Menumpas Terorisme dan Peran Serdadu
berita
Politika

Sumber Foto: matakota.com  (gie/Watyutink.com)

22 March 2018 16:00
Penulis
Panitia Khusus (Pansus) akhirnya memberi karpet merah kepada militer dalam rumusan RUU Terorisme, di mana Pasal 43 H menegaskan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP). Padahal sebagian kalangan menilai keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan terorisme tidak perlu diakomodir dalam revisi UU Terorisme.

Mengapa mesti diatur lagi di dalam RUU Terorisme? Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI mengharuskan prajurit untuk mengatasi aksi terorisme yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Artinya, jika negara memutuskan TNI harus terlibat dalam operasi menumpas teroris, maka itu harus dilakukan.

Namun rupanya pasal tersebut justru dijadikan rujukan pelibatan militer dalam RUU yang akan segera disahkan itu. Lantas, apakah Pansus menafsirkan kalimat ‘kebijakan dan keputusan politik negara’ harus dalam bentuk peraturan perundang-undangan? Padahal dalam penjelasan UU TNI, makna kalimat tersebut sebagai kebijakan politik yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja.

Selain itu, beleid pelibatan militer dalam RUU Terorisme dan UU TNI sepertinya tiada perbedaan. Apakah sekadar legitimasi para serdadu guna menumpas aksi terorisme?

Meski begitu, Peraturan Presiden mengenai peran TNI dalam pemberantasan terorisme tampaknya perlu diatur, sebab sejauh ini belum ada aturan yang jelas soal kewenangan militer dalam penanggulangan terorisme.

Lalu sejauhmana Perpres mengatur peran serdadu? Kalau peran para serdadu bisa terlibat dalam setiap aksi terorisme, bukankah bertentangan dengan Pasal 7 UU TNI? Kalau militer hendak memaksakan turut campur menangani terorisme, bukankan harus merevisi UU TNI terlebih dahulu?

Selain itu, bagaimana tugas militer dalam menjaga keamanan negara? Misalnya, sebagian pasukan TNI bersama kepolisian sedang menumpas terorisme, di saat bersamaan Indonesia harus menghadapi serangan dari luar. Jika militer tidak menarik pasukan, bagaimana nasib keamanan negara? Pun kalau menarik pasukan, apakah tidak mengacaukan strategi membasmi teroris yang sudah disusun?

Bukankah keterlibatan TNI bergantung pada skala ancaman aksi terorisme? Misalnya ketika TNI terlibat dalam operasi Tinombala di Poso, di mana militer membantu Polri memburu anggota kelompok Santoso yang bersembunyi di hutan pengunungan biru.

Indonesia harus memberantas terorisme dari bumi Nusantara, lantas dengan serta-merta harus mengerahkan para serdadu? Sekali lagi, mengapa RUU Terorisme mengakomodir pelibatan TNI?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(mry)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Terorisme

Wacana revisi UU Anti-terorisme sudah lama bergulir semenjak 2003 yang hingga kini terus menjadi perdebatan. UU Nomor 15 Tahun 2003 dinilai sudah usang sementara aksi terorisme semakin canggih dan masif. Jika dulu terorisme sering hanya dikaitkan dengan peledakan bom, maka sekarang kejahatan ideologis teroganisir ini muncul dalam berbagai cara (modus) yang mungkin, dengan sasaran yang semakin konvergen, dan pelaku yang direkrut dari berbagai kalangan dengan latar belakang usia, okupasi dan gender yang semakin beragam.

Jika dulu target serangan pada pusat-pusat kemajuan kapitalisme dan lokasi dimana liberalisme bersemi, maka sekarang targetnya lebih konvergen ke satu institusi yaitu kepolisian. Di masa depan, tak tertutup kemungkinan target serangan teroris akan mengarah ke pelbagai institusi lain yang dianggap sebagai  thogut (musuh) oleh para teroris.  Institusi militer akan menjadi incaran juga dan selama ini para teroris sudah memulai membuat rencana (plot) yang mengarah ke tentara. Institusi sipil pun tak luput dari jangkauan target para teroris khususnya di Indonesia.

Kemajuan kelompok-kelompok teroris di Indonesia semakin menyebar hingga ke beberapa propinsi, setidaknya ada 16 propinsi yang menjadi tempat (save houses) bagi sel-sel teroris. Perkembangan ini tentunya sangat mengancam keamanan dan keberlangsungan kehidupan bersama dan kedamaian masyarakat yang selama ini sudah terjaga. Ancaman ini mengharuskan pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran dan penguasaan situasi dan kondisi oleh kelompok-kelompok teroris.

Setelah kelompok Santoso atau Abu Wardah dikejar dan ditangkap hingga habisnya kelompok teror yang sangat mengerikan tersebut, maka kemudian muncul juga kelompok teroris lain yang berusaha menguasai secara diam-diam sebuah pulau di Maluku Utara. Meskipun upaya kelompok teroris untuk menjadikan bagian tertentu wilayah Indonesia sebagai qaidah aminah (daerah basis)  tidak berhasil, namun perkembangan plot ini haruslah diantisipasi pemerintah secara sistematis. Upaya sistematis ini mengharuskan pemerintah berpikir untuk mendayagunakan semua potensi dan sumberdaya yang ada, termasuk pelibatan TNI dalam memerangi terorisme.

Banyak kalangan merespon negatif dengan rencana pelibatan TNI yang sebenarnya tidak bisa dihindari lagi (inevitable). Keniscayaan pelibatan TNI ini dipandang akan merusak struktur hukum penanganan kejahatan extra-ordinary selama ini. Selain itu, unsur militer dianggap sebagai biang pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dalam sejarah Indonesia masa Orde Baru. Padahal, semua institusi berpeluang yang sama melakukan pelanggaran HAM jika aparatnya tidak profesional dalam melaksanakan tugas.

Pelibatan TNI dalam memerangi (bukan hanya menanggulangi) terorisme adalah hal yang tidak bisa dihindari. Secara teoritis, tipologi kelompok dan jaringan teroris yang berbasis teritorial dan yang berbasis non-teritorial memaksa sistem kekuasaan membagi tugas managerial secara proporsional. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Terorisme

Dilihat dari analisis spasial, terdapat dua tipe teroris, yaitu teroris tanzhim dan teroris tamkin. Jaringan kelompok teroris tanzhim adalah organisasi ideologis yang sangat dinamis; berpindah-pindah tempat dan melakukan serangan di lokasi yang jauh dari tempat asalnya, serta memiliki kemampuan teknikal yang luar-biasa. Sementara jaringan kelompok teroris tamkin adalah organisasi ideologis statis yang secara milenarian yakin dan terikat pada lokasi tertentu secara shifting-occupancy.

Kelompok Teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, adalah contoh kelompok teroris tamkin yang bergerak secara teritorial dan mengundang banyak foreign terrorist fighters dari luar negeri dan teroris domestik untuk berkiprah dalam kejahatan yang dipandangnya mulia ini (noble crime).

Kelompok teroris tamkin berusaha menguasai satu daerah basis di darat, laut, maupun udara. Di darat kelompok ini terkadang mirip peladang berpindah (shifting cultivation) di hutan-hutan dan wilayah terpencil. Biasanya sangat banyak di wilayah-wilayah yang tak terjamah oleh manajemen pemerintahan sipil.  Hanya militerlah yang mampu menguasai tiap jengkal wilayah yang dipersepsikan sebagai “wilayah tak bertuan” ini. Di wilayah tak berhukum inilah teroris tamkin menanam bibit separatisme ideologis secara tersembunyi.

Di laut, kelompok tamkin menguasai wilayah matra laut dari beberapa rute perairan. Banyaknya pembajakan kapal-kapal dagang dan turis di wilayah perairan Laut Sulu dan Laut Sulawesi mengindikasikan kehadiran kelompok teroris tamkin yang hanya akan efektif jika ditangani oleh militer. Terorisme maritim seperti di Laut Sulu dan Laut Sulawesi semakin hari semakin berkembang dan mulai meluaskan wilayah operasinya ke Selat Malaka, Laut Timor, Laut Banda, dan wilayah perairan Papua.

Bagaimanapun, tidak ada satu lembaga pun yang bisa memonopoli penanganan terorisme hingga tuntas. Dibutuhkan kerjasama institusional untuk bisa mengamankan wilayah dan rakyat dari kejahatan luar biasa ini. Jika kejahatan korupsi, paedofilia, dan narkoba saja tidak bisa dimonopoli secara tunggal oleh Kepolisian saja, maka tugas memerangi dan menanggulangi terorisme haruslah dibagi. Kerjasama institusional adalah kunci penyelesaian berbagai kejahatan dimanapun.

Jika manajemen dipandang sebagai the art of delegating authority, maka otoritas tugas anti-teror yang selama ini dimonopoli haruslah didelegasikan ke berbagai lembaga lain yang memiliki sumber-daya dan jaringan yang selama ini dianggap idle (tidak jalan). Pertimbangan manajerial ini haruslah menjadi landasan berpikir yang utama dalam melibatkan TNI menangani terorisme.

Pelibatan TNI akan berdampak tidak hanya pada kekhawatiran pelanggaran HAM dan implikasi yuridis lainnya, terutama pada hukum acara pidana yang harus diubah-suaikan. Tentunya aparat TNI yang terlibat dalam pengejaran dan penangkapan teroris haruslah bisa hadir di pengadilan sipil dengan menanggalkan atribut korps militernya. Sedangkan peluang untuk pelanggaran HAM haruslah disikapi secara arif dengan menggunakan hukum humaniter yang keras melalui pengadilan militer.

Tidak ada satu pun kejahatan sempurna yang bisa disembunyikan kecuali di dalam perang. Mind-set TNI sekarang dalam menghadapi situasi di wilayah perang dengan di wilayah damai tentunya berbeda dengan militer politis di masa Orde Baru. Mengkhawatirkan pelanggaran HAM yang bakal dilakukan tentara dalam menangani terorisme adalah sangat irasional. Keberhasilan TNI dalam mengejar dan menangkap teroris Santoso di Poso adalah bukti yang memperlihatkan betapa kekuatan yang selama ini idle ternyata sangat efektif dan sangat menghormati hak-hak tawanan teroris. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi

Penanganan terorisme di dunia ada beberapa model. Amerika Serikat misalnya, mereka menggunakan pendekatan war terorism (perang melawan terorisme), yang mengedepankan berbagai tindakan militer dan politik guna melawan ancaman terorisme dan memerangi organisasi-organisasi teroris.

Sementara Indonesia menggunakan pedekatan criminal justice sistem (kejahatan yang melalui proses peradilan), sehingga alat untuk melakukan proses penegakan hukum adalah kepolisian. Tapi gaya kepolisian menangani teroris selama ini layaknya sedang berperang seperti model war terorism. Hal tersebut menyebabkan teroris seringkali tidak diadili melalui proses peradilan, karena nyawanya sudah lenyap oleh timah panas dari kepolisian.

Kalau ingin melibatkan Tentara Nasional Indonesia dalam penanganan terorisme, sejatinya sudah diatur dalam UU TNI dalam bentuk OMSP (operasi militer selain Perang). Memang dalam aturan tersebut tidak dijelaskan secara rinci kapan militer dapat dilibatkan dalam memberantas terorisme.

Sebenarnya banyak contoh dari negara-negara lain sejauh mana pelibatan TNI dalam memberantas terorisme. Di Jerman misalnya, militer turut dilibatkan ketika spektrum ancamannya sudah mengancam kepala negara dan telah menguasai teritorial Negara. Nah, peran TNI di Indonesia mau seperti apa? (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF