Menyoal Keabsahan PKPU Caleg Eks Koruptor
berita
Politika
Sumber Foto : PKPU.co.id (Montase/gie/watyutink.com) 03 July 2018 17:00
Penulis
Penetapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif menuai pro dan kontra. Sebagian kalangan mengatakan PKPU tersebut tak bisa berlaku karena belum diundangkan, sekalipun sudah ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman. Tetapi pihak KPU dan yang lainnya menilai PKPU tersebut tetap bisa berlaku, meski tidak diundangkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Dengan tidak adanya ‘stempel’ Menkumham, benarkah PKPU Nomor 20 tahun 2018 tak bisa berlaku atau batal demi hukum? Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan. Pada titik ini, dapat dipahami bahwa PKPU yang ditetapkan 30 Juni 2018 ini dianggap cacat hukum. Namun pasal tersebut juga memungkinkan peraturan perundang-undangan bisa berlaku tanpa diundangkan jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sementara, Pasal 46 PKPU Nomor 2 Tahun 2018 menyatakan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bisa jadi pasal inilah yang membuat KPU meyakini bahwa peraturan tentang pencalonan anggota legislatif ini sudah sah dan tidak cacat hukum. Lantas, apakah frasa “ditetapkan” bisa menegaskan bahwa PKPU bisa berlaku tanpa diundangkan sebagaimana pengecualian dalam Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011?

Menkumham enggan menandatangani PKPU Nomor 20 Tahun 2018 karena aturan ini memuat larangan mantan narapidana korupsi nyaleg, yang dianggap bertentangan dengan Pasal 204 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Larangan mantan koruptor ini memang dilematis. Di satu sisi bagaimana mungkin seseorang yang mempunyai track record buruk, apalagi pernah terbukti melakukan korupsi, dibolehkan ikut terlibat dalam kompetisi pencalegan. Tetapi di sisi lain banyak pihak, terutama sebagian anggota DPR dan pemerintah, menganggap pelarangan itu melanggar undang-undang. Pertanyaannya, apakah Menkumham memiliki kewenangan untuk mengoreksi norma peraturan perundang-undangan? Bukankah sejatinya kewenangannya hanya mengundangkan?

Pasalnya, sudah ada mekanisme uji materi jika PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan undang-undang. Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Juga, mekanime pengujian tersebut diatur dalam Pasal 76 UU Pemilu. Artinya, bukankah sebaiknya Menkumham tetap mengundangkan dan membiarkan pihak-pihak yang dirugikan menggugatnya ke MA?

Jika itu dilakukan, bisa jadi polemik larangan mantan koruptor nyaleg tak akan berlarut-larut. Terlebih pendaftaran caleg akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018, sementara dasar hukumnya adalah PKPU Nomor 20 tahun 2018. Jika belum menemukan solusi, apakah kita rela tahapan Pemilu 2019 berantakan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Pusat Studi Hukum FH UII

Tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), itu tahapannya mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Artinya, ada satu tahapan yang tidak dilalui dalam pembentukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 , yaitu tahapan pengundangan.

Kalau dilevel pembentukan undang-undang, tahapan pengesahan bisa disimpangi. Karena Pasal 20 UUD 1945 menyatakan, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Tapi dalam pembentukan PKPU tidak ada pengaturan yang detail soal itu. Di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 juga tidak mengatur apakah  berlakunya PKPU menuntut pengesahan atau tidak. Jika mau tertib hukum, mestinya pemberlakuan PKPU harus menunggu diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Karena bagaimanapun juga peraturan tersebut mengikat luas, bukan hanya sekadar mengikat internal KPU.

Kalau membaca Pasal 46 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa berlakukanya peraturan ini sejak ditetapkan. Bukan diundangkan. Berarti PKPU ini harus menjadi catatan krits untuk semua design pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena tidak ada keseragaman pembentukan peraturan di beberapa lembaga Negara. Misalnya Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya peraturan tentang hukum acara MK. Peraturan ini hanya ditetapkan oleh MK, tidak diundangkan oleh Menkumham, tetapi faktanya berlaku mengikat bagi siapapun yang bersidang dan beracara di MK. Padahal harusnya ada pintu untuk mengkoordinir proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, Menkumham tidak mempunyai kewenangan untuk mengoreksi substansi peraturan perundang-undangan, karena hal ini bagian dari pelaksanaan lembaga independen negara terkait. Bisa berbahaya seandainya PKPU justru bisa dikoreksi oleh pemerintah, karena pemerintah itu berangkatnya dari partai politik. Sangat mungkin suatu saat PKPU dikoreksi oleh pemerintah dalam rangka untuk memudahkan jalannya pemerintah untuk berkuasa kembali.

Mestinya pengundangan oleh Menkumham bersifat administratif, bukan mengubah substansi. Sehingga kalau tugas Menkumham mengundangkan PKPU bersifat administratif, maka jangan digunakan kewenangan tersebut sebagai alat politik. Sikap Menkumham yang tidak mau mengundangkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 kesannya sangat kuat bahwa hanya semata-mata ada ketentuan yang melarang mantan koruptor nyaleg, karena bertentangan dengan UU Pemilu. Sebenarnya, kalau berbicara soal larangan mantan narapidana korupsi problemnya bukan hanya berada di PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Tetapi problem dasarnya ada di UU Pemilu dan Putusan MK yang tidak memberikan batasan kepada mantan koruptor untuk mencalonkan anggota legislatif.

Dengan demikian, harusnya Menkumham tinggal menyampaikan kepada publik, ‘kami mengundangkan PKPU karena tugas kami bersifat administratif, dan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan dengan peraturan ini maka silahkan melakukan uji materi ke Mahkamah Agung.’ Kalimat semacam ini tidak muncul selama ini, sementara sewaktu UU MD3 menjadi polemik muncul pernyataan Presiden Jokowi yang mempersilahkan masyarakat menggugat ke MK. Sehingga memunculkan kesan bahwa tidak diundangkannya PKPU ini seolah-olah untuk mengambil keuntungan tertentu.

Polemik PKPU ini harus segera diselesaikan. Bagi saya, mestinya masing-masing antara KPU dan Kemenkumham colling down, karena selama ini yang sering kita dengar adalah konflik terbuka di media. Sehingga keduanya perlu duduk bersama secara serius untuk menyelesaikan persoalan ini, karena tidak mungkin harus menunda proses pendaftaran calon legislatif. Jika harus tertunda, maka tahapan selanjutnya akan bergeser. Sekali lagi, KPU dan Kemenkumham perlu duduk bersama tanpa mengedepankan ego masing-masing; Kemenkumham harus menyadari bahwa fungsinya hanya administratif untuk mengundangkan PKPU, sementara KPU juga menyadari bahwa peraturan yang mereka buat hanya pelaksana undang-undang, bukan peraturan yang melampaui apa yang ada dalam undang-undang. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas

Saya meyakini Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menemukan jalan keluar terbaik agar proses penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung dengan baik.

Yang saya dengar, Kemenkumham dan KPU telah mencoba berdialog agar tujuan baik KPU untuk melarang caleg eks koruptor bisa terwujud, tanpa perlu bertentangan dengan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana banyak dinyatakan banyak pihak. Pilihan Kemenkumham dan KPU untuk berdialog ini tentu pilihan yang baik di tengah kasip jadwal pemilu.

Jika PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah diundangkan harapannya partai-partai tidak perlu berupaya membatalkan PKPU ini, karena pasti langkah itu akan dicatat pemilih dan menjadikan partai mereka sebagai musuh bersama. Saya yakin niat baik KPU akan didukung Kemenkumham. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Menyimak keluarnya keputusan KPU soal larangan bekas terpidana korupsi menjadi caleg, terlepas dari beragam reaksi yang muncul atasnya, tak ada komentar lain yang layak untuk diberikan: para pimpinan KPU telah membuat sebuah terobosan yang cerdas dan layak dihargai. Terobosan cerdas yang lain juga muncul dari langkah KPU lainnya, yang langsung sigap memberlakukan aturan ini sebagai basis pendaftaran calon legislatif, yang mulai 4 Juni.

Di balik reaksi penolakan ngotot dari sejumlah pejabat dan politisi yang berdalih bahwa keputusan ini bertentangan dengan undang-undang, masyarakat awam mayoritas merasakan kecocokan dengan keputusan ini. Rakyat sebagai pemilih, meskipun pemegang tertinggi kedaulatan dan menentukan mereka yang berkuasa, pada dasarnya adalah juga obyek paling lemah dari rantai politik electoral dalam sistem demokrasi liberal. 

Peraturan seperti diterbitkan KPU memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas politisi dan pejabat. Meskipun kontribusi pada satu aspek tunggal, tetapi sebuah kontribusi yang patut untuk dihargai.

Presiden Jokowi sendiri juga telah memberikan komentar yang bijak atas Peraturan KPU dan keberatan Menkumham atas Peraturan ini. Seperti dikutip sejumlah media, presiden mengatakan: 'UU memberi kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan. Peraturannya sudah dibuat KPU. Kalau ada yang tidak puas dengan peraturan yang ada, silakan digugat ke MA.' 

Komentar yang bijak dan simpatik. Bravo untuk bapak presiden. Peraturan KPU boleh jadi dapat membantu percepatan hadirnya lanskap politik baru Indonesia, yang juga menjadi perhatian presiden.

Peraturan yang baru saja diterbitkan olah KPU, kalau diambil semangatnya secara jujur, bisa jadi akan membantu para pengurus partai politik untuk memilih dan menyaring kandidat mereka. 

Kalau ada yang masih kurang, saya kira ada pada bunyi pasal dan identifikasi kejahatan yang masuk kategori luar biasa. Peraturan KPU mengidentifikasi tiga kejahatan yang narapidana atas kejahatan tersebut tidak dapat menjadi caleg: bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Mestinya tindak kejahatan terorisme dan perusakan lingkungan yang akut (misal: pemilik perusahaan yang memerintahkan pembakaran hutan atau pembuangan limbah sembarangan) masuk juga dalam kategori ini. 

Diskursus tentang caleg bersih ini masih jauh dari usai. Seandainya peraturan KPU ini harus dicabut karena amanat perundangan, ini tetap sebuah terobosan cerdas dalam jagad kompleksitas problematika korupsi dan pemerintahan bersih di Indonesia. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF