PBB Baru Verifikasi 16.056 Pulau Indonesia, Mengapa?
berita
Politika
31 August 2017 00:00
Delegasi Republik Indonesia (Delri) mendaftarkan 2.590 nama pulau kita ke PBB di New York. Diharap  pengalaman traumatis kehilangan dua pulau Sipadan dan Ligitan, tidak terulang. Begitukah?

Pendaftaran dilakukan dalam pertemuan ke 30 United Nations Group of Experts on Geographical Names  (UNGEGN) tanggal  7-18 Agustus 2017. Delri yang sekaligus mengikuti  konferensi  ke 11 United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) itu dipimpin Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Zaenal Abidin.

Ternyata, total Gasetir (Gazetteers) pulau yang dibakukan Indonesia di PBB hingga Juli 2017, baru 16.056 pulau. Gasetir adalah daftar rupa bumi lengkap dengan informasi baku pendukung baik itu nama, koordinat, maupun lokasi.

Kok baru 16 ribuan pulau? Padahal kata Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, ada 17.504 pulau yang tercatat dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Itu sudah dikurangi 2 pulau yang direbut Malaysia, Sipadan dan Ligitan. Belum lagi beberapa pulau yang hilang akibat abrasi. Tapi, ada juga sejumlah pulau yang mendadak timbul karena ada berbagai anomali alam plus perubahan cuaca.

O ternyata karena masih ada 1.448 pulau yang harus divalidasi dan diverifikasi. Verifikasi itu harus terus dilakukan guna kepastian geografi Indonesia. Sementara meski bersifat administratif, pendaftaran nama rupa bumi di PBB mutlak dilakukan.

Cilakanya. Pendaftaran gasiter nama pulau itu bukan berarti PBB otomatis mengakui kedaulatan negara pendaftar atas pulau tersebut. “Tujuannya untuk menjaga standar penamaan pulau, agar satu pulau tak memiliki nama yang berbeda-beda,” jelas Havas.

Posisi PBB, khususnya UNGEGN, sebatas menetapkan standarisasi penamaan. Bukan memberikan suatu pengakuan kedaulatan atau pengakuan apapun atas status hukum suatu pulau.

Wah, panjang lagi dong perjuangan mempertahankan kedaulatan wilayah NKRI.  Terutama pulau-pulau di halaman depan Nusantara ini. Lantas apa yang harus dilakukan guna menegakkan integritas wilayah NKRI di fora internasional? Mungkinkah Deklarasi Djuanda sebagai Wawasan Nusantara berupa konsepsi  kesatuan tanah air dari negara kepulauan RI, disosialisasikan ke semua negara pengguna ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)?  Siap gak sih kita?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(dpy)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pakar di Bidang Administrasi, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI

Karena aspek teknis Global Climate/pemanasan global maka permukaan laut meninggi. Sehingga apabila tadinya terlihat ada sebuah pulau, namun pas permukaan air laut meninggi, maka bisa saja banyak pulau yang daratan dan permukaan tanahnya hanya berketinggian 0 hingga 1 meter dpl (di atas permukaan laut) pun tenggelam. Dalam arti tidak terlihat kasat mata lagi, akibat terselimuti  oleh permukaan laut yang meninggi.  Lain perkara jika kebetulan permukaan air laut merendah. Boleh jadi akan bermunculan pulau-pulau kecil atau gugusan atol yang semula tidak tampak karena tertutup air.

Hal teknis anomali alam seperti pemanasan global itulah yang membuat proses penghitungan jumlah nyata pulau-pulau di seantero perairan dalam maupun luar Indonesia menjadi tidak mudah.  Dalam arti perlu diverifikasi  dan divalidasi kembali.  Padahal masalah teknis operasional dan pembiayaan tim untuk itu juga tidak semudah yang diperkirakan.

Di sisi lain, ada juga kemungkinan yang secara politis teknis bisa menimbulkan kerawanan baru dalam arti integritas wilayah teritorial NKRI. Yaitu manakala karena ada lagi pulau di wilayah perbatasan kita tidak dirawat baik.  Maka, bisa jadi pulau tersebut akan diklaim oleh pihak yang merawatnya. Nah, jangan sampai tragedi begitu terulang lagi, seperti dalam kasus Pulau Sipadan dan Pulau ligitan, yang kemudian dimenangkan oleh Malaysia dalam Mahkamah Internasional.  Kini kedua pulai tersebut dijadikan resort area oleh negara jiran tersebut.

Sehingga kesimpulannya, penghitungan, penamaan, dan pendaftaran puluhan ribu pulau-pulau kita itu memang masih jauh dari selesai.  Makanya PBB sendiri terbatas hanya bisa nemutuskan sekitar 16 ribuan pulau besar dan kecil, sesuai dengan jumlah gasetir pulau yang dilaporkan Indonesia  kepada United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). (dpy)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Masalah Strategis dan Militer

Ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan untuk memenangkan kedaulatan hak integritas kita pada pulau pulau itu:

1. Terra nullius yaitu kemampuan membuktikan bahwa kita yang pertama kali menemukan dan meng-klaim pulau itu sebagai milik kita. Sehingga pendaftaran di ENGEGN merupakan langkah awal yang tepat.  Meski, sangat terlambat.

2. Uti possidetis doctrine berarti bukan hanya menemukan, tapi juga mampu merealisasikan okupasi faktual atas pulau itu. Baik secara administratif maupun eksploratif. Contoh, terbukti berpatroli rutin atas pulau itu sebagai tanda dominasi administratif, demi tegaknya kedaulatan nasional.  Sehingga, log book rotasi petugas dan patroli militer, dapat menjadi acuan kepemilikan dominasi administratif kita atas pulau itu.

3. Mengikuti gaya u line yang dikedepankan China dalam konteks Laut China Selatan berdasarkan argumentasi, kelengkapan arsip dan sejarah yang dimiliki, terkait poin satu dan dua di atas.

Ihwal kesiapan Indonesia menyosialisasikan Wawasan Nusantara ke semua negara pengguna SLOC (Sea Lanes of Communication) dan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), itu tergantung sejauh mana relevansi  Wawasan Nusantara dengan visi Poros Maritim Dunia (PMD) Presiden Jokowi?  Karena dengan visi PMD, berarti wilayah Wawasan Nusantara hanya sepertiga bagian dari kawasan yang harus dipertahankan Indonesia untuk menegakkan kepentingan nasional  ‘baru’nya.

Padahal kendala utama konsep pertahanan saat ini berasal pula dari terbelahnya bangsa ini pada dua pemahaman pembangunan kekuatan pertahanan.  1.Visi MEF (minimum essential forces) yang bersifat defensif dan inward looking. 2.Visi PMD yang bersifat ofensif dan outward looking.

Untuk memahami cara pandang itu tentu terkait: 1.Keyakinan pada kekuatan sendiri dalam aspek ruang, manusia, dan alat yang diperlukan negara PMD (militer dan industri pertahanan);  2.Hakekat utama dari fungsi pertahanan guna mewujudkan kepentingan nasional dan keberlangsungan bernegara selamanya; 3.Imbas wilayah pertahanan negara poros maritim dan dirgantara dunia di dalam konsep nawacita dua samudera, niscaya mewajibkan TNI menggeser model pembangunan kekuatan defensif menjadi ofensif.

Dalam konteks perang masa depan (untuk mempertahankan pulau atau wilayah), kekuatan militer jelas  pilar utama. Sehingga demi keutuhan wilayah tanah air dan kepentingan nasional sesuai visi PMD, Indonesia niscaya sangat menuntut karakteristik kecepatan, daya jangkau, daya kejut, dan fleksibilitas berkesinambungan dari ketiga matra TNI. (dpy)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional & Sekretaris Jurusan Ilmu Politik, FISIP UNCEN, Jayapura, Papua.

Kesalahan ada pada Indonesia, mengapa baru sekarang melakukan verifikasi terhadap 16.056 pulau. Indonesia kurang menaruh perhatian terhadap pulau-pulau yang dimilikinya, sehingga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) baru melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau milik Indonesia.

Inti dari persoalannya adalah totalitas pembangunan nasional yang belum berjalan maksimal. Ini juga menjadi faktor lepasnya Sipadan dan Ligitan, karena kurangnya dari pemerintah terhadap pembangunan di kedua wilayah tersebut.

Penduduk (rakyat) di wilayah pulau kabupaten atau kota dan propinsi masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pembangunan yang tidak merata mengakibatkan rakyat di pulau-pulau tersebut kurang merasakan pembangunan. Pemerintah dianggao masih kurang serius melaksanakan pembangunan.

Sentralisasi kebijakan pemerintah di waktu lalu, justru membuat semua soal daerah termasuk wilayah perbatasan akhirnya diurus oleh negara tetangga. Seperti yang telah disebutkan di atas terjadi pada Sipadan dan Ligitan, yang akhirnya diurus oleh Malaysia dan sekarang menjadi milik mereka.

Konsep berpikir geopolitik dan geostrategi indonesia masih sangat lemah. Itu juga menjadi penyebab lambannya verifikasi yang dilakukan oleh PBB. Baru sekarang-sekarang ini geopolitik dan geostrategi mendapat perhatian di Indonesia. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Revolusi Akhlak Kiai Juned

25 November 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF