hanya ketika mereka masih berkuasa.

Jadi, saya menyarankan kepada Demokrat dalam hal ini juga SBY, sebaiknya. mengambil sikap yang tegas. Artinya mendukung Prabowo, dan menyampaikan kepada kadernya semua ke bawah. Atau memang tidak mendukung salah satu dari kandidat yang bertarung pada 2019. Tapi UU tidak memungkinkan, karena UU mewajibkan harus ada yang diusung.

Nah bermain di dua kaki menurut saya, boleh jadi merupakan pertimbangan kebijakan Demokrat dalam rangka mewujudkan kepentingan politik mereka. Saya tidak tahu, apa yang menjadi kepentingan politik mereka, tapi mudah-mudahan kepentingan politik itu bukan sesuatu yang menyandera Demokrat sendiri. Artinya kita harapkan keputusan yang dilakukan partai demokrat itu bersifat independen. Tetapi saya mau katakan bisa saja ada yang saling menyandera dalam membuat keputusan itu, tapi hanya merekalah yang mengetahui itu.

Oleh karena itu saya mengharapkan kepada Demokrat dan SBY mengambil kebijakan yang tegas. Jika memberikan dukungan, dari partai sampai kader-kadernya hendaknya memberikan dukungan satu suara dan tegas garis dukungannya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF