Negara Pancasila Tanpa Pancasila
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 01 June 2019 11:00
Penulis
Watyutink.com - Sejak 1 Juni 1945, bangsa Indonesia bersepakat Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Namun perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dinilai semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila dianggap satu demi satu kini mulai rontok. Sebagian masyarakat  acap kali tidak bisa bebas menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nilai-nilai kemanusian tidak dijunjung secara adil dan beradab.

Persatuan dan kesatuan dianggap tengah dalam ancaman. Yang dipertontonkan adalah pertentangan-pertentangan.  Musyawarah-mufakat tidak dijadikan pilihan dalam proses pengambilan keputusan, yang ada saling memaksakan kehendak. Puncak dari berbagai problem tersebut, warga negara kerap merasakan adanya ketidakadilan sosial.

Mengapa praktik kehidupan berbangsa dan bernegara macam demikian terjadi di Negara Pancasila? Apa problem mendasar yang membuat Pancasila tak membumi?

Kini, nilai-nilai Pancasila nyaris tak terimplementasi dalam sendi-sendi kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam kehidupan politik, misalnya, pelaksanaan Pilpres 2019 dianggap tidak berhasil mempertontonkan dinamika politik-pilpres yang mengendepankan kultur budaya Indonesia. Yang ada justru adu nyinyir, saling mencibir, dan ujaran kebencian, seolah menjadi budaya baru yang seharusnya dianggap jamak.

Di tengah situasi kehidupan berbangsa dan bernegara semakin memprihatikan, upaya membumikan Pancasila gencar dilakukan banyak pihak. Salah satunya melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga yang dibentuk di era pemerintahan Jokowi ini sebagai upaya menghadirkan Pancasila dalam praktik.

Masalahnya, sistem politik kita dinilai bukan ala Pancasila. Dengan kata lain, kita malah menerapkan sistem politik liberal. Apakah pilihan sistem politik yang kita usung inilah yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila makin pudar?

Atau, mungkinkah Pancasila bisa hidup dengan sistem politik yang liberal? Sebab ada yang mengatakan, membumikan Pancasila di tengah sistem politik yang liberal ibarat menanam pohon pisang di padang pasir. Pendeknya, Pancasila tidak akan tumbuh.

Kita dinilai seperti menerapkan standar ganda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu sisi, kita sepakat tunduk dan setia bahwa Pancasila merupakan ideologi negara yang tidak boleh diutak-atik. Tapi di sisi lain, kita juga malah menjadikan liberalisme sebagai pijakan dalam membangun sistem politik.

Sekalipun demikian, kita tentu berharap Pancasila dalam praktik dapat terwujud. Ada yang mengatakan, saat ini kita tengah membutuhkan ruang-ruang kehidupan yang memungkinkan Pancasila membumi. Lantas, perubahan radikal macam apa yang perlu kita lakukan agar Pancasila hadir dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Setelah Indonesia memasuki era Reformasi, jujur saja Pancasila dilupakan. Karena pada di zaman Orde Baru, Pancasila menjadi alat kekuasaan sehingga masyarakat seolah-olah alergi terhadap Pancasila. Akibat dari Reformasi dan kita melupakan Pancasila, akibatnya muncul ideologi-ideologi lain baik ideologi keagamaan hingga idelologi yang sifatnya lebih mementingkan individu daripada kebersamaan.

Tantangan menjaga Pancasila itu sebenarnya bagaimana menjaga persatuan. Karena bangsa ini terdiri dari ribuan etnis dan ratusan agama termasuk agama lokal. Juga terdiri dari bermacam-macam varian kebudayaan, di mana masing-masing kebudayaan itu memiliki identitas.

Pancasila itu yang menyatukan, meski kita berbeda-beda tapi tetap menjadi orang Indonesia karena kesadaran bersama. Persatuan itu tegak jika ada penghormatan martabat kemanusiaan, yaitu sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila.

Pemerintah Jokowi berupaya membumikan Pancasila. Misalnya, bagaimana sila ke-3 dan sila ke-5 tidak dikhianati. Maka dalam pemerintahan sekarang, infrastruktur itu dibangun di luar Jawa, di daerah-daerah perbatasan, dan di daerah-daerah terpencil. Tujuannya agar ada pemerataan.

Kalau pikirannya pragmatisme politik, ya Jawa saja yang dibangun. Karena penentuan politiknya tergantung Jawa. Bisa memegang Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dianggap bisa menang. Tapi cara seperti ini hanya menimbulkan kesenjangan.

Jadi, pembangunan itu harus merata bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Memang, ke depan tantangan kita adalah bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Tapi ini hanya mungkin dilakukan kalau ada pemerataan pembangunan. Tidak lagi bisa dibeda-bedakan antara Jawa dan Luar Jawa.

Terkait kehidupan politik yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, memang demokrasi kita itu harus berangkat dari musyawarah-mufakat. Tapi kita harus jujur, sistem kita pasca amandemen UUD 1945 tidak utuh. Sehingga yang terjadi adalah sistem politik kita lebih liberal dari negara liberal.

Mekanisme politik itu harus dibangun dengan sebuah spirit musyawarah-mufakat. Sebenarnya, Indonesia tidak mengenal oposisi. Yang dikenal adalah bagaimana segala sesuatu diselesaikan secara musyawarah-mufakat.

Dalam demokrasi Pancasila harus ada nilai-nilai bahwa kita mencari titik temu dalam menyelesaikan masalah. Titik temu bisa terjadi bukan kalah-menang, tapi kesepakatan-kesepakatan. Maka, ke depan demokrasi Pancasila perlu dirumuskan di mana partai pemerintah dan partai non pemerintah harus dibangun sebuah kritik yang konstruktif, yaitu mengkritisi kebijakan pemerintah agar ideologi Pancasila sebagai dasar kebijakannya.

Kalau kita ingin membumikan Pancasila, kehidupan politik ke depan harus mengedepankan politik keadaban. Keadaban politik itu di mana fungsi silang Negara, pasar, dan Warga itu harus merupakan satu kesatuan dasar. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Bung Karno adalah penggali Pancasila yang otentik dan telah menguraikan sejak pidato lahirnya Pancasila bahwa ideologi yang dirumuskannya adalah jalan tengah dari dikotomi dan konflik Perang Dingin.

Dalam pidato berjudul To Build the World A New di gedung PBB tahun 1961, Bung Karno jelas mengatakan bahwa Pancasila berketuhanan itu yang membedakan dari ideologi sosialisme, komunis, atheis, sekuler. Tapi Pancasila juga menghormati hak milik individu dan mekanisme ekonomi pasar terkendali. Itu merupakan kreativitas metamorfosa tahapan Pancasila yang cocok dengan mawas dirinya sistem kapitalisme dalam 4 versi sejak ditantang oleh fasisme dan komunisme.

Orang zaman sekarang mudah terperangkap dalam antipati demokrasi liberal karena mengidentikkan Trump dengan demokrasi liberal. Memang sekarang ini sedang terjadi kerancuan antara siapa yang pro pasar bebas dan siapa yang malah proteksionis chauvinistis. 

Pancasila oleh Bung Karno sudah dinyatakan adalah een hogere optrekking, suatu peningkatan atau sublimasi ketingkat yang lebih tinggi dari kapitalisme pasar bebas dan sosialisme yang menabukan hak milik pribadi. Terbukti Marxisme gagal setelah 30 tahun di Tiongkok dan 70 tahun di Uni Soviet malah negaranya bubar jadi Rusia dan selusin negara baru seperti Kazakstan, dan lain-lain.

Yang menjadi masalah di Indonesia adalah otentiknya Pancasila itu tidak diterapkan secara nyata dalam implementasi praktis perilaku birokrasi terhadap masyarakat.

Dalam Negara Pancasila, elite dan birokrasi mestinya mendidik, membimbing dan mengupayakan kesejahteraan warga dan peningkatan kinerja secara sinergi sebagai suatu Indonesia Inc yang bersatu padu bersaing dengan bangsa lain atas dasar produtivitas.

Kalau itu dilakukan, maka ekonomi kita pasti bisa tumbuh 7 persen. Potensi masyarakat yang disia-siakan jadi demo rusuh dan perang hoaks setahun suntuk, itu telah menyedot dan memubazirkan milyaran dollar GDP Indonesia. Karena itu total daring Vientam 450-an miliar AS, sedang kita cuma 325-an miliar AS, padahal penduduk kita lebih dari 2 jumlah penduduk Vietnam.

Kata kunci kita adalah stop fanatisme ideologi apalagi malah ekstrem khalifah, maupun chauvinisme yang tidak manusiawi. Kembali ke Pancasila yang otentik, yang merupakan jalan tengah yang justru terjadi di Eropa Barat AS dan Jepang dalam keseimbangan antara negara dan pasar secara konkret dalam Negara Kesejahteraan.

Kita cuma berteori dan berwacana serta merumuskan slogal muluk. Pancasila tidak perlu difanatikkan tapi harus diselamatkan dari kemunafikan. Setop fanatik Pancasila. Setop munafik Pancasila. Kita kembali ke otentik Pancasila.

Jadi slogan kita 1 Juni 2019 ini adalah Berhenti Pancasila Fanatik dan Munafik, Jadilah Yang Otentik Pancasila. In action, bukan cuma wacana, teori, dan pidato tapi action pelayanan birokrasi dan elite politik untuk meningkatkan kinerja Indoneisia Inc. Pasti kita akan jadi nomor 4 dalam kualitas pada 2045. Memang simple hanya mengubah kuantias menjadi kualitas, dari NT ke L, dari penyakit ntar besok menjadi langsung lugas, dari sekadar nomor 4 kuaNTitas menjadi nomor 4 kuaLitas. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

FOLLOW US

Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh             Persoalan Ada Pada Tingkat Konsumsi             Kedaulatan Pangan Didukung Pola Makan dan Perilaku Konsumsi Pangan