Orkestra Politik dalam Pusaran Kasus BLBI
berita
Politika
Sumber Foto : Aktual.com (gie/watyutink.com) 14 July 2018 18:00
Penulis
Pernyataan Mahfud MD soal kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tampaknya menimbulkan ragam tafsir dalam benak publik. Kamis (12/7/2018), pakar hukum tata negara itu menyampaikan bahwa kasus BLBI sudah sah secara hukum. Karenanya, ia menilai pengungkapan kasus BLBI tidak memberikan jaminan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Mahfud MD juga menegaskan bahwa setiap produk hukum yang dikeluarkan atas nama negara, maka negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum kepada para penerimanya tersebut. Sehingga, sesuatu yang sudah dibuat secara sah menurut hukum maka tidak bisa dibatalkan. Tetapi ia mengatakan, jika ada tindak pidana dalam kasus BLBI, maka itu menjadi tindak pidana tersendiri kepada pelakunya. Pertanyaannya, apa konteks pernyataan Mahfud MD soal “kasus BLBI sudah sah secara hukum”?

Tentu dapat dimengerti bila Mahfud MD tegas mengatakan bahwa secara prosedural penerbitan SKL-BLBI sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab ada yang mengatakan bahwa penerbitan SKL-BLBI mengacu UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), yang menyatakan bahwa pemerintah perlu memberikan jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menandatangani dan memenuhi Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA). Kemudian diperkuat dengan Inpres dan keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Hal ini yang menjadi rujukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menerbitkan SKL-BLBI.

Meski secara prosedural penerbitan SKL-BLBI sudah sesuai, belum bisa dipastikan kasus BLBI bersih dari korupsi. Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dalam dugaan kasus korupsi SKL-BLBI. Kini yang menjadi tanya, apakah pernyataan Mahfud MD sengaja untuk membingungkan nalar publik? Jika memang demikian, mengapa ia berani mempertaruhkan citranya sebagai orang yang dikenal memiliki integritas?

Ada yang bilang, pernyataan Mahfud MD bagian dari orkestra politik yang dimainkan Jokowi. Seminggu sebelumnya, Kwik Kian Gie mengemukakan bahwa Megawati merestui penerbitan SKL-BLBI. Ucapan ini disampaikan saat bersaksi untuk terdakwa Syafrudin Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), di Pengadilan Tipikor.

Pernyataan Kwik Kian Gie dan Mahfud MD itu dinilai semakin memantapkan posisi Jokowi sebagai “juru selamat”, sehingga mantan gubernur DKI Jakarta itu bisa mengajukan pilihan cawapresnya tanpa ada paksaan dari Ketua Umum PDIP. Tentu Megawati belum dipastikan menyalahgunakan wewenangnya meski mengamini penerbitan SKL-BLBI, tetapi apa iya kasus hukum dijadikan alat untuk menyandera demi kontestasi politik?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Kasus pidana memiliki kadaluarsa terhadap tindak pidana tertentu. Namun menyangkut tindak pidana korupsi tidak ada kadaluarsanya, kecuali pelakunya meninggal dunia. Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sampai hari ini masih menyimpan tanda tanya, apa dan mengapa kasus ini susah diungkap?

Saya pikir, maksud pernyataan Pak Mahfud MD bahwa kasus BLBI adalah proses secara ketatanegaraan sudah benar. Namun jika ada tindak pidana di dalamnya yang mengganggu keadilan sosial dan moralitas hukum harus ditindak. Tindakan pemerintah juga soal itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jika persoalan BLBI demi kepastian hukum tentu harus ada penyelesaian, dan harus diselesaikan dengan saluran hukum yang ada, yaitu proses peradilaan. Kalau dianggap sudah selesai, tinggal diuji selesainya di mana. Kalau dianggap sudah sesuai prosedur, segera tutup kasusnya. Pun kalau belum, tinggal dilanjutkan.

Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan masalah dalam kasus BLBI dan sudah menetapkan tersangka, maka ndak bisa kasus itu dihentikan. Harus kalan terus. Karena KPK tidak bisa menerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Terlebih saat ini KPK masih melakukan penyelidikan terhadap kasus BLBI. Kita tunggu saja hasilnya. Tinggal ditanya, KPK masih mau lanjut atau tidak mengungkap kasus ini secara utuh? Kalau tetap dilanjutkan, jangan ada intervensi politik agar KPK bisa fokus menuntaskannya. Soal sejauh mana kasus BLBI dijadikan elite politik untuk saling menyandera, tinggal dilihat saja apakah orang-orang yang dulu ambil keputusan BLBI masih memegang kendali kekuasaan atau tidak. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) itu memang penipuan. Para petualang finance menggunakan ilmunya untuk menipu negara. Caranya sederhana, hutang para kreditur yang membengkak ditanggung oleh negara atau PHK besar-besaran. Ancamannya kurang lebih begitu. BCA, Ciputra, Salim Group dan lain-lain berniat untuk 'lempar handuk' dan mempersilahkan negara untuk mengurus ribuan pegawai mereka.

Pemerintah baru pasca Pak Harto dan Habibie, adalah rezim euforia reformasi yang sok idealis seperti tentara perang yang menyerbu istana kosong. Kas negara kosong! Utang menumpuk!

Datanglah para penjahat finance tersebut dan menyodorkan teknik kuno, yaitu negara mengeluarkan surat jaminan yang bisa mereka jual ke agen finance asing. Syaratnya berat, Bank Indonesia (BI) mengizinkan otorisasi kode transfer dikuasai oleh mereka. Alias 'merekalah' yang mengendalikan BI. Orang-orang ini adalah putra Indonesia bukan orang asing. Namun punya jaringan keuangan di luar negeri.

Sehingga, pemerintah Megawati terpaksa menandatangani BLBI. Inilah alasan utama mengapa Gus Dur harus turun. Gus Dur, mereka anggap lambat sekali dalam urusan finance. Gus dur masih keukeh untuk hidup miskin bersama-sama. Akhirnya terpaksa Gus Dur harus turun, apapun caranya. Kudeta...ya...kudeta deh. Amien Rais, gak faham ini. Makanya sampai sekarang nasibnya begitu-begitu aja. Terus mengira dirinya singa.

Masa kini, semuanya sudah hampir normal, dalam pengertian para petualang finance tersebut sudah tua. Udah capek. Beberapa rekan mereka kini masuk 'pasantren' Sukamiskin, gak tahan untuk terus hidup undercover dan terlibat korupsi. Yang paling terkenal adalah geng pembobol BNI 46 Kebayoran. Terpaksa disikat! Apakah 'mereka nasionalis'? Tentu saja nasionalis. Cuma zaman berganti, para financer dunia juga mengalami regenerasi.

Membuka BLBI sama saja seperti menembak ke udara. Cuma bikin kaget saja, namun tak kena apapun. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Hampir sepuluh tahun lamanya nyaris tak terdengar penanganan perkara korupsi dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia akhirnya kembali muncul ke permukaan. Mulai tebersit harapan agar skandal korupsi terbesar di negeri ini bisa segera dituntaskan.

Korupsi BLBI adalah salah satu skandal korupsi terbesar dan dinilai belum tuntas hingga hari ini. Kebijakan pemerintah di luar penyelesaian secara hukum, pemerintah pada 2003 pernah mengeluarkan kebijakan pembebasan dan pengampunan (release and disharge) dan pemberian SKL bagi debitor BLBI meskipun banyak di antaranya bermasalah.

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan langkah penanganan keamanan keuangan negara di luar proses hukum, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan tersebut telah melalui seleksi panjang dan terbuka yang mana memang masuk kategori pelanggaran hukum pidana dan mana perdata serta mana yang dalam kategori pelanggaran administrasi. Disinilah kebijakan pemerintah diuji yang memang di mata publik menjadi masalah dalam konteks keadilan hukum dan kualitas kebijakan tersebut. Bahwa pemerintah harus mengambil segera langkah penyelamatan keuangan negara merupakan suatu keharusan dengan tidak melanggar  asas keadilan hukum dalam setiap perkara korupsi.

Oleh karena itu, memang sudah saatnya skandal korupsi tersebut segera di tuntas kan dengan berbagai langkah yaitu melalui langkah nonpenegakan hukum yang bisa dilakukan pemerintah lewat kebijakan presiden dengan  merevisi kebijakan pemerintahan sebelumnya yang memperlakukan secara istimewa para debitor BLBI dan mengumumkan kepada publik mengenai laporan perkembangan penyelesaian utang-utang debitor BLBI. Selanjutnya langkah dalam konteks penegakkan hukum, bahwa lembaga-lembaga hukum negara segera mempelajari kembali secepatnya proses hukum terhadap para debitor BLBI lain yang dihentikan atau belum diselesaikan oleh kepolisian dan kejaksaan.

Sehingga pada akhirnya semua pihak berharap pemerintah mampu menuntaskan dan menjerat semua pelaku yang diduga terlibat dalam skandal korupsi BLBI. Selain itu, pemerintah juga dituntut untuk berani mengambil langkah tegas agar dana BLBI yang telanjur dikorupsi oleh para debitor BLBI dapat kembali ke kas negara dan bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Adapun kekeliruan atas kebijakan pemerintah yang telah berlalu tidak terulang dan tidak  menjadi politik dagang sapi para elit dalam memainkan orkestra politik kekuasaan. Karena sesungguhnya  penyederhanaan penanganan kasus korupsi besar lewat kebijakan bukan berarti menghentikan kasus korupsi itu sendiri, yang sesungguhnya hanya lah langkah awal dalam penyelamatan keuangan negara dan itu pun memerlukan seleksi panjang dan terbuka demi mencapai keadilan hukum dan kesejahteraan rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Jika membaca kata pengantar Gus Dur dalam buku yang ditulis oleh Mahfud MD, 'Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan amenjadi Menteri di Saat Sulit. Ada beberapa nama yang menurut Gus Dur adalah orang orang bersih, yaitu AS Hikam, Al Hilal Hamdi, Khofifah Indar Parawansa, dan Mahfud MD.

Namun keadaan politik yang belum stabil menyebabkan mereka tidak bisa mengaktualisasikan secara maksimal. Tapi Gus Dur tetap optimis bahwa bangsa ini di masa datang (saat Gus Dur menulis) sangat membutuhkan orang-orang yang kredibel seperti mereka.

Saya tidak mengenal Mahfud MD secara dekat, namun saya menilai penilaian Gus Dur terhadap Mahfud MD tidak meleset. Sebagai seorang santri dan ilmuwan Islam yang mumpuni, Mahfud MD adalah tipologi orang yang ingin menerapkan politik bersih. Profesionalisme dalam menjalankan tugas dan jernih dalam berpendapat ciri khas yang tidak bisa dilepaskan dari pribadinya.

Saya kira perlu dalam tulisan ini menampilkan watak Mahfud MD yang asli. Saat dia menjadi ketua jurkam Prabowo Subianto, maka dia menempatkan sebagai politisi yang profesional dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Bukti keseriusannya, Madura menjadi lumbung suara Prabowo-Hatta.

Setelah selesai pilpres, lalu dia mengundurkan diri dan kembali ke habitatnya sebagai seorang akademisi. Saya melihat analisisnya, tidak ada sama sekali keterpihakan terhadap Prabowo.  Bahkan berbagai pendapatnya berkaitan dengan hasil pilpres sering tidak menguntungkan pasangan Prabowo-Hatta.

Saya tentu tidak akan menulis berbagai contoh profesionalisme Mahfud MD ketika melihat suatu persoalan. Maka melihat persoalan BLBI saya menilai Mahfud MD berbicara atas dasar fakta hukum, bukan kepentingan politik semata. Jika ada imbas politik, itu persoalan lain. Sebab Mahfud MD sekali lagi adalah seorang santri.

Dia selalu siap menyumbangkan kehidupanya, termasuk sebagai capres atau cawapres. Begitu juga sebaliknya. Tentu jika ini direstui oleh para ulama atau para kiai. Sebab titah kiai bagi seorang santri menjadi keharusan dilakukan saat itu berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Hukum, politik, dan bisnis adalah tiga serangkai yang sering tak terpisahkan. Politisi mana sih yang tak gemetar ketika namanya disangkutpautkan dengan kasus hukum yang bisa menghancurkan reputasi atau bahkan mengirimnya ke penjara. Ketika persekutuan busuk antara pebisnis dan politisi untuk menggarap proyek pemerintah terbongkar, di sana selalu ada praktisi hukum yang tersenyum lebar karena bakal dapat fee menggiurkan.

Di negara seperti Indonesia, di mana penegakan hukum sangat lemah, persekutuan antara politisi,  birokrat, pebisnis, dan praktisi hukum dalam 'memainkan' uang negara seolah telah business as usual. Ulah mereka telah menjadi santapan sehari-hari para pendengar atau pembaca berita media cetak,  elektronik, dan online. Masyarakat cuma bisa mengelus dada, dan mungkin mengucap, "syukurlah masih ada KPK. "

Tak kalah menjengkelkan adalah perdebatan hukum yang justru membuat masyarakat makin bingung dan kehilangan kepercayaan pada sistem peradilan. Ketidakpercayaan yang terkait dengan kesadaran pada kesadar ada demikian banyak kelemahan dalam sistem hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para penjahat untuk membebaskan diri.

Sialnya lagi,  para hakim tampak makin lunak.  Lihat saja hasil survei Indonesia Corruption Watch (ICW) yang membuktikan bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini vonis terhadap para koruptor makin ringan. Ini berbanding terbalik dengan KPK yang justru makin giat menumpas korupsi.

Kasus BLBI jelas bukan pengecualian. Jadi jangan heran bila ada yang memainkan celah hukum untuk menyatakan kasus ini sudah tuntas secara hukum atau sebaliknya. Maklum, kita berada di tahun politik. Seperti di dunia politik dan bisnis,   terjadi persaingan keras di kalangan pakar dan praktisi hukum agar diterima oleh lingkaran elite politik sehingga dihadiahi kursi yang diidamkan oleh presiden periode 2019-2024.

Pada akhirnya seperti kata Voltaire bahwa "di depan uang agama semua orang sama." (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Pernyataan Mahfud MD soal kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLB) pada tanggal 12 Juli 2018 diluar kelaziman yang biasanya ia dilakukan. Selama ini komentar dan pernyataannya selalu segar dan rasional, karena memang kapasitas dan kredebilitasnya sebagai seorang pakar hukum tata negara yang mumpungi. Namun setelah pernyataannya mengenai kasus BLBI yang menyatakan bahwa sudah sah secara hukum dan pengungkapan BLBI tidak memberikan jaminan kepastian hukum, publik mulai meragukan integritasnya dan ada skenario dibalik pernyataan itu.

Dia menilai pengungkapan kasus BLBI bertentangan dengg UUD 1945. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya publik yang selama ini merindukan penyelesaian secara tuntas skandal BLBI yang sudah memakan waktu dua dasawarsa. Kasus korupsi penyaluran dana BLBI merupakan tragedi megakorupsi terbesar di Indonesia, mungkin juga korupsi terdahsyat di dunia.

Kebijakan deregulasi yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru dalam bidang perbankan menyebabkan menjamurnya bank-bank tanpa kontrol pemerintah yang ketat. Kemunculan bank-bank ini disebabkan adanya konspirasi antara penguasa dan pengusaha untuk melakukan manipulasi dan korupsi dalam dunia keuangan dan perbankan. Keroposnya fundamental ekonomi akibat mental KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) pemerintah Orde Baru akhirnya sistem perbankan Indonesia runtuh dan jatuh bangkrut, serta tidak  kuat menahan nilai mata uang rupiah yang anjlok.

Sektor perekonomian khususnya industri yang dibantu oleh kredit perbankan mengalami goncangan akibat kredit macet. Kredit macet itu saling berkaitan antara industri terhadap bank, bank terhadap pemerintah, pemerintah terhadap bantuan asing, sehingga menambah beban utang luar negeri Indonesia menjadi Rp1.200 triliun.

Akhirnya banyak bank yang diambil pemerintah dan dijual kembali di bursa  saham setelah sehat atau merger (digabungkan). Ada juga yg dinyatakan bangkrut dan hilang tak tahu rimbanya. Kebijakan pengambilalihan, merger, dan bangkrut ini dimanfaatkan kembali konspirasi pengusaha dan pengusaha untuk menggerus kembali keuangan negara melalui BLBI.

Walau ada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kewenangannya sangat kuasa dan powefull berdasarkan Kepres Nomor 34 Tahun 1998 dan PP Nomor 17 Tahun 1999 untuk memaksa pengembalian uang korupsi atau melalui restrukturisasi dan penjualan hak tagih yg jumlahnya berkisar Rp640 triliun.

Sampai bubarnya BPPN pihak perbankan yang bisa mengembalikan uang pada negara hanya Rp158 triliun. Berarti lebih dari dua pertiga dana yang dikucurkan oleh pemerintah tidak tertagih, dan bayangkan sekarang berapa jumlahnya itu bila dihitung dengan bunga bank.

Memang dapat dipahami jika Mahfud MD mengatakan bahwa penerbitan SKL (surat keterangan lunas) BLBI sudah sesuai secara prosedural peraturan perundang-undangan. Namun selama pemerintah belum tuntas menyelesaikan kasus korupsi penyaluran dana BLBI, apapun pernyataan yang diberikan publik tidak akan percaya lagi (distrust).

Akibat korupsi BLBI ini muncul lagi kasus Bank Century, E-KTP, Pembangunan Pusat Olahraga Hambalang dan Kasus Pengadaan Simulator SIM yang memakan uang negara ratusan milyar dan puluhan triliunan rupiah.

Mudah-mudahan pernyataan Mahfud MD tidak melemahkan KPK dalam menyelesaikan berbagai masalah korupsi di Indonesia. Lembaga anti rasuah ini harus didukung karena begitu massifnya praktek korupsi yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Bravo KPK. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan