Menyimak 'Makian' Banci Ala Habib Bahar Smith
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 04 December 2018 11:00
Nama Habib Bahar Smith jadi sorotan setelah mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut ‘Jokowi kayak banci’ hingga 'Jokowi haid' dan kemudian viral di media sosial. Tak pelak atas ucapanya, ulama nyentrik asal Jakarta ini mendapat kecaman dari berbagai pihak khususnya dari para pendukung Capres nomor urut 01. Tak hanya itu, dua kelompok yakni Jokowi Mania (Joman) dan Cyber Indonesia bahkan telah melaporkan Habib Bahar atas tuduhan diskriminasi ras dan etnis serta pelanggaran UU ITE.

Bukan kali ini saja Habib Bahar menyampaikan ceramah kontroversial. Sebelumnya juga pernah ramai di media sosial video Habib Bahar ketika mengisi ceramah di salah satu majelis. Dalam Video itu itu, Habib Bahar malah membahas bentuk kelamin perempuan serta dibumbui seksualitas yang tak pantas. Beragam komentar pun bermunculan terkait video itu.

Menanggapi hal itu, Habib Bahar malah menolak meminta maaf terkait ceramahnya. Dalam pidatonya di depan massa Reuni Akbar 212 kemarin, dia menegaskan dirinya tak salah saat menghina Jokowi banci. Bahkan dirinya memilih busuk di penjara, daripada minta maaf. Hal ini dilatarbelakangi sikap Jokowi pada saat itu tak merespon keresahan umat yang ingin bertemu dengannya untuk meminta keadilan dan penegakan hukum atas kasus Ahok, malah lari dari tanggung jawab dan lebih memilih urusan yang tidak penting daripada jutaan umat Islam yang ingin menemuinya.

Yang menjadi tanya kini, mengapa Habib Bahar begitu berani menghina seorang presiden di republik ini secara terang-terangan? Apa iya, yang disampaikan Habib Bahar suatu hal biasa dalam era demokrasi?

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf Amin (TKN Jokowi-Ma'ruf) menilai Habib Bahar bin Smith tidak pantas disebut sebagai keturunan Rasulullah. Sebab, Bahar tidak mau meminta maaf, padahal sudah menghina seorang kepala negara. Menurutnya  sebagai anak yang besar dari keluarga kalangan NU dan belajar pendidikan Islam, dalam agama tersebut Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berdakwah dengan cara yang santun dan lembut. Bahkan, Rasulullah juga mengedepankan kasih sayang kepada jemaahnya.

Lantas, apa yang didapat umat khususnya pendidikan agama dari pernyataan Habib Bahar tersebut?

Pembelaan pun datang dari Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno. Ia meminta aparat penegak hukum harus bijak dalam menyikapi pelaporan terhadap Habib Bahar Bin Smith karena setiap pernyataan beliau sebagai seorang tokoh agama selalu memiliki makna dan juga kita sebagai masyarakat harus bijak untuk menagkap setiap informasi, pesan, jangan sampai mudah terprovokasi.

Namun yang menjadi tanya selanjutnya, mengapa kritik tersebut tidak disampaikan dengan cara bijaksana dan bermartabat? Lalu bagaimana bila pernyataan ini menimbulkan konflik horizontal di antara sesama anak bangsa, siapkah?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen STAIN Bengkalis

Berbicara Islam berarti berbicara tentang akhlak dalam seluruh kegiatan, baik pola berfikir ataupun mengekspresikannya dalam keseharian, termasuk politik. Nabi Muhammad SAW adalah uswah dalam berpolitik. Setiap ucapan dan perbuatan mencerminkan kualitas pribadi yang agung. Kepada musuhnya sekalipun yang non-Muslim memberikan penghargaan sangat tinggi berkaitan hak hak politik mereka. Hal ini tercermin dalam konstitusi Madinah. Sehingga, orang-orang Barat menyebut sebagai konstitusi negara yang sangat modern.

Banyak sekali para ilmuwan Barat dan Islam mengkajinya sebagai referensi yang sangat agung dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan internasional. Ini tentu menjadi kebanggaan Islam, karena telah menyumbangkan dan meletakan pondasi perpolitikan Islam.

Paparan di atas suatu fakta yang tidak terbantahkan. Generasi umat Islam seharusnya bangga dan bisa menjadi obor pencerahan terhadap umat non-Muslim lain saat sekarang ini yang terkadang miskin informasi tentang politik Islam. Jika umat Islam mampu mem-branding dengan cara cara yang baik, maka konsep akhlak Islam akan terbangun dengan sendirinya.

Tentu saja ini bisa berhasil dengan baik jika internal umat Islam bisa mengaktualisasikan akhlak politik Islam dengan baik juga. Ukuran baik secara formal terlihat ucapan dan perbuatanya. Jadi siapapun umat Islam berbicara politik, indikator tersebut menjadi prasyarat mutlak harus terpenuhi dengan baik. Jika tidak, berarti belum mencerminkan sebagai seorang Muslim yang matang dalam berpolitik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Dalam sistem politik demokrasi komunikasi politik memegang peranan penting. Guna memastikan proses input dan output sistem politik bisa bekerja optimal. Sehingga relasi, interaksi dan komunikasi politik antar struktur atau aktor politik bisa memberikan umpan balik secara konstruktif. Dalam konteks itu, peran media menjadi jembatan bagaimana menyalurkan arus infomasi dan pesan-pesan komunikasi politik bisa mengalir dan tersampaikan.

Namun kenyataan, dalam praktiknya tidak demikian. Salah satu pencetus konflik politik kerap muncul, selain ketidakmampuan aktor dalam berkomunikasi, juga diperparah mampetnya komunikasi politik. Dalam kontek ini, peran media ikut menciptakan ketegangan politik, mendistorsi pesan pesan politik. Ikut menaikkan suhu, bahkan konflik politik. Misalnya Kasus 411, Aksi 212.

Pada kasus ini nampak sekali komunikasi politik tidak terbangun. Kritik-kritik tajam, sebagai pesan politik yang disampaikan, dianggap sepi oleh pemerintah. Bahkan pada saat Aksi 411, pemerintah Jokowi tidak mau menemui kelompok ulama. Kemudian Aksi 411 tersebut berbuntut kerusuhan, karena pembubaran aksi masa. Pada kasus ini pula, Habib Bahar Smith mengecamkan keras karena Aksi 411 tidak mendapat respon oleh Jokowi. Hingga keluar "kata banci" yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi.

Hingga saat ini, belum ada keterangan yang jelas mengapa Jokowi tidak mau menemuinya. Ditenggarai, dibalik peristiwa itu ada peranan orang orang di sekitar Jokowi. Agak janggal memang, dalam sebuah demokrasi, seorang pemimpin, apalagi presiden tidak mau menemui kelompok masyarakat yang ingin berdialog. Apalagi kelompok masyarakat pengunjuk rasa sebuah representasi masyarakat dan isu yang diperjuangkan, dalam hal ini soal penista agama. Yang diangap prinsip dan sensitif bagi kelompok umat Islam. Meskipun dalam relasi kekuasaan, seorang penguasa atau presiden bisa saja menolak untuk berdialog apabila dianggap tidak sejalan dengan kepentingan atau pendirian politiknya. Tentu ada alasan atau kalkulasi politik. Persoalannya, apakah sebuah tindakan politik yang diambil menimbulkan feed back biasa-biasa saja atau justru menimbulkan blunder politik diluar prediksi.

Dalam era kebebasan dan arus komunikasi yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah, akan menimbulkan berbagai persepsi di arus bawah. Termasuk persepsi yang terburuk pada diri seorang presiden, yaitu "tidak menghargai ulama". Persepsi ini semakin kental, ketika terjadi tuduhan perbuatan mesum terhadap Habib Riziek Shihab. Dalam persepsi sebagian umat islam, tuduhan terhadap HRZ adalah sebuah kriminalisi politik dan penghinaan terhadap simbol-simbol Islam yang tidak bisa diterima. Kriminalisasi terhadap Habib Bahar oleh barisan pembela Jokowi, justru akan menjadi kayu bakar, membangkitkan kemarahan massa Iislam. Persepsi sebagian umat Islam terhadap rezim Jokowi anti ulama benar adanya.

Kriminalisasi atas tokoh tokoh umat Islam tidak akan memberi efek jera, apalagi pasal yang digunakan pasal karet. Yang terjadi justru kontra produktif, akan ada arus balik saling melaporkan yang tidak ada ujungnya. Kriminalisasi politik tidak menyelesaikan masalah, di tengah burukmya sistem penegakan hukum. Hal ini justru akan memicu memburuknya iklim politik menyonsong kontestasi Pemilu, Pilpres 2019. Keadaan tersebut semakin diperburuk oleh media mainstrem, yang sangat berpihak kepada rezim Jokowi. Mestinya peranan media bisa menjadi jembatan komunikasi politik. Membangun arus komunikasi yang berimbang, mendorong proses komunikasi politik yang rasional. Sehingga dapat mencegah ketegangan politik yang berpontensi terjadinya konflik politik terbuka.

Keberpihakan media meastrem kepada Jokowi tidak saja memperlemah fungsi sosial kontrol. Tetapi praktek semacam itu, media punya andil membangun budaya kekuasaan autoritarian. Sebuah model hegemonik baru, konspirasi pemegang kekuasaan dengan kekuatan modal yang notabene sebagai pemilik media maistream. Dalam struktur kekuasaan demikian, radikalisasi politik di level arus bawah sesuatu yang tak terhidarkan. Termasuk pilihan kata yang kurang patut dalam komunikasi politik.

Bangunan sistem politik demikian, jangka panjang akan sangat berbahaya. Dimana sistem komunikasi yang berlangsung, baik dari sisi penguasa maupun dari kelompok masyarakat, tidak mendukung terhadap kinerja sistem politik. Yaitu bagaimana membangun sistem politik stabil, dimamis dan maju. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Banci dan idiot versus sontoloyo, tabok, budek, dan buta. Inilah gambaran politik kita hari ini. Tinggal rakyat yang menilai, bagaimana sesungguhnya kadar kedewasaan para pemain di arena saat ini.

Kata-kata keras dan menghina terus berhamburan, sementara saling tuduh soal siapa penebar kebencian kian seru dan melibatkan kepolisian. Pemujaan kepada tokoh idola pun kian memekakkan telinga masyarakat bagaikan desingan peluru petugas keamanan pada 1998.

Semua itu membuat para capres dan cawapres yang sedang bertarung tampak bagai orang suci atau sebaliknya,  brengsek. Ini tentu saja tergantung dari dimana posisi melihatnya. Bagi yang memilih posisi netral bakal langsung dicap sebagai Jokower atau Prabower.

Untuk meyakinkan siapa memperoleh dukungan publik lebih besar, kubu oposisi menggelar Aksi Jalanan Reuni 212 secara besar-besaran di Jakarta. Sementara kubu pertahana mengandalkan para buzzer kelas paus seperti Deny JA yang sangat piawai memainkan opini publik. Kedua seteru itu juga sangat aktif berlaga di media sosial.

Sejauh ini tak jelas apa manfaat saling gempur di antara kedua kubu itu dalam mencerdaskan sekaligus mendewasakan masyarakat. Maklumlah, mereka tak perduli meski yang dilakukan adalah pembodohan yang bisa menjadi sumber perpecahan publik.

Sialnya, keburukan itu juga dilakukan oleh berbagai media mainstream yang seharusnya menjadi pusat informasi dan pencerdasan publik. Media-media partisan ini ikut menghantam atau memuja salah satu pasangan capres dan cawapres, termasuk menggunakan frekuensi radio dan TV milik masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun tampak mandul dan lebih suka mengurusi kasus Vicky Prasetyo dan Angel Lelga.

Jadi jangan heran kalau makin banyak orang sengaja membudekkan diri. Mereka tak ingin kehilangan produktivitas pribadi hanya karena hingar-bingar politik. Mereka sadar bahwa pepatah 'tong kosong nyaring bunyinya' sudah membuat arena politik kehilangan makna. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Bilik Asmara adalah Hak Tahanan yang Harus Dipenuhi             Kedua Kubu Harus Menghormati Proses Hukum             Vandalisme dan Playing Victim sudah Usang             Investasi Dana Haji Untuk Siapa?             Batas Kesopanan Tidak Diatur dengan Jelas             Iklan Shopee BLACKPINK Berpotensi Menentang Norma Kesopanan              Jangan Abai dengan Jalan Rusak Dimusim Hujan             Revisi PP untuk Kemudahan Usaha Sektor Minerba             Tolak Rencana Revisi Ke-6 PP No.23 Tahun 2010              Kembali ke Permurnian Pelaksanaan Undang-Undang