Menyoal MoU Pengembalian Uang Korupsi
berita
Politika

Sumber Foto: Kementerian Dalam Negeri  (gie/Watyutink.com)

07 March 2018 16:00
Nota kesepahaman (MoU) soal penanganan dugaan korupsi kepala daerah yang telah ditandatangani Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menuai kritik pedas. Perjanjian itu dinilai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

Pemerintah berargumen MoU ini dibuat agar pejabat daerah tidak takut mengambil keputusan. Selama ini, serapan anggaran belanja di daerah rendah karena kepala daerah takut ditangkap jika terjadi kekeliruan dalam pengelolaan anggaran. Akibatnya, pembangunan di daerah melambat.

Jampidsus Adi Toegarisman menambahkan, kesepakatan tersebut menjadi bagian dalam peningkatan pencegahan korupsi dan mengembalikan kerugian uang negara secara utuh. Menurut dia, jika negara hanya fokus pada penindakan hukum tindak pidana korupsi, maka proses pemberantasan korupsi tidak akan pernah selesai.

Menariknya, argumen itu berbanding terbalik dengan fakta yang sering kita lihat. Banyak sekali pejabat yang memang sengaja memainkan anggaran dan menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan korupsi.

Selain itu, MoU ini bertentangan dengan Undang-Undang Tipikor. Pasal 4 UU Tipikor mengatur, ketika ditemukan bukti dan ada kerugian negara, maka proses hukum kasus itu harus tetap berlanjut, tidak boleh dihentikan dengan dalih apapun. Tetapi MoU tersebut mengatur pejabat yang dicurigai terlibat korupsi bisa saja bebas jika membayar ganti rugi dalam waktu 60 hari setelah dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK. Ini seolah membuka peluang bagi pelaku kasus korupsi untuk lepas dari jerat hukum. 

Nah, masalah akan muncul bila KPK menyelidiki perkara korupsi kepala daerah. Dengan wewenang supervisi yang dimiliki, misalnya, menyerahkan proses penyelidikan suatu perkara korupsi kepada Kejaksaan atau Kepolisian. Kejaksaan atau Kepolisian lantas menggunakan kesepakatan MoU, tersangka mengembalikan uang kerugian negara karena kesalahan administrasi dan kasus ditutup. Sementara pola itu tidak dikenal oleh KPK sebagai pemberi "order". Aturan mana yang harus dipakai, UU Tipikor atau MoU? Bisakah KPK "mengintervensi" MoU yang rentan disalahgunakan ini mengingat KPK sebagai lembaga super body punya wewenang supervisi ke Kejaksaan dan Kepolisian?

Wajar muncul kekhawatiran kalau nantinya akan ada pihak yang menggunakan MoU ini untuk membuat skenario laporan 'sandiwara' misalnya seorang gubenur yang terindikasi korupsi yang sedang disidik kasusnya oleh KPK, lalu para koleganya membuat laporan ke kepolisian. Di titik inilah muncul pertanyaan menggelitik, bagaimana dengan kelanjutan kasus itu? apakah nantinya tidak berpotensi menghambat kerja aparat penegak hukum?.

Di satu sisi, beberapa pengamat menilai MoU ini bisa dibilang kemunduran yang melemahkan dalam pemberantasan korupsi. Sebab, bisakah ada garansi bahwa aparat Kepolisian, Kejaksaan, ataupun APIP tidak melakukan negoisasi atau kongkalikong dengan pejabat terduga korupsi? Lalu, bagaimana mekanisme pengawasannya? Sebab jika ini semua tidak diatur, bisa saja muncul budaya baru, korupsi dengan dalih "kesalahan administrasi" cukup diselesaikan dengan membayar ganti rugi. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(cmk)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua DPR RI

Masa tahun 70an tatkala masih berlaku ICW (Indonesische Comptabiliteits Wet), UU Perbendaharaan Negara. Kerugian negara dalam melaksanakan pemerintahan didahulukan proses TGR (Tuntutan Ganti Rugi), bukan pidana. Jadi usul tersebut sebenarnya adalah aturan yang pernah dijalankan.

Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan:

  1. Kerugian negara tidak dalam jumlah yang material, dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam penindakan berupa : penyidikan, penuntutan, sampai keputusan inckraht, lalu biaya pemidanaannya. Negara sudah rugi dan menambah kerugian.
  2. Kerugian negara itu diyakini maladministrasi, bukan kejahatan yang direncanakan, seperti suap yang nilainya milyaran untuk mendapatkan proyek.
  3. Pengembalian kerugian tersebut hanya satu kali, setelahnya kalau terjadi lagi, dihukum maksimal.
  4. Sistem pemidanaan yang berjalan saat ini membuat terpidana bukan kapok, karena penjara yang penuh, semuanya harus pakai uang untuk mendapat fasilitas yang ekslusif.

Sebaiknya masalah tersebut diatur tegas dalam UU, sekaligus memberikan hukuman yang berat, bagi pelaku korupsi dengan dibuang ke pulau terluar, terpencil dan tertinggal. Disuruh bertani, berternak, untuk membiaya kehidupan mereka dan selebihnya untuk kepentingan nasional. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan pada penghukuman pelaku, melainkan lebih utama adalah pengembalian kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Apalagi kalau dilihat dari beberapa kasus vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa koruptor. Padahal kasus korupsi dianggap merupakan kasus kejahatan luar biasa.

Pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi kini masih sangat jauh dari harapan. Masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Terlebih lagi pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi masih banyak belum diketahui keberadaanya.

Kendala dalam pengembalian keuangan negara di sebabkan oleh abuse of power. Kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi yang bersinergi dengan kekuatan politik, ekonomi, dan kekuatan birokrasi. Karenanya korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial, yang menjadi kendala dalam pengembalian hasil korupsi. Bukan hanya pihak birokrasi untuk mencapai kepentingan sekelompok atau orang, tetapi disebabkan oleh kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status beyond the law, sehingga hukum sering dikatakan sebagai kekuatan politik saja.

Oleh karenanya untuk lebih mengefektifkan dalam pembuktian pelaksanaan pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi, penegak hukum selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugas, khususnya dalam pelaksanaan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

Terlebih lagi para koruptor yang dipenjara hanya menjadi beban bagi negara, setelah para koruptor itu menjadikan negara sebagai bancakan korupsinya. Bahkan, mereka yang dipenjara masih bisa mendapatkan kamar eksklusif di dalam penjara dari sisa uang hasil korupsi yang lolos dari sitaan.

Sudah saatnya pelaku korupsi, jika belakangan ditemukan bukti baru, bila ada harta yang belum disita yang berasal dari korupsi, negara bisa melakukan penyitaan harta yang baru ditemukan tersebut. Meskipun pelaku sudah selesai menjalani hukumannya.

Upaya ini jauh lebih manusiawi dibandingkan jutaan orang sengsara karena kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dimana pelaku tak juga jera meskipun dipenjara dan dimiskinkan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Muncul istilah baru APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) untuk mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan ciri kemungkinan pengembalian uang negara sebagai imbalan penghentian pengusutan dan penghakiman korupsi. Kita memang paling produktif membuat lembaga baru, istilah baru, akronim baru, tapi isinya ya tetap saja kecap basi lama, ketidaktegasan terhadap korupsi.

Sudah jelas bahwa korupsi adalah penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara untuk menikmati "nilai lebih" dari transaksi procurement barang dan jasa, serta upeti rente birokrasi untuk perizinan. Semua ini gamblang dan mudah diadili dan dihukum. Tapi yang terjadi adalah solidaritas dan setiakawan, karena yang tertangkap adalah yang sial, sedang mayoritas juga melakukan skema operasi penikmatan hara melalui penyalahgunaan wewenang sebagai penyelenggara negara. Jadi selama praktik ini ditolerir dan orang tidak punya rasa bersalah, malu dan merasa berdosa, tapi bangga masih tetap berpolitik. Ya, tidak ada gunanya pembrantasan korupsi. Patah tumbuh hilang berganti. 

Apalagi jika terpidana, toh, masih tetap bisa melenggang kangkung masuk dan memiliki hak memilih malah hak dipilih jadi caleg atau malah capres. Jadi, sebetulnya Indonesia ini sudah mencapai batas Incasserinssvermogen, batas dimana rakyat sebetulnya sudah bisa tahan untuk menderita lagi. Sudah jenuh, sudah akhir zaman, seperti tulisan Goenawan Mohamad (GM) dalam "Catatan Pinggir" Tempo berjudul "Akhir".

Tampak sekali betapa GM sudah nyaris putus asa melihat buntunya jalan yang dihadapi masyarakat dan negara dalam soal money politics dan korupsi ini. Ya, barangkali yang bisa menghibur kita bahwa ternyata negara lain juga punya praktik korupsi. Tinggal balapan siapa yang lebih busuk dan lebih beradab, yang akan bisa selamat dari penyakit korupsi.

Dalam balapan korupsi antarnegara itulah nanti nasib suatu bangsa akan lebih terpuruk atau bangkrut dan lenyap seperti Yugoslavia dan Uni Soviet, atau survive tapi fragile, rawan dan lebay, loyo impoten, tidak bisa lari tumbuh ekonominya 7 persen. Meskipun secara biopolitik laporan lab pasien ekonomi RI itu bagus semua, kolesterol, gula, darah, urine, asam urat segala macam sehat, tapi ternyata loyo tidak bisa lari 7 persen. Inilah biopolitik yang serius harus diperhatikan terhadap pasien ekonomi politik RI di tengah tahun politik yang semakin membingungkan.

Misalnya, Bawaslu menyalahkan KPU dan mengizinkan PBB yang segera disambut. Barangkali ketumnya bisa jadi cawapres mendampingi Presiden Jokowi, seperti tersiar dalam komentar tokoh PDIP Hendrawan Supratikno, tentang peluang duet Jokowi-YIM. Dengan koalisi model ini dan amburadulnya KPU membuat putusan, maka sebetulnya negara ini seolah dikendalikan oleh banyak orang yang bukan pilot tapi merasa bisa jadi pilot. Dan menyerobot kekuasaan secara serampangan tanpa mempedulikan kinerja nasional secara terpadu. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI

MoU itu bisa menyelesaikan persoalan administrasi yang selama ini belum dipahami secara menyeluruh. Kalau urusan kerugian negara akibat tindak pidana, ya tetap saja UU Tipikor yang berlaku. Hal yang harus kita lihat, ternyata akibat kesalahan administrasi dan negara tidak dirugikan, ya monggo saja. Tapi kalau nyata-nyata sudah merugikan uang negara, ya tidak bisa lagi dong. Jadi, MoU tersebut tidak menghilangkan tindak pidana.

Sering kita jumpai kesalahan administrasi disebabkan oleh banyak faktor dan itu harus kita maklumi. Tapi kalau ternyata dia nyata-nyata melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan pelanggaran hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan nyata-nyata sudah menimbulkan kerugian negara, itu tidak menjadi domain dari MoU ini.

Selain itu, MoU ini bisa juga memberikan arahan supaya mereka tidak melakukan  yang nanti berakibat kepada tindak pidana korupsi. Selanjutnya, selain permasalahan admistrasi, MoU ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan wewenang yang  tidak menyebabkan menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta tidak merugikan negara.

Tapi dalam praktik kadang-kadang timbul pertanyaan, apakah kesalahan itu disebabkan oleh kesalahan administrasi atau sengaja hendak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini yang harus kita pahami.

Tindak pidana korupsi itu; pertama, bisa disebabkan kesalahan administrasi, kedua, ada perbuatan yang melanggar hukum, ketiga, ada yang diperuntungkan atau diperkaya, keempat merugikan keuangan negara.

Maraknya penolakan dari pegiat anti korupsi terhadap MoU ini karena mereka menilai MoU akan menghapus tindak pidana bila mengembalikan kerugian negara. Padahal maksud MoU bukan seperti itu. Jadi, MoU ini menyelesaikan permasalahan yang bukan tindak pidana. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik Internasional

Menganalisis yang amburadul, acakadut, alias berantakan gampang-gampang susah mendekatinya. Kita hampir hilang kepercayaan kepada lembaga-lembaga pemerintahan saa? ini. Dia yang basah, dia juga yang ?ering. Dia yang melarang, dia yang mengizinkan.

Regulasi/UU/PP yang dibuat antara yang satu dan yang lain, kerapkali tumpang tindih. Ini sudah lama itu terjadi. Ilustrasi yang paling hangat adalah UU MD3. UU yang betul-betul gila. Belum ada apa-apanya dengan MoU ini. Mungkin inilah manifestasi dari post truth yang fenomenal dewasa ini.

Untuk apa lagi MoU-MoU an antara Kemendagri, Kepolisian, KPK, dan entah dengan apa lagi, tentang anggaran (APBD)? Kan sudah melekat itu pada eksistensi masing-masing lembaga. Artinya, sudah ada itu pada tupoksinya. Mengapa ditambah-tambahi lagi? Kan yang menjalankannya manusia yang punya akal budi, bukan boneka.

Jadi, untuk apa itu manajerial, organisatorial, dan atau khususnya leadership? Apalagi bila direalisasikan dengan sistem pemerintahan kita yang sudah desentralisasil/otonomi daerah di tingkat ll. Mengapa harus digitu-gitukan lagi. Berilah kebebasan kepada mereka. Jangan kepalanya dilepas tapi ekornya diikat.

Lalu yang terpenting adalah dimana peran Dewan Perwakilan/ DPRD yang katanya mewakili rakyat di situ? Bukankan seharusnya pengawasannya di situ? Terkesan itu hanya mengada-ada atau saling unjuk kuasa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia

Memorandum of Understanding atau disingkat MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. MoU biasanya sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Oleh sebab itu, MoU tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum apa pun dan mengapa kita harus khawatir dengan MoU itu.

Selain itu MoU tersebut melanggar undang-undang dan tidak  bisa dijadikan landasan hukum untuk menangani perkara korupsi di daerah. Jadi, kalau mereka menggunakan MoU sebagai dasar hukum, ini suatu bentuk langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

MOU dan kebijakan yang demikian, jelas-jelas telah mendegradasi Tipikor sebagai extra ordinary crime menjadi tindak pidana biasa saja. Sikap ini berbahaya sebab dipastikan akan melahirkan 'semangat korupsi dulu' kalau ketahuan, ya kembalikan.

Terlebih lagi, yang membuat saya bingung dan bertanya-tanya, mengapa mereka duduk bersama dan menandatangi nota kesepahaman tersebut. Padahal sudah jelas UU tidak membolehkan ruang-lingkup yang mereka sepakati dalam MoU itu.

Terkait dengan polemik ini, seharusnya Presiden Jokowi memanggil tiga pihak itu untuk menanyakan, atas dasar apa mereka membuat MoU tersebut. Sebab, selain tidak mempunyai kekuatan hukum, dikhawatirkan MoU ini akan membuat gaduh. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Nota kesepahaman (MoU) tiga pihak (Kemendagri, Polri, dan Kejagung) harus diarahkan kepada percepatan pembangunan berbasis APBN/APBD yang bebas dari korupsi. Pembangunan suatu daerah baik fisik maupun non fisik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan rakyat berhak menikmati hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelaksana APBN/APBD.

Terobosan menuju pelaksanaan pembangunan yang baik dan bebas korupsi boleh saja dilakukan, bahkan harus didukung. Namun apabila nota kesepahaman itu menabrak bahkan mengeliminir undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan derivasinya, tentu harus ditolak.  

Korupsi itu termasuk extraordinary crime (kejahatan luar biasa) yang mengancam masa depan Negara. Jika dibiarkan korupsi bisa merusak moral bangsa dan menghancurkan Negara. Pemberantasan dan pencegahan korupsi tidak bisa dengan cara-cara yang biasa, namun perlu ada terobosan hukum (hukum progresif) untuk memperkuat regulasi yang sudah ada.

Akhirnya kita harus sepakat bahwa "toleransi atau kelonggaran hukum" terhadap kasus yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi tidak boleh dan tidak dibenarkan. Selama sekurangnya dua alat bukti terpenuhi, maka penyelidikan tindak pidana korupsi dilanjutkan proses penyidikan dan seterusnya.

Korupsi itu kampungan.  Kata anak milenial "zaman now harus bebas korupsi". (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

MoU Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian tentang Penanganan Dugaan Korupsi Kepala Daerah sangat perlu untuk dikritisi. Secara formal MoU tidak bisa mengesampingkan undang-undang. Selain memiliki kekuatan hukum yang lemah, MoU juga bahasa hukumnya tidak mengikat, karena biasanya hanya berisi kemauan atau niat baik para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa diiringi dengan konsekuensi hukum jika MoU itu dilanggar.

Secara material, jelas pengembalian hasil kejahatan atau korupsi tidak menggugurkan pidana. Dengan demikian meskipun hasil korupsinya sudah dikembalikan perbuatan pidananya masih melekat pada diri koruptor yang bersangkutan. Hal ini berarti MoU tersebut tidak dapat digunakan. Pelaksanaan MoU oleh ketiga institusi berpotensi merupakan pelanggaran hukum, termasuk hukum pidana. 

Jika MoU tersebut dimaksudkan agar kepala daerah tidak takut mengeluarkan kebijakan dan agar anggaran terserap, MOU bukan solusi yang tepat. Jika instrumen MoU tetap akan digunakan, maka  ranahnya adalah preventIf, bukan represif. 

Selain itu, tidak ada cara lain kecuali tidak korupsi, apa pun alasannya. Jika tidak korupsi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan termasuk untuk mengambil kebijakan dan menggunakan anggaran untuk menjalankan program-program pembangunan secara legal. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri

Perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, bukan untuk melindungi koruptor. Tidak benar jika dikatakan tersangka korupsi bila sudah mengembalikan uang kerugian negara maka kasusnya diputihkan atau diampuni.

Tidak benar dan tidak beralasan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum dijadikan alasan untuk mengampuni seorang tersangka koruptor apabila telah mengembalikan keuangan negara. Menanggapi pemberitaan terkait pelaksanaan MoU antara APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat tentang indikasi korupsi pada penyelenggara pemerintahan daerah.

MoU itu berisi beberapa poin kesepakatan. Antara lain, pertama memuat tentang  koordinasi antara APIP dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat.

MoU ini  merupakan amanah dari Pasal 385 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk mengetahui apakah materi laporan pengaduan masyarakat tersebut terindikasi korupsi atau administrasi.

Kedua, MoU bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terkait klasifikasi administrasi dan pidana yang berasal dari sebuah materi pengaduan masyarakat. Jadi, APIP dan aparat penegak hukum--dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan, sepakat untuk memberikan kriteria administrasi sebuah pengaduan masyarakat.

Pada Pasal 7 ayat (5) huruf b (MoU) menyatakan apabila terdapat kerugian negara atau aerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK.

Ketiga, norma pada Pasal 7 ayat (5) huruf b tersebut hanya mengatur terhadap kerugian negara yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan internal. Sehingga norma ini tidak berlalu bagi kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan pidana seperti suap, gratifikasi, pemerasan dan lain lain.

Keempat, perjanjian kerjasama ini juga mengatur, koordinasi APIP dan aparat penegak hukum dilakukan pada tahapan penyelidikan suatu pengaduan masyarakat. Tidak berlaku apabila tertangkap tangan atau OTT. Sehingga apabila aparat penegak hukum dalam menangani suatu laporan masyarakat dan kemudian setelah dilakukan penyidikan, seseorang ditetapkan menjadi tersangka, maka tidak berlaku mekanisme koordinasi APIP dan aparat penegak hukum seperti yang tertuang dalam MoU.

Hal yang sama apabila sesorang sudah ditetapkan tersangka atau tertangkap tangan melakukan korupsi, maka tindakan pidana jalan terus dan tidak dapat diklasifikasikan administrasi meskipun yang bersangkutan telah melakukan pengembalian keuangan negara.

Jadi kesimpulannya, tidak benar dan tak beralasan MoU antara APIP dengan aparat penegak hukum dijadikan alasan untuk mengampuni seorang tersangka koruptor hanya karena telah mengembalikan keuangan negara. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Executive Director Para Syndicate

Kritik keras publik atas penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penanganan dugaan korupsi korupsi kepala daerah antara tiga pihak: Kemendagri, Polri, dan Kejagung; itu sangat beralasan, karena nota tersebut dirasakan publik sebagai "keganjilan" dalam tigas aspek berikut.

Pertama, dibaca pada konteks gencarnya kasus OTT oleh KPK terhadap kepala daerah dan calon kepala daerah terduga korupsi belakangan ini, MoU tersebut bisa kita baca sebagai "sikap reaktif" pemerintah untuk menangkal sekaligus membentengi para kepala daerah dan calon kepala daerah dari upaya hukum KPK. Sikap reaktif itu muncul akibat histeria ketakutan kolektif dari para kepala daerah dan calon kepala daerah yang punya potensi masalah yg sampai hari ini masih aman-aman saja, belum kena 'apes' terciduk KPK.

Kedua, bila dibaca pada konteks relasi kelembagaan, MoU tsb kita baca sebagai kebijakan yang keluar dari "kepantasan etis" sebab tidak melibatkan KPK yang merupakan lembaga terdepan dan paling dipercaya publik dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Mengapa MoU hanya tiga pihak saja tanpa melibatkan atau setidaknya berkoordinasi dengan KPK..? Padahal salah satu tugas KPK adalah melakukan supervisi dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi sesuai perintah UU.

Ketiga, bila dibaca pada konteks tertib hukum, MoU tersebut kuat dugaan memuat aturan-aturan kesepahaman (kesepakatan) yang non-linier dengan UU Tipikor, sehinga berpotensi terjadi benturan aturan yang akan berujung kemunduran aturan dalam pemberantasan korupsi. Sebagai buktinya, saat ini berkembang opini dan tafsir yang beragam terkait substansi MoU tersebut.

Derasnya kritik publik terhadap MoU ini jelaslah menunjukkan bahwa ada motif dan intensi yang terasa ganjil karena menabrak pemahaman nalar sehat publik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Banyak usaha dan cara yang dilakukan para pejabat negara untuk melakukan usaha pelemahan KPK. Belum selesai heboh masalah  pansus DPR terhadap KPK, sekarang kita dihadapkan kembali soal nota kesepahaman (MoU) Pengembalian Uang Korupsi Kepala Daerah oleh Kemendagri, Polri dan Kejagung. Apapun alasan yang dikemukakan oleh pemerintah, jelas ini merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi di tengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) pejabat daerah yang dilakukan oleh KPK.

Argumentasi pemerintah yang mengatakan MoU dibuat agar pejabat daerah tidak takut lagi mengambil keputusan hanya mengada-ada, tidak substantif dan prinsipil. Tidak ada korelasi yang signifikan antara rendahnya serapan anggaran dengan pengelolaan anggaran selama pejabat daerah menjalankan politik anggaran yang transparan dan akuntabel.

OTT pejabat negara oleh KPK dikarenakan sikap mental korupsi dan sifat hedonisme yang merasuk ke semua lapisan masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakangi timbulnya sikap tersebut salah satunya adalah hilangnya budaya malu masyarakat kita dan terjadinya erosi nasionalisme dan patriotisme. Ideologi kita juga sudah tergerus oleh nilai-niali kapitalisme dan liberalisme yang secara masif melakukan panetrasi terhadap perilaku budaya kita. Diperlukan integritas yang tinggi bagi pejabat negara karena penyalahgunaan selama ini muncul adanya sikap mental dan sengaja dilakukan secara berjamaah dengan memainkan anggaran.

Timbulnya politik dinasti di daerah salah satu sebabnya adanya manipulasi dan rekayasa anggaran bagi para pejabat yang memenangkan pilkada akibat high cost yang ditanggung oleh kepala daerah. Di tahun politik ini apa pun dilakukan pemerintah selalu menjadi sasaran bagi pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan wibawa pemerintah.

MoU ini merupakan kebijakan kontraproduktif yang dilakukan pemerintah untuk memperlemah tindakan KPK. Seharusnya saat konsentrasi pemerintah di bidang percepatan pembangunan infrastruktur, sinergitas antara Kemendagri, Polri dan Kejagung harus ditingkatkan untuk bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Jangan sampai penyerapan anggaran yang rendah selama ini diakibatkan masifnya OTT yang dilakukan oleh KPK. Kredibilitas dan integritas KPK yang sudah teruji selama ini dirusak oleh hidden agenda oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini sengaja untuk menghancurkan KPK. Bravo KPK. (cmk)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US