Menyimak Drama Kades Suhartono
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 December 2018 13:00
Watyutink.com - Kasus hukum yang menimpa Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono, turut menyita perhatian publik. Suhartono akhirnya dijebloskan ke Lapas Klas IIB Mojokerto. Suhartono dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim PN Mojokerto karena terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dengan mendukung Cawapres Sandiaga Uno. Kades yang akrab disapa Nono itu harus menjalani hukuman penjara selama 2 bulan dan denda Rp6 juta.

Dalam persidangan selama 7 hari di Pengadilan Negeri Mojokerto terungkap fakta bahwa Kades Nono terlibat aktif menyiapkan acara penyambutan Sandiaga dan aktif juga di acara penyambutan tersebut. Menurut keterangan saksi acara penyambutan Sandiaga ini diawali dengan rapat di rumah Kades Nono, Jumat (19/10) yang melibatkan terdakwa, istrinya, Ketua Karang Taruna Desa Sampangagung, Sunardi dan sejumlah warga lainnya. Usai pertemuan, esok harinya Sunardi memesan spanduk dan banner bertuliskan ucapan selamat datang dan dukungan untuk Sandiaga.

Selanjutnya Suhartono lantas mendikte istrinya untuk mengirim pesan di grup WhatsApp PKK Desa Sampangagung. Pesan tersebut berisi ajakan untuk hadir di acara penyambutan Sandiaga sekaligus janji akan memberi uang saku Rp20 ribu bagi setiap ibu-ibu yang hadir.

Menanggapi peristiwa ini Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fakhruddin Asy'at menuturkan, saat itu Suhartono diduga sengaja menggalang ibu-ibu di kampungnya untuk menyambut Sandiaga. Oleh sebab itu, Suhartono dan warganya menghadang rombongan Sandiaga saat menuju ke Pacet. Ia juga menegaskan Kepala Desa semestinya yang bersangkutan netral dan tidak terlibat secara langsung mengkampanyekan salah satu paslon, terlebih sampai memobilisasi warganya ini jelas sebuah pelanggaran yang berat dalam Undang-undang Pemilu. Terlebih lagi beliau bagian dari pemerintah sudah seharusnya netral.

Yang menjadi tanya kini, bagaimana dengan dukungan sejumlah gubernur kepada salah satu paslon, toh sampai saat ini tidak berkasus? Tak salah bila sejumlah pihak, mengatakan kasus Kades Nono sebagai “bukti nyata” ketidakadilan hukum. Nah loh, apa iya?

Ramainya berita ini membuat Politisi Partai Gerindra, Muhammad Syafi’i angkat bicara. Menurutnya bahwa  hukum terlihat sedang dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Syafi’i menilai ketegasan hukum kini terlihat tidak adil bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sementara, untuk orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, justru mendapatkan keringanan hukuman. Nah loh, apa iya?  Bukannya kasus-kasus yang menjerat Ahmad Dhani, Habib Bahar bin Smith dan Suhartono sebagai bagian dari aturan hukum dan Undang-undang yang mereka langgar?

Apa yang dikatakan oleh Syafi’i ini kemudian membawa kembali perdebatan tentang posisi hukum dan kekuasaan yang pertaliannya telah didefinisikan ulang sejak konsepsi negara bangsa (nation state) mengambil tempat dalam peradaban manusia di abad ke-17 lalu. Tentu pertanyaanya adalah, apa iya tidak ada yang adil dan sportif dalam politik, sehingga kekuasaan “digunakan” untuk mencapai kemenangan? Lalu, apakah strategi politik yang demikian sah-sah saja digunakan dalam kontestasi elektoral?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Ketua DPR RI

saya ngak bisa lagi komentar karena sudah masifnya pelanggaran pemilu namun pengawas pemilu seolah tidak berdaya di satu sisi, tapi di sisi lain begitu kerasnya penegakan hukum atas pelanggaran pemilu yang sifatnya hanya individual.

Lalu siapa yang mengawasi pengawas pemilu ini? Di sinilah persoalan kita. Rakyat melihat ketidakadilan hukum terjadi secara masif tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Harus melapor dan mengadu kemana? Jangan sampai keresahan ini terakumulasi menjadi kemarahan publik yang menimbulkan kegaduhan.

Oleh karenanya saya hanya berpesan, marilah kita semua menjalankan amanahnya dengan baik, karena apa yang dilakukan akan kita pertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Tidak ada satu pun kejahatan itu yang lepas dari pertanggungjawaban, apalagi kejahatan itu kejahatan demokrasi. (cmk)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Minggu ini publik dihebohkan, berita Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto, Suhartono dijebloskan ke Lapas. Ia dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim karena terbukti melakukan tindak pidana Pemilu. Mendukung dan aktif memobilisasi masyarakat mendukung Cawapres Sandiaga Uno.

Pelanggaran Kampanye Pilpres boleh dikatakan juga dilakukan oleh petahana. Dalam pertemuan internasional di Bali, yang dihadiri negara donor November lalu. Ketika adegan pengambil foto bersama, salah seorang menteri meralat ancungan dua jari. Ia memperagakan, mengajak para tamu megancungkan tangan dengan satu jari (telunjuk). Pemandangan ini, selain tak elok dipandang, tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Tak peduli waktu dan tempat, bagaimana selayaknya berperilaku sebagai pejabat publik.

Demikian juga, perilaku para Kepala Daerah Tingkat l dan Kepala Tingkat ll, baik secara diam-diam maupun vulgar melakukan mobilisasi dukungan kepada petahana. Praktik semacam itu sudah viral, akan direkam dalam ingatan publik. Semestinya, para pejabat publik memberi contoh kepada rakyat memegang etika politik ketika sedang menjalankan peran pemerintah, yang semestinya netral.

Tampaknya kedua paslon telah melalukan pelanggaran aturan main kampanye. Meskipun pihak petahana lebih berpeluang melakukan pelanggaran. Fenomena tersebut bukanlah sesuatu yang baru, sudah menjadi rasia umum. Pelanggaran, atau bahkan kecurangan dari pemilu ke pemilu keberlanjutan budaya politik lama. Mulai soal penggelapan dan manipulasi suara atau jual beli suara sudah menjadi kepiawaian para aktor politik. Tujuannya, hanya satu, yaitu bagaimana bisa meraih kememenangan, meraih kekuasaan secara instan. Meskipun dengan menghalalkan segala cara.

Dengan masih maraknya pelanggaran aturan main dan etika politik dalam kontestasi pemilu, menggambarkan reformasi belum mampu merubah budaya politik lama. Demokratisasi yang sudah berlangsung empat kali pemilu. Mestinya mampu menghadirkan budaya politik baru. Dimana, dari waktu ke waktu menunjukkan perubahan meskipun tidak drastis. Fairness dalam kontestasi pemilu sebagai kata kunci berhasil tidaknya mentransformasi budaya politik demokratis.

Democracy by the law, sebagai prinsip demokrasi, yaitu bagaimana menempatkan hukum sebagai panglima. Namun praktiknya, penyelengaraan pemerintahan, hanya isapan jempol belaka. Pemerintah, penguasa atau para politisi kerap menghalalkan segala cara. Sesungguhnya pejabat yang mengabaikan aturan dan etika politik tidak punya wibawa, mengabaikan nilai moral. Dalam bahasa lain, gejala tersebut boleh dikatakan bagian dari apa yang sebut defisit demokrasi.

Ada korelasi, menghalalkan segala cara meraih kekuasaan, adalah tahap awal bersemainya political corupption. Karena itu, domokrasi prosedural banyak dikiritik dan tidak selalu menghasilkan pemerintah yang ligitimate. Meskipun berhasil memenangkan perolehan suara. Praktik curang dalam meraih kekuasaan, kemudian mengkonfirmasi mengapa, Indeks korupsi tak kunjung menurun signifikan. Bahkan semakin menggila. Terkadang, masyarakat sekeptif, bahwa keadilan hanya sebatas jargon politik.

Dalam masyarakat masih menganut budaya paternalistik, contoh teladan sangat efektif bagi para pemimpin memberi pendidikan politik, khususnya bagaimana mematuhi dan menegak aturan main. Pemilu, tidak hanya menjadi arena prosedur meraih kekuasaan. Hendaknya, juga sebagai sarana pendidikan politik. Sehingga masyarakat menghasilkan budaya demokrasi yang sangat diperlukan untuk mendukung pelembagaan demokrasi.

Tentu alangkah bijak, para elite politik jangan jadikan pemilu, pilpres pertarungan hidup mati. Mengedepankan budaya kuasa, sehingga gelap mata, mematikan akal sehat. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Dalam sejarah penegakan hukum, dulu ada Raja Kalingga yang menghukum anaknya karena kedapatan mengambil bungkusan berisi emas. Dalm cerita tersebut, sang raja telah melakukan uji kejujuran terhadap rakyatnya, benarkah mereka benar benar tidak mau mengambil hak orang lain? Lalu suruh beberapa prajurit untuk menjadi inteljen, mengawasi setiap orang yang lalu lalang di sekitar lokasi target. Dan ternyata benar, tidak ada satupun rakyat yang berani mengambil. Berani kejujuran telah menjadi way of life masyarakat Kalingga waktu itu.

Suatu hari sang putra mahkota berjalan jalan. Saat melihat bungkusan di pinggir jalan, dia memerintah ajudannya untuk mengambil. Sialnya. Inteljen yang sejak lama sudah menunggu, cepat cepat memberikan informasi kepada raja. singkat cerita, putra mahkota pun dihukum di tengah alun alun. Ada berbagai cerita sejenis ini menghiasi sejarah setiap kurun waktu suatu kekuasaan.

Dalam Islam kisah yang legendaris tentang Khalifah Umar bin Khatab yang membentak seorang gubernur karena berlaku tidak adil kepada orang Yahudi. Namun sayangnya, kisah supremasi hukum yang terjadi disetiap kurun waktu pada para penguasa masa lalu tidak terekam secara utuh. Hanya penggalan peristiwa yang tidak bisa mewakili keadaan atas peristiwa tersebut. Karena hukum dan praktek politik selalu berhubungan dan pada saat saat tertentu kepentingan politik terkadang mendominasi keputusan hukum dalam berbagai persoalan tertentu.

Dari sini sebenarnya hukum tidak selalu berjalan lurus sebagaimana yang dibayangkan dalam berbagai ilmu hukum yang dipelajari ketika di bangku perkuliahan. Ada berbagai faktor yang menyebabkan makna keadilan menjadi bias dan tidak bisa dipraktekan secara kaffah.

Sebelum masuk persoalan kepala desa tadi, apakah para penguasa bangsa ini sudah menegakan keadilan?  Jelas tidak berani mengatakan "iya". Jika kita menilik berbagai persoalan kasus diangkat ke permukaan. Saudara saya, almarhum Syarbini dipecat oleh penguasa Orde Baru dari jabatan sebagai kepala desa karena hanya mengikuti pengajian yang diadakan oleh partai PPP di kampungnya. Para penguasa mengkordinir aparat untul nyoblos SBY saat dia memegang kekuasaan. Persoalan ini sebenarnya cara untuk membuka fakta, bahwa hukum belum bisa berdiri sebagaiman yang dicita-citakan.

Era Jokowi mencoba memperbaiki penguatan hukum. Hal ini dimulai dari keluarga dirinya yang tidak mau terlibat dalam persoalan proyek dan sejenisnya yang sering menjadi pintu masuk ruwetnya penegakan hukum. Dan ini berhasil dilakukan oleh nya.

Beberapa kasus kepala daerah dan anggota dewan berasal dari partai pengusung Jokowi-Amin ditangkap oleh KPK dan berapa yang lain juga terlibat pada persoalan hukum sudah menunjukan independensi Jokowi dalam bidang hukum.komentar nya saat pertemuan dengan ulama di madura juga menegaskan demikian.

Penegasan ini sebenarnya bagian komitmen dan bisa dirunut dari fakta yang ada selama ini. Hanya saja, musim politik komentar hukum pun memjadi bias. Dengan tertangkapnya banyak kasus korupsi justru digunakan oleh lawan politik terhadap komitmennya, bagaimana bisa berantas korupsi, orang disekitarnya saja banyak kesandung kasus. Ini sering logika politik pun bermain tidak sehat.

Tentu memang, memperbaiki hukum harus terus-menerus dilakukan. Hikmah yang perlu diambil dari kasus kepala desa tadi adalah peninjauan kembali terhadap UU Pemilu yaitu hak hak politik pejabat kepala daerah sampai level bawah. Solusi yang terbaik, yaitu melepas hak politiknya semasa menjabat baik atas nama individu maupun pejabat. Sehingga carut marut seperti ini bisa diselesaikan tanpa menimbulkan prespektif yang beragam. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Jangan bermimpi bisa memberangus demokrasi dengan menyampur-adukkan hukum dan politik. Paling banter cuma bisa menurunkan kualitasnya. Demokrasi sudah berjalan terlalu jauh di Indonesia, dan ditopang oleh kemajuan teknologi informasi yang demikian dahsyat sehingga tak akan ada yang bisa mendominasi arus informasi dan kebebasan berpendapat.

Zaman sudah berubah. Ingat, Soeharto bisa membangun kediktatoran karena didukung Amerika. Ini bisa terjadi karena, jangankan demokrasi, Indonesia sendiri masih sangat muda ketika Presiden Soeharto dkk. Amerika mendukung Soeharto agar Indonesia tak dicaplok komunis yang ketika itu bermarkas di Moskow dan Peking.

Bila sekarang ini aparat penegak hukum tampak sangat tangkas dan tegas dalam melaksanakan tugas terhadap kubu oposisi, tak perlu terlalu dirisaukan akan mengembalikan Indonesia dibawah rezim otoriter. Kerisauan ini boleh disimpan dulu, setidaknya selama militer belum bernafsu merebut kursi presiden.

Sejarah memang mencatat bahwa kediktatoran sipil pernah berkuasa setelah menghancurkan demokrasi, alam demokrasi. Di antara buktinya adalah kediktatoran Ferdinand Marcos di Filipina, dan Hitler di Jerman. Marcos sama dengan Soeharto, kediktatorannya didukung Amerika agar negaranya tak masuk kedalam blok komunis. Di bawah kediktatoran Marcos, perekonomian Filipina dicengkeram kuat oleh pemgusaha keturunan China.

Hitler naik berkat kehancuran ekonomi Jerman akibat perang dunia pertama, dan direndahkan oleh para tetangga yang sukses menaklukkan Jerman dalam perang tersebut. Hitler juga didukung oleh rakyat Jerman, yang marah karena kemiskinan massal dan harus berhadapan dengan gaya hidup mewah dan ekslusif kaum Yahudi.

Kajian Paul Windolf, sosiolog dari Universitas Trier menunjukkan, sampai 1914, jumlah orang Yahudi di Jerman tak sampai 1 persen dari total penduduk. Namun sekitar 25 persen dari perusahaan-perusahan papan teratas  di Jerman dikuasai oleh Yahudi.

Bagaimanapun juga,  di zaman ini hanya militer yang sanggup menggulingkan demokrasi seperti telah terjadi di Mesir dan Thailand. Sedangkan militer Indonesia, yang menjadi tulang punggung kekuatan politik rezim Soeharto, tampaknya masih truma dengan peristiwa 1998. Selain itu juga dilandasi oleh kesadaran bahwa rakyat masih kasmaran pada demokrasi.

Maka yang bisa dilakukan sekarang ini adalah menggerogoti demokrasi sedikit demi sedikit. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa demokrasi tak terancam, para 'aktivis' demokrasi anti anti Soeharto dilibatkan sebagai buzzer. Sejauh ini penggerogotan ini memang tampak lancar meski belum jelas sejauh mana akan penggerogotan demokrasi ini akan berlangsung.

Sayangnya dari kubu oposisi juga terdengar suara bahwa demokrasi tidak sejalan dengan keyakinan mereka. Ada juga suara lantang yang ingin menjadikan Indonesia sebuah negara agama, yang membuat umat beragama lain bergidik takut kena diskriminasi.

Demokrasi pun seolah harus memilih masuk kandang ular belang atau kobra, yang sama-sama mematikan. Maklumlah, kaum demokrat sungguhan saat ini cuma jadi pemain pinggiran.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

Polarisasi politik antara kubu Jokowi-Ma'ruf Amin versus Prabowo-Sandi menjelang Pilpres 2019 semakin mencemaskan. Machiavelisme yang menghalalkan segala cara telah digunakan masing-masing pihak untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Hal itu tentu saja tidak baik bagi perkembangan demokrasi Indonesia yang tadinya diperjuangkan untuk mencapai demokrasi yang substantif di mana setiap pergantian pimpinan, apa itu Presiden, DPR, DPRD, Gubernur, Bupati, wali kota dan jabatan politik lainnya dilakukan dengan cara damai dan tanpa lahirnya kekerasan dan konflik. 

Kasus hukum yang menimpa Suhartono, Kepala Desa Simpang Agung Kutorejo, Mojokerto merupakan salah satu kasusnya. Kasus Kades Suhartono tersebut akhirnya menjadi perhatian publik karena dijebloskan ke penjara, Lapas Klas IIB Mojokerto sebagai akibat melakukan tindak pidana Pemilu dengan mendukung Cawapres Sandiago Uno harus disikapi secara bijaksana. Penghukuman terhadap Suhartono karena alasan tidak netral sebagai aparat pemerintah juga berkelebihan. Pemihakan Suhartono juga tidak berpengaruh secara masif terhadap perubahan suara capres tertentu. Sebab itu wajar kalau banyak yang berpendapat bahwa hukuman itu tidak adil jika sikap tersebut dengan pemihakan dan dukungan gubernur, bupati dan walikota kepada satu Paslon.Oleh sebab itu hukuman tersebut menjadi pelajaran bagi penegak hukum bahwa setiap pelanggaran Undang-undang Pemilu langsung dikenakan pidana kurungan khususnya bagi kades dan aparat desa lainnya.

Tindakan yang berkelebihan mengakibatkan kerugian bagi petahana karena dianggap melakukan tindakan politik represif. Penegakan hukum seharusnya melihat fakta dibalik dukungan terhadap Suhartono. Mungkin ada tujuan dan kepentingan ekonomi desa tertentu yang dilakukan Kades untuk kemajuan desanya.

Dalam menyambut tahun baru 2019 supaya ketegangan dan kecemasan tidak meningkat seharusnya masyarakat menyambut setiap pilkada, pileg dan pilpres dengan rasa riang gembira dan penuh harapan akan masa depan yang  lebih baik. Itulah secercah nilai politik yang harus dibangun, bukan caci maki, intrik dan hoax untuk menjatuh pihak lawan.

Politik adalah kontestasi dan kompetisi serta adu gagasan mengenai bagaimana mencapai agar organisasi yang disebut dengan negara dapat berkembang lebih baik dari pada yang sekarang. Kita berikan kepercayaan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk menilai apakah pasangan pilpres sudah sesuai dengan aspirasinya. Jangan gunakan kekuasan untuk membelengu hak rakyat untuk menentukan pilihannya.

Dalam mencapai kemenangan masing-masing pihak harus lebih adil dalam bertindak dan sportif dalam kontestasi politik untuk mencapai kejayaan bangsa. Semoga pilpres dapat berlangsung secara damai tanpa ada konflik politik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan