Menuju Perseteruan dan Kegaduhan Berkelanjutan
berita
Politika
Sumber Foto : amanahdaily.com (gie/watyutink.com) 10 July 2018 17:00
Pasca Pilpres 2014 konstelasi politik dalam negeri terbelah jadi dua kutub besar yang berkelanjutan, yakni kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Berdasarkan survei, jumlah keduanya hampir imbang. Munculnya dua kutub itu berdampak negatif pada relasi kehidupan sosial-politik rakyat di tingkat akar rumput. Mereka seolah terus-menerus digiring oleh situasi persaingan politik tingkat elit dua kutub tersebut, yang berujung pada "perpecahan" rakyat. 

Yang paling menyedihkan adalah api perseteruan kedua kubu tak pernah padam. Rakyat "dipaksa" terus menerus berseteru atas nama kubu Jokowi atau kubu Prabowo. Hampir tak ada ruang dan waktu rakyat untuk "melupakan" perseteruan Pilpres 2014 lalu. Ketika suasana mulai sepi isu politik, maka ada saja canon politis ditembakkan para elit politik sehingga suhu perseteruan kembali memanas.

Dengan menyuguhkan kenyataan ini pertanyaan, mengapa kegaduhan ini terus berlanjut? Kok tidak ada evaluasi? Lalu, siapa yang harus bertanggung jawab?

Berdasarkan hasil cermatan, semakin dekat agenda Pilpres 2019 masing-masing kubu malah makin masif berseteru dan menciptakan suasana tak kondusif. Bukan tidak mungkin akan semakin banyak manuver politis yang kontra produktif terhadap suasana persaudaraan rakyat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya penyambutan Pilpres 2019, yang sejatinya merupakan pesta demokrasi rakyat. Apakah hal ini akan dipertahankan terus, sementara sejatinya Pemilu (Pilpres 2019) merupakan pesta rakyat yang penuh sukacita?

Terlebih lagi menyaksikan segala kegaduhan yang terjadi belakangan ini dan hampir seluruhnya bermuatan politis, wajar saja timbul perasaan demikian. Setiap hari, rakyat hanya disuguhkan perdebatan, pro-kontra, saling  klaim, saling sindir, saling hujat berseliweran di dunia maya. Bahkan masing-masing pihak berebut menjadi "penguasa" opini publik dan ujung-ujungnya untuk mempromosikan kandidat yang didukungnya. 

Andaikan masing-masing mampu menunjukkan kedewasaan sikap untuk berdebat secara sehat, tentu tak masalah dan bahkan baik untuk membangun kecerdasan publik. Persoalannya, kebanyakan debat saat ini sudah sangat tidak sehat karena fakta/data diabaikan bahkan jika perlu dipelintir sedemikian rupa. Kala itu dirasa masih belum mencukupi, keluarlah segala macam hujatan, caci maki, hingga intimidasi. Lebih memprihatinkan, demi meraih simpati publik, mereka gemar melontarkan isu-isu sensitif ke publik yang kebanyakan bersumber dari data/informasi yang tak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Pada titik ini pertanyaan kritisnya, benarkah sekarang ini para elite negeri ini masih saja asyik bermain di wilayah kultur politik seperti gambaran di atas? Lalu, apakah hal lumrah dilakukan di alam demokrasi seperti saat ini?

Bila keadaan demikian ini terus berlanjut, niscaya nanti kita sebagai bangsa, rakyat tidak akan memiliki apa-apa; kecuali catatan panjang tentang berbagai kegagalan dan kekalahan.Dengan kata lain, menjadi kumpulan masyarakat bangsa yang kehilangan segalanya; tanpa sedikit pun jati diri dan harga diri yang tersisa. itulah sebabnya, mengapa kita sebagai bangsa tidak pernah dapat tampil sebagai satu kesatuan entitas bangsa. Lantas, bagaimana sikap kita, siapkah kita?

Apa pendapat anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Sejarah negeri ini pada dasarnya tak bisa dipisahkan dari sejarah panjang konflik parpol, baik yang bersifat internal  maupun antar partai. Sumber konflik internal umumnya terkait gesekan suksesi kepemimpinan di antara elemen, unsur, ataupun aktor utama partai. Konflik internal juga dipicu oleh perbedaan cara pandang dan ideologi tokoh-tokoh partai mengenai isu atau kebijakan tertentu, bahkan pada kepentingan penguasaan sumber daya negeri ini yang begitu sangat besar.

Dimensi dinamika internal partai politik yang tidak berkembang menyulut problem kepemimpinan partai politik bertambah rumit ketika sebagian pengurus dan anggota partai cenderung mengultuskan kepemimpinan figur atau tokoh tertentu yang dianggap berjasa bagi partai. Ironisnya, para pemimpin partai yang dikultuskan tersebut tak hanya cenderung menikmati kultus atas diri mereka, tetapi juga tidak jarang memposisikan diri berada di atas partai. Yang pada akhirnya, partai-partai politik yang esensinya merupakan institusi publik yang berjuang secara politik terhadap perebutan kekuasaan dan kemakmuran rakyat nya lewat ide atau pun gagasan kandas, yang akhirnya berkembang menjadi firma-firma pribadi dengan hak-hak istimewa yang melekat pada keluarga dan kroni para pemimpin partai.

Sisi lain, melembagakan kepemimpinan partai yang demokratis bukanlah perkara mudah. Persoalannya, pada umumnya partai politik di negeri ini hanya sibuk menjelang perebutan jabatan publik/politik melalui pemilu dan pilkada, serta jabatan kepengurusan melalui munas, muktamar, dan kongres partai. Kaderisasi dan seleksi kepemimpinan atas dasar sistem meritokrasi hampir-hampir tidak pernah berlangsung.

Maka yang tumbuh subur pada akhirnya adalah kepemimpinan oligarkis yang terbangun dari sistem patronase, perkoncoan, dan kubu-kubuan yang diikat oleh kemampuan sang pemimpin mengalokasikan sumber-sumber politik dan ekonomi kepada para pendukungnya.

Oleh karena itu harus ada sikap kenegarawanan di antara para pemimpin kubu pihak-pihak yang bertikai untuk memaksimalkan persamaan dan sebaliknya meminimalkan perbedaan di antara mereka. Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa percaya bahwa para politisi yang bertikai dapat mengurus negara dengan baik dan demokratis jika konflik di antara mereka sendiri tak sanggup diselesaikan dengan baik?

Dan juga sudah saatnya partai politik bangkit dari ilusi dan tidurnya dengan membangun dinamika dan dialektika secara benar, maka tidak langsung partai politik akan hidup sesuai fungsinya memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyatnya sebagai basis konstituennya. Karena setiap persoalan kesejahteraan dan keadilan akan terselesaikan dengan politik, maka kesadaran politik harus terbangun secara positif dengan dinamika dan dialektika yang baik secara kolektif, yang berdampak bukan saja kesejahteraan dan keadilan melainkan peradaban bangsa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Ketua DPR RI

Pandangan saya sederhana saja. Terjadinya 2 kelompok besar di pemerintahan yang dikomandoi Jokowi dan non pemerintahan yang dipimpin Prabowo sebagai ekses Pilpres 2014 yang lalu, yang seolah tidak selesai, karena dipicu oleh UU yang tidak memungkinkan atau sedikit sekali ruang untuk terbentuknya kelompok baru. Andaikata ruang itu terbuka lebar, dengan tidak ada pembatasan ambang batas untuk pemilihan presiden sebesar 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pemilu legislatif tersebut, maka akan muncul poros-poros baru baik yang ada dalam lingkaran pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Kehidupan demokrasi pasti dinamis, kontestasi pasti tidak terpolarisasi kepada kedua kubu. Untuk itu kepada Mahkamah Konstutusi RI agar dalam mengadili UU, terkait dengan Konstitusi, jangan melihat dengan kaca mata kuda, apalagi pasal dalam konstitusi sudah jelas, tidak.ada persyaratan mengenai Presidential Threshold dalam pencalonan capres dan cawapres, dan tidak ada klausul yang terbuka bahwa persyaratan itu akan diatur oleh UU. Jelas artinya UU yang mengatur persyaratan PT, bertentangan dengan Konstitusi.

Ke depan, tentu kita mengharapkan, UU Pilpres tidak ada lagi aturan yang membatasi warga negara mau maju terkait dengan hasil pilleg, berupa PT. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Arsitek, Aktivis dan Penulis

Hampir semua negeri yang memakai sistem multipartai pasti ribut. Alasan utama Soekarno dan Soeharto membumi hanguskan partai-partai adalah serupa, yaitu pusing dengan carut-marut komentar yang menuju perpecahan. Soekarno mengeluarkan: Demokrasi Terpimpin dan Soeharto mengeluarkan: Demokrasi Pancasila. Namun setelah para partai itu bubar dan melebur dalam jumlah partai yang sedikit (gabungan antar partai) apa yang terjadi? Kekuasaan mengerucut kepada eksekutif, menjadi presiden ibarat raja. Bangsa ini sudah memakai berbagai sistem demokrasi, bongkar pasang seperti angkot kijang tua. Permak sana sini dan knalpot beberapa kali.

Hulu dari keributan ini adalah: multi partai yang berlomba untuk merebut suara. Dan muara dari keributan ini adalah: para penonton (rakyat kebanyakan) yang ‘dipaksa’ secara sistem untuk mencoblos pemilu setiap lima tahun sekali.

Lalu, bagaimana caranya untuk hidup dengan damai di muara?

Masyarakat yang hidup di ‘muara’ kudu ikut memproduksi konten; bukan konten politik tetapi konten teknologi, seni dan budaya. Sehingga, ‘muara’ itu menjadi ‘hulu’ untuk isu yang lain lagi. Ini yang disebut dengan mengintervensi. Tidak perlu ikut melamar menjadi konstestan politik (calon DPRD/DPR/Walikota/Bupati/Gubernur/Presiden); melainkan memberi wacana lain yang mengundang minat dan perhatian.

Sehingga; kebhinekaan tidak menjadi hambatan, melainkan tantangan.

Permasalahan negeri ini banyak sekali: terutama adalah problem pengangguran, alias tidak tersedianya lapangan kerja yang layak. Rata-tata warga hanya mengabiskan uang Rp50.000 per hari. Itu sangat sedikit untuk memutar roda ekonomi dengan asas pemerataan. Hampir 90 persen ekonomi negara ini diputar oleh orang-orang kaya dan pemerintah.

Dan bukankah jika kurang pekerjaan, kebiasaannya adalah berguncing? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen STAIN Bengkalis

Jika anda  pernah melihat film "SOPO JARWO ADIT", maka akan melihat realita politik di Indonesia masih jauh dari kemapanan. Politik masih menjadi diskursus dengan beragam warna. Ada model politik Jarwo yang mencoba mengekpresikan diri sebagai tokoh yang serba tahu, tanpa melihat kualitas pengetahuannya. Ada model politik Sopo yang hanya menggunakan tenaga saja dengan tidak melihat siapa yang menguasai dirinya. Ada juga politik model Adit yang sudah melek politik sehingga bijak dalam menyelesaikan persoalan. Sekarang pertanyaannya, masyarakat Indonesia itu masih masuk tipologi politik siapa, Jarwo, Sopo atau Adit? Menjawab pertanyaan ini maka bisa melihat respons masyarakat terhadap pentingnya politik.

Para elite politik tentu melihat bahwa politik sesuatu yang mulia dalam membangun bangsa dan negara semakin baik. Mereka sepakat bahwa politik menjadi jalan utama untuk hidup semaki teratur dan terarah. Namun sayangnya pendidikan politik di Indonesia belum berjalan secara maksimal, baik dikalangan internal partai politik maupun masyarakat umum.

Pendidikan politik di internal partai bersifat seremonial dalam rangka untuk mempersiapkan even- even besar seperti pilkada, pileg dan pilpres. Materi pendidikan pun masih sebatas pada konsolidasi dan strategi pemenangan partai politik. Setelah selesai, maka selesai juga pendidikan politik. Akibatnya, kaderisasi politik terputus. Platform yang mengacu kepada ideologi politik yang diperjuangkan pun semakin kabur. Akibatnya, lahir para politikus yang oportunis berpindah partai politik dalam rangka mempertahankan kekuasaan semata.

Ini berarti sekolah politik ditubuh parpol belum maksimal. Ini berakibat fatal dalam memberi pesan politik kepada masyarakat, terutama pada perhelatan akbar di pesta demokrasi. Isu isu sensitif yang kontra-produktif seperti isu SARA menjadi santapan yang empuk untuk menghajar lawan politik. Maka, jika kesan muncul, "yang penting menang" saat ini merupakan efek dari kebiasaan negatif yang selalu dipelihara oleh para elit dan tokoh politik.

Mungkin jika masyarakat sudah seperti Adit bisa memilih dan memilah segala informasi dengan benar. Tapi jika bangsa ini masih berlagak seperti Jarwo dan Sopo, maka selamanya pesta demokrasi di Indonesia tidak bisa naik kelas.

Jadi, para parpol harus membuat sekolah politik dengan kurikulum yang berkualitas dan berkelanjutan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia

Sebenarnya masyarakat di akar rumput tidak terlalu terpengaruh oleh peseteruan elite politik. Terbukti kemarin efektif, tidak ada gangguan sama sekali. Ini kan perseteruan elite, dan sebenarnya rakyat itu punya budaya pemutus kata. Jadi, rakyat ini jangan dikira bodoh. Dan pengalaman kemarin bagaimana media sosial begitu marak dengan ujaran kebencian, tetapi tidak tembus sampai ke akar rumput. Jadi, sekarang rakyat sudah belajar dari pengalaman Pilkada DKI Jakarta dan pengalaman yang lain bahwa isu-isu yang namanya SARA lama-lama tidak efektif. 

Kalau propaganda itu terlalu overdosis, dia akan kehilangan magnetnya. Begitu dalam teori-teori komunikasi. Maka sebenarnya, propaganda itu dibuat dalam senyap. Sehingga kemarin, misalnya, isu ‘2019 Ganti Presiden’ sebenarnya isu yang tidak efektif karena tidak ada suatu gerakan yang masif. 

Ketika politik itu kan selalu menghalalkan segala cara, maka itu politik ketidakadaban. Ke depan kita berharap politik yang beradab, yang didasari Pancasila sebagai sumbernya. Maka politik itu harus dikembalikan kepada yang namanya adab. Sehingga keadaban politik itu jalan kalau fungsi sila-nya jalan. Selama fungsi sila tidak berjalan, maka terjadilah seperti sekarang ini. Itu yang disebut komodifikasi, baik komodifikasi terhadap teknologi dan industri, sehingga menyebabkan isu ini berkembang terus. 

Makanya, keadaban politik harus dibangun dengan politik etis. Tetapi politik etis tak akan berjalan tanpa adanya kesadaran. Harus jelas mana yang oposisi, mana yang pendukung pemerintah. Selama semua elite saling menyandera, ya, keadaban politik sulit terwujud. Maka kedepan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan menjadi 6 persen atau 8 persen. Sehingga, partai semakin efisien, semakin jelas ideologinya, dan semakin jelas tentang program-programnya. 

Demokrasi itu tidak bisa tanpa efisien. Di mana-mana demokrasi harus secara alamiah mengatur dirinya supaya demokrasi bisa berjalan efektif. Tetapi persoalannya, kepentingan-kepentingan individu selalu bermain. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Rasanya setiap hari masyarakat indonesia disuguhkan dengan statemen-statemen politik yang tidak sehat nenjelang perhelatan Pilpres 2019 antara kubu Jokowi dn kubu Prabowo dimana masing-masing tim mengklaim kubunya paling benar, paling bersih, paling nasionalis, padahal rakyat sudah semakin cerdas mana kubu yang "positif" dan mana kubu yang "negatif".

Perseteruan ini semakin hari semakin menjadi-jadi dengan diksi-diksi yang dilontarkan oleh kubu masing masing dengan menyudutkan kubu yang satu dengan kubu yang lainya. Hal seperti ini tidak ubahnya seperti kucing dan anjing setiap ketemu pasti berbenturan.

Apakah seperti inikah identitas tokoh-tokoh kita saat ini? Apakah tidak bisa dilakukan rekonsiliasi nasional untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa ini yang saat ini sedang mengalami banyak cobaan?

Perseteruan dan kegaduhan saat ini seharusnya tidak melibatkan masyarakat bawah yang tidak tahu apa-apa tentang politik, tapi kenyataan yang ada banyak tokoh-tokoh yang menjadi tim di masing-masing kubu memanfaatkan situasi dengan mengumbar isu-isu agama dan ras untuk membenturkan masyarakat sehingga semakin hari rakyat semakin bingung dengan kondisi bangsa saat ini.

Tarik menarik klaim mengklaim yang terjafi saat ini yg di ciptakan oleh tokoh-tokoh politik dengan kepentingannya masing-masing menjadikan situasi politik menjelang pilpres semakin tidak menunjukkan kedewasaan berpolitik terutama antara PDIP dan Gerindra yang nasing-masing punya jago capres.

Mudah-mudahan saja masing-masing tokoh partai yang berseteru dapat menyadari bahwa kepentingan rakyat dan bangsa ini lebih penting dari segalanya. Karena seperti apa kata pepatah "kuman di seberang lautan tampak gajah di pelupuk mata tak nampak", keburukan/kesalahan orang sekecil apapun bisa tampak tapi kebusukan dia sendiri tidak pernah tampak atau disadari.

Mudah-mudahan pepatah di atas bisa menjadi cemeti bagi sesama anak bangsa untuk saling menyadari kekurangan masing-masing agar perhelatan pileg dan pilpres bisa berjalan dengan aman dan damai. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Sejak Pilpres 2014 yang lalu peta politik dalam negeri seolah terbelah menjadi dua kubu yang tidak bisa diperdamaikan, kubu Jokowi dan kubu Prabowo. Hasil pilres 2014 keduanya hanya terpaut sekitar 5 persen. Kedaan politik dalam negeri menjadi tidak sehat. Seolah-olah konflik politik atau perseteruan antara kedua kubu ini belum usai hingga saat ini. Akankah konflik elit yang terbuka menjadikan massa menjadi revolusioner atau justru konflik elit tersebut bersifat reaksioner (dilakukan oleh kaum reaksi yang berkehendak menghindarkan situasi revolusioner).

Pilpres 2014 adalah pengalaman pertama bangsa Indonesia dengan hanya dua pasang capres dan cawapres. Setelah sebelumnya pada pilpres langsung pertama pada tahun 2004 dengan lima pasang capres-cawapres dan pada Pilpres 2009 terdapat tiga pasang capres-cawapres. Pilihan dua pasang capres-cawapres menjadikan “pertarungan” pilpres menjadi “to be or not to be”. Tidak ada pilihan ketiga, keempat, dan seterusnya. 

Kultur masyarakat kita yang dalam keseharian hidupnya sejak upacara kelahiran anak sampai upacara kematian dilakukan dengan perundingan menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dan semangat gotong royong, pada pilpres langsung ruang musyawarah mufakat tersebut harus beralih dengan pilihan dibilik suara untuk memilih A atau B. 
Ibarat kerja bilangan biner (angka 0 dan 1 sebagai simbol dalam sistem digital). Tidak menyisakan pilihan lain. Pilpres 2014 pun ditandai dengan maraknya sosial media dan menjamurnya media daring. Alhasil masyarakat benar-benar terbelah dengan dua pilhan. Oleh karena cara kerja media sosial dengan sistem digital hanya membuat dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga, dan lain-lain.

Jika kita menyadari bahwa nilai demokrasi bangsa Indonesia berbasiskan kepada nilai-nilai kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat dengan menggunakan akal sehat, maka model pemilihan langsung dengan cara “one man one vote” dalam memilih presiden dan wakil presiden sepertinya tidak kompatibel dengan sistem nilai yang dianut oleh bangsa ini. 

Kiranya hari ini kita perlu menyadari bahwa konsekuensi empat kali perubahan UUD 1945 yang diikuti dengan perubahan sistem ketatanegaraan, diantaranya pilpres secara langsung perlu dilakukan evaluasi secara total atau konsekuensinya akan kita lihat sejak tahapan pencalonan pasangan presiden dan wapres pada bulan Agustus yang akan datang, maka rakyat kita akan kembali dalam posisi vis a vis antara satu dengan lainnya. Semoga para elit politik bangsa ini menyadari situasi yang sangat kontra produktif tengah berlangsung di tengah masyarakat kita, dan dengan kewarasannya mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri perseteruan politik. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Aktivis PIJAR & Jaringan Aktivis PRODEM

Mengapa kegaduhan pasca Pilpres 2014 terus berlanjut? Menurut saya, kegaduhan itu dimulai saat agenda Reformasi 98 yang sebenar-benarnya tidak dijalankan dalam tata kelola negara kita. Malah agenda Reformasi 98 tersebut dibajak dan diselewengkan oleh para elite politik saat itu. Dimulai dari 'Pertemuan Ciganjur' hingga amandemen UUD 1945 pada tahun 2002. Maka sejak itu dimulailah era neo liberal dan kapitalisme partai politik.

"Reformasi mestinya adalah hijrah dari kegelapan menuju cahaya. Hijrah dari hati yang beku kepada hati yang lembut, lunak kepada saudara saudaranya. Berhijrah dari fikiran yang tidak adil menuju fikiran yang obyektif, yang menyelamatkan semua orang. Berhijrah dari kedengkian menuju kasih sayang. Berhijrah dari kebencian menuju cinta. Berhijrah dari egoisme menuju kebersamaan. Berhijrah dari ketidaktertataan menuju tatanan yang baik sebagai sebuah bangsa." (Emha Ainun Najib).

Saat pilpres hanya ditempatkan sebagai ajang kontestasi dan kompetisi antar calon yang notabene adalah para elite, hanya untuk kekuasaan dan berkuasa, maka esensi reformasi tidak akan tercapai. Rakyat yang berkeadilan dan berkesejahteraan hanyalah mimpi di siang bolong. Pilpres secara langsung sejak 2004 hingga kini 2018 belum mampu menghadirkan pemerintahan yang kuat dan mampu menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitupun yang terjadi di lembaga perwakilan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Trias Politika yang dianut dalam UUD 1945 hancur menjadi 'Triad Politika'. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak bersinergi dan berdialektika secara dinamis malahan saling mengunci dan menyandera. Ketiganya pun tercatat menjadi lembaga-lembaga yang koruptif.

Saat pemerintah maupun lembaga lembaga negara serta berbagai unsur bangsa masih saling menyandera, bahkan melibatkan diri dalam perilaku koruptif, imbasnya tidak hanya pada kegagalan pembangunan bangsa. Jati diri dan harga diri bangsapun menjadi taruhan. Kita seolah tidak lagi mengenal diri kita sebagai bangsa yang memiliki kekuatan. Lebih jauh, bahkan kita seing menjadi cemoohan bangsa lain, karena tindak laku koruptif dan kegagalan pembangunan negara dalam berbagai bidang.

Oleh karena itu, sudah saatnya para elit bangsa, baik itu parpol, ormas, para alim ulama dan agamawan, ilmuwan dan intelektual, dan seluruh komponen bangsa memulai kesadaran baru, yakni kesadaran untuk melakukan gerakan pembaharuan yang akan menghadirkan Orde Pembaharuan sebagai jawaban atas segala masalah bangsa dan negara kita saat ini. 

Orde Pembaharuan sendiri adalah orde yang bertumpu kembali kepada UUD 1945 yang asli, mengembalikan seluruh aset bangsa dan negara dalam naungan NKRI, mengembalikan asas perekonomian kita sesuai pasal 33 yakni sistem ekonomi kerakyatan dan gotong royong. Dalam konteks ini, demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi permusyawaratan perwakilan bukan demokrasi liberal ala Amerika. Gerakan pembaharuan inilah yang harus segera dimulai, dengan berbekal kebersihan pikiran dan meniadakan dendam. Orde Pembaharuan inilah yang diharap mampu membawa Indonesia sebagai bangsa yang berjaya sambil tetap berpegang pada jati diri bangsa. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sekarang ini bangsa Indonesia sedang dicengkeram oleh politik pemujaan. Banyak orang tidak perduli lagi pada persahabatan maupun persaudaraan. Bagi mereka tokoh pujaan adalah wakil Tuhan di bumi sehingga harus selalu dibela dan dipuja. Maka siapapun yang tak ikut memuja pantas untuk dicaci bahkan difitnah.

Sialnya, penyakit ini sudah menular ke semua lapisan masyarakat. Mereka yang berpendidikan tinggi dan dunia akademik tak terkecuali. Jadi jangan heran kalau perpecahan sosial kian nyata dan keras dari hari ke hari. Seolah telah menjadi bom raksasa yang setiap saat bisa meledak dan menghancurkan Indonesia menjadi berkeping-keping.

Kini nasionalisme telah menjadi sekadar pemanis mulut karena telah digusur oleh pujaanisme. Dengan kata lain,  kepentingan nasional boleh dikorbankan demi memuluskan jalan bagi ambisi politik tokoh pujaan yang sedang menjalankan tugas suci. Berita bohong dan fitnah pun dihalalkan sebagai alat untuk mengganyang siapa saja yang dianggap mengganggu misi suci  sang tokoh pujaan.

Tampaknya terlalu pagi untuk berpikir tentang kapan gejala ini akan berakhir,  karena belakangan ini situasinya makin parah. Kebencian karena perbedaan tokoh pujaan makin diumbar. Tak ada lagi rasa hormat kepada orang lain maupun diri sendiri. Mereka berkelakuan bagai binatang buas kanibal sedang kelaparan, yang siap melahap siapa saja.

Bertolak dari kenyataan di atas,  tak berlebihan bila ada yang mengatakan bahwa ancaman terbesar terhadap masa depan Indonesia saat ini adalah politik pemujaan. Kepentingan nasional cuma dianggap sebagai bagian dari ritual pemujaan tokoh yang diidolakan.

Semua itu menunjukkan bahwa politik devide et impera kini makin efektif untuk menguasai bumi nusantara. Apa yang ditakutkan oleh Bung Karno bahwa Indonesia akan menjadi santapan neo-kolonialisme kini kian menjadi kenyataan. Lihat saja, makin banyak yang sengaja melucuti rasa kanusiaannya sendiri menjadi manusia tanpa perasaan kemanusiaan seperti digambarkan oleh grup rock asal Ingris, Black Sabbath,  dalam lagu Iron Man. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi             Kasus Century Tanggung Jawab KSSK              Komnas Perempuan: BN Korban Pelecehan Seksual yang Dikriminalkan