Menunggu Kesaktian Novanto Babak II
berita
Politika

Sumber Foto: twitter.com

07 November 2017 16:28
Setya Novanto punya 'peluru' baru menghadapi KPK. Izin presiden. Untuk menggunakan 'peluru' ini, dia maupun pengacaranya tidak head to head dengan KPK, tapi mendelegasikan ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

Dalam surat yang dikirim ke KPK, Setjen DPR berargumen bahwa untuk memanggil Novanto, KPK harus mengantongi izin presiden. Dasarnya adalah putusan Mahkamah Kontitusi (MK) pada 22 September 2015 terkait uji materi Pasal 224 ayat 5 dan Pasal 245 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 20014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ayat itu menyebutkan, penegak hukum perlu meminta izin presiden bila ingin memanggil atau meminta keterangan anggota DPR.  Tetapi Ayat 3 huruf c di pasal yang sama menyebutkan ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku bila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus. Korupsi masuk ranah tindak pidana khusus. 

Selain itu, surat yang dikirimkan ke KPK itu untuk menjawab mengapa Novanto tidak hadir saat dipanggil sebagai saksi di sidang perkara KTP-el. Disini letak masalahnya. Ayat itu ditujukan buat anggota DPR yang disangka melakukan korupsi, sementara Novanto hanya dipanggil sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa lain. Lebih unik lagi, sebelum tidak hadir sebagai saksi di persidangan, beberapa hari sebelumnya Novanto hadir di pengadilan sebagai saksi di kasus yang sama.

Aneh, statusnya sama sebagai saksi, tapi di sidang pertama hadir, namun di sidang berikutnya menolak hadir dengan alasan harus seizin presiden.

Sebagian pakar hukum yang mengecam tidak hadirnya Novanto sebagai saksi di pengadilan menilai lembaga Setjen DPR sudah dimanfaatkan oleh Novanto. Sebab, kasus ini membelit Novanto secara pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR.

Apa sebetulnya maksud Novanto dan tim kuasa hukumnya? Baru menemukan dalil hukum baru sebagai celah, atau memang membuat beberapa serangan sporadis dengan ekses terukur sembari menyiapkan strategi matang berikutnya untuk menghadapi KPK?

Senin (6/11/2017) kemarin, di media sosial beredar surat berkop KPK  tertanggal 3 November 2017. Isinya pemberitahuan dimulainya penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) 31 Oktober 2017. Dalam surat itu, disebut Novanto adalah tersangka kasus KTP-el.

Novanto pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama pada 17 Juli 2017. Namun dia lolos dari status tersangka melalui praperadilan di PN Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Cepi Iskandar menyatakan penetapan tersangka Novanto bersamaan dengan diterbitkannya sprindik tidak sesuai ketentuan KUHAP.

Sprindik terbitan 31 Oktober 2017, nama Novanto kembali disebutkan sebagai tersangka bersama Anang Sugiana, Andi Agustinus, Irman, dan Sugianto. KPK belum mengiyakan isi sprindik tersebut, namun juga tidak membantah. Kalau memang sprindik itu benar dikeluarkan KPK dan status Novanto kembali menjadi tersangka, KPK seperti mengulang kembali kesalahan yang sama. Apakah KPK tidak berpikir bahwa nantinya mereka akan kembali dipraperadilankan seperti sebelumnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(ast)

SHARE ON
OPINI PENALAR

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) KPK yang dikeluarkan pada 3 November 2017 dan sempat beredar itu adalah hoaks atau tidak benar. Sudah dikonfirmasi oleh juru bicara KPK melalui berbagai media, meyatakan bahwa KPK tidak pernah mengeluarkan SPDP. Terkait pemanggilan Setya Novanto, beda lagi ceritanya. Novanto dipanggil sebagai saksi untuk terdakwa Anang Sugiana, bukan sebagai tersangka seperti kabar yang kemarin beredar.

Kalau ada orang yang mengatakan pemanggilan Novanto tidak perlu izin presiden, orang itu harus belajar bahasa Indonesia dan hukum lagi. Perlu membaca lagi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-XII/2014 itu sudah sangat jelas, MK mengatakan Pasal 245 UU MD3 itu inkonstitusional. MK memerintahkan bahwa dalam hal ini harus mendapatkan izin dari presiden terlebih dahulu. Kalau ada yang mengatakan Pasal 3 masih berlaku, saya rasa dia perlu sekolah lagi.

Kalau membaca putusan itu dibaca seluruhnya, jangan sepotong. Apalagi pendapat ini sudah dikuatkan oleh para saksi ahli hukum, antara lain Prof Romli Atmasasmita, Prof Syaiful Bakhri, dan Dr Margarito Kamis. Setelah membaca UU dan putusan MK, mereka berpendapat semua penyidik termasuk KPK, sebaiknya wajib meminta izin presiden. Ayat 1, 2, dan 3 Pasal 224 UU MD3 juga sudah dibatalkan berdasarkan putusan MK. Ketua MK sendiri juga menyatakan bahwa wajib ada izin dari presiden. Ini kan diutarakan oleh yang membuat putusan.

Kalau pada sebelumnya Novanto datang menjadi saksi tanpa mempermasalahkan izin presiden, itu karena mungkin pengacara sebelumnya belum memperhatikan. Ketika saya menjadi kuasa hukum Novanto, saya mengambil langkah hukum sebagaimana pengetahuan saya. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda.

KUHP Pasal 216 dengan jelas mengatakan, siapa tidak mentaati putusan hukum atau tidak mentaati perintah hukum dia akan dijerat 1 tahun 8 bulan kurungan. Putusan praperadilan Novanto sudah jelas dan berdasarkan KUHAP, menyatakan penetapan tersangka Novanto tidak sah. Hakim juga memerintahkan KPK menghentikan penyidikan dengan sprindik nomor sekian.

Saya mengambil perumpamaan sederhana yang bisa dipahami setiap orang. Mobil dengan nomor polisi B20AA, misalnya, STNK nomor sekian, BPKB nomor sekian, nomor mesin sekian, dan nomor chasis sekian. Kemudian oleh pengadilan diputus tidak diizinkan beroperasi/berjalan di Indonesia. Apakah dibenarkan dalam hal ini polisi mengeluarkan STNK baru dan nomor baru untuk mobil tersebut? Boleh tidak mobil tersebut jalan di Indonesia? Tidak boleh.

Ini sama dengan yang diperintahkan hakim praperadilan, menyatakan penyidikan terhadap KTP-el dengan sprindik nomor sekian tidak sah. Jadi penyidikan dihentikan. Walaupun nomor sprindiknya diganti dengan perkara yang sama, mau sprindik nomor 100 atau 1000, tidak boleh KPK menyidik lagi. Tindakan KPK ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Kalau setiap orang mengajukan praperadilan, kemudian status tersangkanya dinyatakan tidak sah. Kemudian ditangkap lagi, ditahan lagi, seperti menciptakan ketidakpastian hukum.

KPK seharusnya legowo. Kalau status tersangka Novanto dibatalkan terima saja. Kalau dengan ngotot mengatakan bisa begini bisa begitu, UUD kita diganti dulu lah. Kita jadikan negara ini berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan hukum. Kita himbau kepada penyidik jangan sok berkuasa. Hormatilah hukum. Ini yang berlaku kan hukum positif. Artinya apa yang tertera di UU, itu hukum yang berlaku. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Berdasarkan Pasal; 109 ayat 1 KUHAP, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak memberikan waktu yang pasti untuk pemberitahuannya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu/XIII/2015 memberikan batas waktu kewajiban kepada penyidik paling lambat dalam waktu 7 hari setelah terbitnya sprindik untuk memberitahukan kepada JPU maupun tersangka. Karena itu semua proses peradilan, termasuk penyidikan harus dilakukan secara transparan.

Di media telah beredar SPDP untuk penyidikan Setya Novanto. Walaupun pada berita yang lain KPK membantahnya. Dengan asumsi SPDP itu benar, maka penyidikan terhadap Novanto sudah dimulai lagi. Oleh karena itu semua tindakan penyidikan yang sudah pro justicia bersifat memaksa yang jika tidak dipenuhi bagi para saksi dapat dikenakan Pasal 224 KUHP dengan ancaman penjara 9 bulan. Sedangkan bagi mereka yang berstatus sebagai tersangka, jika tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang patut, dapat dilakukan penangkapan sekaligus penahanan.

Secara sistem dan aturan sudah jelas, dalam konteks perkara Novanto (dengan asumsi SPDP-nya benar), tinggal pilihan Novanto saja. Tetapi sebagai pejabat publik sudah sewajarnya untuk memenuhi panggilan penyidik. Manuver yang dilakukan selama ini sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa begitulah gambaran kualitas pejabat publik kita. Ini memang sangat menyedihkan. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)

Di tengah proses hukum atas sejumlah terdakwa kasus korupsi KTP-el, tantangan terbesar yang sejauh ini membayangi KPK adalah bagaimana memastikan Setya Novanto bisa "ditaklukkan".

Kita tahu bahwa Novanto sudah di atas angin. Ini berkat putusan praperadilan yang melepaskan status tersangka dirinya dalam kasus KTP-el. Posisi di atas angin ini segera dilanjutkan oleh kubu Novanto dengan melaporkan sejumlah akun media sosial yang diduga telah membuat meme yang dianggap mencemarkan nama baik Ketua DPR itu. Proses hukum terhadap akun-akun media sosial yang dilaporkan tersebut tengah dijalankan kepolisian. Respons positif kepolisian ini ikut memapankan kepercayaan diri Novanto.

Tidak cukup dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas, Novanto juga nampaknya telah berhasil memanfaatkan Setjen DPR untuk menjadi penyokongnya. Surat yang dikirimkan Setjen DPR ke KPK dengan maksud menyampaikan penjelasan soal ketidakhadiran Novanto memenuhi panggilan KPK sebagai saksi bisa dianggap sebagai upaya lain Novanto dalam "melawan" KPK. Sayangnya surat Setjen DPR ini nampak berlebihan.

Kewenangan Setjen yang hanya menjadi supporting system DPR tak pada tempatnya mewakili DPR untuk urusan-urusan terkait dengan hubungan antar lembaga negara.  Apalagi terkait dengan proses penegakan hukum terhadap anggota DPR. Setjen DPR tidak punya kewenangan untuk mewakili anggota untuk mempertanggungjawabkan panggilan penegak hukum terhadap anggota DPR. Sekali lagi tugas Setjen hanya sebagai instrumen pendukung DPR dalam melaksanakan kewenangan DPR.

Ketika Setjen DPR mengirimkan surat dengan isi memberikan penjelasan atas ketidakhadiran Novanto, maka hampir pasti itu bukan karena Setjen tidak paham dengan fungsinya. Kemungkinan bahwa Setjen telah dimanfaatkan oleh kubu Novanto sangat terbuka.

Dengan demikian kelihatan sekali bagaimana kubu Novanto memanfaatkan segala macam cara untuk memastikan upaya KPK memprosesnya secara hukum terkait kasus KTP-el gagal terlaksana. Belum lagi Pansus Angket KPK masih terus berteriak soal kelemahan KPK yang membuat lembaga tersebut pantas untuk disingkirkan.

Rangkaian upaya dari kubu Novanto seakan-akan ingin memastikan bahwa SPDP kedua atas diri Novanto urung dikeluarkan KPK. Akan tetapi KPK yang telah "dikalahkan" melalui praperadilan oleh Novanto hampir pasti mempertaruhkan reputasinya demi memastikan apa yang telah diputuskannya terkait Novanto, walau dibatalkan oleh pengadilan, bukanlah keputusan yang mengada-ada. Sangat penting bagi KPK untuk tidak mengulangi kesalahan terdahulu dalam menetapkan Novanto.

Beredarnya SPDP Novanto hari Senin (6/11/17) kemarin saya kira menunjukkan bahwa penetapan Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya tinggal menunggu waktu. Kalaupun SPDP tersebut bukan merupakan SPDP asli, maka itupun tetap penting untuk memberi pesan kepada KPK agar segera menetapkan status tersangka kepada Novanto lagi. Keseriusan KPK harus dibuktikan melalui kehati-hatian mereka dalam menaati proses sesuai yang ditetapkan oleh UU terkait dan juga keputusan praperadilan terdahulu. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Menteri ESDM, Ketua Tim Skinkronisasi Anies-Sandi

Esensi kepemimpinan adalah keteladanan: sikap tindak yang akan memberi inspirasi bagi segenap warga organisasi dalam membentuk tata nilai dan perilakunya. Semakin besar organisasi tempat pemimpin itu berada, maka pengaruhnya akan semakin besar dan luas.  

Jika ia merupakan pemimpin negara, maka seluruh ucapan, sikap, dan tindakannya akan mewarnai perilaku segenap warga negara. 

Dalam kasus "akrobat hukum" yang sedang dipertunjukkan oleh Setya Novanto, dan sejumlah elite politik pendukungnya, inilah pangkal kecemasan kita.  

Soal teknis hukum acara dan substansi hukumnya kita sudah mendengar pandangan dari banyak ahli, bahkan banyak di antaranya yang amat tajam menghujam. Tetapi pandangan-pandangan itu tak membuat yang bersangkutan surut, lantas berubah sikap menjadi lebih taat mengikuti kehendak penegakan hukum.

Sesungguhnya nurani rakyat tak bisa dibohongi. Demikian pula nurani rakyat tak bisa berbohong. Mengikuti kasus demi kasus yang menunjukkan adanya keterlibatan Setya Novanto (SN) membuat suasana kebatinan bangsa kita seperti terus tercabik cabik rasa keadilannya. Ada perasaan umum, seolah olah jika seseorang berkuasa maka tingkah polahnya--seberapapun berlawanan dengan batas-batas kepatutan--tak ada yang mampu menghalangi. 

Setelah pertunjukan "drama" sakit komplikasi yang berat-berat: tekanan darah, migran, gangguan jantung, hingga pernafasan, dan tiba tiba sehat seketika setelah lolos dari status tersangka melalui proses praperadilan, SN kini tengah memainkan jurus baru. 

Berkali-kali mangkir dari panggilan, kini setelah ditetapkan kembali sebagai tersangka berusaha "berlindung" di balik tameng izin Presiden Republik Indonesia. Penasehat hukumnya mengatakan: "hadir tidaknya SN memenuhi panggilan KPK tergantung izin dari Presiden". 

Tiga persepsi akan menguat dari drama minta izin Presiden ini. Pertama, masyarakat semakin yakin bahwa SN memang tidak hormat pada hukum dan karenanya tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti proses penegakan hukum.  

Kedua, akan ada anggapan bahwa selama ini SN memang dilindungi oleh Presiden Republik Indonesia. Sehingga kali ini pun, ketika mulai semakin terpojok, ia mencari-cari perlindungan kepada Kepala Negara.   

Sebagai catatan, memang telah menjadi tanda tanya banyak pihak: mengapa orang bermasalah masih bisa terus memimpin partainya dan memimpin lembaga terhormat bernama Parlemen?  Apakah ini bukan karena topangan tangan-tangan kuat yang ada dalam kekuasaan?

Ketiga, hukum akan selalu dapat dikalahkan dijungkirbalikkan oleh kekuasaan. Karena itu politik akan terus menjadi ladang perebutan kekuasaan, bukannya sebagai jalan untuk melayani rakyat. Fungsi luhur politik akan semakin tergerus dan hilang disebabkan tingkah polah yang dipertunjukkan oleh elite politik kita. 

Harap diingat, legislatif adalah lembaga pembuat hukum. Jika pemimpin tertinggi lembaga pembuat hukum menampilkan perilaku yang melecehkan dan mempermainkan hukum, maka rakyat sedang diajari cara merusak tatanan bernegara dengan telanjang. 

Di atas segalanya, yang patut kita cemaskan adalah aspek keteladanan para elite politik yang semakin merosot. Seperti tidak sadar bahwa setiap diri yang berada di puncak-puncak kekuasaan maka seluruh perilakunya akan mewarnai perilaku warga negara.

Sering saya berfikir: inilah yang dimaksud oleh para penulis buku kepemimpinan, untuk menjadi pemimpin seseorang harus memiliki kecerdasan yang memadai. Tidak saja kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Tanpa kecerdasan memadai, yang dilakukan adalah kerusakan dan pengrusakan. Semakin tinggi kedudukan pemimpin yang tak punya kecerdasan memadai, semakin luas dan dalam kerusakan yang dibuatnya.  

Semoga kita diberi kekuatan kolektif untuk menghentikan kerusakan dan pengrusakan, dan mampu menjaga Indonesia menuju masa depannya. (ast)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif             Semua Program Pengentasan Kesenjangan Harus dikaji Ulang             Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi