PAUD, Alat Baru Sosialisasi Intoleransi
berita
Politika
05 September 2017 00:00
"Tepuk Anak Sholeh" yang diajarkan di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diminta dihentikan atau diubah. Pasalnya dalam permainan yang dibentuk dalam lagu tersebut secara tidak langsung mendidik anak menjadi intoleran dengan nyanyian akhir berbunyi:  “Islam yes, kafir no”

Duh, andai informasi yang disosialisasikan melalui berbagai permainan anak dalam PAUD ternyata juga bersifat intoleransi, bagaimana kelak bentuk watak anak didik kita? Bisa saja mereka tak menghormati lagi bendera nasional sang saka merah putih. Bahkan, menganggap kelompok sendiri yang paling benar. 

Jumlah PAUD di Indonesia, menurut data Sapulidi Riset Center (SRC) per Januari 2016 mencapai 190.238 lembaga. Yaitu 80.140 Taman Kanak-Kanak (TK), 78.056 Kelompok Bermain (KB), 3.473 Taman Penitipan Anak (TPA), dan 28.569 Satuan PAUD Sejenis (SPS). Sayang data ini belum merinci siapa pengelola dan Pembina PAUD.  Begitu pula rincian kurikulumnya. Lantas bagaimana peran DikDasMen Kemendikbud dalam mengantisipasi modus penyusupan benih intoleransi melalui PAUD?

PAUD adalah masa menentukan pada pembentukan sikap berwarganegara. Apa akan terjadi jika sejak usia Balita (bawah lima tahun), anak dicekoki terus dengan perspektif intoleran? Usia 0-5 tahun, sesuai data Kemenkes, merupakan masa emas pertumbuhan diri.

Sinyalemen kecenderungan penanaman benih intoleransi lewat PAUD ini mulai beredar luas dipicu oleh kerisauan atas dominasi kalangan tertentu dalam penyelenggaraan PAUD. Lihat catatan Prof Nur Syam dalam buku Tantangan Multikuturalisme Indonesia: Dari Radikalisme Menuju Kebangsaan, penerbit Kanisius. Akankah anak-anak yang ceria alami dan segar dibiarkan dijejali sikap permusuhan, tipu menipu, licik, dan sejenisnya? Bagaimana kelangsungan hidup bersama di Indonesia yang selama ini ber-Bhineka Tunggal Ika?

Amat disayangkan jika anak-anak ceria alami itu menjadi korban gejala intoleransi. Apalagi fakta kerap muncul dari sikap intoleransi dalam dunia pendidikan jelas merupakan dampak penjejalan suatu faham tertutup yang merasa diri paling benar.  Akankah gejala pembenihan potensi disintegrasi bangsa ini dibiarkan atas nama HAM dan demokrasi? Atau harus menunggu anak-anak kita dimilitansikan dalam kubangan radikalisme sehingga terseret pada aksi terorisme?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politisi/Inisiator Koalisi Politisi Perempuan di Parlemen

Kalau ada dalam viral terdapat seruan "Islam...yes...yes...yes", itu dalam rangka menumbuhkan keimanan kepada anak-anak. Perlu diingat, semua agama menjalankan hal tersebut dalam mendidik keimanan anak dengan cara yang hampir serupa. Jadi jangan menganalogikan dengan mengajarkan sikap intoleransi. Tidak ada relevansinya.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak boleh kasar dan semena-mena kepada kawan yang berbeda agama. Harus menekankan sikap menghormati dan toleransi!

Kalaupun ada PAUD yang mengajarkan satu kebenaran tunggal, mungkin jumlah tidak begitu banyak. Saat ini sebagian besar PAUD yang tersebar di seluruh Indonesia banyak di bawah naungan organisasi besar, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah atau yayasan-yayasan yang dikelola masyarakat yang masih "waras" pikirannya untuk tidak mengajarkan kebencian kepada anak-anak.

Kanwil pendidikan kabupaten/kota harus menindak tegas dengan mencabut izin operasional PAUD yang menyuburkan intoleransi, agar tidak mencoreng citra dunia pendidikan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Psikolog Pemerhati Anak, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara psikologis dalam masa rentang usia emas. Sehingga apapun pengaruh yang diberikan oleh lingkungan, akan sangat mudah tertanam kuat di dalam kepribadian seseorang. Mohon kiranya tidak diajarkan akan hal-hal yang sifatnya intoleransi.

Rasa kebangsaan harus dikedepankan dalam proses pembelajaran PAUD dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Indonesia merupakan negara dengan kultur budaya dan sosial yang sangat beragam. Berbagai suku, budaya, agama, ras, dan cara berperilaku dalam bersosialisasi mewarnai kehidupan bertoleransi harus ditanamkan sejak dini.

Ujaran yang menyejukkan, ajaran yang mengedepankan kedamaian, kerukunan umat beragama, saling menyapa antargolongan dan ras, adalah narasi-narasi tandingan yang perlu terus dikembangkan untuk menetralisasi agar anak-anak kita tidak tumbuh menjadi bangsa yang fanatik dan radikal.

Jumlah PAUD di Indonesia, menurut data Sapulidi Riset Center (SRC) per Januari 2016 mencapai 190.238 lembaga-- terdiri atas 80.140 Taman Kanak-Kanak (TK), 78.056 Kelompok Bermain (KB), 3.473 Taman Penitipan Anak (TPA), dan 28.569 Satuan PAUD Sejenis (SPS). Ini menjadi PR bagi pemerintah untuk selalu melakukan kontrol terhadap proses belajar mengajar.

Kalau ada sekolah yang mengajarkan tidak menghargai bendera merah putih, pemerintah harus menindak tegas. Jangan atas nama HAM dan demokrasi mereka dapat memaksakan cara berpikir hanya satu kebenaran tunggal.

Pendidikan politik boleh saja, namun dalam bahasa anak tidak, dengan cara orang dewasa. Politik anak-anak itu saling berkerjasama dan saling menghargai. Jadi memaksakan atas cara berpikir hanya satu kebenaran kepada anak merupakan kejahatan terhadap anak. (cmk)

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Geopolitik/ Doktor Hubungan Internasional Unpad/ Pendiri Pusat Kajian Timur Tengah ( ICMES)

Sejak perang Suriah bergejolak 2012 lalu, mendadak media sosial dipenuhi ujaran kebencian dan seruan jihad ke Suriah. Foto-foto hoax disebarluaskan secara masif, termasuk oleh media massa mainstream seperti BBC, Aljazeera, Al Arabiya. Informasi yang belum terverifikasi yang hanya bersumber dari pihak oposisi disebarluaskan media besar. Jelas hal ini melanggar kaidah jurnalistik.

Di dunia offline, dilakukan banyak roadshow penggalangan dana, mulai dari masjid, kampus, hingga sekolah dasar. Video hoax dipertontonkan, narasi kebencian diulang-ulang. Kebencian menyala-nyala, mengira ada “saudara Sunni sedang dibantai orang kafir”. Dana miliaran rupiah dengan mudah dikeruk, entah disampaikan ke mana.

Akibat disinformasi ini, bermunculan lah para orang tua dan guru ‘zombie’ (tak mampu berpikir jernih, hanya membeo saja apa kata 'ulama panutan' mereka) yang menjadi pendoktrin kebencian kepada anak-anak yang sejatinya masih polos dan lugu. Mereka terlahir tanpa prasangka, tapi diajari untuk membenci musuh yang sebenarnya hanya ilusi. Sebagian orang tua menjadi simpatisan ISIS, lalu memfoto anak mereka yang sedang memegang senjata. Sebagian bahkan memang berangkat “jihad” ke Suriah, membawa anak-anak mereka untuk menjadi pasukan.

PBB pernah merilis laporan bahwa ISIS telah melakukan rekrutmen secara luas di kalangan anak-anak, dan sering dengan paksaan. Sebuah video yang diposting online, dijuduli “Anak-anak Negara Islam (ISIS)”, mempertontonkan batalyon bocah mengenakan baju militer, menenteng senjata, dan berdiri di samping sebuah bendera hitam ISIS. Banyak kelompok jihad lain menggunakan tentara anak-anak. Human Rights Watch juga melaporkan bahwa para prajurit bocah itu digunakan sebagai pelaku bom bunuh diri dan penembak jitu.

Di Indonesia, di grup-grup WA anak-anak remaja, ujaran kebencian juga menyebar. Seorang gadis remaja memposting gambar yang ia buat sendiri, gambar tokoh-tokoh muslim yang dituduhnya kafir sedang dijadikan sasaran anak panah. Kepala-kepala yang terpenggal juga disebar tanpa kengerian.

Apa yang bisa dilakukan?

Di level keluarga, agar ideologi ini tidak merasuk di anggota keluarga kita masing-masing, batasi pergaulan keluarga dengan orang-orang yang memang terdeteksi penganut ideologi ini. Ketika mereka menghujani timeline atau grup WA kita dengan berbagai informasi berbasis kebencian, mungkin awalnya kita biasa saja, tapi siapa yang jamin besok-lusa kita tidak terpengaruh? Sudah banyak orang normal yang berubah jadi zombie melalui metode ini.

Ajarkan pula kepada anak-anak bahwa Islam adalah ajaran yang welas asih. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat welas asih. Kalaupun beliau berperang, selalu atas dasar alasan yang valid (bukan tuduhan membabi-buta) dan dengan etika perang yang ketat (bukannya membantai rakyat sipil secara membabi-buta dengan bom bunuh diri).

Selanjutnya lindungi dunia pendidikan karena semua kelompok radikal menjadikan kampus dan sekolah sebagai ladang perekrutan.  Depdikbud perlu men-screening tenaga pendidik agar terhindar dari memasukkan mentor radikal sebagai pengajar.

Susun kurikulum pendidikan memberi porsi penalaran dasar dan pembinaan akhlak kasih sayang serta cinta keberagaman.

Awasi mentoring-mentoring di kampus (atau lebih baik ditiadakan) agar tidak menjadi lahan perekrutan kader kelompok radikal.

Model perekrutan lainnya: mahasiswa daerah ditawari kos gratis oleh kelompok radikal dengan syarat mau ikut ‘mengaji’ rutin. Hal ini perlu diwaspadai. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Sosiologi UNJ

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menurut saya, dapat menjadi salah satu institusi pendidikan yang memberikan kontribusi atas cara pandang dan karakter anak bangsa. Oleh karena itu, PAUD memiliki peran strategis dalam menjalankan proses pembelajarannya. Maka proses pembelajaran di PAUD menjadi dasar mengenalkan anugerah kekayaan multikulturalisme bangsa ini sehingga ketika mereka tumbuh dewasa dapat memiliki sikap toleransi.

Selain itu juga perlu diinternalisasi nilai-nilai gotong-royong. Materi tersebut tentu harus disesuaikan dengan usia dan tumbuh kembang peserta didik. Dengan kata lain, kegiatan pembelajaran dapat dikemas melalui sebuah permainan sederhana atau tayangan gambar serta video yang mudah dipahami oleh mereka. Yang jelas, hindari menginternalisasi cara pandang dan karakter anak bangsa melalui PAUD ini kearah terbentuknya enotsentrisme, atau intoleransi, serta indivualis.

Di tengah tingginya sentimen intoleransi dan memudarnya semangat gotong-royong, setidaknya generasi baru yang dididik melalui PAUD dapat menjadi harapan akan Indonesia di masa depan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung