Novanto: Seribu Jurus, Abai Ekses...
berita
Politika

Ilustrasi: Muid/Watyutink.com Sumber Foto: ngopibareng.id

09 November 2017 18:00
Bukan tidak mungkin Cicak vs Buaya jilid 3 bakal terjadi. Hubungan dua lembaga penegak hukum yakni KPK dan Polri layaknya orang pacaran. Terkadang mesra, tak jarang bersitegang. Biasanya pasangan bertengkar karena orang ketiga. Nah, kali ini siapa orang ketiga itu?

Tiba-tiba, Polri mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua komisioner KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Keduanya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu serta menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KHUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP. Tapi tidak ada penjelasan pemalsuan surat dan penyelahgunaan wewenang yang mana yang dilakukan dua pimpinan KPK. Pelapornya adalah Sandy Kurniawan yang juga anggota tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto. Dia melapor pada 9 Oktober 2017.

Anehnya, SPDP Polri keluar empat hari beredar surat SPDP berkop KPK dengan isi Setya Novanto jadi tersangka kasus korupsi KTP-el. Lebih aneh lagi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku tidak tahu menahu soal dua pimpinan KPK. Kalau yang ditetapkan sebagai tersangka adalah direktur sebuah perusahaan swasta, wajar tidak tahu. Tapi ini menyangkut pimpinan lembaga yang menjadi kompatriot dalam pemberantasan korupsi. Atau jangan-jangan ini memang sikap reaktif penyidik Polri terhadap KPK tanpa sepengetahuan pucuk pimpinannya? Bisa jadi sisa luka dari perteruan sebelumnya dan sebagian polisi belum bisa move on.

Masyarakat awam tahu bahwa laporan adalah langkah Novanto dan tim kuasa hukum untuk membendung KPK terkait kasus KTP-el. Selain membendung KPK dengan melaporkan dua komisioner ke Mabes Polri, Novanto melalui Setjen DPR mengirimkan surat ke KPK. Isinya permintaan agar KPK meminta izin presiden jika hendak memeriksa Setya Novanto.

Satu lagi jurus Novanto. Pengacaranya, Fredrich Yunadi, mengatakan di media massa, jika benar KPK kembali menetapkan status tersangka terhadap kliennya, pihaknya akan kembali melaporkan KPK ke kepolisian. Sebab, putusan praperadilan terhadap Setya Novanto dianggap tidak hanya menyetop penyidikan dari nomor sprindik sekian, melainkan juga menghentikan penyidikan kasus KTP-el terhadap Novanto. Benarkah argumen ini?

Siapapun warga negara berhak untuk membela diri dari jerat hukum, termasuk Novanto. Sepanjang caranya tidak dengan melanggar hukum, sah-sah saja. Tapi pertanyaannya, apakah etis membela diri demi menghindar jerat hukum dengan membenturkan antarinstitusi penegak hukum?

Bagaimana jika Polri benar-benar menetapkan dua pimpinan KPK sebagai tersangka berdasarkan dua laporan, sedangkan pihak KPK menolak karena menetapkan status tersangka korupsi terhadap seseorang adalah kewenangannya? Bukankah bakal terjadi Cicak vs Buaya jilid 3?

Cicak vs Buaya episode pertama dan kedua reda setelah presiden turun tangan menurunkan ego dua lembaga hukum. Apakah kali ini Presiden Jokowi harus turun tangan menengahi dua lembaga yang bertikai? Sebab bisa jadi ada skenario Jokowi "dipaksa" menguras energi di kasus ini agar target program pemerintah tidak tercapai.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Pernyataan Jubir Wapres yang menyatakan pemerintah tidak mengintervensi, tapi tanggung jawab pemerintah, jelas sangat keliru. Pernyataan itu intervensi. Tanggung jawab adalah memanggil KPK, Komisi III, dan para ahli hukum untuk membahasnya.

Pendapat yang tidak tepat justru akan menggiring masyarakat tidak lagi menghormat hukum, tapi semata-mata hanya berdasarkan pendapat pribadi yang bukan ahli hukum, bukan praktisi hukum. Menggiring opini masyarakat untuk tidak perlu mentaati hukum. Cukup mentaati pernyataan pimpinan negara dalam penegakan hukum.

Pasal 1 (3) UUD 1945: Negara Indonesia adakah negara hukum.
Pasal 7 (2): segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan yang sama oleh UU. Pasal 28D (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G (1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Pasal 28 I (4) perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Khususnya Pasal 28D (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Apa yang terjadi jika terjadi ketidakpastian hukum?

Oleh sebab itu saya menyanggah pernyataan Wapres dan jubir Wapres. Pernyataan Pak JK di hadapan media mutlak merupakan bentuk intervensi. Pak JK dengan menempatkan diri sebagai wapres, faktanya telah menekan kedudukan klien kami selaku warga negara maupun selaku Ketua DPR-RI dan juga selaku Ketua Umum Partai Golkar. Presiden dan Wakil Presiden dilarang intervensi dalam penegakan hukum di NKRI.

Adalah kesalahan fatal Wapres intervensi dalam penegakan hukum. Khusus untuk rekam medis, Pasal 79 butir C UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran mengancam sanksi pidana kurangan 1 tahun denda Rp50 juta. Pasal 51 huruf C dan Pasal 52 huruf E hak rahasia atas rekam medis adalah milik pasien. Dokter/rumah sakit tidak memiliki hak atas rahasia rekam medis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Pasal 13 ayat (1) yang intinya rekam medis tidak dapat diberikan tanpa pro justitia dan seizin pasien. Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran. Pasal 322 KUHP membuka rahasia jabatan dijatuhi hukuman penjara sembilan bulan.

Jadi saya minta Pak JK hormati hukum. Jangan karena pernyataan Beliau membuat negara kehilangan arah. Bukan lagi sebagai negara hukum, tapi negara berbasis kekuasaan.

Terkait berita Kapolri marah karena kuasa hukum Pak Novanto dianggap provokator dan mengadu domba Kapolri dan KPK, saya tidak mau menanggapi. Karena itu kabar burung. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengamat hukum suropati syndicate

Seperti badai yang tak pernah berakhir. Begitulah nasib tragis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perjalanannya. Setelah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan yang belum terungkap pelakunya hingga memakan waktu tujuh bulan lebih, kini publik kembali dibuat terkejut dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua Komisiner KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Keduanya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu serta menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KHUHP juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP. Pelapornya adalah Sandy Kurniawan yang juga anggota tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto pada 9 Oktober 2017.

Menurut saya, polisi harus hati-hati dalam menangani laporan pengacara Novanto. SPDP yang buru-buru dikeluarkan setelah Novanto kembali ditetapkan tersangka KPK akan menimbulkan kegaduhan publik. Ini bisa dianggap institusi Polri sedang mengganggu proses hukum di KPK.

Surat pencekalan terhadap Novanto tidak dapat disebut surat palsu. KPK bisa saja mengajukan pencekalan seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Jadi apa yang dilakukan dua pimpinan KPK hal itu tidak dapat dikualifikasi telah membuat surat palsu dan penyalahgunaan kewenangan.

Polri juga masih tersandera soal dua penyidiknya yang ditugaskan di KPK, yakni AKBP Roland Ronaldy dan Komisaris Polisi Harun, yang diduga menghilangkan barang bukti dalam kasus Hariman. Sikap Polri justru permisif dan lebih serius menangani laporan pengacara Novanto.

Langkah Polri ini akan kembali menimbulkan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan publik akan menilai ada yang tidak baik dalam sikap Polri terhadap KPK.

Soal harus ada izin presiden untuk memeriksa Novanto, itu tidak benar. Asas equality before the law harus ditegakkan. Kok hanya untuk Novanto, tiba-tiba harus dengan surat izin presiden. Padahal sudah banyak anggota DPR diperiksa dan ditetapkan tersangka tanpa prosedur demikian.

Jika Novanto dipanggil lagi dan tidak memenuhi panggilan KPK maka bisa dijemput paksa, KPK tidak boleh kalah strategi berhadapan dengan seorang Novanto, karena sudah berkali-kali lolos dari panggilan KPK.

Sudah saatnya Presiden Joko Widodo turun tangan untuk menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.  Di era ini KPK menuai ujian berat, baik secara politik melalui hak angket dan konflik hukum.

Perlunya presiden turun tangan untuk memulihkan kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi yang juga merupakan salah satu janji kampanye Jokowi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana

Kalau sampai benar terjadi cicak vs buaya jilid III, saya sangat prihatin. Sebab momennya bersamaan dengan program Jokowi yang sedang memperkuat koordinasi dengan terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang anti gaduh. Ini menjadi ujian bagi KPK maupun Polri untuk lebih bersinergi, jangan mudah diadu oleh kepentingan pihak tertentu.

Masyarakat berharap masalah seperti ini cepat diselasaikan, agar kerja pemerintah--khususnya membangun berbagai infrastruktur yang sedang berjalan, tidak direcoki masalah yang tidak penting seperti ini. Jadi kita sayangkan pembangunan yang selama ini dibiarkan oleh para pendahulu-pendahulunya terhambat dengan cekcok yang tak bermutu.

Pimpinan Polri dan pimpin KPK harus bersatu, bahu membahu melawan korupsi yang sudah menggurita selama ini. Kalau tidak, tak akan beres-beres korupsi maupun hukum di negeri kita ini. Pemberantasan korupsi harus berlanjut bahkan berantas sampai ke akar-akarnya. Kapan lagi kita membereskan negara ini kalau korupsi tidak dibereskan.

Kalau masalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua komisioner KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang, Kapolri sampai tidak mengetahui, agak aneh juga ya? Kalau memang seperti itu faktanya sekali lagi saya menyarankan agar segera diadakan pertemuan antar pimpinan KPK maupun Polri. Apalagi yang dituduh ini dua pimpinan paling penting di KPK.  kita lihat saja bagaimana perilaku para apratur pemerintah ini. Jadi kita harus support, berikanlah kesempatan kepada pemerintahan ini membangun dalam  lima tahun ini dengan tenang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Dasar bagi pelaksanaan sebuah pemeriksaan laporan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dimulai dengan sebuah penyelidikan dan kemudian dapat ditingkatkan menjadi penyidikan. Ini diatur secara normatif dalam hukum acara pidana (KUHAP).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi dalam adanya pelaporan terhadap dua orang pimpinan KPK, pada saat ini belum tahu siapa tersangkanya. Jadi jangan dilihat langsung seolah-olah ada cicak vs buaya. Ini bukan Polri melawan KPK, tapi ini ada orang yang melapor. Siapapun dia sepanjang memiliki bukti yang berdasarkan hukum, dapat membuat laporan polisi.

Diketahui bahwa dua orang pimpinan KPK tersebut dilaporkan oleh tim pengacara Setya Novanto. Lantas saya maupun publik bertanya-tanya surat palsu mana yang dilaporkan? Jika karena ada surat menyurat KPK yang bocor atau dokumen pemyelidikan atau penyidikan yang bocor, apakah surat itu diklasifikasikan sebagai surat rahasia negara? Bukannya selama ini bocornya surat di KPK selalu ditangani Dewan Etik KPK seperti yang sudah-sudah. Misalnya kasus Abraham Samad yang sempat mendapat teguran Dewan Etik KPK.

Nah dengan ini kita bisa saja berspekulasi bahwa ada pihak yang ingin 'menyandera' pimpinan KPK. Kalau memang benar spekulasi ini, hal tersebut tidak dapat dibenarkan. KPK kan organ negara (state auxialary organ/lembaga negara bantu). Seharusnya para pimpinan lembaga negara harus bersinergi untuk melaksanakan program-program pemerintah.

Presiden pada awal bulan November ini mengeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (populer disebut Inpres Anti Gaduh). Jadi institusi Polri juga harus mengacu pada Inpres itu. Para pemangku kebijakan mulai menteri, lembaga negara termasuk Polri dalam hal ini harus berkoordinasi dengan Menkonya sebelum ke presiden. Dengan demikian masalah ini menjadi salah satu ujian kepemimpinan Jokowi. Kalau seandainya terjadi perseteruan kembali antara KPK versus Polri, patut dipertanyakan kepatuhan terhadap instruksi presiden tersebut.  Mudah-mudah itu tidak terjadi. Kita sudah lelah dengan konflik elite yang tidak perlu. Ini waktunya untuk membangun kejayaan Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF