Nasib Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan MK
berita
Politika

Sumber Foto: YOUTUBE.COM

08 November 2017 16:00
Penulis
Putusan Mahkamah Konstitusi memberi angin segar kepada warga penghayat kepercayaan, tapi belum tentu masalah selesai. Kendati  putusan MK itu hanya terkait aturan pengosongan kolom agama pada KTP dan KK, namun secara tidak langsung berarti negara mengakui hak hidup para penghayat kepercayaan. Sebelumnya, para penghayat dipaksa memilih salah satu dari enam opsi agama yang resmi diakui negara dalam kolom KTP.

MK mengabulkan permohonan para penghayat karena materi gugatan para pemohon memiliki landasan hukum. Sebaliknya, Undang-Undang Admistrasi Kependudukan yang digugat, khususnya Pasal  61 ayat 1 dan Pasal 62 ayat 1, dinilai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dari UU di atasnya, yaitu UUD 1945. Kok bisa RUU yang bertentangan dengan UUD lolos disahkan menjadi UU? Bagaimana kualitas legislasi kita?

Secara historis, banyak aliran kepercayaan yang telah ada dan berkembang sebagai semacam agama asli Nusantara sejak dulu hingga saat ini. Contoh di Sulawesi ada Alok Tolondo yang merupakan agama asli kepercayaan Suku Toraja. Atau berbagai aliran Sunda Wiwitan di Jawa Barat. Begitu pula Kaharingan di Kalimantan, Parmalim di Sumatera. Kenapa hak konstitusional warga negara ini terkesan diabaikan dalam proses pembuatan UU?

Meski masing-masing kepercayaan itu berbeda satu dengan yang lain, namun kepercayaan itu semua ternyata mempunyai kesamaan, yaitu percaya “ada kekuasaan yang maha dahsyat yang tidak setiap orang dapat mendeteksi secara akurat".

Nah pertanyaan paling mendasar, apakah kepercayaan-kepercayaan yang sejak dulu hidup lestari sebelum agama dari luar masuk ke Nusantara, bertentangan dengan sila Ketuhanan yang Maha Esa? Mengapa kepercayaan dipersulit mendapat pengakuan negara selama ini?

Berbagai urusan kependudukan, pendidikan, bahkan ekonomi para penghayat kepercayaan menjadi terhambat. Hendak melamar menjadi aparatur sipil negara, terhambat karena kolom agama di KTP kosong. Lalu, hendak masuk sekolah terhambat karena dipandang tidak beragama. Mau mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan juga terhambat karena kolom agama kosong. Apakah diskriminasi ini akan terus berlanjut meski sudah ada putusan MK?

Berdasarkan penelitian Komnas Perempuan, selama lima tahun terakhir tercatat 115 kasus kekerasan dan diskriminasi yang menimpa para penghayat kepercayaan. Salah satunya yang mencakup kondisi pemenuhan HAM dan konstitusi dalam melaksanakan ritual keagamaan. Dari penelitian itu, tercatat 62 persen dari kasus itu terjadi di ranah negara yang meliputi: birokrasi pengurusan akta kelahiran, proses pernikahan, surat keterangan kematian, dan ritual ibadah.

Akankah putusan MK ini mempengaruhi nasib para penghayat kepercayaan? Lalu sejauh mana UKP Pancasila menindaklanjuti putusan MK? Atau jangan-jangan "Bhinneka Tunggal Ika" telah hilang di bumi Indonesia dengan berbagai hegemoni mayoritas?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wakil Ketua SETARA Institute  

Setelah lebih kurang 7 tahun komunitas Agama Lokal Nusantara berjuang untuk mendapatkan hak pencantuman identitas keagamaannya di kolom agama di KTP, akhirnya pada 7 November 2017 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan untuk keseluruhan. Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa kata “Agama” dalam Pasal 61 ayat 10 dan pasal 64 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “Kepercayaan”.

Klausula ini menegaskan bahwa penyebutan agama tanpa memasukkan kata “Kepercayaan” adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kendati amar putusan MK tersebut dianggap belum menyentuh persoalan esensial terkait klausula agama yang bermasalah atau belum diakui, namun pengabulan permohonan secara keseluruhan para pemohon yang meminta kepercayaan dituliskan di kolom KTP patut diapresiasi dan semestinya negara tidak lagi mendiskriminasi warga negara dalam mencantumkan identitas keagamaan di catatan administrasi kependudukannya.

Dikabulkannya permohonan para pemohon secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi, diharapkan dapat menghapuskan praktik-praktik diskriminasi terhadap komunitas agama lokal seperti yang terjadi selama ini. Amar putusan ini akan menjadi tonggak sejarah penting penghapusan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan setiap warga negara jika kemudian diikuti dengan upaya mendorong advokasi yang lebih esensial terkait dengan pengakuan secara utuh setiap warga negara.

Setara Institute menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melakukan tanggungjawab konstitusionalnya dengan baik dalam menjamin kemerdakaan beragama dan berkepercayaan bagi setiap warga Negara. Disertai pula ucapan selamat kepada segenap penganut agama lokal nusantara atas perjuangan dan hasilnya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Universitas Negeri Malang/Deputi II UKP Pancasila

Kerisauan Bung Karno tentang dimensi spiritualitas masyarakat Indonesia memaksa Beliau memeras otak untuk menelusuri setiap lapis sejarah bangsa Indonesia.

Dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, disebutkan bahwa "bukan saja bangsa Indonesia berTuhan, tetapi masing masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri". Maka keputusan MK menjadi jawaban dari harapan Bung Karno 72 tahun yang lalu.

Diperlukan jiwa besar dan wawasan yang luas untuk memahami bahwa orang yang bertuhan di Indonesia sangat beragam. Pengakuan agama negara sempat dimaknai oleh sebagian kelompok tertentu bahwa mereka yang tidak menganut agama yang diakui negara adalah tidak bertuhan.

Pandangan ini secara historis dan sosiologis sulit diterima. Sebelum masuk agama-agama besar, masyarakat Nusantara sudah memiliki kesadaran religiusitas dan atau spiritualitas. Bahkan sampai kini beberapa komunitas tertentu masih mempraktikkan keyakinan tersebut. Sudah barang tentu keyakinan komunitas ini tidak selalu didukung oleh kitab suci dan sosok yang dipersonifikasikan sebagai nabi.

Sebagai masyarakat yang hidup secara kolektif dan tidak menonjolkan aspek indivualistik membawa konsekuensi munculnya keyakinan yang bersifat anonim. Keyakinan tersebut cenderung dimaknai sebagai warisan leluhur dan disampaikan secara lisan.

Dalam konteks yang semacam ini, pemahaman dari dimensi emig memungkinkan kita yang biasa hidup dengan keyakinan agama negara dapat memahami sekaligus menghormati bahwa saudara kita yang selama ini tidak beragama yang diakui negara juga punya hak meyakini dan menyembah Tuhannya.

Toleransi terhadap keberagaman keyakinan di masyarakat dapat mendewasakan kita semua dalam menjalankan dan mengamalkan ibadah yang kita yakini. "Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain" demikian kata Bung Karno.

Semoga keputusan MK makin mendorong masyarakat Indonesia berTuhan yang penuh welas asih. Mengamalkan keyakinan agama yang diyakini secara substansial, yaitu menjadi pribadi yang secara etis bertanggungjawab secara langsung kepada Tuhan untuk ikut menciptakan kehidupan yang lebih manusiawi serta menjaga alam semesta dengan segala isinya untuk kebaikan kehidupan. Bangsa yang berTuhan selalu mengejar kebajikan dan mengamalkan kebaikan. Mereka yang berTuhan menghindari dendam, amarah serta kebencian dan kekerasan. Tuhan adalah sumber kehidupan bukan pangkal untuk menabur kebencian dan peperangan. Mereka yang dekat dengan Tuhan selalu merasa damai karena memiliki hati yang tenang serta pikiran yang terang.

Dalam suasana kebatinan yang disinari oleh sifat sifat Ketuhanan yang berkebudayaan, bangsa Indonesia tidak hanya mengamalkan toleransi, tetapi juga membangun bangsa yang memiliki dimensi spiritualitas yang mencerahkan dan membebaskan dari kemiskinan dan kebodohan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dunia sedang mengalami turbulensi geopolitik dan konflik peradaban antara kubu agama vs kubu rasional yang belum tentu ateis tapi sekadar sekuler dan berpegang pada golden rule yang diakui oleh semua agama. Golden ruleyang positif adalah perlakukan sesama manusia secara proakfif positif seperti apa yang Anda inginkan dari sesama memperlakukan Anda.

Paralel dengan itu juga ada golden rule negatif. Jangan memperlakukan sesama manusia dengan tingkah laku yang Anda tidak suka bila orang lain memperlakukan Anda. Itulah golden rule yang mengawali hukum Karma, Joyoboyo, meski untuk sementara yang batil seolah bisa menang, menguasai keadaan.

Tapi at the end of the day, yang baik lah yang akan menikmati kemenangan dan kesejahteraan. Golden rule ini memang paralel juga dengan realitas pahit bahwa manusia seperti Kabil (Kain) mempunyai kebencian kecemburuan, kedengkian, iri kepada saudara kandungnya Habil yang secara meritokratis menghasilkan sesuatu yang "bermanfaat" dan bernilai di mata Tuhan.

Naluri pemberontakan Kabil menolak meritokrasi mengklaim sebagai "sulung" lebih berhak atas "berkat" Tuhan: karena itu menghakimi dan membunuh adiknya sendiri. Nah agama seluruh umat manusia bertumpu pada ontologi dan epistemologi dan dikotomi "Jahat bisa Baik", dari tradisi Soroaxter (Persia), Mani (Manichaenisme), Yin Yang, dan derivatifnya. 

Secara formal memang hanya ada beberapa "agama besar". Kolumnis Thomas Friedman menulis di The New York Times bahwa Yahudi menganggap agamanya adalah God 1.0, Kristien Katolik God 2.0, dan Islam mengklaim sebagai God 3.0. Padahal yang lebih benar adalah Tuhan itu Infinite Zero God  sebagai logo infinite. Tuhan itu Maha besar Maha Kuasa dan tidak mungkin dikerangkeng secara "kronologis" 1.0, 2.0, 3.0, tapi iInifinite Nol. Jadi kepercayaan kepada Tuhan itu wajar merupakan bagian dari "agama".

Iptek merupakan dimensi luar biasa yang membebaskan manusia dari ketidakberdayaan pra-iptek modern. Lompatan iptek manusia ibaratnya quantum besar big bang, sehingga kemajuan teknologi manusia sudah bisa menembus jarak dan penciptaan kimiawi serta stem cell yang menjurus kepada probabilitas imortalitas. Sayangnya kebencian Kabilisme masih merupakan masalah besar umat manusia lintas agama. Pancasila mesti mensosialisasikan Tuhan Infinite Zero. Golden rule sebagai kompas moral seluruh manusia lintas agama. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua TIM Kesehatan Relawan Jokowi-Ma'ruf

Dengan adanya putusan MK terkait UU administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 62 ayat 1 yang bertentangan dengan UUD 1945, merupakan putusan yang melegakan bagi penganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME. Tindakan diskriminasi yang selama ini terjadi kepada penganut kepercayaan yang dilakukan oleh negara sudah harus dihentikan setelah putusan ini.

Dengan putusan tersebut, hak-hak perdata para penganut kepercayaan menjadi sama dengan penganut agama Samawi yang selama ini dinyatakan sebagai agama resmi oleh negara. Negara harus hadir memberikan hak konstitusional para penganut kepercayaan yang selama ini termajinalkan.

Konsekuensi dari putusan tersebut bukan hanya sekadar pada persoalan administrasi kependudukan, tapi harus berlanjut pada posisi dan pembinaan "kelembagaan kepercayaan" seperti halnya agama. Sehingga  tidak tepat lagi bila Kementerian Agama hanya membina enam agama. Dan penghayat kepercayaan diposisikan sebagai "produk budaya" sehingga pembinaannya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain konsekuensi lanjutan yang bukan hanya sekadar pada pemenuhan hak-hak perdata penganut penghayat kepercayaan, posisi dan pembinaan, konsekuensi politik juga akan muncul dan digoreng sedemikian rupa. Pemerintah perlu bersiap dengan gorengan-gorengan isu yang berkaitan dengan aliran kepercayaan, atheisme, animisme, dan dinamisme. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Manager INFID, Komisioner Komnas HAM 2017-2022  

Bagi saya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini merupakan langkah maju dan menjadi penanda yang baik untuk kesetaraan warga negara. Keputusan ini juga tidak mengancam atau bertentangan dengan Pancasila. Hal ini dikarenakan Ketuhanan yang Maha Esa itu esensinya pengakuan terhadap Yang Maha Kuasa.

Tantangannya kemudian, bagaimana aparat pemerintah baik di pusat dan daerah secepatnya melaksanakan putusan MK, dan tidak melakukan tindakan diskriminasi kepada pemeluk kepercayaan.

Seharusnya putusan ini bisa berjalan seperti yang diharapkan. Kontrol dan partisipasi masyarakat penting sekali. Perlu juga dilakukan sosialisasi kepada ormas-ormas dan kelompok keagamaan.

Keputusan ini tentu saja membuka jalan supaya para penganut kepercayaan mendapat layanan yang setara dengan warga negara penganut agama. Mereka bisa menuntut perlakuan yang sama dari negara. Ruang bagi para penganut kepercayaan pastinya akan lebih luas.

Pastinya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sesuai dengan mandatnya akan mengawasi jalannya putusan MK ini. Juga tentunya Komnas HAM akan menindaklanjuti setiap pelanggaran atau pengaduan dari masyarakat jika terjadi terjadi intimidasi atau pelanggaran yang bertentangan dengan putusan MK ini. (ast)


 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politisi/Inisiator Koalisi Politisi Perempuan di Parlemen

Akhir-akhir ini begitu marak perdebatan mengenai perlunya kolom agama dalam KTP. Dari kalangan politisi hingga masyarakat pengguna media sosial memberikan tanggapan yang beragam mengenai polemik yang sudah bergulir lama ini. Perdebatan ini menjadi menarik karena baru-baru ini MK memutuskan untuk mengkosongkan kolom agama pada KTP.  Menariknya, adanya kolom agama pada  KTP selama ini membuat saya tidak mengerti standar kompetensi mengenai kebijakan tersebut.

Kepercayaan bukan agama seperti agama Samawi, maka kolom agama dikosongkan. Mengosongkan kolom agama bukan berarti tidak mempercayai Tuhan, karena kepercayaan atau religi adalah kepercayaan kepada Tuhan; kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia.

Pemerintah (daerah) dan warga yang tidak menganut salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah ada pada posisi yang sama (equal) di mata hukum sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Ada kesan di negara ini setiap orang diwajibkan memeluk salah satu dari enam agama yang diakui pemerintah. Ini merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Apakah negara akan menjamin pengakuan agama tersebut relevan dengan kehidupan kita? Kenyataan pahit pengakuan agama seseorang tidak menjamin tanggung jawab masing-masing individu kepada Tuhannya, kepada sesamanya.

Bukti nyata adalah tingginya tingkat korupsi di setiap tingkatan dan segmen kehidupan masyarakat. Rusaknya moral masyarakat yang mencuri uang orang lain tanpa malu dan takut kepada Tuhannya. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran hukum yang massif yang terus terjadi dalam masyarakat, sebuah indikasi nyata bahwa tidak perlunya pengakuan agama seseorang secara tertulis pada kartu identitas seseorang. Namun yang terpenting penghayatan dan pengamalan secara mendalam terhadap kepercayaan masing-masing dalam kehidupan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Girang Pangaping Adat Masyarakat Adat Karuhun Sunda Wiwitan Cigugur dan Panglima Jaringan antar Desa GEMPUR

Mengapa Undang Undang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 62 ayat 1 berdampak diskriminatif pada Kepercayaan Leluhur???  Apakah proses lahirnya undang-undang tersebut tidak menampung aspirasi semua golongan dan etnis sehingga tetap muncul praktik-praktik yang diskriminatif??

Keputusan MK pada 7 November yang memenangkan Kepercayaan Leluhur dalam pencatatan kolom agama di KTP membawa angin perubahan dan wajib kita patuhi bersama. Persoalan yang selama ini kerap dipertanyakan adalah: apakah Kepercayaan Leluhur Nusantara seperti Kejawen, Aluk Todolo, Parmalim, Ugamo bangso Batak, Sunda Wiwitan, hingga Kaharingan, Kajang, Tolotang, Nauru, Marapu, Boti, dan semua Kepercayaan Leluhur Nusantara lainnya bertentangan dengan sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa??

Sebetulnya pemahaman Ketuhanan telah ada ratusan tahun di dalam semua tradisi Kepercayaan Leluhur Nusantara. Hal itulah yang membentuk kesadaran nation atau kebangsaan yang berangkat dari kesadaran etnis (kebangsaan kecil). Jadi sejarah membuktikan bahwa kesadaran keIndonesiaan sebagai nation berangkat dari Kesadaran nation-nation subetnik dan bersifat kedaerahan. Dalam konteks sila pertama pengertian Ketuhanan yang Maha Esa bukanlah Tuhan yang Tunggal namun Ketuhanan yang telah ada, hidup, dan manunggal dalam kehidupan subetnis suku, adat, dan kebangsaan kebangsaan di setiap daerah Nusantara.

Maka putusan MK soal kolom agama harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri tidak hanya dengan sekadar melakukan revisi undang undang Kependudukan. Melainkan menindaklanjuti dan melaksanakan putusan MK dengan melakukan kordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pendidikan. Agar kasus-kasus hak hak sipil seperti pencatatan perkawinan, identitas kependudukan, hak pendidikan dan pelayanan pelayanan publik lainnya, tidak terjadi lagi.

Harapan semua warga penganut Kepercayaan Leluhur seperti Sunda Wiwitan, Parmalim,  Ugamo Bangso batak, Marapu, Kaharingan, Kajang, Boti, Nauru, dan lain lain sangat mengharapkan agar pelaksanaan putusan MK ini dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan koordinasi lintas departemen untuk hak hak sipil, seperti pengurusan pencatatan perkawinan adat, akta kelahiran, akta nikah, hingga ritual ibadah Kepercayaan Leluhur dan proses kematian.

Kami berharap proses politik yang hanya mementingkan legalitas formal satu organisasi kepercayaan selama ini lewat lembaga-lembaga atau forum-forum yang seolah diberi legitimasi oleh negara untuk mengklarifikasi mana Penghayat Kepercayaan yang diakui dan tercatat di Direktorat Bina Hayat dan yang mana Kepercayaan Leluhur Nusantara yang nonlegal, tidak dilakukan lagi oleh lembaga formal bentukan negara. Sehingga penerapan putusan MK dapat memunculkan kesetaraan sesama warga bangsa apapun keyakinan,  kepercayaan, atau agamanya, sama di depan hukum (equality right by the law).

Juga harus diperhatikan proses legislatif dalam penyusunan produk perundang-undangan. Semoga putusan MK ini dapat menjadikan kita introspektif karena pengambilan keputusan dalam penyusunan UU janganlah dipengaruhi kepentingan politik identitas atas dasar kepentingan agama atau kepercayaan. Karena sejarah putusan MK atas UU Kependudukan telah mencatat bahwa dasar politik kepentingan bangsa harus diwujudkan lewat kepentingan nation besar (dalam konteks NKRI) yang terdiri dari subetnis nation-nation kebangsaan dimana kepercayaan leluhur adalah warna yang ikut membentuk Keindonesiaan kita sejak sebelum kemerdekaan.

 Cag..Rahayu rahayu rahayu sagung dumadi,  pun...

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Menteri Dalam Negeri Indonesia, Politikus PDIP

Terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan soal pengosongan kolom agama yang dikabulkan oleh mahkamah, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan putusan tersebut.

Dengan keluarnya putusan itu, akan berimplikasi kepada warga negara yang menganut aliran kepercayaan. Mereka dengan putusan MK  itu, dapat  mencantumkan kepercayaannya pada kolom Agama di KTP elektronik atau KTP-el.

Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia. Kemdagri melalui Ditjen Dukcapil akan memasukkan kepercayaan tersebut ke dalam sistem administrasi kependudukan.

Setelah data kepercayaan kami peroleh, maka Kemdagri memperbaiki aplikasi SIAK dan aplikasi database serta melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia (514 kabupaten/kota).

Kemdagri akan mengajukan usulan perubahan kedua UU Adminduk untuk mengakomodir putusan MK dimaksud. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Eksekutif Jaringan Anak Nusantara (JARANAN), Konsultan Keayahbundaan dan Perlindungan Anak.

Agama/kepercayaan lokal tidak bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab kata "Esa" dalam Ketuhanan Yang Maha "Esa" tidaklah sama dengan pengertian "Eka". Eka dalam bahasa Sansekerta berarti "satu",  sementara "esa" bukanlah bahasa Sansekerta, melainkan berasal dari bahasa Pali, sebuah daerah yang diyakini sebagai asal kelahiran Sidharta Gautama.  

Esa pada bahasa Pali dalam maknanya yang generik bukanlah sebutan nominal angka satu seperti dalam bahasa Sansekerta, namun bermakna entitas yang "serba melingkupi" atau "serba mengatasi" apapun. Dan entitas yang seperti itu sebenarnya juga dimiliki dan melekat pada konsep Tuhan yang dianut oleh agama-agama besar lain yang berasal dari luar Nusantara, tak terkecuali agama samawi.

Pengambilan kata "Esa" dari bahasa Pali oleh bapak pendiri bangsa, Soekarno, adalah upaya sadar sekadar-sadarnya atas makna identik dan sejati dari kata "Esa" berdasarkan kenyataan atas keberadaan banyaknya para penganut agama/ kepercayaan lain di luar konsepsi agama-agama besar atau "agama impor" tersebut.

Jika itu bukan usaha sadar sekadar-sadarnya atas adanya keragaman yang jauh lebih luas di banyak tempat atas realitas penganutan atas agama/kepercayaan lokal, mungkin kalimat yang digunakan pada sila pertama sejak awal mungkin adalah "Ketuhanan Yang Maha Eka"  seperti dalam penggunaan "Eka Prasetya Panca Karsa", misalnya.  Atau menggunakan "Ketuhanan Yang Maha Ika" seperti dalam penggunaan "Bhinneka Tunggal Ika".

Meski sejak awal berdirinya republik pula dalam rangka meyakinkan tokoh-tokoh Islam pendiri republik lainnya, harus diakui dinarasikan pula oleh pentolan lain pendiri republik bahwa "Esa" dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu identik dengan kalimat tauhid.  

Selamat untuk keputusan MK tersebut, dan selamat untuk para sahabat penganut agama dan kepercayaan lokal. (jim)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Setara Institute Bidang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Akar diskriminasi terhadap agama lokal bermula dari bagaimana agama didefinisikan. Banyak yang mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Lalu bagaimana kriteria agama dibangun pun sulit dipahami. Inilah yang terjadi saat ini, diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas.

Definisi agama di Indonesia bias Abrahamic Religion melalui proses reifikasi menjelaskan agama dipahami sebagai sistem kepercayaan yang memiliki konsep Ketuhanan, wahyu/kitab suci, punya nabi, dan punya umat di banyak negara. Definisi ini dibuat oleh Prof Mukti Ali pada 1952 kemudian diadopsi oleh negara melalui Kemenag pada tahun 1961.

Dengan kategori ini, agama-agama yang dianggap tidak punya konsep Tuhan, kitab suci, nabi, dan umat di banyak negara dianggap bukan agama. Definisi itu menjadi bias karena tidak menjelaskan itu agama dakwah atau agama misionaris. Mungkin inilah yang menjadi dasar mengapa agama lokal sulit diterima oleh negara.

Proses diskriminasi melalui kebijakan negara dimulai sejak zaman pemerintah kolonial Belanda, melalui Staatblad 189 tahun 1989. Dalam pasalnya, perkawinan di luar Kristen, Hindu, dan Budha wajib kawin secara islam. Efeknya banyak penganut agama lokal terpaksa masuk Islam untuk bisa nikah. Muncullah Islam surat kawin. Kebijakan ini menguat setelah kemerdekaan. Apalagi setelah Soekarno mengeluarkan PNPS Nomor 1 Tahun 1965.

Pemberlakuan UU Nomor 1/PNPS/1965 pada dasarnya memiliki dampak yang siginifikan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Ketentuan hukum tersebut secara eksplisit mengatur tindakan penyimpangan, penodaan agama, juga melarang penyebaran ajaran atheisme. Perkembangannya, UU Nomor 1/PNPS/1965 dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945 baik dari segi yuridis formil maupun materiil.

Pada masa Orde Lama, umat islam selalu mencurigai agama lokal. Pada tahun 1950-an terjadi kebangkitan aliran kepercayaan (Kejawen). Penganut gerakan ini menjadi basis utama bagi massa PKI. PKI merupakan oposisi utama bagi ideologi maupun politik Islam. Ketika PKI gagal mengadakan revolusi pada tahun 1965, banyak orang Islam yang membantu Angkatan Darat dalam menumpas para pengikut PKI. Karena kecewa maka banyak para pengikut PKI yang abangan memeluk agama Kristen. Konversi ke agama Kristen di kalangan abangan ini telah menggeser kelompok yang dianggap ancaman bagi Islam dari kelompok abangan ke kelompok Kristen.

Tokoh-tokoh agama besar yang mengkafirkan agama lokal karena berbeda dengan keyakinannya, kemudian agama besar membangun kuasa yang sentral dan sakral bersama negara mendiskriminasi agama lokal.

Bahkan media dan sineas melalui tayangan primitive runway menggambarkan bahwa agama lokal primitif dan membuat film/ sinetron yang menggambarkan pertarungan antara aliran putih dan hitam. Aliran putih kiai/ulama dan ustaz, sedang kelompok hitam diidentikan dengan perdukunan dan klenik. Film Kafir, Misteri Gunung Merapi adalah logika itu.

Akhirnya, putusan MK perlu diapresiasi, namun yang terpenting secara substantif adalah bagaimana representasi dan restribusi bagi agama lokal yang selama ini terpinggirkan. Negara harus konsisten dengan konstitusi, tidak hanya menyangkut amistrasi kependudukan saja tapi rekognisi substantif. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Amar putusan MK mengabulkan uji materi kelompok agama lokal di kolom agama KTP mendapat sambutan pro kontra di kalangan netizen hingga berujung silang sengketa, cenderung pokrol bambu. Pendukung agama lokal mengalami euphoria, seolah mendapat angin segar untuk kembali mengukuhkan eksistensi, bagian dari perikehidupan bertanah air, berbangsa, dan bernegara. Sekian lama jadi diperlakukan sebagai tamu di rumah sendiri, termarjinalkan, dan terzalimi.

Suasana berbeda terasa di kalangan agama resmi. Kalangan pemeluk agama Islam justru memperlihatkan sikap kontra, bahkan cenderung menentang putusan MK. Meski tak sedikit bersikap lebih moderat dan beradab ikut mendukung dan setuju dengan putusan tersebut. Baik pro atau terjebak pada perdebatan pokrol bambu yang tak substantif dan tak esensial. Tidak berdasar pada pijakan yang telah disepakati sebagai bingkai perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 jelas dan tegas menyatakan, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Ini diperkuat dengan alinea keempat. "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Dua alinea tersebut mestinya menjadi dasar dan memberikan legitimasi atas eksistensi dari agama lokal yang telah ada, bahkan sebelum Indonesia diproklamasikan. Kemerdekaan setiap bangsa dalam berketuhanan yang maha esa adalah hak paling asasi dari setiap warga bangsa. Lebih dari itu, sesuai dengan amanat dibentuknya pemerintah negara Indonesia, salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Termasuk juga melindungi perikehidupan berketuhanan yang maha esa berdasarkan Pancasila.

Bangsa Indonesia yang dimaksud tidak lepas dari pemahaman bangsa yang dinyatakan pada keputusan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, 17 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan kelanjutan dari proses perjalanan sejarah Nusantara, jauh sebelum agama-agama impor masuk. Artinya kehadiran dan kelahiran negara Indonesia seharusnya tidak dalam posisi sebagai penjajah dan penindas. Apalagi dengan tegas dan jelas tersurat dalam teks Proklamasi bahwa kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh bangsa Indonesia yang diwakili Soekarno dan Hatta.

Pada konteks historis itulah menjadi wajar dan pantas untuk menghadirkan kembali agama-agama lokal, agar hidup bersemi tumbuh di dalam tubuh keindonesiaan dalam satu kesatuan rangkaian gerak siklikal sejarah yang tidak terputus. Jadi, menentang putusan MK itu sama halnya dengan tindakan ahistoris, kacang lupa kulitnya. Ini hanya akan menempatkan negara Republik Indonesia sebagai penjajah dan penindas atas bangsanya sendiri.

Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah berkomitmen untuk melindungi kepentingan agama-agama lokal dari ancaman agama impor yang tidak ingin agama lokal kembali hidup? Ini bukan tanpa dasar, mengingat banyak sekali kasus konflik antaragama yang terjadi akibat bagaimana agama mayoritas menghalangi agama-agama minoritas untuk menjalankan ibadah agamanya.

Jika pemerintah tidak mampu bersikap adil dan tegas, bukan tidak mungkin amar putusan MK akan menjadi buah simalakama sekaligus bom waktu yang akan memicu terjadinya konflik horisontal yang massif.

Kisah belum usai, mari kita tunggu kelanjutannya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima gugatan dari kelompok aliran kepercayaan terkait aturan pengosongan kolom agama pada KTP dan KK menimbulkan polemik baru di masyarakat yang baru mereda setelah kontroversi Film G30S/PKI. Sontak saja keputusan ini mendapat reaksi keras dari kelompok agama, khususnya tokoh-tokoh Islam yang mengganggap keputusan ini tidak memperhatikan perasaan dan hati sanubari umat beragama.

Keputusan ini dianggap tidak adil dan telah melukai hati umat beragama, khususnya dari umat Islam, yang meminta agar keputusan ini ditinjau kembali. Anggapan ini wajar karena ada ambigu hakim konstitusi dalam memutuskan pokok materi tuntutan. Oleh sebab itu ada kemungkinan skenario besar dan titipan dari suatu golongan tertentu yang tidak menginginkan peran golongan Islam yang semakin menguat dan agama mayoritas di Indonesia.

Kalau kita simak lebih jauh putusan MK tersebut ada unsur pelanggaran terhadap Pancasila dan UUD 1945. Dalam Pancasila sila pertama dinyatakan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang mengharuskan warga negara untuk beragama. Begitu juga dari sudut yuridis yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat (1) secara tegas menyatakan bahwasanya WNI harus mempunyai agama serta dapat melaksanakan ibadat menurut agamanya karena hal ini bertujuan untuk.mengatur serta mengendalikan arah moral manusia.

Ada beberapa akibat jika pemerintah melaksanakan ketetapan MK tentang pengosongan kolom agama pada KTP dan KK. Pertama, putusan MK tersebut merupakan langkah awal masuknya paham-paham atheisme di Indonesia dan hal tersebut  tdk dapat dibenarkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, akan menimbulkan bermunculan agama-agama baru selain yang sudah diakui dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan demikian, walaupun dalam Pasal 61 ayat 1 dan Pasal 62 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2013 jadi pertimbangan MK, tidak ada unsur yang bertentangan dengan UUD 1945. Kepercayaan-kepercayaan  yang telah ada di Nusantara tetap dijaga dan dipelihara oleh negara sebagai warisan budaya nusantara.

Selama ini pemerintah memasukkan aliran kepercayaan menjadi binaan dari Direktorat Kebudayaan. Jadi putusan MK tersebut di atas akan dapat melukai kembali hati umat beragama yang beberapa bulan ini menghabiskan energi tentang kontroversi tentang penayangan kembali film G30S/PKI. Munculnya gerakan penayangan kembali film G30S/PKI sebagai akibat semakin menguatnya gerakan PKI yang notabane adalah ideologi atheisme sehingga dianggap PKI akan bangkit kembali.

Daripada kita berdebat dan terus menerus berpolemik yang menghabiskan energi bangsa ini tentang hal-hal yang tidak perlu, lebih baik energi bangsa ini kita fokuskan untuk mempercepat recovery ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lainnya.

Semoga masalah sensitif ini cepat berlalu untuk memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme yang semakin mengalami erosi, khususnya dalam diri generasi muda kita sekarang ini. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Putusan MK sangat bijaksana dan sesuai dengan semangat UUD 45, karena UUD menyatakan kebebasan untuk beragama dan melaksanakan keyakinan agama dan kepercayaan bagi segenap penduduk. Masyarakat Indonesia yang beragam kebudayaannya secara vertikal maupun horisontal dituntut untuk selalu berfikir abstrak tentang keberadaan dan kuasaNya.  Apa yang penting dan menjadi salah satu pengikat bangsa ini adalah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dan menjadi common denominator bangsa.

UUD 1945 menyatakan kebebasan kolom "agama" boleh diisi agama dan kepercayaan yang dipeluknya. Alternatif lain adalah menghapus kolom "agama" yang membatasi jumlah agama yang diakui pemerintah.

Ada kesan, pemerintah lebih kuasa menentukan sah tidaknya agama tanpa mengindahkan keyakinan dan kepercayaan para pendukungnya. "Paksaan" memilih agama bagi para penghayat kepercayaan sulit diterima dalam masyarakat yang sedang membangun kehidupan demokrasi karena menyangkut masalah spiritual yang mendasar.

Sebagaimana diketahui, agama dan kepercayaan adalah salah satu unsur kebudayaan yang mendasar sejak awal kehidupan manusia mengembangkan peralatan dan cara pengendaliannya atau teknologi. Di samping itu, manusia mengembangkan pranata sosial yang paling awal, yaitu aturan kawin atau perjodohan.

Manusia selalu merawat jenazah sebagai awal perkembangan spiritual life atau landasan pengembangan agama dan kepercayaan. Karena itu betapapun sederhana, manusia selalu mengembangkan agama serta kepercayaan. Agama dan kepercayaan ditanamkan dan dikukuhkan lewat pendidikan sejak dini. Karena itu tidak mudah bagi seseorang untuk berganti agama dan kepercayaan untuk sekadar mengisi kolom "agama".

Keterpaksaan hanya akan menggiring orang untuk berbuat bohong demi memenuhi formalitas dengan mengorbankan kejujuran. Pihak ketiga pun selama ini cenderung menerima ketidakjujuran. Oleh karena itu sebaiknya dibuka peluang mengisi agama dan kepercayaan apapun. Yang penting adalah setiap warga negara menegakkan kejujuran dan ketertiban bermasyarakat. Bukan sekadar formalitas. Di samping itu pemerintah wajib melindungi segenap warga negara tanpa membedakan latar belakang keagamaan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tidak terbatas hanya pada fisik wilayah negara. Akan tetapi juga seluruh rakyatnya.

Jauh hari sebelum masuknya agama-agama besar ke Nusantara (Hindu, Budha, Islam, Kristen, dan Khonghucu), para leluhur kita sudah memiliki sistem nilai kepercayaannya sendiri. Hal tersebut masih dapat kita lihat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.

Menjadi kewajiban daripada negara untuk menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Selain itu dalam perubahan kedua UUD 1945 seperti yang terdapat dalam Pasal 28E ayat (2) menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurainya".

Dengan demikian tindakan menghalang-halangi para penganut atau penghayat kepercayaan untuk menjalankan peribadatannya dan perlakuan disktiminatif terhadap mereka dalam kehidupan sehari-hari (saat bekerja, pengurusan dokumen kependudukan, pendidikan, dan lain-lain) adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan sekaligus adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Karyono Wibowo

Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

FOLLOW US

Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?             Bangsa Parasit             Tinjau Kembali Politik Pangan             Semantik Munafik Lunatik Kembali Otentik              Indonesia Kehilangan Arah dan Tujuan             74 Tahun RI: Kedaulatan Sebagai Slogan Politik              Perlu Mekanisme Seleksi Khusus             Ketahanan Pangan Indonesia Masih Rapuh