Menyoal Uji Materi PKPU Eks Koruptor
berita
Politika
Sumber Foto : youtube.com (gie/watyutink.com) 11 July 2018 19:00
Penulis
Sejumlah mantan terpidana korupsi mengajukan uji materi larangan eks koruptor mencalonkan diri jadi anggota legislatif ke Mahkamah Agung (MA). Larangan itu tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan, dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka…, tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Hingga Selasa (10/7/2018), Kepaniteraan MA sudah menerima tiga permohonan uji materi. Tiga gugatan itu dilayangkan oleh Wa Ode Nurhayati, Al Amin Nasution, Sarjan Tahir, Patice Rio Capella, dan Darmawati Dareho. Mereka menilai larangan eks koruptor nyaleg bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Betul, UU Pemilu tidak melarangnya. Namun KPU memiliki niatan untuk menjaga kualitas pemilu. Lembaga ini khawatir bahwa caleg berstatus eks koruptor bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Selain itu, salah satu tujuan penyelenggaraan pemilu adalah untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas jika menilik Pasal 4 UU Pemilu. Bila bekas koruptor dilegalkan untuk nyaleg, apakah tidak melanggar tujuan pemilu?

Meski begitu, pelarangan tersebut juga dianggap telah melanggar hak warga negara. Patrice Rio Capella menilai, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menghilangkan hak sipil dan politik warga untuk menjadi wakil rakyat. Baginya, KPU semestinya tidak menghilangkan hak seseorang yang akan mencalonkan diri jadi anggota legislatif, terlebih larangan tersebut tidak berlandaskan hukum. Dalam konteks ini, bagaimana seharusnya memaknai hak asasi? Apa iya mereka tetap diperbolehkan nyaleg meski eks koruptor!?

Tidak hanya undang-undang, UUD 1945 memang tak melarang bekas koruptor. Konstitusi menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memilih dan dipilih. Tetapi, konstitusi juga memberikan ruang bahwa pembatasan hak dapat dilakukan sepanjang dilandasi pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Lantas, apakah itu artinya eks koruptor bisa dilarang nyaleg? Bukankah hak memilih dan dipilih tidak serta merta ditafsirkan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa ada pengecualian?

Jika kita mentoleril mantan koruptor untuk nyaleg, bukankah sama saja mentoleransi perilaku korupsi? Sebab, bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa perilaku korupsi telah merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa iya kerusakan ini yang diinginkan para elite?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) UII

Siapapun warga negara mempunyai hak konstitusional dan dijamin undang-undang untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum, baik terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 atau peraturan perundang-undangan yang lain. Persoalan apakah uji materi dikabulkan atau tidak, itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang akan menentukan.

UUD 1945 itu sifat pengaturannya hanya umum, tidak detail. Aturan  penjabarannya diatur dalam undang-undang. Misalnya, konstitusi mengatur bahwa setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih, kemudian ada penyelenggaraan pemilu. Nah, pengaturan teknisnya  dalam undang-undang sebagai penjabaran dari konstitusi.

Hanya saja, aturan main yang dimuat dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan norma dasar yang ada dalam konstitusi. Misalnya, tidak boleh ada pembatasan hak yang sebenarnya di dalam konstitusi itu tidak dibatasi, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang cukup rasional untuk melakukan pembatasan hak. Ini dibolehkan oleh UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28 J ayat (2). Pasal ini mengatur mengenai dimungkinkannya pembatasan hak warga negara, tetapi syaratnya adalah diatur dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Rasionalitas argumen KPU mengenai pelarangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif, harus dilihat apakah argumen tersebut berdasarkan rasionalitas hukum atau rasionalitas publik. Kalau berdasarkan rasionalitas publik kita pasti sepakat bahwa korupsi adalah penyakit yang harus diberantas. Tetapi kita harus mencermati Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Ayat (2) berbicara tentang kedaulatan rakyat, sementara ayat (3) bicara tentang kedaulatan hukum. Jadi, Negara Indonesia adalah negara demokrasi berdasarkan hukum. Artinya, rasionalitas publik juga harus didudukkan pada rasionalitas hukum.

Kaitannya dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, bagaimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengaturnya? Apakah UU Pemilu memuat larangan eks koruptor nyaleg? Kalaupun memang tidak memuat, paling tidak ada larangan untuk dimuat. Sejauh ini yang saya pahami, KPU sudah melakukan tafsir terhadap uji UU Pemilu. KPU menangkapnya bahwa  di dalam UU Pemilu tidak ada larangan PKPU mengatur tentang larangan caleg bagi mantan koruptor.

Namun berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, rasionalitas hukumnya mengatakan bahwa larangan pencalegan itu dibatasi (undang-undang tidak bisa membatasi siapapun bahkan pelaku tindak pidana korupsi). Selanjutnya, kita harus paham bahwa hak seseorang itu tidak bisa dicabut kecuali melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan pun tidak bisa mencabut hak politik selamanya.

Kalau kita membaca PKPU yang sudah ditandatangani Menkumham, sebenarnya PKPU ini tidak secara tegas mempersyaratkan bukan mantan koruptor dalam persyaratan administratifnya. Tetapi screening-nya harus dilakukan oleh partai politik. Artinya, ini menjadi tanggung jawab partai politik. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap publik hilang gara-gara tidak mampu merekrut caleg-caleg terbaik, karena hanya merekrut orang-orang lama yang sudah jelas divonis pernah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi ujian partai politik untuk mampu menjalankan peran pendidikan politiknya bahwa kontestasi yang akan dihadapi dalam Pileg dan Pilpres 2019 bukan sekadar untuk mencari kemenangan, tetapi juga untuk mendidik masyarakat bagaimana cara mendapatkan kemenangan dengan cara-cara yang baik dan legal.

Sehingga, komitmen tidak memasukannya daftar caleg yang sudah pernah terpidana korupsi harus menjadi pemahaman di semua partai politik. Uniknya, awalnya yang menolak PKPU ini  adalah partai politik, seolah-olah tidak siap membersihkan diri dari stigma masyarakat bahwa partai politik adalah sarang koruptor. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 adalah peraturan yang telah melalui proses pembentukan peraturan perundang-undanganan dengan baik. Terutama proses singkronisai atau harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Artinya, sebagai salah satu pembentuk undang-undang, Kemenkumham telah menyatakan PKPU tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun dengan konstitusi. Semestinya sikap Kemenkumham itu menjadi landasan bahwa PKPU ini tidak perlu diuji materi ke Mahkamah Agung karena tidak melanggar pembentukan peraturan perundang-undangan.

Apalagi PKPU ini punya tujuan baik, yaitu menyelamatkan pemilih dari salah memilih koruptor dan menyelamatkan parlemen dari orang-orang yang berpotensi mengulangi perbuatannya. Aneh kalau ada partai atau kader partai yang memaksakan diri untuk maju, itu sama artinya partai mendukung mantan napi korupsi. Bagaimanapun demi kepentingan hak yang lebih besar, yaitu hak pemilih, maka sewajarnya jika hak mencalonkan dapat dibatasi. Di beberapa negara pembatasan hak politik merupakan sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sangat efektif. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi