OTT KPK dan Masa Depan Pilkada Indonesia
berita
Politika

Sumber Foto: Antara                          &nb 20 February 2018 16:00

Seperti tak ada habisnya, kasus korupsi yang menjerat kepala daerah terus terjadi. Bahkan  semakin marak menjelang dilangsungkannya Pilkada serentak 2018. Tercatat, dalam enam bulan terakhir--sejak Agustus 2017 hingga Februari 2018, KPK berhasil menangkap delapan orang kepala daerah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dari jumlah itu, empat di antaranya bahkan telah disahkan oleh KPU sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018.

Menariknya, pelaku suap yang tertangkap tangan oleh KPK itu masih bisa mengikuti Pilkada 2018 sebagai peserta. Lho?

Mengacu pada Peraturan KPU Pasal 6 ayat (4) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran. Jika mengubah dukungan, maka sanksi berupa tidak bisa mengikuti pemilu selanjutnya seperti yang diatur dalam UU pilkada. Wajar kalau peristiwa itu membuat sejumlah partai politik pengusung ketar-ketir menghadapi konstetasi pilkada.

Di satu sisi, apa yang dilakukan KPK melalui OTT adalah tindakan penegakan hukum yang tidak bisa dihindari. Tetapi di sisi lain, OTT tersebut dikhawatirkan nantinya akan dapat menghambat tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan. Hal itulah yang membuat parpol pengusung mendesak adanya revisi terbatas terhadap UU Pilkada. Revisi tersebut nampaknya bentuk kekhawatiran parpol pengusung dalam menghadapi konstetasi pilkada. Yang menjadi tanya, akankah desakan tersebut membuat DPR segera melakukan Revisi UU Pilkada? Ini terkait terbatasnya waktu dalam tahapan pelaksanaan pilkada.

Menanggapi desakan tersebut, KPU malah menilai usulan revisi UU Pilkada dari berbagai pihak hanya akan mengganggu proses yang sudah berjalan. Seperti yang diatur UU Pilkada, meski menyandang status tersangka, mereka tetap sah sebagai calon kepala daerah. Nah, bagaimana bila mereka yang bersatus tersangka itu nantinya memenangkan pilkada dengan tetap menyandang status tersangka? Lebih jauh lagi, bagaimana jika orang itu terbukti bersalah di pengadilan dan kemudian menjalankan hukuman? Ini namanya kerja dua kali karena harus mengganti lagi kepala daerah terpilih. Di sisi lain, sanksi buat pasangan calon saja yang terbukti melakukan money politic atau pemalsuan ijazah cukup berat, yakni dicoret dari daftar calon atau didiskualifikasi. Kenapa terhadap pelaku korupsi tidak diterapkan kebijakan yang sama?

Sementara itu, aturan yang telah ditetapkan KPU tidak ada kampanye berbeda untuk calon kepala daerah yang ditahan. Kehadiran para calon kepala daerah dalam proses kampanye diserahkan kepada masing-masing paslon. Muncul pertanyaan menggelitik, bagaimana caranya mereka berkampanye untuk mengenalkan gagasannya, kalau publik saja sudah tidak mempercayai mereka? Sebuah-kesia-siaan sebab membuang waktu dan uang.

Wajar jika publik khawatir perhelatan pilkada 2018 nantinya berbanding terbalik dengan harapan publik akan menghasilkan pemimpin yang mempunyai integritas dan bebas dari praktik korupsi. Lalu, apa catatan penting yang kita ambil dari kasus OTT KPK dan masa depan Pilkada?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang yang memegang suatu kewenangan dan atau kekuasaan. Petugas parkir --yang mempunyai kewenangan menarik restribusi uang parkir-- saja bisa korupsi, apalagi seorang kepala daerah yang kewenangan dan kekuasaannya sangat luas dan kompleks. Setiap kebijakan seorang penguasa pasti mempunyai sisi tersembunyi (hidden agenda) yang bernilai ekonomis. Apalagi ketika kebijakan tersebut diimplementasikan dalam bentuk project pengadaan barang dan jasa.

Fenomena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada para kepala daerah petahana yang mencalonkan lagi sebenarnya adalah keniscayaan --sesuatu yang pasti terjadi-- karena para petahana tersebut membutuhkan dana besar untuk mempertahankan kekuasaannya. Di sinilah para petahana berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh dana politik guna membiayai keikutsertaannya pada pilkada.

Adagium "The power tends to corrupt" sangat dipahami oleh KPK. Dengan kewenangan penyelidikan dan penyadapan yang dimiliki, KPK tinggal pasang kuping dan mata di lintasan pasar "supply and demand" komoditi kekuasaan. Maka tak heran bila tak sampai sebulan pasca pendaftaran calon kepala daerah, telah ditangkap tiga petahana.

Apakah OTT itu akan menghambat pilkada? Jawabnya: tidak. UU tentang Pilkada dan Peraturan KPU sudah mengantisipasi bila terjadi situasi dan kondisi peserta konstetasi pilkada ada yang tersangkut kasus hukum. Bahkan bila calon yang tersangkut kasus hukum tersebut menang. Toh pada pilkada yang lalu pernah terjadi Kementerian Dalam Negeri melantik kepala daerah di penjara.

Memang masih ada anomali hukum. Pasangan calon yang tertangkap OTT oleh KPK masih bisa melanjutkan perjuangan di konstetasi Pilkada, tetapi pasangan calon yang terbukti melakukan money politic didiskualifikasi, sehingga dampaknya rakyat akan menilai bahwa "dosa" korupsi lebih ringan daripada "dosa" money politic.

Jadi memang untuk saat ini jangan berharap hasil perhelatan pilkada 2018 akan menghasilkan pimpinan daerah yang berintegritas dan bebas korupsi. Kecuali ada perubahan regulasi dengan poin bahwa siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi --apalagi kena OTT-- dicoret/didiskualifikasi dari pencalonan pilkada. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Sistem politik yang kita anut saat ini butuh biaya tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta pilkada harus menyiapkan dana tak sedikit untuk maju menjadi kepala deerah. Berdasarkan data Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015 menunjukkan, biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk pilkada tingkat kota/kabupaten bisa mencapai Rp30 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan pasangan calon untuk pemilihan gubernur berkisar Rp20 miliar-Rp 100 miliar.

Biaya yang dikeluarkan para calon kepala daerah berbanding terbalik dengan pendapatan resmi mereka sebagai kepala daerah jika menang dalam pilkada. Hal inilah yang menjadi persoalan mendasar pada sistem politik yang membutuhkan biaya mahal karena demokrasi indentik dengan model pasar besar.

Dunia politik telah terseret oleh arus pasar bebas, kepanjangan dari iklim kapitalisme global, seiring dengan sistem demokrasi liberal yang menjadi rujukan kehidupan perpolitikan Indonesia. Layaknya dalam pasar, bebas maka terjadi kompetisi sengit antara kualitas produk yang dilempar ke tengah masyarakat sebagai calon pembelinya. 

Sebagaimana yang terjadi dalam pasar bebas, iklan pencitraan produk perannya dianggap sangat vital dan strategis. Maka, para politisi dan parpol ramai-ramai memasang iklan untuk membangun citra diri agar daya jualnya tinggi. 

Akibatnya politik telah menjadi semacam industri, ditambah lagi kualitas rata-rata pemilih masih kurang terdidik. Kondisi inilah yang menciptakan politik transaksional yang ditandai dengan aksi saling ambil untung antara pemilih dan calon. Politik transaksional ini pada akhirnya bisa memantik terjadinya skandal korupsi seperti yang kita lihat saat ini. Dan hampir pasti para calon kepala daerah ketika terpilih nanti tidak akan mementingkan masyarakat yang sudah memilih mereka. Sebaliknya, mereka akan mengupayakan berbagai cara untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya. Lewat apalagi kalau bukan korupsi.

Oleh karena itu, sistim demokrasi pasar bebas tanpa diimbangi oleh kualitas demokrasi dan pendidikan politik maka demokrasi sebagai alat tidak akan menghasilkan kualitas. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politisi Hanura

Beberapa kasus OTT KPK terhadap kepala daerah akhir-akhir ini adalah praktik penyelewengan APBD yang dilakukan petahana, baik korupsi terhadap APBD atau pun menerima fee dari proyek APBD yang sedang dijalankan oleh pengusaha.

Hal tersebut tidak lepas dari mahalnya biaya menjadi kepala daerah. Bahkan ditengarai banyak kepala daerah terpilih yang berupaya mengembalikan modalnya. Apalagi kalau modal kampanye bersumber dari bohir, proyek-proyek pemerintah daerah punya kecenderungan diberikan kepada penyumbang dana kampanye.

Kondisi tersebut luput dari jangkauan aturan KPU yang telah disahkan. Padahal seharusnya menjadi perhatian KPU dalam menyusun peraturan. Misalnya Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 hanya menekankan pengelolaan dana kampanye harus dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Berkaitan dengan batasan sumbangan dana kampanye pun sebatas upaya pencegahan praktik korupsi.

Aturan tersebut seharusnya bukan hanya sekadar pencegahan dan punishment, tapi harus lebih dari itu adalah meminimalisasi biaya calon kepala daerah. Upaya meminimalkan biaya kampanye inilah yang tidak tergambar dari aturan yang dibuat KPU. Paeraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang mekanisme pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh tiap pasangan calon tidak didekatkan dengan cost politik pilkada yang efektif dan efisien.

Hal tersebut perlu dipikirkan oleh KPU, karena salah satu biaya yang paling besar dalam kampanye adalah pengerahan masa pada saat kampanye. (cmk/mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti LIPI, Pengamat Politik 

Meski calon kepala daerah berstatus tersangka OTT KPK pencalonannya tetap dianggap sah sebagai peserta pilkada. Peluang itu secara tidak sadar tercipta dan diberikan ruang oleh UU Pilkada. Meski begitu, seharusnya secara moral politik mereka mundur dari kontestasi pilkada. Tapi kalau meminta yang bersangkutan mundur kan tidak mungkin, mengingat secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk mundur. In lah anomali yang terjadi saat ini. 

Berkaitan dengan itu, payung hukum harus memberi keterikatan secara hukum sebagai bagian dari akuntabilitas publik (public accountability) dalam demokrasi, yang harus dinarasikan secara eksplisit dalam setiap pasal, agar bisa menjadi rujukan oleh para calon. Sehingga, kalau aturan pilkada jelas mengatur bahwa calon kepala daerah yang berstatus tersangka korupsi diharuskan mundur dan tidak perlu menunggu sampai mendapatkan putusan incraht dari pengadilan. Maka calon tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti ketentuan yang berlaku.

Ditetapkannya calon kepala daerah sebagai tersangka yang tetap membolehkannya ikut kontestasi Pilkada, kita tidak bisa serta-merta menyalahkan KPU. Karena perannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU tidak punya otoritas untuk mengubah regulasi.

Sejak era reformasi hingga saat ini, sudah beberapa kali pilkada dilaksanakan. Harusnya pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran untuk menumbuhkan kesadaran dalam membangun nilai-nilai budaya terhadap sistem Demokrasi Pancasila yang kita sepakati. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya yang compatible dengan bangunan demokrasi harus sesegera mungkin diciptakan dan termanifestasikan dalam perilaku politik. Artinya, perasaan/moral politik yang kita targetkan dijadikan sebagai satu sistem dalam proses demokrasi.

Ke depan, tiap individu sebagai warga negara harus memiliki rasa dignity, yang ditandai dengan sikap mempertanggungjawabkan tiap perilaku individu. Sehingga, kalau pasangan calon terjerat masalah hukum secara serta-merta pasangan calon tersebut –secara moral politik-- memutuskan mundur. Itulah tanda individu demokrasi yang sudah beradab, seperti di Jepang dan Korea.

Agar hal itu bisa tercipta dan terwujud, maka partai politik punya tanggung jawab dalam kaderisasi partai. Jadi, kasus OTT KPK harus dijadikan momentum perubahan. Partai itu sendiri harus menunjukkan integritasnya kepada publik, agar partai politik memiliki integritas, berkualitas, dan bisa menjalankan proses kaderisasi.

Bahkan, jika perlu melakukan promosi kader secara transparan. Sehingga, memunculkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter dan berpihak kepada masyarakat, bukan elite tertentu maupun oligarki. (cmk/mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Beberapa bulan terakhir ini kasus korupsi yang menjerat kepala daerah semakin marak terjadi menjelang dilangsungkannya pilkada. Kejadian ini merupakan buah dari proses demokrasi dengan instrumen pilkada langsung, yang memerlukan dana yang cukup tinggi ( high cost), untuk menarik pemilih agar memilih mereka.

Proses ini merupakan anomali demokrasi yang mensyaratkan pilkada berlangsung secara jujur dan adil tanpa ada transaksi. Namun apa yang terjadi selama pilkada langsung selama ini, yaitu maraknya praktik kecurangan dan manipulasi suara baik yang dilakukan oleh panitia pemilihan atau pihak-pihak tertentu untuk memenangkan kandidat mereka. Inilah akar masalah kenapa praktik korupsi terus menerus terjadi dan tanpa henti karena mahalnya ongkos demokrasi.

Pemilihan kepala daerah langsung sesungguhnya memberikan kesempatan pada rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada iming-iming atau transaksi didalamnya. Kandidat yang memiliki kapabilitas, popularitas dan elektabilitas yang tinggi yang berhasil memenangkan kontestasi dalam pilkada. Untuk mencapai itu kandidat harus membangun pola hubungan yang cukup lama dan efektif antara kandidat dan pemilih, agar masyarakat tahu dan mengenal track record yang pernah dilakukan oleh kandidat.

Proses politik semacam ini jarang dilakukan oleh kandidat yang ingin mencalonkan pilkada. Kebanyakan mereka secara instan tidak mempersiapkan diri secara baik, atau bisa juga dipaksa oleh suatu kondisi dimana orang tuanya atau keluarganya tidak bisa dicalonkan kembali karena dibatasi oleh UU.  UU mempersyaratkan kepala daerah tidak boleh mencalonkan kembali setelah memimpin dua kali secara berturut-turut.

Pembatasan tersebut memaksa anak, istri, dan keluarganya untuk ikut  mencalonkan kembali dengan harapan politik dinasti yang bertahun-tahun tidak jatuh ke pihak lain. Politik dinasti ini hampir merajalela di banyak daerah dan jika tidak diantisipasi akan merusak nilai-nilai demokrasi. Untuk mencegah politik dinasti ini pemerintah bersama DPR pernah membuat draft UU, yang kemudian dibatalkan oleh MK, karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Maraknya korupsi yang terjadi selama ini tentu saja sudah mencederai demokrasi. Jika ini tidak diantisipasi akan menghilangkan prinsip-prinsip demokrasi yang selalu menjunjung nilai-nilai keterbukaan, kejujuran dan tanggung jawa. Akibat kejadian ini, maka dipandang perlu untuk membangun format baru pilkada langsung, yang dianggap gagal oleh beberapa pihak.

Untuk Indonesia seharusnya pilkada harus dimodifikasi antara format pilkada melalui DPR dengan pilkada langsung. Jangan semuanya diseragamkan di seluruh Indonesia karena karekteristik daerah satu sama lain berbeda. Iklim demokrasi Indonesia berbeda dengan yang terjadi di Amerika, yang pelaksanaan demokrasinya sudah berjalan ratusan tahun.

Kondisi ekonomi dan karekteristik antar daerah memiliki disparitas yang berbeda. Oleh karena itu ke depan Pilkada langsung jangan lagi diseragamkan. Daerah yang menyandang daerah khusus seperti Jakarta, Aceh, Yogyakarta, atau Papua, pelaksanaan pilkada dilakukan melalui DPRD atau kalau memungkinkan ditunjuk langsung oleh presiden. Ini memungkinkan karena gubernur adalah perpanjangan pemerintah pusat.

Kabupaten atau kotamadya yang memiliki kesadaran politik dan ekonomi yang relatif cukup tinggi dapat dimungkinkan untuk diadakan pilkada langsung. Daerah yang memiliki tingkat kerawanan dan potensi konflik yang tinggi dimungkin pilkada melalui DPRD.

Perubahan format pilkada ini untuk menghilangkan kekhawatiran publik menghasilkan pemimpin yang mempunyai integritas dan bebas dari praktik korupsi. Mudah-mudahan pilkada dapat menghasilkan pemimpin lokal yang amanah, disegani  dan dipercayai oleh rakyat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF