Novanto Menang, Tak Berarti Senang atau Tenang
berita
Politika

Ilustrasi Foto: Muid /Watyutink.com

04 October 2017 18:01
Penulis
Menang dalam praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka belum tentu membuat kesehatan Setya Novanto pulih. Masih ada ‘goyangan’ yang bisa jadi membuat kesehatan peragawan era lawas ini kembali drop. Apa itu?

Pertama, besar kemungkinan KPK akan kembali menetapkan status Setya Novanto sebagai tersangka korupsi kasus KTP-el. Apalagi, penetapan kembali tersangka di kasus yang sama, meski pengadilan sudah membatalkan, sesuai dengan Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyebut apabila penetapan tersangka dibatalkan, penyidik dibenarkan untuk mengeluarkan surat perintah (Sprindik) baru.

Persoalannya, bisakah KPK menerbitkan Sprindik dan mendapat alat bukti baru sesuai pertimbangan hakim praperadilan? Dua kali KPK dikalahkan dalam penetapan tersangka kasus korupsi, yaitu Komjen Budi Gunawan dan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo.  Hingga kini KPK tidak menetapkan Budi Gunawan dan Hadi Poernomo sebagai tersangka.

Pasca dikabulkannya praperadilan Novanto, Partai Golkar memberi sinyal bakal keluar dari Panitia Angket KPK. Alasannya, elektabilitas partai beringin anjlok karena keikutsertaan di Panitia angket. Apakah itu solusi menaikkan elektabilitas partai? Publik membaca berbeda. Keluar dari Panitia angket adalah bargain dari Golkar agar KPK tidak lagi mengutak-atik Setya Novanto di kasus KTP-el.   

Kedua, ini yang memusingkan, Novanto masih harus menghadapi gelombang perlawanan di internal partai. Sejak pengadilan mengabulkan praperadilan, bukannya adem, situasi di internal Golkar malah memanas. Beberapa tokoh senior dan tokoh muda beringin tetap mendesak pergantian kepemimpinan. Mereka yang gencar menyuarakan pergantian pucuk pimpinan justru selama ini dikenal sebagai loyalis Novanto. Rencananya Senin (2/10/2017) kemarin digelar rapat pleno DPP dan ada skenario menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Plt Ketua Umum, tetapi batal terlaksana.

Sejak Novanto jadi tersangka, survei CSIS menyebut elektabilitas Golkar tinggal 10,9 persen. Posisinya di bawah PDIP dan Gerindra. Di Pemilu 1999--masa terberat  Golkar, perolehan suara mereka di urutan dua dengan 22.46 persen. Pada pemilu 2004 --saat Golkar dihantam ‘badai’ karena Ketua Umum Akbar Tandjung menjadi tersangka kasus korupsi, Golkar meraup 21,58 persen suara dan menjadi jawara pertama. Pada Pemilu 2009, suara Golkar 14,45 persen dan menduduki posisi dua. Peringkat yang sama bertahan di Pemilu 2014 dengan suara 14,75 persen.

Dengan tren yang terus menurun, sulit bagi Golkar untuk bisa bounce seperti 2004. Era berbeda, soliditas partai berbeda, faktor penyebab ketua umum jadi tersangka korupsi berbeda, kompetitor yang ruh nya sama dengan Golkar pun bertambah. Bagaimana membaca panasnya konflik internal di Golkar saat ini? Akankah Novanto bisa dilengserkan? Atau jangan-jangan dualisme kepemimpinan seperti 2014-2015 bakal terjadi lagi.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Situasi di internal Partai Golkar memanas setelah Setya Novanto (Setnov) dibebaskan dari status tersangka oleh keputusan praperadilan beberapa hari lalu. Dinamika seperti ini sesungguhnya merupakan sesuatu yang wajar terjadi di tubuh partai politik. Walaupun wajar, tetap saja dinamika tersebut menarik untuk didiskusikan.

Perbedaan sikap soal posisi Setnov sebagai Ketua Umum (Ketum) Golkar antara yang menginginkan adanya pergantian dan kubu lain yang tetap mempertahankannya tak lepas dari pertimbangan elektabilitas Golkar yang terus menurun di satu sisi, dan di sisi yang lain, hajatan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang sudah harus dipersiapkan Golkar sejak dini.

Saya kira alasan yang disampaikan oleh kubu yang menginginkan adanya pergantian ketum sangat rasional. Bahwa sebagai sebuah parpol, Golkar pasti tak mau kehilangan peluang untuk berkuasa. Dan kekuasaan itu hanya bisa diraih melalui Pemilu, baik Pemilukada maupun Pemilu legislatif dan Pilpres. Oleh karena pemilu menjadi sebuah momentum penting bagi partai politik dalam meraih kekuasaan, maka persiapannya sedapat mungkin tidak menyisakan persoalan yang berdampak pada kegagalan.

Dalam persaingan yang ketat menghadapi partai-partai peserta pemilu lain, kesiapan partai Golkar tentu tak bisa dilakukan setengah hati. Dalam konteks itulah saya melihat sikap kelompok yang menginginkan adanya pergantian Ketum Partai Golkar. Sejumlah masalah yang dihadapi Setnov, terlepas dari kemenangannya di praperadilan, harus dipastikan tak akan menghambat persiapan Golkar menghadapi Pilkada 2018 dan Pileg 2019.

Politik pada dasarnya adalah bagaimana memainkan persepsi untuk satu tujuan tertentu. Bahwa Setnov memenangi praperadilan tak serta merta membuat persepsi terhadapnya sebagai salah satu orang yang diduga terlibat dalam korupsi KTP elektronik tak bisa dihapus begitu saja. Apalagi jika namanya selalu saja disebut di ruang pengadilan. Hal itu akan selalu membangunkan ingatan orang akan potensi keterlibatan Setnov yang cukup besar. Apalagi jika KPK dalam waktu cepat akan kembali menetapkannya sebagai tersangka lagi. Ini peluangnya lebih besar ketimbang memegang keputusan praperadilan yang memenangkan Setnov sebagai acuan untuk menyusun strategi partai menjelang pilkada dan pileg ke depan.

Posisi Setnov yang “rawan” tersebut jelas bukan suatu hal yang menguntungkan bagi Partai. Data mengenai tren elektabilitas Golkar yang terus menurun sudah seharusnya menjadi peringatan bagi Golkar untuk menyusun strategi yang lebih serius. Dan kerawanan posisi Setnov sendiri terkait kasus hukumnya pasti menjadi faktor paling aktual yang sangat mungkin membuat elektabilitas Golkar terus merosot.

Tentu saja hal-hal di atas harus dipastikan sejak awal oleh internal Partai Golkar sebelum persaingan menuju Pilkada dan Pemilu 2019 benar-benar berlangsung. Kerawanan posisi Setnov terkait dugaan keterlibatannya dalam mega korupsi KTP elektronik sungguh mengancam posisi Partai Golkar. Apalagi isu mengenai korupsi ini masih menjadi isu utama yang menjadi rujukan pemilih setiap kali pemilu. Mempertahankan Setnov di pucuk tertinggi Partai Beringin sangat mungkin dibaca sebagai sikap dasar partai tersebut yang pro korupsi. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

Lolosnya Setya Novanto dari status tersangka KPK melalui praperadilan nantinya bukan hanya berdampak kepada elektabilitas Partai Golkar saja. Namun juga berdampak kepada seluruh partai yang saat ini ada. Ini semakin menurunkan citra partai politik di mata publik secara keseluruhan. Meski tetap yang menjadi fokus utama adalah Partai Golkar. Jadi di pemilu nanti, bukan hanya elektabilitas Partai Golkar yang anjlok, tapi semua partai yang punya anggota di Panitia Angket.

Faktanya, partai politik secara keseluruhan mengalami degradasi. Bahkan yang namanya praktik politik hari ini hanya bersifat transaksional saja, tidak lebih dari itu. Sama halnya juga dengan hukum, semua bisa ditransaksikan dan dikondisikan.

Bagaimana dengan Novanto dan Partai Golkar? Seperti yang kita lihat, lagi-lagi Novanto lolos dari status tersangka yang diberikan KPK. Ini membuktikan kesaktian Novanto dalam melakukan lobi-lobi politik. Baik di internal partai maupun di eksternal. Bisakah Golkar menaikkan kembali elektabilitasnya? Lagi-lagi ini tergantung pada Novanto untuk membuktikan lagi 'kesaktiannya'.

Di internal partai, rezim Novanto memecat Yorrys dan beberapa kader partai yang dianggap berseberangan pandangan dengan dirinya. Ini menunjukkan betapa kuatnya posisi Novanto di internal partai. Sedangkan di eksternal, hingga kini Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK masih terus berupaya melakukan langkah-langkah pelemahan terhadap KPK.

Kita tidak berdiri pada posisi tidak setuju KPK dievaluasi. Namun jangan sampai langkah yang diambil oleh Pansus Angket KPK justru melemahkan atau menghentikan pengungkapan kasus Novanto dan juga kasus-kasus korupsi lainnya.

Pemecatan yang dilakukan Novanto terhadap Yorrys dan kader-kader Golkar yang berseberangan pandangan dengan dirinya, tak lain bertujuan untuk memperkuat posisinya di internal Partai Golkar. Jika posisinya kuat di internal, niscaya tidak akan terjadi lagi perpecahan seperti di zaman ARB dan Agung Laksono. (ast)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Indopolling Network & Dosen Komunikasi Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

Semua mata tertuju pada Setya Novanto. Kabar baik bagi Setya karena telah memenangkan praperadilan perkara KTP-el, yang juga menjadi pukulan bagi KPK. Nampaknya tidak berhenti sampai di situ. Meskipun statusnya telah dibatalkan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, KPK ternyata tidak tinggal diam. Setya tetap dilarang bepergian ke luar negeri. Komisi yang dipimpin Agus Rahardjo ini  memperpanjang surat pencegahan kepada Setya demi penyidikan kasus korupsi KTP-el.

Tidak berhenti sampai di situ. Kabar menyentak lainnya lainnya justru ketika hasil survey Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan, periode 23-30 Agustus 2017 elektabilitas Partai Golkar mengalami penurunanak 3,2 persen dari tahun sebelumnya 14,1 persen menjadi 10,9 persen. Survei dengan 1.000 responden di 34 provinsi Indonesia ini menyebut elektabilitas partai berlambang beringin turun drastis dibanding hasil Pemilu 2014. 

Ibarat naga, ketika tersentuh, kepakannya berefek kemana mana. Setya dianggap biang dari turunnya elektabilitas partai berwarna kuning ini. Bahkan tidak sedikit di kalangan internal  yang menginginkan Setya lengser, bahkan ada upaya untuk melengserkan. Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Golkar yang kini Wakil Presiden mengatakan, meski sedang kisruh, tidak ada perpecahan di tubuh Golkar, melainkan hanya perbedaan pendapat di internal partai. Namun fakta berbicara lain. Beberapa waktu lalu, sejumlah elite Golkar seperti Ketua Harian Nurdin Halid, Korbid Polhukam Yorrys Raweyai, dan Korbid kepartaian Kahar Muzakir menyebutkan ada rekomendasi agar Setya mundur dari jabatan ketua umum dan menunjuk pelaksana tugas (plt). 

Dari jejak yang pernah ditorehkan Golkar, apapun yang terjadi, dan siapapun yang menjadi orang nomor satu, biasanya tidak pernah berjauhan dengan kepentingan kekuasaan pemerintah atau petahana. Tidak ada tradisi oposisi dalam perjalanan Golkar. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra pernah berujar, “Pohon beringin hanya bisa tumbuh subur di tempat basah. Dia bisa mati kalau tumbuh di tempat kering kerontang.” (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan