Nasib Tanah Abang, Nasib Anies Baswedan (?)
berita
Politika

Sumber Foto: IDN Times  (gie/Watyutink.com)

02 April 2018 10:00
Penulis
Dua bulan sejak dilantik, Anies Baswedan membuat gebrakan dengan menata kawasan Tanah Abang. Ia menutup salah satu sisi Jalan Jatibaru Raya sebagai tempat para pedagang kaki lima (PKL) berjualan. Tapi pada Senin (26/03/2018) Ombudsman menemukan bahwa Gubernur DKI Jakarta telah melakukan tindakan maladministrasi, juga Ombudsman mengancam membebastugaskan Anies dari jabatannya jika tak menjalankan rekomendasinya. Bukankah kebijakan Anies bentuk keberpihakan kepada rakyat kecil?

Penutupan Jalan Jatibaru Raya memang menuai kecaman sejak digulirkan pada Desember 2017 karena dianggap merugikan berbagai pihak, tapi Anies tetap bergeming. Rekomendasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya agar mengembalikan fungsi jalan pada Januari 2018 lalu, pun tidak ia hiraukan.

Anies berdalih memiliki diskresi yang diatur UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, penataan PKL tersebut berlandaskan Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penataan Kawasan Tanah Abang.

Memang DKI Jakarta memiliki keleluasaan mengatur daerahnya ketimbang provinsi lainnya, apakah Anies sudah tepat menggunakan diskresi? Sebab Ombudsman menyatakan bahwa kebijakan diskresi itu justru bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014. Mungkinkah Anies salah menafsirkan diskresi gubernur? Lalu, seperti apa ruang lingkup diskresi yang bisa dilakukan gubernur?

Juga Anies dianggap menyimpangi prosedur alih fungsi jalan, karena Pasal 128 UU Nomor 22 Tahun 2009 bahwa penutupan jalan harus seizin kepolisian. Lantas, apakah kebijakan mantan rektor Universitas Paramadina itu bentuk arogansi kekuasaan?

Pun Ombudsman menemukan bahwa penutupan jalan tersebut telah melabrak sejumlah aturan, diantaranya; UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi.

Atas dasar itu, Ombudsman meminta Pemprov DKI mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru Raya, serta memberi waktu selama 60 hari guna menyelesaikan maladministrasi. Apakah Anies akan tunduk terhadap rekomendasi Ombudsman?

Jangan-jangan Anies tetap akan mengabaikannya sebagaimana saran Ditlantas, meski Pasal 351 UU Nomor 23 Tahun 2014 mewajibkan kepala daerah untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman. Pertanyaannya, apa iya Ombudsman bisa membebastugaskan Anies sebagai gubernur? Dalam PP Nomor 48 Tahun 2016, tampaknya Ombudsman tidak punya kewenangan memberi sanksi secara serta merta terhadap tindakan maladministrasi.

Lantas apa maksud Ombudsman mengeluarkan pernyataan bisa membebastugaskan Anies? Apakah hanya gertak sambal agar terlihat mereka menjalankan fungsinya meski hanya sebagai macan kertas?

Meski demikian, Anies Baswedan perlu melindungi nasib PKL. Lantas, kebijakan seperti apa yang mesti dilakukan tanpa harus melabrak aturan?

Apa pendapat anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Anies Baswedan harus wise (bijaksana) menanggapi rekomendasi Ombudsman untuk segera memahami secara jernih persoalan yang sebenarnya terjadi di kawasan Tanah Abang. Jangan hanya mengedepankan ego yang telah dijanjikan pada saat kampanye, lalu Anies melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ombudsman. Jadi menempatkan kepentingan bersama jauh lebih penting dari sekadar menyelamatkan PKL.

Bahwa ia ingin menyelamatkan dan melindungi PKL memang harus kita dukung. Tetapi penempatan PKL di jalan raya jelas pelanggaran. Artinya, melindungi PKL untuk membangun ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) harus di ruang tersendiri, bukan di jalan Jatibaru Raya—yang notabene sebagai ruang publik yang dinikmati oleh semua kalangan.

Anies harus membuat kebijakan untuk menghidupkan UMKM dengan tepat. Di kawasan Tanah Abang sebenarnya masih banyak ruang yang bisa dijadikan untuk berjualan bagi PKL. Harusnya Anies memberikan ruang di tempat lain, bukan di ruang transportasi. Sehingga kepentingan pedagang terlindungi, juga kepentingan publik lainnya tidak terabaikan. Dengan demikian, Anies Baswedan tidak melanggar kepentingan siapa pun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Rekomendasi Ombudsman harus disikapi dengan arif, di mana Anies Baswedan mesti menempatkan kembali ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Tetapi bisa saja rekomendasi itu diabaikan sebagaimana rekomendasi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya. Itu artinya, ego Anies cukup tinggi karena merasa memiliki kewenangan/ kekuasaan.

Ketika rekomendasi Ombudsman tersebut tidak dipatuhi, maka Kementerian Dalam Negeri harus bertindak tegas terhadap Pemrov DKI Jakarta. Sebab otonomi daerah bukan berarti Anies berdiri dengan sendirinya, yang bisa membuat kebijakan dengan semena-mena hanya berdasarkan DKI Jakarta adalah wilayah kewenangan Anies.

Dengan demikian, jika berkaitan dengan rekomendasi yang harus dipatuhi, maka Anies Baswedan mau tak mau harus menjalankan rekomendasi tersebut. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Sejak awal kebijakan Anies Baswedan dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang jelas maladministrasi, karena banyak regulasi yang dilanggar. Sehingga rekomendasi Ombudsman sudah tepat, makanya pemerintahan Anies diberikan waktu selama 30 hari guna memperbaiki atau evaluasi berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Keberpihakan kepada PKL jangan sampai melanggar hukum. Persoalan kesemrawutan di Tanah Abang harus diselesaikan berdasarkan penyebab adanya masalah. Sebetulnya permasalahan di kawasan itu bukan disebabkan oleh maraknya PKL, tetapi penyebabnya adalah kesemrawutan lalu lintas. Namun cara penyelesaiannya, Anies Baswedan justru menutup jalan Jatibaru Raya dalam penataan kawasan Tanah Abang. Aneh!   

Setelah adanya rekomendasi dari Ombudsman, Anies Baswedan tidak boleh lagi berkilah atas nama diskresi gubernur. Sejatinya diskresi tersebut sudah bermasalah sejak awal, di mana mestinya Anies menerbitkan diskresinya sebelum penutupan Jalan Jatibaru Raya dilakukan agar dapat dipahami publik. Penjelasan dasar hukum diskresi itu pun baru disampaikan oleh Anies ketika kebijakan tersebut ditentang oleh banyak kalangan.

Diskresi gubernur jangan mengacaukan kebijakan-kebijakan lainnya. Bahkan kebijakan penutupan jalan Jatibaru Raya bisa menjadi preseden buruk. Kabarnya PKL di kawasan Sudirman pun meminta kepada Anies agar diperlakukan seperti para PKL di Tanah Abang. Kalau begini, kan bisa repot.

Ada kemungkinan Anies Baswedan mengabaikan rekomendasi Ombudsman. Dalam hal ini, Ombusman harus menjaga kewibawaan dan bersikap tegas kepada Pemprov DKI Jakarta agar mematuhi rekomendasi yang telah disampaikan perihal penataan kawasan Tanah Abang. Jika Anies tidak mematuhi sampai batas waktu yang ditentukan, maka Ombudsman bisa melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri guna memberikan sanksi administratif.

Kalau Anies Baswedan terus berkilah bahwa dia memiliki diskresi dalam menata Tanah Abang, itu jelas arogansi kekuasaan; saya itu gubernur yang memiliki diskresi, terserah saya mau digunakan untuk apa. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Tata Kota

Rekomendasi Ombudsman hanya berkaitan dengan hal-hal apa yang harus diperbaiki dalam konsep penataan Tanah Abang, karena kebijakan Anies Baswedan dianggap melanggar aturan. Di antaranya: UU Jalan, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan regulasi lainnya.

Sebetulnya, yang menjadi konteks permasalahan penataan Tanah Abang, ternyata aturan pun dalam praktiknya tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Karena peraturan perundang-undangan kadang-kadang hanya mengatur pada satu sisi permasalahan saja, belum menjangkau pada dimensi lainnya, seperti dimensi sosial yang terjadi di masyarakat.

Pertanyaan mendasarnya, apa yang menjadi latar belakang kebijakan Anies Baswedan menutup Jalan Jatibaru Raya? Salah satu pertimbangannya adalah untuk membantu melindungi kepentingan pedagang kaki lima (PKL). PKL sendiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012, bahkan  Peraturan Daerah DKI Jakarta Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 mengizinkan pedagang kaki lima memasuki ruang publik. Tapi PKL seringkali tidak mendapat tempat karena selalu dianggap masalah. Padahal mereka juga warga Jakarta.

Atas dasar itu, muncullah konsep penataan Tanah Abang. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah konsep itu sudah permanen atau bersifat sementara? Kalau melihat realitas di lapangan itu sifatnya sementara.

Secara terbuka Ombudsman harusnya mendatangi Gubernur DKI Jakarta untuk berdialog, agar mempunyai penjelasan yang komprehensip dari Anies Baswedan. Kesan yang terjadi sekarang, sepertinya Ombudsman hanya mencari segala kesalahan dan kekurangan untuk disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Juga, Pemprov pun seolah berjalan sendiri, tidak mau berkomunikasi dengan Ombudsman soal penataan Tanah Abang. Sebagai masyarakat tentu kita berharap ada kekompakan antara Pemprov DKI Jakarta dan Ombudsmen demi kepentingan masyarakat.

Sekarang, bisa tidak Ombudsmen memberi tanggapan dari sisi positifnya? Misalnya, dengan penataan seperti ini ternyata PKL memiliki pendapatan yang meningkat dan mendapatkan ruang, tetapi tempat usahanya tidak sesuai. Apakah rekomendasi Ombudsmen juga memberikan solusi yang tepat?

Atau Ombudsman bertanya kepada Pemprov DKI Jakarta, mengapa Jalan Jatibaru Raya ini ditutup? Pada momen itulah mereka berdiskusi. Jangan hanya terkesan bahwa Ombudsman hanya menyalahkan, sementara Pemprov DKI Jakarta terkesan membela kebijakannya. Karena tujuannya kedua pihak sama kok, sama-sama membela; melindungi PKL sebagai warga DKI Jakarta dan membela kepentingan umum lainnya. Tapi persoalannya, mengapa pembelaan masing-masing pihak masih menyisakan permasalahan?

Perlu diketahui, kawasan Tanah Abang itu sempit. Jalannya itu-itu saja, yang tidak seimbang dengan orang yang hilir mudik di kawasan itu. Jadi dengan ruang yang terbatas, pilihannya maju kena, mundur pun kena.

Berkaitan dengan kebijakan alih fungsi jalan, dalam memberikan tempat kepada PKL sudah tepat karena memberikan kepastian, tapi dari sisi aturan tidak tepat.

Artinya, ketika PKL mendapatkan keuntungan dengan tempat yang dekat dengan pembeli berarti harus ada design yang tepat. Bagaimana nanti PT KAI mau bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta melalui PD Sarana Jaya untuk sama-sama menetapkan tempat usaha yang bisa menghubungkan antara pembeli dengan PKL. Misalnya dengan membuat sky bridge (jembatan layang) yang menghubungkan antara stasiun dengan Blok G Tanah Abang, karena blok itu sepi pembeli yang akhirnya pedagang enggan berjualan di sana.

Kita sama-sama menunggu untuk mendapatkan jawaban yang pasti perihal langkah yang harus kita lakukan untuk menata kawasan Tanah Abang secara menyeluruh. Mana masterplan-nya? Design itu buat oleh PT KAI dan PD Sarana Jaya. Kita tinggal duduk bersama guna mencari solusi, setelah itu clear semua. Kok, negara ini dibuat repot banget oleh kita semua.

Kita harus mampu mendudukan persoalan dengan baik. Tetapi koordinasi antar kelembagaan sangat lemah. Kalau begitu, bagaimana bisa mencari solusi yang tepat? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang