PAN, PKS & Demokrat Relakan Duet Kader Gerindra, Ada Apa?
berita
Politika
Sumber Foto : antarafoto.com (gie/watyutink.com) 11 August 2018 17:00
Jika ditanya soal mahar politik, sejumlah partai dan elite pasti akan mengelak. Mereka berdalih bahwa mereka mengusung salah satu calon kepala daerah atau presiden didasarkan pada kesamaan visi dan misi serta program kerja. Namun cuitan dari Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief seolah menegaskan tak cukup hanya dalih-dalih yang selama ini diutarakan tersebut. Nyatanya isu mahar politik masih tetap mengemuka.

Dalam akun twitternya Andi Arief berkicau Prabowo Jendral Kardus, dan menuduh PKS dan PAN menerima uang masing-masing sebesar Rp500 miliar dari Wakil Ketua Dewan Pembina Parta Gerindra, Sandiaga Uno. Andi menyatakan dirinya tak pernah berbohong. Meski demikian PKS akan membawa cuitan Wasekjen Partai Demokrat itu ke ranah hukum, karena dianggap sebuah fitnah yang keji. Lantas apakah kasus cuitan Andi Arief berakhir di jalur hukum atau menguap begitu saja ditelan waktu?

Bukan kali pertama Partai Gerindra diterpa isu mahar politik. Jelang Pilkada serentak 2018, partai yang dinakhodai Prabowo Subianto dituding minta mahar politik miliaran rupiah dari Bakal Calon Gubernur Jawa Timur La Nyalla Mataliti. Ketidak sanggupan La Nyalla memenuhi permintaan tersebut, dianggap jadi faktor dirinya tak didukung Gerindra untuk bertarung merebut kursi Jatim-1. Lalu, apa kabar kasus tudingan tersebut?

Kabar mengenai Prabowo menggalang donasi untuk modal maju sebagai Capres 2019, seolah menguatkan isu miring mengenai mantan kontestan Pilpres 2014 itu telah kehabisan dana. Kedua isu tersebut seolah memperkuat pendapat liar sejumlah kalangan alasan Prabowo lebih memilih Sandi ketimbang AHY sebagai cawapres dalam pertarungan Pilpres 2019, yaitu alasan logistik untuk bertarung pada Pilpres 2019. 

Ada dugaan cuitan Andi Arief lantaran kekecewaan Demokrat terhadap pilihan Prabowo tersebut. Sejumlah pihak mengatakan awalnya SBY sepakat mendukung Prabowo karena AHY hendak dijadikan cawapres. Usai Majelis Tinggi Partai Demokrat bersidang dan memutuskan mendukung Prabowo, AHY menyampaikan pidatonya ke publik. Tersirat pesan dari pidato tersebut, bahwa awalnya Putra Mahkota Cikeas itu berharap bisa bersanding dengan Prabowo sebagai cawapres. 

Namun, munculnya nama Sandi sebagai Cawapres Prabowo menimbulkan reaksi kecewa dari sebagian kader Partai Demokrat. Meski demikian, Demokrat telah memutuskan untuk mendukung duet kader Gerindra dalam Pilpres 2019. Hilang sudah analisa sejumlah pengamat mengenai cawapres Prabowo harus salah satu sosok dari PKS, PAN atau Partai Demokrat. Dugaan mahar politik semakin kuat karena duet Partai Berlambang Kepala Garuda tersebut yang maju sebagai Capres-Cawapres 2019.

Jika bukan mahar politik seperti yang dituduhkan Andi Arief dalam cuitannya, apa yang menyebabkan PKS, PAN dan mungkin Partai Demokrat merelakan dan legowo kursi Cawapres Prabowo diisi oleh Sandiaga? Apakah duet kader Gerindra ini membuat mesin politik dari partai-partai lain dalam koalisi pengusung Prabowo-Sandi akan bekerja secara maksimal atau setengah hati?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Harus diselidiki dulu, apakah benar ada mahar politik itu. Kalau benar mahar politik itu ada maka janji-janji parpol kepada pemilih dan rakyat adalah pepesan yang tidak berisi, dan itu menyedihkan. Ini menunjukkan kegagalan kita membuahkan kader-kader partai politik (parpol) yang tangguh dan tahan banting, apa lagi menciptakan negarawan-negarawan sejati. Sungguh mengecewakan rakyat dan pemilih.

Selanjutnya untuk membawa cuitan Andi Arief, juga membuktikan itu fitnah atau bukan, saya kira sulit. Setelah mendaftarkan capres-cawapres, saya kira parpol-parpol yang ada saat ini akan sibuk mengatur strategi kampanye untuk merebut kekuasaan. Akan sulit lagi bagi mereka untuk memikirkan penegakan hukum atau melaporkan kasus yang berkaitan dengan hukum, karena mereka sibuk berebut kekuasaan. 

Jangankan untuk mengurus penegakan hukum, untuk mengurus dirinya saja mereka tidak mampu. Di pikiran mereka yang ada hanya bagaimana caranya berkuasa dan bisa makmur. Sedih, budaya hukum kita masih sangat rendah dari bawah ke atas. Kesadaran untuk penegakan hukum dikesampingkan, kekuasaan menjadi segala-galanya.

Selain penegakan hukum, kita bisa lihat juga bahwa tingkat demokrasi kita belum dewasa, jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Demokrasi kita belum sophisticated, seperti di negara maju. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politisi Hanura

Ideologi yang ditukar dengan transaksi tanpa memiliki komitmen menjadikan parpol cenderung pragmatis dengan menggadaikan kedaulatan rakyat. Ini menjadi ciri partai tertentu yang rela mengikuti apa saja yang dilakukan partai lain. Di kala partai lain berupaya agar kadernya berpasang-pasangan maju sebagai pasangana capres-cawapres, partai itu justru merelakan kursinya untuk partai yang berani memberikan mahar politik menjanjikan. Jadi harga diripun sudah tidak penting lagi.

Ciri-ciri seperti itu terlihat ketika Gerindra dengan perkasanya menentukan sendiri siapa cawapres-nya tanpa lagi memandang partai-partai pengusung lain-nya. Kita bisa lihat, pada akhirnya duet Gerindra diusung dalam pertarungan Pilpres 2019. Ada partai yang bereaksi, tapi akhirnya kita lihat, toh manut juga dan mengusung Prabowo-Sandi.

Patuh dan manutnya partai-partai tersebut bukan hanya pragmatis bagi-bagi jabatan di pemerintahan saja, tapi patut diduga ada logistik yang dibagikan. Karena kita tahu bahwa logistik Sandiaga Uno berlimpah dan cukup menggiurkan untuk dienyam oleh partai-partai pengusung yang memang lemah logistiknya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Lembaga Kajian Hukum dan Demokrasi

Terkait Pasangan Capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, PKS dan PAN tentu sudah melakukan kesepakatan politik dengan Prabowo sebagai ketua umum Gerindra sekaligus capres. Selain itu, PKS dan PAN bersama Gerindra selama ini konsisten berada di pihak oposisi pemerintah. Artinya, Mereka tetap menjaga posisi tersebut bersama Gerindra hingga Pilpres 2019. 

Terlepas dari benar tidaknya tuduhan Andi Arief soal mahar politik, PAN dan PKS tentu mempunyai pertimbangan lain sebelum menyepakati pilihan Prabowo meminang Sandiaga Uno. Sandi Uno diperhitungkan karena dia sudah berhasil di Pilkada DKI Jakarta. Jadi, kekuatan Sandi patut diperhitungkan, karena dia sudah memiliki jaringan yang luas. Kemenangan Anies di Pilkada DKI tidak terlepas dari keberadaan Sandiaga Uno, sebagai pendampingnya.

Bagaimana dengan Demokrat? Sehari sebelum pendaftaran, Andi Arief sempat menyindir Prabowo sebagai Jenderal Kardus karena mengingkari kesepakatan antara Gerindra-Demokrat untuk mengusung AHY. Namun, karena PAN dan PKS sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo-Sandiaga, Demokrat kehilangan teman. Partai Demokrat kebingungan menentukan pilihan karena sulit berada di kubu Jokowi-Ma'ruf dan juga negoisasi dengan Gerindra gagal. 

AHY yang digadang-gadang akan berpasangan dengan Prabowo tidak bisa tercapai. Dalam Kondisi itu, Demokrat tampaknya secara terpaksa berada di kubu Prabowo. Jika tidak memilih salah satu kubu, partai Demokrat akan terancam di Pilpres 2024. Jadi, posisinya benar-benar terjepit akibat manuver politik yang tak mudah dibaca. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil sekretaris LPBH PBNU

Secara hukum, tudingan Andi Arief sukar dibuktikan. Itu yang selalu dihadapi oleh KPK, sehingga dibutuhkan alat sadap. Apalagi jika memakai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971  Korupsi, sepanjang layanan publik tidak terganggu, korupsi danggap tak ada. Maka pada UU Tipikor Nomor 31 Tahun 999, tindak korupsi diubah menjadi perbuatan melawan hukum, dan dimasukkan delik formil yang tadinya hanya delik materil. Dari situ kita berangkat. 

Anggap saja yang dikemukakan Andi Arief benar, pasti masih dalam bentuk delik formil. Sampai di situ berhenti kasusnya. Kalau KPK ditunggunya delik materilnya: kapan duit yang dijanjikan itu dibayar dengan rekaman 24 jam. Kalau duitnya kurang Rp1 miliar, KPK turun dari Pasal 12 UU KPK ke pasal rasuah.

Kalau melihat dari hukum positif yang ada, kasus tersebut jelas selesai. Ini bukan karena Partai Demokrat akhirnya merapat ke Prabowo-Sandi, tapi karena tidak ada bukti.

Tapi saya yakin data Andi itu ada benarnya. Sebab, memang ada kompensasi yang harus dibayar kepada anggota koalisi lainya. Kursi cawapres itu milik bersama. Jika anggota disuruh melepas haknya, harus ada kompensasi. Apakah namanya biaya pemilu, dan seterusnya, terserah saja. Karena itu semua anggota akan all out(ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politisi Partai Amanat Nasional, Aktivis 1998

Politik adalah seni kemungkinan (the art of the possible). Kontestasi Pilpres 2019 bukanlah pertarungan capresnya, melainkan pertarungan cawapres. Karena kita sudah mengetahui siapa capres dalam pesta demokrasi lima tahunan mendatang. Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS piawai dalam mewujudkan harmoni symponi orkestra yang mengejutkan semua pihak. 

Kejutan pertama mengeluarkan suara merdu ijtima ulama yang menghasilkan dua paket duet capres dan cawapres yaitu Prabowo-Segaf Salim Al Jufri dan Prabowo-Ustd. Abdul Somad. Hal ini membuat "galau" incumbent yang kerap kali berseberangan bahkan hubungannya cenderung meruncing dengan ulama dan umat Islam. Moeldoko dan Mahfud MD yang digadang-gadang sebagai cawapresnya Jokowi akhirnya harus pasrah menerima keputusan Jokowi untuk berduet dengan KH Ma'ruf Amin.

Kejutan kedua alunan keras symponi orkestra memecah keheningan, dengan cuitan Andi Arief yang seolah-olah kecewa karena AHY batal maju sebagai cawapres dan mengatakan bahwa Sandiaga Uno memberikan mahar kepada PAN dan PKS sebesar Rp500 milyar. Hal ini membuat kubu incumbent yakin bahwa Demokrat akan memberikan dukungannya kepada mereka. Padahal pertunjukan symponi orkestra belum selesai.

Kejutan ketiga dalam penutupan perhelatan pagelaran konser symponi orkestra koalisi Prabowo membuat penonton berdecak kagum saat Prabowo mendeklarasikan dirinya dan Sandiaga Uno maju dalam kontestasi Pilpres 2019 dan Demokrat bergabung dalam barisan koalisi Prabowo.

Rentetan peristiwa ini dapat menunjukkan bahwa perang strategi sudah dimulai pada saat menentukan siapa dan latar belakang cawapres yang menjadi kunci kemenangan dalam kontestasi 2019.

KH Ma'ruf Amin merupakan ulama besar dan tokoh NU yang sangat disegani, serta politisi senior yang pernah menduduki posisi-posisi penting di lembaga negara. Apalagi beliau merupakan putra asli Banten. Pada awal masa perkembangan Islam di pulau Jawa, Cirebon dan Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran, yang pada akhirnya Banten dapat menguasai Jawa Barat dengan merebut Pakuan sebagai Ibukota Kerajaan Pajajaran. Dari sini kita dapat melihat bahwa koalisi Jokowi ingin menjadikan Banten dan Jawa Barat sebagai kunci kemenangannya dalam Pilpres 2019.

Pertunjukan symponi orkestra koalisi Prabowo nampaknya membuat koalisi Jokowi larut dan hanyut. Sandiaga Uno menjadi pilihan mendampingi Prabowo dengan hitungan yang matang. Persoalan utama di Indonesia bukanlah persoalan agama, tapi persoalan ekonomi yang makin memburuk. Kenaikan harga, hutang luar negeri yang membelenggu dan kenaikan harga diberbagai sektor kehidupan. Serta naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah membuat rakyat semakin jauh dari penghidupan yang layak.

Walaupun Sandiaga Uno bukan seorang ekonom, sebagai seorang pengusaha muda, Sandiaga Uno diharapkan bisa membangun iklim bisnis yang membangun kekuatan ekonomi rakyat yang tidak menghisap dan berpihak kepada rakyat. Selain itu Sandiaga Uno dan AHY mampu sebagai magnitude pemilih milineal yang mendambakan figur pemimpin muda yang mampu membawa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi segenap tumpah darah Indonesia. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF