Menyimak Temuan Radikalisme di Masjid
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 November 2018 14:30
Apa yang ada dibenak kita ketika mendengar klaim Badan Intelijen Negara (BIN) menyebut ada 41 masjid di BUMN terpapar paham radikalisme? Tentu bagi yang belum tahu akan bertanya-tanya, kok bisa ya? Kira-kira masjid mana saja yang dimaksud? Lalu, dengan apa paparan Radikalisme itu diukur, sehingga dapat membedakan ini masjid yang bersih dan ini masjid yang terkontaminasi?

Baru baru ini publik dibuat heboh dengan pernyataan Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto mengungkapkan hasil survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Madani (P3M) Nahdlatul Ulama menyatakan 41 masjid dilingkungan pemerintah telah terpapar paham radikalisme. Hal ini didasari dari kategori  konten yang dibawakan penceramah di masjid tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin menyatakan kalau organisasinya selama ini sudah berupaya mencegah penyebaran paham radikalisme dilingkungan masjid. Namun, menurutnya upaya DMI tidak bisa mengadang penyebaran paham tersebut secara maksimal karena kewenangan DMI tidak bisa melakukan investigasi. Oleh karena itu DMI mendorong agar pemerintah dapat mencegah dengan kewenangan yang dimilikinya.

Menariknya, Ketua DPP PKS Mardani mengkritik keterangan yang telah disampaikan BIN tersebut. Mardani menilai hal tersebut bisa membuat gaduh bila tidak disertai data yang lengkap. Ia juga meminta BIN bisa terus terang menyebut nama-nama masjid tersebut agar masyarakat mengetahui. Bahkan ia menegaskan agar BIN menjelaskan parameter hingga sebuah masjid dapat dikatakan telah terpapar radikalisme.

Berbeda dengan Mardani. Pengamat terorisme Al-Chaidar malah menilai paparan radikalisme maupun intoleransi tak hanya terjadi dilingkungan masjid kementerian lembaga pemerintah, tapi sudah menyebar ke hampir seluruh tempat ibadah di Indonesia. Namun begitu, menurutnya dakwah atau ceramah yang disampaikan para khatib tersebut tidak terlalu berdampak selama pemerintah cepat merespon dengan mengganti para pengkhotbah yang lebih moderat.

Yang menjadi tanya selanjutnya, mengapa hingga kini BIN belum menyebutkan masjid mana saja yang terkontaminasi paham radikalisme? Dan juga kalau memang apa yang disampaikan bahwa paparan radikalisme telah menyebar ke hampir seluruh tempat ibadah, sejauhmana Kementerian Agama merespon temuan ini?

Bila kita menelisik dari sisi historis apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di saat pertama kali hijrah ke Madinah dengan membangun masjid yang bertujuan untuk dapat mempererat rasa solidaritas keumatan melalui shalat berjamaah, maupun memberikan pemberdayaan kepada masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan politik. Dan yang paling penting masjid menjadi sekolah bagi umat dalam menata dan membentuk diri menjadi pribadi muslim yang taat, bukan menjadi " pemberontak".

Nah pada titik ini publik kembali bertanya-tanya, mengapa saat ini radikalisme justru lahir dari masjid, pasalnya dua entitas tersebut saling bertolak belakang? Atau jangan-jangan bagi sebagian pihak masjid menjadi tempat yang aman dalam menyemai isu-isu intoleransi? Lantas, bagaimana dengan fungsi masjid dan keharmonisan yang sudah lama terbangun sesama umat beragama? Apa iya, hal ini harus dikorbankan?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Dosen Pasca Sarjana UNUSIA, Penggiat seni tradisi dan budaya Nusantara

Zaman nabi masjid memang menjadi pusat aktivitas, mulai dari pendidikan, pengajian, diskusi agama, konsultasi sampai urusan ekonomi dan pengadilan. Ini terjadi karena lembaga sosial belum sekompleks sekarang. Dalam istilah Dukheim belum ada devision of labour yang rumit karena segala urusan masih terpusat di masjid.

Sejalan  dengan perkembangan masyarakat yang menuntut pemisahan dan pembagian otoritas kelembagaan sosial secara lebih rinci maka ada beberapa fungsi masjid yang diambil atau diarahkan kepada lembaga, khususnya ekonomi, politik, hukum dan pendidikan. Di sini fungsi masjid benar-benar hanya menjadi tempat ibadah ritual dan kegiatan keagamaan. Meski secara fungsional semakin berkurang tapi secara subatansial justru memgalami peningkatan. Ini terjadi karena masjid benar-benar ditempatkan sebagai simbol agama yang sakral dan mulia. Artinya masjid menjadi tempat suci yang tidak boleh dikotori dengan perbuatan nista dan biadab.

Penggunaan masjid sebagai markas dan sarang radikalisme merupakan bentuk desakralisasi masjid karena bagaimanapun gerakan radikal adalah gerakan politik yang menggunakan topeng agama. Ini artinya telah menjadikan masjid sebagai tempat suci menjadi tempat gerakan politik yang profan; penuh intrik dan profan. Radikalisme di masjid berarti menjadikan masjid sebagai sarang membangun kebencian, fitnah dan kebencian pada kelompok lain untuk tidak sefaham

Di sisi lain radikalisme di masjid juga merupakan gerakan pendegradasian masjid. Karena bagaimanapun gerakan radikal adalah gerakan eksklusif yang memonopoli kebenaran. Padahal masjid mestinya menjadi tempat membangun ukhuwah islamiyah ummat Islam dari berbagai madzhab. Apalagi jika masjid tersebut milik negara (BUMN). Adanya gerakan radikal intoleran di masjid jelas merupakan indikasi terjadinya degradasi masjid.

Munculnya indikasi radikalisme di masjid merupakan bahaya. Karena tidak saja bisa menyebabkan terjadinya desakralisasi dan degradasi masjid, tapi juga bisa memperkuat gerakan politisasi agama yaitu menjadikan simbol agama sebagai topeng menyembunyikan kepentingan  politik yang profan dan busuk. Oleh karenanya hal ini harus segera dicegah sedini mungkin. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti di CDCC (Center for Dialogue and Cooperation among Civilization), mantan Anggota Komisi I DPR RI

Bagi yang mengikuti perkembangan politik global, temuan sejumlah lembaga penelitian terkait meningkatnya "faham radikal" baik di masjid, perguruan tinggi, maupun sekolah, merupakan bukti empiris dari tesis yang diyakini selama ini. Semua merupakan implikasi hubungan kausalitas atau sebab-akibat dari benturan kepentingan negara-negara besar di tingkat global.

Meskipun demikian, harus juga difahami bahwa secara teoritis tidak ada peristiwa sosial politik yang terjadi akibat variabel atau penyebab tunggal. Dengan kata lain, setiap peristiwa sosial politik selalu disebabkan oleh sejumlah penyebab yang hubungan satu dengan lainnya tidak jarang cukup kompleks untuk diurai.

Untuk itu seringkali tidak terhindarkan, diperlukan pola penyederhanaan untuk bisa menjelaskannya. Dengan konsekwensi, ada sejumlah variabel yang menonjol atau ditonjolkan. Begitu juga, hubungan satu variabel dengan variabel lain ada yang ditempatkan cukup kuat, akan tetapi yang lain dianggap kurang kuat.

Dengan kesadaran seperti itu pula penjelasan ini akan disusun. Menurut saya paling tidak ada lima variabel yang menjadi penyebabnya: Pertama, sejak Reformasi upaya untuk melakukan sosialisasi Pancasila, baik sebagai filsafat bangsa maupun sebagai landasan yuridis dalam kkehidupan bernegara, kurang mendapat perhatian pemerintah maupun lembaga-lembaga non pemerintah.

Kedua, Pancasila sebagai instrumen politik yang digunakan oleh Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaan, seolah harus ikut menanggung beban sejarah atau dosa politik. Setelah 20 tahun Reformasi berlangsung, seharusnya suasana kebathinan masyarakat sudah lebih rasional dan objektif. Bisa memilah mana yang murni/ substansial dan mana yang manipulatif.

Ketiga, generasi baru yang dikenal dengan generasi milenial yang melihat segala sesuatu secara cepat, nyata, dan fungsional, memerlukan pendekatan berbeda dengan yang pernah dipraktikan oleh generasi sebelumnya.

Keempat, para pejabat negara, khususnya politisi dan para pimpinan partai politik, seringkali prilakunya berbeda dengan pernyataan yang sering diucapkannya. Dengan kata lain tidak satu antara jata dan perbuatan yang mengakibatkan kurang bisa memberikan ketauladanan. Padahal sebagai figur publik mereka selalu mendapat perhatian dan cendrung menjadi rujukan dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya feodal.

Kelima, situasi di atas ditambah dengan pertarungan kepentingan diantara negara-negara besar yang seringkali mengabaikan etika dan rasa keadilan. Akibatnya seringkali terjadi perlakuan semena-mena dari negara besar dan kuat terhadap negara atau bangsa kecil yang lemah, baik secara ekonomi, politik, maupun militer.

Lalu bagaimana kita apa harus menghadapi kelompok-kelompok masyarakat yang berfikir, bersikap, bahkan bertindak ke arah yang mungkin mengancam masa depan bangsa dan negara?

Menurut hemat saya, kita harus hati-hati, mengingat kompleksitasnya masalah sebagaimana diuraikan di atas. Di samping itu, harus disadari bahwa saat ini adalah tahun politik. Jika kurang hati-hati, maka sikap maupun tindakan pemerintah bisa dianggap sarat dengan kepentingan politik.

Karena itu, untuk menghadapinya lebih arif dan lebih aman, jika pemerintah menggandeng ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Kahmi, ICMI, dan yang lainnya. Di samping mereka dipandang netral dalam hal politik, mereka juga memiliki bahasa agama yang lebih bisa diterima oleh mereka yang disebut "radikal".

Apalagi saya meyakini bahwa Pancasila sangat Islami, dan merupakan model dari ideologi modern yang sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saat mendirikan dan memimpin Negara Madinah. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Madani (P3M) Nahdatul Ulama menyatakan 41 masjid dilingkungan pemerintah telah terkontaminasi paham radikalisme. Indikasi ini harus direspon secara positif dan dijadikan early warning bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya disintegrasi. Radikalisme dan paham intoleransi semakin menguat dan mendapat momentum setelah munculnya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama (Ahok). Gerakan yang melahirkan Aksi Bela Islam I, II dan III pada akhir tahun 2016 merupakan peristiwa yang sangat penting untuk melihat perkembangan keagamaan di tanah air.

Salah satunya berkaitan dengan terpecah-pecahnya otoritas keagamaan (fragmentation of religious authority) yang menyebabkan timbulnya polarisasi antar umat baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama. Dakwah dan ceramah yang disampaikan para khatib yang bernada radikalisme tersebut tidak terlalu berdampak negatif selama pemerintah cepat merespon tuntutan para ulama. Ada kesan pemerintah melakukan pembiaran tumbuhnya para khatib beraliran keras untuk melakukan agitasi dan provokasi khususnya pada waktu Aksi Bela Islam. Jika cepat direspon kecil kemungkinan umat Islam mengalami polarisasi, terkotak-kotak menjadi berbagai golongan.

Anjuran berbagai tokoh agama yang mengajak umat bersikap toleransi terhadap umat agama lain tidak dihiraukan lagi. Kasus yang menonjol pada waktu aksi bela Islam yaitu diabaikannya berbagai anjuran dari pimpinan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah untuk tidak ikut dalam Aksi Bela Islam tidak diindahkan oleh sebagian umat dan tetap bergabung dalam Aksi Bela Islam pimpinan Habib Rizieq Shihab. Dari peristiwa ini nama Habib Rizieq Shihab yang sebelumnya dianggap sebagai ulama jalanan, marjinal dan peripheral yang sering melakukan keonaran dan berisik, menjadi salah satu tokoh ulama nasional yang sepertinya menjadi pimpinan umat Islam Indonesia yang mengalahkan kepemimpinan Said Agil Siradj dari NU maupun Haedar Nasir dari Muhammadiyah.

Setelah peristiwa itu Habib Rizieq Shihab melalui gerakan GNPF-MUI terus melakukan konsolidasi dan aksi di berbagai mesjid  yang membuat berbagai kegaduhan  terutama terjadinya kriminalisasi ulama alumni 212 dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Aksi Bela Islam ini menjadi momok yang menakutkan kelompok-kelompok tertentu sehingga gerakan ini selalu dikait-kaitkan dengan negara kekhilafahan. Padahal sebenarnya gerakan aksi bela Islam dan negara Khilafah sesuatu yang berbeda. Aksi bela Islam menuntut agar para pelaku penoda dan penistaan agama dihukum termasuk diri Ahok yang pada waktu itu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan terbentuknya negara kekhilafahan bertujuan membentuk negara seperti pada masa Khulafur Rasyidin, era empat khalifah atau pemimpin umat Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW.

Negara kekhilafahan tidak  cocok lagi dengan situasi dan kondisi setelah terbentuknya negara bangsa melalui perjanjian Westphalia 1648. Oleh sebab itu para pendiri negara termasuk para ulama, sudah sepaka untuk mendirikan Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan suku, agama dan ras. Siapa pun dengan alasan apa pun tidak boleh mengubah bentuk negara dan dasar negara. Mengubah bentuk dan dasar negara termasuk ke dalam perbuatan makar dan hukumnya wajib diperangi. Oleh sebab itu dengan adanya pernyataan BIN tersebut sudah merupakan kewajiban para tokoh-tokoh ulama agar menjadikan fungsi masjid sebagai tempat untuk membangun solidaritas keumatan dan membentuk pribadi yang taat serta menghargai perbedaan.

Mudah-mudahan menjelang Pileg dan Pilpres 2019 tidak menjadi masjid sebagai gelanggang para akrobat politik yang haus dan rakus akan kekuasaan, dengan mengorbankan nilai-nilai kesakralan masjid yang selama ini dijalankan oleh umat Islam dalam suasana kekhusukan dan kedamaian. Jangan sampai suasana ini dirusak oleh segelintir khotib untuk melakukan aksi-aksi radikalisme yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan umat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Politisasi Masjid yang terjadi beberapa terakhir ini adalah kelanjutan gerakan revivalisme Islam, terutama setelah lahir nya reformasi pada tahun 1998. Gerakan ini melalui jalur politik dengan mendirikan partai politik dan jalur non-politik dengan mendirikan ormas keagamaan seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir Indonesia dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Memang organisasi seperti di atas sering dikaitkan dengan gerakan radikalisme. Ada juga menggunakan istilah fundamentalisme dan revivalisme Islam. Pengertian ini tidak terlepas dari orientasi gerakan tersebut, yaitu menegakan hukum Islam (Oliver Roy, 1994 ), dan suatu gerakan untuk merebut kekuasaan dengan menggunakam simbol-simbol agama( As-Asymawi, 1987 ). Definisi ini menjadi penguat bahwa gerakan revivalisme Islam suatu usaha menerapkan ibadah dan politik dalam satu paket  kegiatan. Sehingga aktivitas kelompok ini tdk bisa melepaskan diri dari isu-isu politik dalam kegiatan Ibadah. Laksana dua sisi mata uang. Saling keterkaitan.

Kegiatan aliran revivalisme bergerak di masjid-masjid, kampus dan perkantoran. Mereka memperkenalkan ajaran Islam yang murni dg bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, Kajian yang tidak berdasarkan kedua teks tersebut dianggap suatu penyimpangan. Bukankah kedua sumber tersebut yang menjadi rujukan Nabi, sehingga umat Islam tidak pantas melakukan penafsiran yang Nabi sendiri tidak melakukan. Alasan ini sepintas masuk akal dan dari strategi dakwah nya mudah diterima bagi orang-orang yang masih minim mengenal Islam.

Sayang nya, gerakan ini terburu-buru menyimpulkan kesempurnaan ajaran secara tekstual. Padahal berbagai persoalan muncul membutuhlan suatu kajian ilmiah dalam menyelesaikan berbagai persoalan agama. Hal ini terjadi perbedaan keadaan masyarakat baik geografis, budaya, dan juga pola kehidupan sehari hari. Persoalan yang multikomplek dan tidak ada pada zaman Nabi membutuhkan jawaban-jawaban rasionalis dan bisa diterima argumentasi ilmiahnya.

Lagi-lagi persoalan cara pandang kaum fundamentalis sangat tekstual baik dalam hukum maupun dalam sejarah. Mereka menerima apa yang dilakukan Nabi adalah kewajiban untuk dijalankan, termasuk kegiatan ritual bernuansa politik. Maka sangat wajar hari ini mudah menjumpai sholat jumat, pengajian dan kegiatan ke-agama-an berbau politik.

Ini sebenarnya yang menjadi persoalan saat ini. Sebab pada saat mereka merasa paling islami, berarti selainya tidak Islami, bahkan bisa jadi dianggap kafir. Iman dan ibadah telah menjadi subyektivitas cara pandang eklusif dalam menerapkan ajaran Islam. Model ini yang menimbulkan perpecahan di tubuh Islam. Bukankah gerakan radikalisme di masjid membahayakan? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Survei yang dilakukan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Madani (P3M) bukan "P3M NU" terkait indikasi adanya masjid yang radikal, tentu survei itu harus dilakukan lebih konprehensif lagi untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

Radikalisme dengan alasan dan atas nama apapun tidak dibenarkan. Kita tidak boleh takut menolak upaya-upaya radikalisme, jika kita lemah maka kelompok-kelompok radikal akan menikmati situasi dan ujungnya tentu perpecahan sesama kita.

Dalam konteks ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait termasuk BIN harus ada di depan untuk mencegah masjid disalah fungsikan. Sungguh tidak bisa dibenarkan masjid dan tempat-tempat ibadah lainnya digunakan untuk upaya-upaya radikalisme. Apalagi Islam secara tegas tidak membenarkan radikalisme atas nama apapun.

Hasil survei P3M sekalipun belum bisa dikatakan kesimpulan akhir, harus dibaca sebagai keterlambatan pemerintah dan perangkatnya dalam bekerja. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Lagi lagi rakyat disuguhkan dengan penemuan yang luar biasa oleh BIN dengan ditemukan 41 ajaran faham radikalisme di mesjid mesjid BUMN. Walaupun belum jelas nama-nama masjid tersebut yang disampaikan oleh BIN yang notabene adalah institusi milik pemerintah yang sangat terpercaya untuk memberi informasi kepada negara tentang kondisi kondisi yang berkembang di masyarakat khususnya informasi yang membahayakan negara

Tentunya dengan adanya informasi BIN seperti ini sudah semestinya pihak pemerintah melakukan tindakan tindakan antisipatif agar faham radikal yang akhir akhir ini sangat masif disebarkan oleh pihak pihak yang mempunyai kepentingan politik untuk mengubah sistem kenegaraan kita yang ingin mengubah Pancasila menjadi negara khilafah. 

Walaupun wakil Ketua Dewan Mesjid Indonesia Syarifudin menyatakan pihaknya sudah berupaya mencegah hal ini. Namun upaya tersebut niscaya tidak akan membuahkan hasil karena DMI tidak bisa melakukan investigasi. Dan satu satunya hanya pihak pemerintah saja yang dapat menangani hal ini agar tidak meluas lagi penyebaran radikalisme terutama di masjid-masjid yang ada di indonesia. Yang akan sangat membahayakan keutuhan NKRI karena sudah nyata nyata kelompok-kelompok radikal ini menyatakan akan mendirikan negara khilafah. Tugas kita seluruh anak bangsa untuk ikut ambil bagian di dalam pencegahan ini dengan memberikan informasi-informasi bahwa paham yang dianut selama ini salah.

Walaupun kita tahu BIN punya peranan penting dalam memberantas paham paham radikalisme ini tapi tidak akan bisa efektif tanpa dibantu oleh pihak pemerintah dan masyarakat, Apalagi kejadian ini terjadi di tahun politik. Pihak BIN pun akan sangat hati-hati dalam melakukan tidakan agar tidak dituduh mengkriminalisasi. Diskriminasi dan sebagainya karena BIN adalah alat pemerintah pasti akan dianggap mendukung incumben. Dilematis BIN pun akan menjadikan paham radikal ini dengan mudah akan masuk ke masjid masjid, karena dianggap aman dan susah dibedakan mana dakwah yang radikal dan mana yang tidak.

Dan sudah saatnya juga pihak pemerintah melalui Kementerian Agama harus mengganti pendakwah-pendakwah yang terindikasi radikal, karena apabila penanganan ini telat di antisipasi akan sangat berpotensi mengganggu Pilpres dan Pileg 2019. Yang paling ditakuti kalau ini sampai besar akan sangat sulit untuk dibubarkan.

Semoga saja segera Menteri Agama, dalam hal ini yang memegang otoritas, mengganti pendakwah-pendakwah tersebut dengan cepat dan tegas untuk diganti. Dan mudah-mudahan NKRI tetap tegak berdiri dengan Pancasilanya yang sakti. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Radikalisme yang menurut survei tumbuh di masjid-masjid Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan disinyalir juga di perguruan tinggi negeri (PTN) dan di mana pun hemat saya polanya sama: merupakan reaksi terhadap "Radikalisme" yang ditebar oleh kaum Anti Radikalisme baik yang berasal dari komponen pemerintah maupun masyarakat.

Kriminalisasi terhadap para ulama adalah radikal. Menghalangi ulama untuk ceramah adalah radikal. Mendaftar ulama adalah radikal. Membubarkan pengajian adalah radikal. Hentikan adzan lewat pengeras suara adalah radikal. Membakar bendera tauhid adalah radikal. Saya NKRI, kamu anti NKRI, adalah radikal. Saya Pancasila, kamu anti Pancasila, adalah radikal. Kamu sontoloyo, adalah radikal. Kamu genderuwo adalah radikal. Kamu budek dan tuli adalah radikal. Memperbesar hutang negara adalah radikal. Membuka kepemilikan saham asing 100 persen untuk 54 sektor, adalah radikal. Masih panjang lagi daftar "radikalisme" kaum anti radikalisme. Korupsi yang merajalela adalah radikal

Yang dicap radikal di masjid-masjid BUMN dan PTN-PTN adalah para ustadz dan para dosen yang mempunyai keberanian untuk menyuarakan keprihatinan kaum muslim yang selalu menjadi target segala macam tuduhan dan stigmatisasi dari kaum yang membusungkan dada, menunjukkan kekuasaan, memamerkan kekuatan dan mengklaim anti radikalisme dan anti intoleransi.

Prinsip jual beli berlaku, "kamu jual aku beli". Berhentilah menjual, niscaya tidak ada yang beli. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Pada Agustus hingga Oktober 2017  SETARA Institute mencatat ada 529 masjid dan 927 musala di Depok dinilai menjadi sarang radikalisme dan intoleransi. Hal ini didasari Peneliti Setara Institute, Sudarto, yang mengikuti hampir setiap pengajian di masjid yang berada di kawasan Depok, masjid yang berada di dalam Universitas Indonesia (UI) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hidayatullah. Walaupun wacana pluralisme dan toleransi sudah sering dikemukakan dalam berbagai wacana publik, praktiknya tidaklah semudah yang dipikirkan dan dibicarakan. 

Walaupun sudah terdapat kesadaran bahwa bangsa ini dibangun bukan atas dasar agama, melainkan oleh kekuatan bersama, namun pandangan atas ”agamaku”, ”keyakinanku” justru sering menjadi dasar dari berbagai perilaku sehari-hari yang bermuatan kekerasan. Sekalipun kita menyadari pentingnya slogan Bhinneka Tunggal Ika, namun praktik di lapangan tak seindah dan semudah pengucapan slogan itu. 

Masih banyak persoalan keagamaan di Indonesia yang menghantui dan menghambat terwujudnya solidaritas, soliditas, dan toleransi antarumat beragama di Indonesia. Penyerahan otoritas negara kepada organisasi keagamaan korporatis negara dalam menilai sebuah ajaran agama dan kepercayaan, merupakan bentuk ketidakmampuan negara untuk berdiri di atas hukum dan bersikap netral atas setiap agama dan keyakinan. Aparat hukum bertindak di atas dan berdasarkan pada fatwa agama tertentu dan penghakiman massa. 

Padahal, institusi penegak hukum adalah institusi negara yang seharusnya bekerja dan bertindak berdasarkan konstitusi dan undang-undang. Dapat dilihat di sini negara telah gagal mempromosikan, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Negara bahkan telah bertindak sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat tindakannya yang melarang aliran keagamaan dan keyakinan dan membiarkan warga/organisasi keagamaan melakukan persekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan. 

Di sini kita melihat banyak kontradiksi. Dalam konstitusi yang lebih tinggi, kebebasan umat beragama dan melakukan ibadah dijamin, tapi dalam peraturan di bawahnya terdapat kecenderungan menghambat umat untuk beribadah. Ada pengekangan. Misalnya dalam konteks rumah ibadah, itu bukanlah soal bagaimana suatu rumah ibadah diserbu bahkan dibakar oleh sekelompok orang yang menjadi persoalan utama. 

Itu sekadar ekses. Jauh lebih penting dipikirkan adalah bagaimana peran pemerintah menjadi mediator, perumus, dan pelaksana kebijakan-kebijakan yang mengatur pendirian rumah ibadah. SKB yang menjadi dasar aturan itu terkesan tidak adil. Dengan demikian, pelaksanaannya melahirkan dampak umat yang tidak dewasa memandang umat lain. Bukanlah umat beragama yang sertamerta dipersalahkan dalam kasus ini, melainkan ketidakmampuan pemerintah untuk melihat pluralitas dengan kacamata lebih adil dan menguntungkan bagi semua. 

Negara gagal memberikan perlindungan dan kesempatan yang adil bagi semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Jika demikian, lalu Pancasila untuk apa? Apa untuk gagahgagahan saja? Untuk apa para founding fathers merumuskan falsafah bangsa yang demikian berharga dan terhormat itu, jika dalam perilaku sehari-hari kita tidak bisa mempraktikkannya dengan sepenuh hati? 

Walaupun kehidupan sosial politik kita sudah mengalami kebebasan, nyatanya itu belum berimplikasi pada kebebasan asasi warga untuk beribadat. Beribadat, seperti kata Romo Magnis, adalah hak warga paling asasi, dan hanya rezim komunis yang melarangnya. Rezim seperti apakah kita ini ketika membiarkan kekerasan dalam beragama tanpa adanya ruang dialog untuk membicarakan ulang secara lebih manusiawi? Pemerintah berkewajiban untuk menjaga, melestarikan, dan meningkatkan kesadaran dan kedewasaan umat, terutama dalam pandangannya terhadap umat dan keyakinan beragama yang dianggap ”lain”. 

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan pendewasaan pemikiran umat akan toleransi dan pluralisme. Itulah yang dimaui Pancasila. Dengan begitu, kebijakan yang berpeluang untuk menumbuhsuburkan antipati terhadap saudara sebangsanya yang lain perlu didudukkan ulang untuk dibahas dan diganti dengan kebijakan yang lebih adil dan mencerahkan. Buat apa mempertahankan sesuatu yang dianggap tidak adil? Pemerintah harus mendengar dan benar-benar mendengar tuntutan seperti ini. 

Kekerasan telah menjadi model yang sering dibungkus dengan ornamen keagamaan dan kesukuan. Inilah yang membuat wajah kekerasan semakin hari semakin subur di bumi pertiwi ini. Meski kita seharusnya merajut nilai persaudaraan yang secara jelas mengacu pada Pancasila, kian hari Pancasila tidak lagi menjadi tujuan hidup bersama.

Pancasila yang seharusnya menjadi perekat kehidupan bangsa tampak semakin hari semakin terkikis oleh kefasikan keagamaan, kedaerahan dan kesukuan. Pancasila sering diucapkan tapi sama sekali tak dipahami maknanya. Sampai di sini, tak perlu lagi banyak dikatakan kecuali, kita merindukan pemimpin yang berani bertindak, pemimpin yang selaras antara ucapan dan tindakan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Menyimpulkan bahwa sebuah masjid terpapar radikalisme hanya berdasarkan isi ceramahnya adalah tindakan gegabah. Apalagi juga tak dijelaskan apa yang dimaksud dengan radikalisme. Apakah terkait dengan cita-cita mendirikan Islam atau yang lain. Misalnya tindakan radikal dalam pemberantasan korupsi atau penegakan hukum yang sudah lama kedodoran.

Selain itu, orang tak otomatis menjadi radikal gara-gara mendengar ceramah. Bahkan tak sedikit orang yang tak pernah ke masjid menjadi radikal. Salah satu bentuknya adalah sikap intolerans terhadap siapa saja yang memiliki pilihan politik berbeda dengan dirinya. Mereka tak segan untuk menebar kebencian dengan berbagai cercaan bahkan fitnah.

Banyak sudah persaudaraan, persahabatan yang sudah dibina bertahun-tahun bahkan dasawarsa hilang karena radikalisme semacam ini. Belakangan ini, radikalisme ini bahkan mengganas, membuat situasi politik memanas makin cepat.

Di Papua,  anggota gerakan bersenjata Organisasi Papua Merdeka, yang sangat radikal juga tak pernah ke masjid. Banyak tentara, polisi, dan warga masyarakat telah mereka bantai. Demikian pula dengan aksi radikal orang-orang Kristen di Sulawesi Utara,  yang mengusung kepala babi di jalanan untuk menolak kehadiran seorang politisi Islam.

Semua itu juga menunjukkan bahwa politik sektarian makin kuat di Indonesia. Paling seru tentu saja antara antara Islam Politik versus Kristen Politik. Ada juga antar sesama Islam Politik. Yakni antara mereka yang mempertahankan NKRI dan demokrasi versus  yang menginginkan pemberlakukan hukum Islam secara nasional. Keterlibatan kaum Wahabi dan lain-lain juga tampak di sini.

Sekarang ini masyarakat seolah, setidaknya sedang diusahakan kaum radikal, terbelah menjadi dua anntara yang pro dan anti Jokowi, antara pro Islam dan Kristen, antara pro sekularisme dan relijionisme. Tidak ada sudut netral disini,  meski banyak orang tidak perduli siapa yang menjadi penguasa politik karena mereka berfokus pada penegakan hukum, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kelompok kelompok terakhir ini juga ada yang menuntut radikalisme dalam restrukrisasi ekonomi yang sekarang ini dikangkangi oleh sekelompok kecil pengusaha yang itu-itu saja, reformasi sistem peradilan, dan pemberlakuan demokrasi secara penuh tanpa diskriminasi terhadap ideologi tertentu.

Meski sama-sama nasionalis, kelompok ini juga beseteru dengan mereka yang berprinsip, pokoknya politisi pujaan saya menang! Mereka menganggap demokrasi dan keadilan boleh diabaikan karena politisi pujaan hatinya adalah orang baik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF