Menjegal Eks Napi Korupsi Jadi (Calon) Anggota Legislatif
berita
Politika

Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com)

19 September 2018 12:00

Penulis
Pasca putusan MA, pencalegan eks napi korupsi masih menjadi perbincangan publik. Sekalipun dibolehkan, sejumlah partai tetap berkomitmen untuk tidak mencalonkan seorang yang pernah terjerat kasus korupsi pada Pileg 2019. Sayangnya, sebagian parpol lagi tidak akan menarik eks koruptor dari daftar caleg sementara (DCS). Mengapa mereka enggan mengganti caleg eks koruptor? Apakah sikap parpol tersebut dilatarai “politik balas budi”?

Melihat keengganan sebagian parpol menghapus bekas napi korupsi dari daftar caleg, KPU mempertimbangkan penandaan eks koruptor di surat suara Pileg 2019. Hal ini supaya masyarakat pemilih tahu bahwa di dapilnya ada bekas napi korupsi yang sedang mencoba peruntungannya jadi anggota legislatif.

Banyak kalangan yang mendukung pertimbangan KPU itu. Tetapi sebagian pihak menilai wacana tersebut rentan menimbulkan polemik. Sebab, UU Pemilu cukup detail mengatur mengenai apa-apa yang perlu dicantumkan dalam surat suara tersebut, di mana tak memungkinkan memberi tanda kepada caleg bekas koruptor. Jika demikian, apa yang bisa dilakukan KPU agar pemilih tahu ada caleg eks koruptor di dapilnya?

Namun ada yang mengatakan bahwa KPU boleh mengabaikan putusan MA saat mengumungkan daftar caleg tetap (DCT) pada 20 September 2018 nanti. Argumen ini didasarkan pada Pasal 8 ayat 2 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi, yang menyatakan, dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Lantas, bolehkah jika KPU mengabaikan putusan MA? Meski begitu, baru-baru ini KPU berkomitmen akan segera merevisi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 agar senafas dengan putusan MA, dan merampungkannya sebelum penetapan DCT. Sekalipun demikian, KPU tetap berharap semua parpol tak menyertakan nama bekas napi korupsi dalam Pileg 2019.

Keinginan KPU tersebut tampaknya sejalan dengan kehendak masyarakat. Sejumlah pihak meyakini bahwa nasib bekas napi korupsi nyaleg tergantung komitmen seluruh parpol peserta pemilu. Lalu, desakan publik macam apa yang harus dilakukan agar parpol mau mengikuti kehendak masyarakat?

Seandainya sebagian parpol masih ngotot mencalonkan eks koruptor pada Pileg 2019, wajar jika publik menilai parpol telah berubah wajah menjadi korporasi, bukan tempat menampung aspirasi rakyat!

Apa pendapa Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Bermunculannya para koruptor menjadi caleg menunjukkan bahwa rasa malu kian langka dalam dunia politik. Dengan kata lain, dunia poltik Indonesia kian memalukan.

KPK tentu saja harus waspada karena  nafsu para koruptor untuk menjadi anggota DPR bisa saja mengandung dendam kesumat. Mereka ingin menghajar KPK yang telah membuat mereka mendekam di penjara sebagai pesakitan korupsi.

Mereka tak akan peduli bahwa KPK sekarang ini adalah penegak hukum yang paling dipercayai dan diandalkan oleh masyarakat. Bagi mereka, kenyataan ini perlu dijungkir-balikkan untuk merehabilitasi nama 'baik' mereka.

Bagi politisi seperti Fahri Hamzah, yang sangat gigih berupaya membubarkan KPK, mereka adalah energi yang sangat dibutuhkan. Keberadaan mereka di DPR akan membuat serangan balik para koruptor lebih dahsyat dan mematikan.

Seperti yang sudah-sudah, sistem perundangan akan terus direkayasa untuk melemahkam KPK,  termasuk menjadikan korupsi sebagai kejahatan biasa. Sementara itu, seperti dicatat oleh ICW, vonis terhadap para koruptor dibuat makin ringan. Semoga hal ini bukan menjadi bagian dari skenario untuk membuat korupsi di mata hukum sebagai tindak pidana ringan seperti mengendarai mobil tanpa SIM.

Hal ini sangat bertentangan dengan anggapan umum bahwa korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan merupakan ancaman terbesar bagi masa depan Indonesia. Tapi inilah Indonesia, dimana para pencoleng uang rakyat tak pernah jera, sementara rakyat harus terus menanggung beban kerugian negara akibat koruptor makin rakus. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) UII

Masing-masing partai politik tentu punya alasan untuk mencalonkan mantan napi korupsi jadi calon anggota legislatif. Pertama, mungkin karena yang bersangkutan punya modal sosial yang cukup atau bahkan tinggi. Artinya, dia punya jaringan ke masyarakat pemilih sehingga dia diharapkan bisa sebagai pendulang suara. Kedua, bisa jadi yang bersangkutan punya duit cukup banyak sehingga dia diharapkan bisa membantu kebutuhan logistik parpol. Ketiga, bisa jadi balas budi karena yang bersangkutan sewaktu dulu, misalnya, sudah pernah dicalonkan, kemudian dia juga sudah pernah memberikan sumbangsih yang besar kepada parpol. Keempat, mungkin juga yang bersangkutan memang elite parpol karena bagaimanapun juga siapa yang menentukan maju tidaknya seseorang jadi caleg adalah elite parpol sendiri.

Wacana KPU memberikan tanda khusus kepada eks koruptor dalam surat suara, nanti problemnya bukan hanya persoalan teknis, tapi juga akan menimbulkan problem yang substansial. Dari sisi problem teknisnya, bagaimana caranya memberikan tanda khusus, apakah tanda bintang, tanda silang, dan lain sebagainya. Dan masyarakat juga belum tentu paham tanda eks koruptor dalam surat suara tersebut. Terlebih, nama-nama caleg dalam surat suara itu kan banyak sekali.

Sementara dari sisi problem substansialnya, saya pikir ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jika mantan napi korupsi diberikan tanda khusus, apakah itu tidak bertentangan dengan UU Pemilu yang telah mengatur mengenai hal-hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam surat suara secara jelas dan tegas. Kedua, nanti ada timbul kesan bahwa KPU seolah-olah menegasi putusan Mahkamah Agung yang membolehkan eks napi korupsi nyaleg. Hal ini bisa menjadi preseden hukum yang buruk. Karena bagaimanapun juga putusan pengadilan tidak bisa melegakan semua pihak.

Yang harus kita kedepankan pasca putusan MA adalah menerima putusan tersebut sebagai sebuah realitas, sambil berpikir bagaimana kedepan kita mempunyai caleg-caleg bersih dengan cara-cara yang lain.

Siapapun yang terdampak dengan putusan itu sebenarnya bisa saja mengabaikannya. Tetapi kalau KPU mengabaikan putusan MA tentu tidak etis. Bagaimanapun pahitnya putusan MA tersebut, mau tidak mau harus diterima. Jangan kemudian ada ajakan “melawan” putusan MA. Bagaimana kita bisa mewujudkan kewibawaan hukum jika produk peradilan tidak dipatuhi oleh lembaga negara yang lain. Khawatirnya sikap ini berimbas kepada ketidakpatuhan warga Negara terhadap hukum, dalam hal ini keputusan pengadilan.

Reaksi masyarakat, baik sebelum terbitnya PKPU Nomor 20 Tahun 2018 maupun setelah putusan MA, untuk menolak eks napi korupsi menjadi caleg kan cukup besar.  Parpol pasti tahu ada harapan dari sebagian besar masyarakat bahwa partai politik harus mencalonkan orang-orang bersih karena kita ingin punya lembaga parlemen yang bersih. Ini realitas sosial yang disadari oleh semua pihak, termasuk oleh orang yang tidak setuju sekalipun. Kesadaran ini yang harus dibangun oleh partai politik.

Selain itu, kalaupun memang desakkan publik saat terjadinya kontroversi PKPU Nomor 20 Tahun 2018 seolah-olah tidak dihiraukan oleh parpol karena tidak bersandarkan kepada UU Pemilu, maka publik bisa mendorong agar ke depan ada revisi UU Pemilu temasuk revisi UU Partai Politik yang salah satu materi muatannya adalah  kebajiban bagi parpol untuk menyeleksi calon-calon anggota legislatif dengan saringan yang lebih ketat. Hal tersebut agar kita punya caleg-caleg yang kredibel, berintegritas, dan bersih dari kasus korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Publik juga perlu mendorong reformasi di internal partai politik. Sekarang ini ada kecenderungan bahwa orang baik enggan untuk masuk parpol, karena mereka sudah punya penilaian sedemikian rupa bahwa partai politik itu bobrok, dan penilaian buruk lainnya. Itu anggapan umum di masyarakat. Nah, anggapan ini harusnya di-counter parpol dengan menunjukan bahwa partai mampu melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya, mulai dari kaderisasi parpol, sebagai penyampai aspirasi masyarakat, dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan parpol. Tapi kalau tidak dilakukan, saya khawatir kita yang sudah sepakat menjadi negara demokrasi dengan parpol sebagai salah satu pilarnya justru tidak percaya terhadap partai politik. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Tentu sangat disayangkan vonis Mahkamah Agung (MA) yang menganulir Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 soal larangan eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, namun sebagai bangsa yang telah bersepakat hidup dalam alam hukum yang demokratis maka menyikapi secara arif mejadi solusi yang beradab. Namun diam tanpa memanfaatkan celah yang ada, sudah barang tentu tidak etis. Mengapa demikian? Karena KPU masih memiliki peluang untuk berupaya mengaktualisasikan “ulang” PKPU soal larangan napi koruptor. Adanya Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, menjadi peluang sekaligus tantangan terakhir bagi KPU siap-tidaknya meneguhkan PKPU yang telah dibuatnya agar tetap eksis dan legitimate.

Dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA tersebut disebutkan: Dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat Usaha Tata Negara, yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya, KPU dalam tempo 90 hari diberi pilihan untuk tetap melaksanakan PKPU atau tunduk pada putusan MA. Dengan demikian, PKPU yang melarang calon legislatif napi koruptor masih sah (legal) selama 90 hari ke depan.

Adanya Peraturan MA tersebut, menjadi rambu bahwa jika KPU ternyata mengesampingkan vonis MA sejatinya merupakan langkah yang konstitusional karena dipayungi hukum berupa Peraturan MA tersebut. Karena itu, tidak salah jika KPU ternyata memilih opsi tetap mendudukan PKPU itu sebagai alat untuk “mencegah” eks koruptor nyaleg. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Imam Ghozali

Dosen STAIN Bengkalis

FOLLOW US

Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-1)             Upaya Perampokan Aset Negara di BUMN Geo Dipa Energi (Bagian-2)             Rupiah Terpuruk di Atas Struktur Ekonomi Tak Sehat (1)             Selesaikan PR Rantai Ekspor, Ekonomi Biaya Tinggi (2)             Kuncinya Pada Penyediaan Infrastruktur Dasar             Maksimalkan Desentralisasi, Tak Perlu Asimetris             Otsus, Antara Bencana Atau Solusi             Otonomi Daerah Jangan Setengah-Setengah             Bereskan Dulu Masalah Penggunaan Dana Desa, Baru Bicara Dana Kelurahan             Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi