Menyoal Polah Lembaga Survei
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (kan/watyutink.com) 15 April 2019 19:00
Penulis
Watyutink.com - Keberadaan lembaga survei sepertinya merupakan keniscayaan sejak era pemilihan langsung bergulir. Pada Pemilu 2019, mereka tampak sibuk melakukan survei lalu merilisnya ke publik secara periodik. Kini tugas lembaga survei nyaris purna dalam menyigi kekuatan kontestan politik, hanya tinggal melakukan quick count pada hari pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2019.

Setiap hasil survei dirilis ke publik, perdebatan selalu muncul. Ada politisi yang mengamini, ada pula yang meragukannya. Begitupun di kalangan masyarakat, sebagian percaya bahwa hasil survei adalah potret realitas,  tapi sebagian lagi masih menganggap tak lebih sekadar penggiringan opini publik.

Terlepas dari segala perdebatan yang ada, faktanya jumlah lembaga survei terus bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Mereka berlomba-lomba melakukan jajak pendapat pada Pemilu 2019.

Masalahnya, lembaga survei terkesan cuma sibuk menyigi elektabilitas kontestan. Memang terkadang survei mereka juga tidak melulu soal tingkat keterpilihan kontestan. Tapi semua survei yang dilakukan sepertinya bermuara pada perolehan suara kandidat di Pemilu 2019. Apakah fungsi lembaga survei hanya menyangkut soal itu?

Jika keberadaan lembaga survei sebagai keniscayaan di era demokrasi saat ini, peranannya dalam membangun kehidupan demokrasi boleh jadi sangat diperlukan. Sepintas lalu, hasil kerja mereka sangat kontributif, paling tidak masyarakat bisa memahami konstelasi politik tanah air.

Jika diselisik, lagi-lagi, sigi yang biasa dilakukan lembaga survei cenderung hanya menyangkut kebutuhan kontestan dalam memetakan suara. Apa iya tak penting menyigi aspirasi masyarakat terhadap calon kandidat, misalnya?

Atau, jangan-jangan menyigi elektabilitas kontestan yang laku dijual?  Ya, laku dijual.  Kecurigaan terhadap lembaga survei sudah lama berkembang di masyarakat. Sebagian masyarakat meyakini bahwa hasil survei sebatas pesanan pemberi kerja.

Kecurigaan tersebut semakin menjadi-jadi setelah perhitungan suara pada Pilkada DKI Jakarta 2017 usai. Nyaris tidak ada satu pun lembaga survei yang memprediksi Anies-Sandi bakal dipilih masyoritas masyarakat Jakarta. Hasil survei pun meleset. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa pemilihan gubernur pada Pilkada Serentak 2018.

Alhasil, sebagian kalangan menuding sejumlah lembaga survei telah melakukan rekayasa. Bahkan dianggap melakukan kebohongan. Perbedaan mencolok antara survei real count semakin meyakinkan publik bahwa hasil survei tergantung siapa yang memberi dana.

Di tengah keraguan sebagian masyarakat terhadap kredibilitas lembaga survei, surveyor justru malah mempertanggungjawabkan hasil siginya dengan cara yang dinilai nyeleneh, yaitu taruhan. Seperti yang dilakukan Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi, misalnya, pada Jumat (12/4/2019). Lantaran meyakini Jokowi-Ma’ruf bakal menang Pilpres 2019 dengan selisih dua digit, Hasan pun menantang orang taruhan: siap meninggalkan dunia survei jika Jokowi kalah.  

Taruhan juga sempat disampaikan Yunarto Wijaya pada 2 April 2019. Direktur Charta Politika ini siap pindah negara jika Prabowo-Sandi menang. Bedanya, pernyataan ini keluar setelah salah pendukung paslon nomor urut 02 meminta Yunarto pindah negara kalau Jokowi kalah.

Terlepas apakah Hasan dan Yunarto sedang bergurau atau serius, boleh jadi taruhan itu sebatas untuk membuktikan bahwa sigi lembaganya bukan tipu-tipu. Tapi apa iya tidak ada cara yang lebih elegan? Apa tidak cukup dengan argumentasi yang biasa mereka paparkan saat merilis hasil survei?

Bisa tepat, bisa meleset. Itu kodrat prediksi. Demikian halnya dengan hasil survei. Tampaknya publik memaklumi jika kesalahan hasil prediksi masih diangka yang normal. Jika hasil sigi sejumlah lembaga survei meleset melebihi margin of error dengan real count KPU pada Pemilu 2019, perlukah mereka dikenai hukuman setidak-tidak sanksi sosial?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Keberadaan lembaga survei merupakan fenomena baru dalam penyelenggaraan demokrasi Indonesia. Di awal-awal masa reformasi, kita belum begitu mendengar ada lembaga-lembaga survei. Tapi baru masif sejak Pemilu 2004.

Sebenarnya, lembaga survei itu bagian dari elemen masyarakat yang turut serta dalam proses penyelenggaraan pemilu, terutama dalam rangka untuk menjajaki peluang keterpilihan seseorang atau parpol. Keberadaan lembaga survei memang relatif dibutuhkan, paling tidak oleh (calon) kontestan.

Tapi apakah masyarakat membutuhkannya atau tidak? Menurut saya, itu masih bisa diperdebatkan. Lembaga survei bisa dikatakan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa jadi referensi masyarakat untuk menentukan pilihan. Tapi di sisi lain, tidak menutup kemungkinan dan kita tidak bisa menutup mata bahwa lembaga survei justru menjadi alat untuk menggiring opini, dan ini yang tidak sehat dalam kehidupan demokrasi.

Harus diakui jujur oleh semua pemilik lembaga survei bahwa pelaksanaan survei yang mereka lakukan itu pasti ada yang membiayai, baik dibiayai oleh dirinya sendiri maupun oleh (calon) kontestan politik.

Berdasarkan pengamatan saya, sebenarnya yang paling banyak membiayai survei itu kan (calon) kontestan untuk mengukur tingkat elektabilitasnya. Sehingga produk yang ditampilkan hanya sekadar memantau tingkat keterpilihan.

Apakah lembaga survei harus punya tanggung jawab sosial? Kita tahu lembaga survei itu digerakkan oleh kaum cendekiawan. Tidak mungkin masyarakat awam bisa melaksanakan survei. Kalau kita bicara tanggung jawab, seorang intelektual/cendekiawan punya tanggung jawab sosial. Setiap kata dan perbuatannya harus mencerahkan masyarakat.

Problemnya, ketika lembaga survei sudah menjadi bagian dari propaganda atau alat promosi, hal-hal yang mestinya menjadi kewajiban seorang intelektual justru kadang-kadang terpinggirkan.

Sekalipun hasil survei dibarengi argumentasi yang rasional, masyarakat kemudian masih menilai bahwa itu hanya berdasarkan pesanan pemberi pekerjaan. Karena yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat belum sepenuhnya diakomodir oleh teman-teman intelektual yang ada di lembaga survei.

Beda halnya jika pelaksanaan survei itu dibiayai sendiri sehingga tak ada kaitannya dengan kontestan, mungkin bisa memotret kebutuhan masyarakat.

Problemnya, sampai sekarang masih ada lembaga survei yang hanya menjadikan survei sebagai tempat mencari makan untuk mengungkapkan elektabilitas sang pemberi dana. Kenapa masih ada? Kita bicara teori supply and demand, ketika ada yang membutuhkan lembaga survei, di situlah lembaga survei kemudian marak berdiri meski beberapa lembaga survei sudah di-blacklist oleh masyarakat.

Sebenarnya pandangan negatif masyarakat terhadap lembaga survei karena lembaga survei itu sendiri yang tidak bisa menjaga integritasnya. Salah satu contohnya, dengan menyampaikan bahwa siapa atau pihak mana yang membiayai survei yang mereka lakukan.

Itu tidak diungkapkan karena mungkin mereka berlindung pada kerahasiaan kontrak. Tapi menurut saya, kepentingan publik jauh lebih besar dibandingkan hanya sebatas kepentingan privat pemberi kerja. Jika publik tidak punya gambaran siapa yang mendanai, maka opini publik akan mudah digiring.

Terkait cara mempertanggungjawabkan hasil survey dengan taruhan, ini bukti bahwa kaum intelektual yang berada di lembaga survei itu tidak memahami jati dirinya sebagai intelektual. Tidak memahami bahwa dirinya punya tanggung jawab sosial. Jadi, taruhan itu gaya-gaya, mohon maaf, yang tidak intelek. Karena cara yang seperti itu bukan cara mempertanggungjawabkan kredibilitas ilmiah.

Mestinya fair saja katakan, misalnya, jika ada yang punya hasil survei berbeda dengan hasil survei kami silahkan tampilkan. Kalau mereka fair, bahwa survei itu produk ilmiah tinggal serahkan saja kepada masyarakat untuk melakukan survei tandingan. Sehingga tidak perlu bertaruh “saya siap meninggalkan dunia survei”, “saya siap pindah negara”, atau taruhah lain.

Artinya, cukup dengan dalil argumentatif. Dalil itu menurut saya sudah lebih dari cukup dibandingkan harus bertaruh.

Kalau hasil survei meleset dari real count Pemilu 2019, sanksi sosial pasti ada. Sanksi sosial ini sebenarnya sudah diberikan masyarakat setidak-tidaknya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Kemudian, pada Pilkada Serentak 2018 di mana di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah hasil surveinya jauh dibawah real count KPU. Dan ada sekelompok masyarakat yang kemudian mengatakan, tidak usah percaya lembaga survei.  (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Keberadaan lembaga survei sangat dibutuhkan untuk mengetahui tren elektabilitas kandidat dari waktu ke waktu. Namun yang dibutuhkan adalah lembaga survei yang kredibel. Yang bekerja atas dasar profesionalisme. Bukan lembaga survei abal-abal dan pesanan. Karena kategori lembaga survei abal-abal dan pesanan banyak muncul sebulan menjelang pemilihan. Demokrasi membutuhkan lembaga survei yang kredibel. Sekali lagi, yang kredibel.

Diakui atau tidak. Lembaga survei banyak yang menjadi konsultan capres dan cawapres. Oleh karena itu, tidak aneh dan tidak heran, jika hasilnya untuk penggiringan opini kepada kandidat tertentu.  Walaupun surveinya dilakukan dengan metode yang benar dan objektif, tetap saja keberpihakan pasti ada.

Kebanyakan lembaga survei memang untuk melihat elektabilitas kandidat. Juga untuk kompas dan pemetaan politik. Karena persoalan-persoalan di masyarakat juga dapat diketahui melalui survei. Dan kinerja pemerintah, baik, sedang, atau buruk juga bisa diketahui dengan survei.

Sejatinya lembaga survei jangan hanya memihak pada para kandidat. Tetapi juga harus berbuat untuk rakyat. Aspirasi masyarakat dapat juga diketahui melalu survei. Dan lembaga survei yang tahu dan memahami aspirasi masyarakat, harusnya disampaikan kepada para kandidat. Agar dapat dirumuskan dan diimplementasikan.

Ya, memang survei elektabilitas kandidat itu yang jadi jualan. Menaikkan elektabilitas kontestan. Kadang-kadang ada oknum lembaga survei yang mengatrol elektabiltas kontestan demi untuk mempengaruhi opini publik.

Cara yang elegan, ya, membuktikan bahwa surveinya dilakukan dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan dengan taruhan.  Argumentasi yang dikemukakan cenderung memihak, jadi masyarakat malas untuk mempercayainya.

Jika hasi survei meleset jauh dengan real count, lembaga survei memang tidak bisa disanksi. Sanksinya hanya sanksi moral. Namun sanksi moral kadang tidak efektif. Karena jika user atau pengguna survei tersebut mau dan memesan, maka lembaga survei akan tetap terus jalan.

Selama surveinya dilakukan dengan benar. Dengan metode yang benar. Dengan responden yang benar. Dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan sosial, maka lembaga survei tersebut masuk kategori yang kredibel. Bukan abal-abal yang mudah mengumbar hasil survei secara dadakan dan asal-asalan. Yang dilakukan karena pesanan. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional