Menyoal MoU KPU-PPATK Awasi Dana Kampanye Ilegal
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 23 March 2019 15:30
Penulis
Watyutink.com - Aliran dana kampanye ilegal selama Pemilu 2019 tampaknya bakal terendus. Baru-baru ini, tepatnya pada Kamis (21/3/2019), KPU dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan dana kampanye ilegal, khususnya terkait tindak pidana pencucian uang, melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Tidakkah Nota Kesepahaman antara KPU dan PPATK tersebut cukup terlambat? Perputaran dana kampanye setidak-tidaknya sudah berlangsung saat masa kampanye dimulai pada 23 September 2018. Artinya, boleh jadi dana kampanye ilegal sudah menjadi praktik peserta pemilu sebelum MoU antara KPU dan PPATK ditandatangi.

Sekalipun dilakukan saat pelaksanaan Pemilu 2019 kurang dari sebulan, MoU tersebut sepertinya perlu diapresiasi. Pengawasan perpuataran uang para peserta pemilu ini bagian dari upaya KPU mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Aktivitas kampanye jelang hari pemungutan suara bakal makin intens, di saat bersamaan perputaran dana kampanye dipastikan meningkat pula. Sehingga bukan tak mungkin peserta pemilu “menghalalkan” dana kampanye ilegal demi memenuhi kebutuhan logistik.

Terlebih, sebagian kalangan meyakini praktik tersebut belum sepenuhnya dihindari para peserta pemilu. Dengan kata lain, aliran dana kampanye ilegal dinilai masih jadi problem akut dalam penyelenggaran pemilu.

Publik berharap pemilu yang berintegritas tanpa dana kampanye ilegal memang harus diupayakan oleh penyelenggara pemilu. Tetapi, apakah MoU tersebut bisa berujung pada penindakan yang efektif?

Nota Kesepahaman ini boleh jadi bekerja efektif. Selama penyelenggara pemilu melibatkan PPATK dalam beberapa kontestasi politik, PPATK acap kali menemukan transaksi mencurigakan dalam penggunaan dana kampanye.

Salah satu contoh paling anyar, PPATK berhasil mengendus transaksi tidak wajar hingga puluhan miliar rupiah yang melibatkan calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018. Sayangnya, penindakan atas temuan itu dinilai tidak jelas rimbanya.

Lalu, sejauh mana aspek penindakan tetap akan menjadi problem dalam memerangi dana kampanye ilegal di Pemilu 2019? Seperti diketahui, PPATK tidak punya kewenangan penindakan atas temuan mereka. Jika PPATK berhasil menemukan transaksi mencurigakan pada Pemilu 2019, maka perlu ditindaklanjuti penegak hukum pemilu.

Jika aspek penindakan masih mandul, boleh jadi kasus dana kampanye ilegal sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya: hanya sebatas berhasil diendus. Tidak lebih. Kalau ujungnya-ujungnya demikian, apakah itu artinya MoU antara KPU dan PPATK itu hanya sekadar formalitas?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), merupakan salah satu cara mengawal integritas Pemilu dari praktik dan tata kelola sumber daya finansial yang berpotensi dilakukan oleh setiap peserta pemilu, baik legislatif maupun presiden. 

MoU ini diharapkan tidak hanya sebagai aksesoris yang memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, tetapi harus juga memberikan efek penghukuman manakala ditemukan adanya kontestan pemilu terekam melakukan transakasi mencurigakan sepanjang musim Pemilu 2019 ini. Selama ini, kerja PPATK dalam mengawal pemilu bersih belum menunjukkan kontribusi nyata pada peningkatan kualitas Pemilu.

Tindak pidana pemilu seringkali hanya menjadi pemanis bagi penyelenggaraan Pemilu, di mana tindak pidana pemilu tidak bisa diadili dan tidak kontributif pada perwujudkan keadilan elektoral. Tindak pidana pemilu hilang dari daftar perkara yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum seiring dengan riuhnya kemenangan kontestan pascapemilihan. Padahal, semestinya tindak pidana Pemilu tersebut tetap harus dituntaskan, karena penyelesaian perkara itu bagian dari variabel penentu kualitas dan integritas pemilu.

Seperti PPATK, karena produk kerja lembaga ini ditujukan kepada institusi penegak hukum, maka penyikapan segera atas dugaan transaksi mencurigakan dari para kontestan mesti ditindaklanjuti secara cepat sehingga publik memiliki referensi saat berada di bilik suara. Transaksi mencurigakan bukan hanya ditujukan pada praktik-praktik politik uang oleh para kontestan pileg dan pilpres, tetapi juga dukungan sektor-sektor swasta yang melampaui batas kewajaran, baik bersumber dari dana dalam negeri maupun dana asing.

Penindakan tindak pidana pemilu terkait politik uang termasuk potensi kucuran dana yang tidak wajar dari korporasi dan asing merupakan bagian dari cara otoritas negara mengawal proses demokrasi secara berintegritas. Dengan langkah sigap PPATK dan penegak hukum, maka MoU antara KPK dan PPATK akan memiliki signifikansi memperkuat kualitas pesta demokrasi kita. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Itulah budaya kerja kita. Kadang kita suka terlambat. Sudah terlambat baru bekerja. Keterlambatan Memorandum of Understanding (Mou) antara KPU dan PPATK tersebut sangat disayangkan. Namun dari pada tidak sama sekali lebih baik terlambat. MoU tersebut juga bisa berlaku surut. Artinya, bisa mengendus dan melacak kasus-kasus dana kampanye ilegal sebelum-sebelumnya.

Apakah MoU tersebut bisa berujung pada penindakan yang efektif? Belum tentu efektif. Tapi harus kita apresiasi. Bekerja untuk ke depan. Namun harus efektif now and next. Efektif atau tidak kita lihat ke depan.

Jika serius diterapkan MoU tersebut. Bisa saja akan menjaring dana kampanye ilegal. Namun jangan sampai MoU diteken. Namun hanya sebagai formalitas. Ditanda tangan namun hanya untuk menanggapi kritik masyarakat. Kita lihat saja, apakah akan ada hasilnya atau tidak. Efektif atau tidak. Kita tunggu hasilnya.

Penindakan itu wewenangnya para penegak hukum. Bukan PPATK. PPATK hanya menyediakan data mentah hasil investigasi dan temuannya. Jadi data temuan dari PPAT terkait dana kampanye ilegal tersebut harus diserahkan ke institusi penegak hukum. Yang menindak, ya, para penegak hukum.

Terkait kekhawatiran MoU tersebut hanya sekadar formalitas, itu yang kita pertanyakan. Itu yang kita kritisi. Jangan hanya jadi formalitas semata. Jangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Yang jelas dan yang pasti. Mari berbuat yang terbaik untuk bangsa. Jadi ketika sudah di tanda tangani MoU tersebut. Maka harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Indonesia. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF