Menyoal Pola Komunikasi Jokowi
berita
Politika

Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

09 August 2018 18:00

Sejak berprestasi sebagai Walikota Solo, menjabat Gubernur DKI Jakarta, hingga menduduki Kursi RI-1, Jokowi selalu jadi pusat perhatian. Pola komunikasi, gaya berpakian sampai makanan kesukaan jadi sorotan media dan publik. Ada yang menyoroti Jokowi karena kagum dengan kepemimpinan beliau, tapi tak jarang ada yang berusaha mencari titik lemah dari Jokowi. 

Semenjak menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga kini, setiap ujaran dan gaya Jokowi dalam berpakaian selalu mendapat respon dari pihak yang suka maupun tak suka dengan dirinya. Sebagai tokoh publik dan seorang pemimpin, respon seperti itu dianggap hal yang biasa. Namun ada juga yang berpendapat, pola Jokowi dalam berkomunikasi secara verbal maupun simbolis, bisa menjadi boomerang untuk dirinya sendiri. 

Gaya berpakaian Jokowi dinilai sebagian kalangan sederhana dan merakyat, tapi yang lainnya menganggap itu pencitraan. Beberapa kali gaya berpakaian Jokowi mendapat komentar miring. Salah satunya ketika Jokowi mengenakan jaket ala Dilan, mengikuti gaya milenial saat touring bersama club motor awal 2018 lalu. Pengamat menilai, tindakan simbolis seperti menggunakan jaket Dilan yang dilakukan Jokowi, menggeser makna substansi yang hendak disampaikan kepada publik.

Selin itu, ketika menunjukkan kinerjanya melalui media sosial dan media mainstream, Jokowi mendapat beragam tuduhan. Salah satunya, tuduhan yang dilayangkan oleh Ketua Dewan Pembina PAN, Amien Rais. Amien menuduh bagi-bagi sertifikat yang menjadi salah satu program Jokowi adalah penipuan. Amien mengatakan sebenarnya 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, tapi dibiarkan oleh pemerintah.

Selain bahasa simbol cara berpakaian dan publikasi program kerja yang dianggap beberapa kali mengundang respon miring, penggunaan diksi dalam menyampaikan pidato juga sering mengundang polemik. Beberapa di antaranya adalah penggunaan kata “gebuk” yang menunjukkan ketegasan Jokowi dalam menyikapi ormas anti Pancasila serta UUD 1945. Beberapa hari lalu, pemilihan diksi dalam menyampaikan pidato dalam Rapat Nasional Relawan Jokowi di SICC Sentul, menuai polemik dan perdebatan.

Pola komunikasi Jokowi sering melahirkan polemik. Sejumlah pihak menyayangkan hal tersebut. Ada pendapat mengatakan, untuk seorang presiden, harusnya Jokowi memiliki tim komunikasi yang mempersiapkan dirinya sebelum menyampaikan pidato atau mengutarakan sesuatu melalui bahasa simbol. Kalau tim itu ada, apakah tim tersebut sudah bekerja dengan baik dalam memberikan masukan kepada Jokowi dalam berkomunikasi?

Jika tim itu sudah memberikan masukan secara maksimal kepada Jokowi dalam melakukan komunikasi, lantas mengapa komunikasi yang dilakukan Jokowi masih dianggap kurang efektif dalam menyampaikan substansi suatu pesan?

Belakangan ini ditempatkan orang-orang untuk menjadi juru bicara istana, seperti Johan Budi dan Ali Mochtar Ngabalin. Apakah pemilihan juru bicara yang dilakukan sudah tepat dan sesuai dengan keperluan istana? Kriteria apa yang perlu dilihat dalam memilih juru bicara atau tim komunikasi?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner

Di tengah wacana #2019gantipresiden dan munculnya Dua Periode Presiden menjelang pendaftaran Paslon Capres-Cawapres, yang menurut saya sangat tidak bermanfaat bagi rakyat, muncul pernyataan dengan pilihan diksi yang kurang tepat. Lihat saja dalam bentuk video yang tersebar lewat WA, seorang dari tim komunikasi Istana, MN, bersama beberapa orang lainnya menyebut, “Lawan, Libas”.

Diksi ini sangat tidak produktif. Bahkan berpotensi kontraproduktif. Pemakaian kata lawan dan libas biasanya muncul ketika ada gangguan atau ketegangan relasi antar manusia dalam suatu kelompok sosial tertentu. Dengan kata lain, Lawan dan libas, kecuali dalam bentu bercanda, tidak pernah ada ketika terjadi peristiwa suasana komunikasi kesejukan dalam relasi antar manusia dalam suatu komunitas sosial tertentu. Karena itu, diksi seperti lawan dan libas sangat tidak tepat baik dari segi timing dan konteks ke-Indonesiaan-an kita dulu, kini, dan ke depan.

Sosok yang sama dengan mengenakan baju dominan warna kuning menyampaikan dengan lantang dukungan terhadap seseorang dua periode dan menyebut nama lembaga sebuah perguruan tinggi. Yang menarik pada setting ini, disamping sosok tersebut ada tokoh senior nasional, BP, dengan raut wajah penuh kehatian-hatian dengan jari kedua tangan terlipat di depan sedikit di bawah perut. Posisi tokoh tersebut tampak sebagai orang yang harus menuruti pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh sosok yang berbaju kuning tersebut. Sebagai tokoh nasional, BP tidak perlu hadir di sana dalam konteks komunikasi seperti itu. Sebab, dapat menimbulkan berbagai persepsi yang kurang produktif dari publik bagi tokoh yang bersangkutan.

Beda dengan TGB. Setiap pesan komunikasi yang dilontarkan TGB sangat efektif sembari menimbulkan kesejukan, kenyamanan dan kemanan bagi siapapun khalayaknya. "Tolong berhentilah berkontestasi politik dengan mengutip ayat-ayat perang dalam Al-Qur’an. Kita tidak sedang berperang. Kita ini satu bangsa. Saling mengisi dalam kebaikan," ucap TGB yang dimuat dalam satu media online, sebagai teladan. 

Berdasarkan dua pola komunikasi dari dua sosok di atas, dari aspek komunikasi politik, dapat dipastikan akan menimbulkan efek yang berbeda. Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh TGB, lebih menimbulkan kenyamanan, kebersamaan, ketenangan, simpati dan pluralis di tengah masyarakat yang pluralis.

Untuk itu, saya sebagai komunikolog mengimbau Istana segera melakukan konsolidasi internal dalam mewujudkan komunikasi politik yang sejuk. Wajah Istanah harus mengedepankan komunikasi dialogis, utamanya dalam tahun politik Pemilu 2019.

Merujuk pada narasi di atas, saya hanya bisa menghimbau pihak Istana dapat meminta kesediaan TGB menata dan mengelola seluruh sistem komunikasi politik Istana sehingga lebih bisa menjaga kebersamaan dalam kebhinnekaan dan ke-Indonesia-an saat ini dan ke depan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Saya kira tidak hanya pak Jokowi, kebanyakan politisi kita itu tidak mengedepankan substansi didalam mengkomunikasikan gagasannya ke publik. Lebih banyak pada soal-soal yang sifatnya simbol-simbol, yang sebenarnya tidak perlu dan mengundang kontroversi. Sebenarnya tidak perlu, seperti pernyataan siap berkelahi. Menurut saya, tidak pantas seorang presiden berbicara seperti itu.

Termasuk juga penggunaan baju misalnya. Saya tidak tahu apakah Pak Jokowi paham betul tentang tentang etika politik. Semua itu ada aturan dan etika. Walaupun aturan main itu tidak detail mengatur sampai soal baju, tapi kalau soal baju itu jelas adalah simbol pada partai tertentu. Termasuk juga yel-yel, yang disampaikan di depan publik. Saya khawatir dia tidak paham dengan etika-etika politik. Dan sebenarnya justru hal-hal seperti itu yang harus dihindari. Apalagi beliau sebagai presiden. Nah itu yang saya sayangkan.

Demikian juga partai, elite-elite yang lain, siapa pun bukan hanya pak Jokowi. Mestinya mereka itu harus sensitif pada hal-hal sebenarnya dia tidak boleh dimasuki. Karena kita menginginkan budaya demokrasi ini betul-betul terbangun dari waktu ke waktu dan semakin menunjukkan pada kualitas yang kita harapkan. Jadi bukan hanya soal prosedural dalam berdemokrasi, tapi fatsoen politik itu harus dijaga. Karena kalau tidak, rakyat ini apa yang jadi sandarannya. Itu kan  kacau kalau  diterjemahkan oleh timnya secara serampangan. Hal itu kacau sekali.

Komunikasi yang dilakukan Jokowi tidak efektif, karena kalau saya melihat, misalnya penempatan orang. Katakanlah dalam kasus Ngabalin. Itu kan sederhana sekali, Mengapa perlu Ngabalin, karena dia ini sebagai counter attack terutama kepada kelompok-kelompok dari oposisi. Dan lebih khusus lagi pada kelompok-kelompok Islam.

Namun harus disadari dia tidak hanya pejabat di seputar istana, tapi dia mewakili negara yang di bawah pemerintah Jokowi. Jadi dia itu merepresentasikan baik secara individu maupun ketokohan, kenegarawanan. Nah, dia tidak bisa memainkan peran itu. Jadi cara dia berkomunikasi itu konyol. Sama seperti cara berkomunikasi di pinggir jalan, dan memang betul tidak masuk pada subtansi. Jadi debat kusir yang tidak tentu arahnya. Nah itulah yang dilakukan oleh si Ngabalin. Itu justru mengkerdilkan citra Jokowi dan sebenarnya itu sama dengan bunuh diri.

Harusnya Jokowi memilih orang-orang yang ekspert, mampu berkomunikasi dengan baik, dan tenang. Juga dia mampu menyelesaikan masalah, tanpa menimbulkan masalah baru. Justru orang itu harus menyelesaikan masalah dan menurunkan suhu politik. Jadi kalau ada yang menyerang Jokowi, itu hal biasa. Tapi bagaimana orang itu melakukan counter tanpa menimbulkan masalah baru. Jangan sampai memilih orang yang justru membuka peluang bagi kubu oposisi untuk menyerang Jokowi. Jadi bukan karena kehebatan oposisi dalam menyerang Jokowi, tapi karena kesalahan tim komunikasi Jokowi itu sendiri. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Tabrani Yunis

Pengelola majalah POTRET dan Majalah Anak Cerdas. Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Melibatkan Institusi Polri dalam Politik Birokrasi Sangat Berbahaya             IPW Tak Yakin Syafruddin Bisa Selesaikan Masalah Birokrasi Di Indonesia             Susahnya Wujudkan Birokrasi yang Profesional dan Netral             Implementasi Ekonomi Kerakyatan, Berharap Kepada BPIP             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-1)             Mencari Solusi Mengatasi Pelemahan Rupiah (Bagian-2)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-1)             Menanti Efektivitas Pengetatan Moneter BI (Bagian-2)             Jadikan Asian Games 2018 Titik Awal Merubah Kebiasaan Buruk             Pendidikan Budi Pekerti Sangat Penting!