Menyoal Umpatan dari Senayan
berita
Politika

Sumber Foto: rakyatku.com

02 April 2018 12:00
Hingar-bingar saling serang semakin seru digelar para pemimpin negeri ini. Rabu (28/3/2018) pekan lalu, publik dibuat kaget oleh umpatan monohok anggota DPR Arteria Dahlan yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) dengan kata ‘bangsat’. Makian ini didasari rasa kesal Arteria terhadap Kemenag yang dinilai tak becus menangani kasus travel umroh dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Umpatan Arteria didasari kekecewaan terhadap kinerja Kemenag dalam menangani kegiatan perjalanan umrah. Kemenag, tuding Arteria, tidak berhasil melakukan pencegahan terhadap keberadaan biro perjalanan umroh yang berbuat curang atau melakukan penipuan. Meskipun publik sepakat akan substansinya, pertanyaan awal, apakah kritik tidak bisa disampaikan secara santun? Selain kerap disebut sebagai "anggota dewan yang terhormat", siapapun bisa juga menilai bahwa itu cermin pribadi yang bersangkutan sekaligus gambaran partainya. Apa mau dibilang seperti itu? 

Jajaran Kemenag tentu saja tidak terima dan marah atas makian itu. Lukman Hakim Saifuddin mengaku banyak menerima keluhan dari jajarannya. Lukman menyarankan Arteria untuk meminta maaf agar tidak bertambah rumit.

Bukan kali ini saja ucapan monohok Arteria menimbulkan kegaduhan. Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPR dan KPK, Arteria menyindir dengan nada keras lantaran KPK tak menggunakan kata sapa ‘yang terhormat’ kepada anggota DPR. Bahkan Arteria pernah mengkritik OTT yang dilakukan KPK sebagai sebuah jebakan, bukan upaya pencegahan korupsi. 

Reaksi juga datang dari Ketua Komisi Dakwah MUI Cholil Nafis. Ia mengatakan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, arti 'bangsat' itu tak ada yang baik. Ada dua arti kata 'bangsat': (1) kutu busuk; dan (2) orang yang bertabiat jahat (terutama yang suka mencuri, mencopet, dan sebagainya). Menyebut kata bangsat untuk menyebut seseorang atau lembaga negara sangat melukai rasa ketimuran masyarakat Indonesia.

PPP, partai tempat Menag Lukman Hakim Saifudin bernaung, pun bereaksi atas umpatan itu. Bahkan PPP menuntut Arteria untuk menyampaikan permohonan maaf ke jajaran Kemenag. 

Menanggapi hal itu, Arteria menyebut ucapannya dalam konteks saling mengingatkan. Bahkan Arteria bersikukuh tidak akan meminta maaf atas ucapannya itu. Karena ia menilai apa yang diucapkannya sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada konstituen di daerah pemilihan. Itu sebabnya dia merasa berhak untuk mempertanyakan kinerja Kemenag dalam berkerja. Kalau alasannya semata "bertanggung jawab kepada konstituen", apa yang dilakukan Arteria ini semakin meneguhkan bahwa sah-sah saja berkata atau bertindak apapun dalam konteks kepentingan politik popularitas, kendati itu negatif.

Kasus serupa juga pernah terjadi. Ketika Ruhut Sitompul masih aktif sebagai anggota DPR, dia menyebut HAM kepanjangan ‘ Hak Asasi Monyet’. Atas ucapannya itu, Luhut diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan dia dijatuhi hukuman.

Akankah kali ini Arteria pun diproses oleh MKD? Apakah MKD menunggu dulu pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pro aktif memanggil Arteria karena telah mempermalukan nama institusi DPR? 

Lebih jauh lagi, jika Kemenag merasa perlu memperpanjang persoalan ini dan mengadukan ke aparat penegak hukum, bisakah ini diproses karena UU MD3 yang melindungi anggota DPR sudah berlaku?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Cendikiawan Muslim Nahdlatul Ulama (NU), Staf Ahli Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Wakil Rektor Bidang Akademik IAILM Suryalaya Tasikmalaya

Kritik itu penting apalagi untuk kesalahan yang terus berulang seperti tata kelola umroh yang tidak profesional, merugikan khalayak terutama masyarakat kecil yang terobsesi bisa melaksanakan umroh. Tragisnya dana yang dimobilisasi dari masyarakat itu konon sebagiannya disalurkan para pengelola travel umroh bodong untuk membiayai demo-demo yang memecah belah tenun ke-Indonesiaan.

Kegiatan mengkritik adalah kegiatan yang paling menyenangkan bagi semua orang. Mengapa? Karena mengkritik (sering) hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk menunjukkan kesalahan orang lain. Pemahaman yang sedemikian, menurutku, sungguh teramat menyesatkan. Oleh karena itu, kita harus menjaga etika ketika akan mengkritik orang lain. Selain itu, kritik yang baik itu tidak hanya harus dijangkarkan pada data memadai, namun juga harus dilakukan dengan santun dan penuh adab.

Walaupun salah satu fungsi DPR adalah melakukan kontrol terhadap penguasa, salah satunya dengan mengkritisi setiap kebijakan yang merugikan rakyat. Pada saat yang sama bagaimana fungsi ini dilakukan tidak serta merta dengan menggunakan bahasa arogan, kalap, diksi yang kotor dan jauh dari kesantunan.

Anggota dewan yang terhormat sebagai elite politik nasional semestinya memberikan pelajaran yang bagus, baik dalam tindakan atau pun uncapan, bukan malah mempertontonkan cara bernegara yang kampungan dan primitif.

Apakah PPP akan menarik diri dari koalisi pemerintah karena kementerian agama dipimpin elite PPP akibat ketersinggungan itu? Saya kira Romi Ramahurmuzi tidak akan sejauh ini menyikapi umpatan "bangsat" yang dilontarkan politisi hijau kemarin sore dari PDIP yang sering meledak-ledak, serampangan, ngawur, dan acapkali berbicara tanpa argumentasi yang kokoh. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Saya sebagai antropolog pun bingung memahami pola tingkah-laku masyarakat dan pejabat Indonesia akhir-akhir ini. Orang Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang lemah lembut, penuh dengan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari, tapi tiba-tiba jadi beringas dan tidak mengenal adat dan berperilaku penuh perlambang dalam menyatakan pendapat atau teguran.

Nampaknya ada salah paham di kalangan masyarakat bahwa di alam demokrasi ini orang boleh menyatakan pendapat di depan umum dengan cara tidak beradat lagi. Bahkan salah mengerti kalo demokrasi itu boleh menyatakan pendapat sesukanya tanpa etika. Jiwa kesatria  atau keperwiraan yang mengacu pada hierarchy dalam pergaulan sosial diabaikan, atau memang tidak pernah mendapatkan pendidikan budaya di lingkungan keluarga.

Secara kultural fenomena tersebut dapat dipahami karena dinamika sosial yang tinggi. Banyak orang mengalami peningkatan status sosial mendadak dan cepat tanpa bekal pendidikan budaya sopan-santun dan etika sebagai pedoman dalam pergaulan sosial sesuai dengan levelnya. Karena itu bisa saja orang yang kita anggap terhormat akan tetapi sikap dan tingkah lakunya tidak mencerminkan status sosial yang disandangnya. Jadi orang yang bersangkutan mengalami “culture lag” dalam hidupnya.

Hal yang sama berlaku terhadap banyaknya penyimpangan sosial di kalangan pejabat dan elite yang dipertontonkan dengan tingkah laku semena-mena terhadap bawahan, bahkan ada isteri pejabat yang berani mengancam akan mutasi bawahan suaminya. Bertindak korup atas keuangan lembaganya, kekuasaan yang dipercayakan, dan tindakan asusila. Semuanya itu mencerminkan adanya kesenjangan budaya yang dialami. Orang Jawa seringkali menyebut “ora kuat derajat”. Tidak sanggup memangku jabatan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Jangan mempertentangkan kebodohan Arteria Dahlan dalam memilih diksi yang tepat dengan nasib jamaah umroh yang sangat menyedihkan.

Hak imunitas anggota DPR sangat perlu karena tanpa imunitas maka akan banyak anggota DPR mengalami persoalan hukum dan dampaknya fungsi pengawasan DPR bisa tidak optimal dijalankan. Namun caranya tetap harus santun dan bijak, tidak boleh semena-mena dan kasar, terlebih anggota DPR yang mulia adalah orang-orang pilihan yang ber-attitude luar biasa.

Peristiwa Arteria Dahlan maupun anggota yang lain pada kasus berbeda sungguh disayangkan dan jauh dari cerminan seorang yang ber-atittude baik. Masalah ini tidak boleh terus berulang dan jika hal seperti ini terjadi lagi maka saya mengamini candaan Gus Dur bahwa "DPR itu seperti TK".

Di sisi lain Kementerian Agama sebagai institusi yang memiliki hubungan kemitraan dengan biro-biro penyelenggara umroh dan haji sudah selayaknya melakukan pembenahan maksimal bagaimana kasus-kasus seperti FT, ABT, dan yang lain tidak terjadi berulang-ulang. Ada pepatah "Hanya keledai yang akan jatuh di lubang yang sama dua kali". Masyarakat membutuhkan perlindungan dalam merencanakan dan menjalankan ibadahnya.

Mengedukasi masyarakat calon jamaah umroh dan haji tidak sulit untuk dilakukan selama ada kemauan. Penertiban dan pembinaan biro-biro umroh dan haji harus secara terus menerus paralel dengan pengawasan. Tentu tindakan tegas dalam pendisiplinan biro-biro umroh dan haji yang "nakal" sudah selayaknya dijatuhkan tanpa pandang bulu atau ewuh pekewuh oleh pihak  yang berwenang.

Sekali lagi dibutuhkan atittude yang baik dari jajaran kementerian yang terkait dengan penyelenggaraan umroh dan haji. Semoga berita kasus umroh dan haji Indonesia tidak akan lagi ada di masa mendatang. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Untuk menelaah ini saya pinjam pendapat budayawan Indra Tranggono dari Yogya yang menulis artikel di Kompas 31 Maret 2018. Beliau melihat tidak ada lagi pemimpin yang punya kapasitas lebih dari rata-rata orang kebanyakan.

Lebih jelasnya saya kutip sebagai berikut: Berbagai teks yang bersumber dari agama dan budaya (filsafat nilai) selalu meletakkan pemimpin sebagai sosok yang dituntut memiliki kapasitas kemampuan, integritas, dan komitmen di atas rata-rata. Ada beban tugas profetik yang diemban. Pasti, pemimpin bukan orang kebanyakan. Namun, kini yang terjadi kebanyakan pemimpin tidak begitu berbeda dengan orang kebayakan dalam soal kapasitas kepribadian dan kemampuan. Bedanya mugkin hanya dalam soal kekayaan uang, dekat dengan kekuasaan, gelar akademik, dan seringnya tampil di media massa atau media sosial. Begitu kita menelisik sisi-sisi kedalamannya ternyata mereka cenderung rapuh layaknya benda pecah-belah, berkilau tapi ringkih. Yah, begitulah si Arteria yang kasar itu.

Kenapa, mengapa bisa seperti itu? Jawabannya tidak hitam putih. Secara singkat dapat dikatakan karena tatanan sosial yang dipentaskan saat ini hanya menghargai mereka yang punya materi, bukan yang bermoral. Yah, masih primitif kampungan. Lembaganya modern, perilaku anggotanya kampungan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Dalam politik beradab, politisi selalu menggunakan argumen data dan fakta, bukan dengan kata yang tidak mencerminkan nilai politik keadaban. Politik keadaban adalah moral dengan argumentasi serta alasan yang rasional, bukan menggunakan argumentasi kata atau umpatan kebencian dengan kata tidak sopan.

Politisi model itulah yang kini selalu menghiasi ruang publik. Padahal Plato (427 SM - 347 SM) mengatakan, seyogyanya seorang politisi itu lahir dari manusia 'kepala' bukan manusia 'dada' apalagi 'perut'. Jika dielaborasi, manusia kepala adalah orang-orang bijak dan bajik, lebih mementingkan isi daripada bungkus. Manusia dada adalah mereka yang lebih menonjolkan kekuatan fisik, haus citra dan kekuasaan. Sedangkan manusia perut lebih mementingkan nafsu serakah. Pandangan Plato ini penting untuk direnungkan, khususnya para politisi!

Seorang politisi harus belajar keutamaan dalam memilih kata-kata yang cerdas, bukan kata-kata yang penuh dengan nada yang tidak etis. Begitu juga dalam berpolitik harus memiliki nama arete, yakni keutamaan dan kebijaksanaan.

Di satu sisi, etika politik yang menjadi prinsip yang harus dijalankan dalam merespon dan mempertanggujawaban kata. Politisi sejati bukan juga pandai bermain kata, melainkan mempertanggungjawaban kata menjadi realitas. Kata bisa menjadi edumea yakni kebahagiaan dan kesejahteraan. Namun, jika kata menimbulkan pro dan kontra yang diucapkan politisi maka politisi tersebut belum menunjukkan jiwa seorang politisi sejati. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Inti demokrasi adalah apabila setiap pejabat publik siap menerima kritik. Apabila pejabat publik apakah itu presiden, gubernur, bupati ataupun anggota DPR tidak siap menerima kritik, itu pertanda bahwa pejabat tersebut perlu dipertanyakan pemahaman mereka tentang nilai-nilai demokrasi yang selalu dan terus menerus mereka gembar-gemborkan dalam berbagai kesempatan baik di media cetak maupun media elektronik. Pemahaman nilai demokrasi inilah yang menyebabkan para pejabat publik alergi terhadap kritik sehingga setiap ada kritik dipersepsikan sebagai tindakan perlawanan atau sikap ketidaksukaan terhadap pejabat publik.

Namun demikian di tengah hingar bingar saling kritik, saling serang yang digelar dan dipertontonkan oleh pemimpin dan pejabat publik akhir-akhir ini, publik dibuat kaget oleh umpatan kontroversial yang dilakukan oleh tokoh muda anggota DPR Arteria Dahlan yang menyebut Kementerian Agama (Kemenag) dengan kata "bangsat". Makian ini didasari adanya perasaan kesal Arteria Dahlan karena Kemenag dinilai tak becus menangani kasus travel umroh yang tak kunjung selesai. Belum selesai masalah First Travel kembali kita dikejutkan masalah kecurangan yang dilakukan oleh Abu Tour yang menyebabkan puluhan ribu jamaah umroh batal berangkat ke tanah suci.

Arteria bisa saja kesal melihat terjadinya karut marut pengelolaan biro travel selama ini yang terkesan seolah-olah Kemenag melakukan pembiaran. Makian yang sama juga pernah dilontarkan oleh Ruhut Sitompul yang menyebut HAM dengan istilah "Hak Asasi Monyet". Ucapan dan makian politisi DPR ini jelas telah melanggar nilai etika bagi pejabat publik karena dilakukan pada waktu rapat kerja bersama Jaksa Agung di gedung DPR dan disaksikan oleh publik.

Rasa kesal dan kritik yang disampaikan oleh pejabat publik harus memiliki nilai-nilai etika, nilai kelaziman, sopan-santun dan kepantasan. Pejabat publik menjadi tauladan dalam berperilaku bagi masyarakat. Bayangkan kalau setiap pejabat publik sering melontarkan kata bangsat, berengsek dan sejenisnya sudah dapat dipastikan akan ditiru oleh masyarakat lain dalam menyampaikan umpatan dan cemohan baik dalam rapat dan diskusi maupun mengkritisi setiap kebijakan publik.

Inilah yang menjadi ujian bagi penerapan etika bagi pejabat publik. Etika selalu bicara tentang baik buruk. Berbeda dengan logika yang bicara tentang benar salah. Etika selalu menetapkan berbagai perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dan bertindak secara otonom seperti yang dikemukakan oleh Imanuel Kant, harus  berdasarkan pada kesadaran pribadi.

Salah satu yang perlu dipahami oleh pejabat publik bahwa etika bermaksud untuk membantu manusia bertindak secara bebas dan bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Ada alasan dan pertimbangan yang rasional kenapa pejabat publik mengambil keputusan dan tindakan yang etis.

Kasus Arteria ini menjadi pelajaran bagi setiap pejabat publik bagaimana menyikapi setiap persoalan yang dihadapi. Di tahun politik ini setiap ucapan dan tindakan khususnya politisi dan pejabat publik akan disikapi dan dikritisi oleh publik. Untuk mencegah perilaku anggota DPR yang melakukan pelanggaran terhadap nilai etika, sepantasnya MKD memproses anggota tersebut untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Jangan lagi ucapan tersebut selalu berlindung dibalik imunitas yg dimiliki setiap anggota DPR.

Tugas DPR disamping legislasi dan budgeting yaitu mengawasi peran dan tugas pemerintah. Jika ditemukan ada kejangggalan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah, DPR wajib dan berhak menyampaikan temuannya kepada pihak berwajib untuk memproses tindakan tersebut.

Makian dan kekesalan oleh anggota DPR tidak bisa menyelesaikan masalah dan itu hanya sikap pura-pura, seakan-akan DPR memiliki sikap peduli, simpati terhadap korban travel umroh. Yang diperlukan rakyat adalah bagamana DPR dan Pemerintah menyelesai subtansi masalahnya, bukan retorika yang sering disampai oleh pejabat publik. Masyarakat korban travel umroh mau berangkat ke tanah suci bagaimana pun caranya yang dilakukan pemerintah.

Di balik hak imunitas yang dimiliki DPR tidak lagi melakukan cacian dan makian sesama pejabat publik, agar wibawa dan martabat pejabat publik dihargai oleh masyarakat demi menuju Indonesia yang jaya. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Sejatinya masih banyak cara yang lebih santun dan beradab untuk menyampaikan kritik. Begitu pula, ada sejibun kosa kata yang lebih sopan selain "bangsat". Kata "bangsat" merupakan salah satu kosa kata yang sering digunakan untuk mengungkapkan ekspresi kekesalan atau kekecewaan seseorang terhadap suatu kondisi atau orang lain.

Dalam KBBI, kata "bangsat" memiliki arti kata negatif. Dalam KBBI, kata "bangsat" memiliki arti kutu busuk. Selain itu, "bangsat" juga memiliki makna; orang yang bertabiat jahat (terutama yang suka mencuri, mencopet, dan sebagai berikut). Karenanya umpatan menggunakan kata "bangsat" dalam budaya kita dianggap sesuatu yang tabu karena dinilai merendahkan orang lain.

Maka ketika Arteria Dahlan mengumpat dengan menggunakan kata "bangsat" sebagai ungkapan kekecewaan yang ditujukan kepada Kementerian Agama yang dinilainya tak becus menangani masalah pelaksanaan umroh, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut sontak di-bully dihakimi oleh berbagai pihak.

Lalu mengapa kata "bangsat" sampai keluar dari bibir Arteria Dahlan? Apa yang menyebabkan? Sejumlah pertanyaan tersebut tak kalah menariknya dari sekadar membalas umpatan Arteria yang akhirnya kita terjebak untuk saling mengumpat.

Dalam studi psikologi, orang mengumpat tentu ada situasi dan kondisi yang melatarbelakangi. Sebuah umpatan merupakan bentuk ekspresi spontan atas suatu keadaan. Namun citra orang yang senang mengumpat seringkali dinilai buruk oleh lingkungan sekitar. Padahal, di balik cara sarkasnya dalam mengekspresikan diri itu terdapat tingkat kecerdasan yang tinggi. Mungkin orang-orang yang suka mengumpat itu memang kurang baik akhlak, tapi di balik itu, mencerminkan sikap kriris. Dalam konteks ini, umpatan Arteria Dahlan mencerminkan sikap kritis terhadap pelaksanaan umroh yang dinilainya amburadul, tidak berpihak kepada umat.

Akan tetapi, dalam perspektif budaya ketimuran, pada umumnya lebih melihat dari sudut pandang etika. Oleh sebab itu, penggunaan kata "bangsat" sebagai bentuk umpatan dipandang tabu. Akibatnya, si pengumpat akan mendapat respons negatif dari masyarakat. Maka jika dilihat dari perspektif budaya, maka sebagai sahabat, saya menyarankan kepada Bung Arteria Dahlan lebih baik meminta maaf secara terbuka karena apapun alibi Anda dan sisi positif Anda akan tetap mendapat reaksi negatif lebih besar. Sebaliknya, jika Bung Arteria berkenan meminta maaf maka saya meyakini persoalan akan cepat selesai, karena masyarakat kita masih memiliki budaya pemaaf.

Di sisi yang lain, Bung Ateria juga perlu memikirkan dampak politik dari ketidaksengajaan Anda. Ingat, sekarang ini sudah memasuki tahun pertarungan politik. Jangan sampai kekhilafan Anda dimanfaatkan oleh lawan politik yang selalu menunggu di "tikungan" sambil berharap ada kesalahan yang di buat oleh Anda dan kawan-kawan Anda. Tak pandang Anda melakukan kesalahan besar atau kecil, sengaja atau tidak sengaja akan dikapitalisasi untuk kepentingan politik.

Kasus Arteria ini perlu dijadikan pelajaran bagi semua pihak, terutama para pejabat negara atau pejabat publik agar berhati-hati menjaga lisannya dan tindak-tanduknya di tengah budaya ketimuran yang masih melekat dalam masyarakat. Di sisi lain, kita sedang berada di era keterbukaan dan kebebasan informasi yang bergerak cepat. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF