Menimbang Gaya Politik PSI
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 10 January 2019 12:30
Penulis
Watyutink - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nyaris selalu berusaha ambil bagian di setiap momen politik. Boleh dibilang PSI menjadi salah satu partai yang paling lincah dalam mencari perhatian publik. Berbagai pernyataan para elite-nya pun kerap kali menghiasi media massa. Kelincahannya tersebut dinilai sebagai upaya agar bisa lolos ke parlemen (Parliamentary Threshold 4 persen). Apalagi, menurut berbagai lembaga survey, saat ini PSI menjadi salah satu partai yang terancam tidak lolos ke Senayan.

Namun tak jarang lenggak-lenggok PSI justru memunculkan kontroversi di ruang publik, soal ‘Kebohongan Award’ misalnya. Hitungan hari di tahun 2019 belum lagi genap seminggu, PSI langsung eksis dengan memberikan ‘Kebohongan Award’ kepada tiga elite oposisi; Prabowo Subianto diberi predikat melakukan ‘kebohongan terlebay’ lantaran menyebut satu selang cuci darah di RSCM digunakan 40 kali, nominasi ‘kebohongan yang hakiki’ diberikan kepada Sandiaga Uno karena menyatakan proyek Tol Cikopo-Palimanan dibangun tanpa utang, lalu Andi Arief dianugerahi ‘kebohongan terhalusinasi’ lantaran men-twitt ada tujuh kontainer surat suara Pilpres 2019 yang sudah dicoblos.

Menurut Anda, patutkah cara PSI tersebut? Sebab, meski ketiga elite oposisi tersebut menyampaikan kabar yang tak benar, Kebohongan Award tetap mendapat kritik dari sejumlah pihak. Sebagian kalangan menganggap langkah PSI tersebut hanya membuat kegaduhan, bahkan dikualifikasi sebagai upaya memojokan lawan politik tanpa serius memerangi hoaks.

Jangankan kubu Prabowo-Sandi, sesama elite partai koalisi Jokowi-Ma’ruf pun sempat mengkritik langkah PSI itu. Politisi Golkar Roem Kono menyebut bahwa gaya politik PSI bukanlah budaya politik ala Indonesia.

Namun sejumlah elite PSI menampik semua tudingan itu. Dara Adinda Nasution, salah satunya. Dara menegaskan, “Kebohongan Award” sebagai upaya melakukan proses perubahan sosial melalui cara-cara simbolik tanpa kekerasan. Selain itu, penghargaan kebohongan tersebut guna mengembalikan marwah demokrasi dari penyebaran hoaks yang dilakukan secara massif. Betul, hoaks harus kita perangi, tapi apa iya itu cara memerangi hoaks?

Penghargaan itu bukanlah satu-satunya kontroversi yang dilakukan PSI. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Grace Natalie lantang menolak penerapan Perda Syariah juga menimbulkan polemik. Bahkan PSI harus “bersitegang” dengan PPP dan PKB, lagi-lagi sesama partai koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Meski penolakan Perda Syariah menimbulkan kontroversi, sebagian kalangan menilai tak ada yang salah dengan pernyataan Grace Natalie itu. Sebab, NKRI menganut ideologi Pancasila. Lalu, mengapa bukan sikap politik yang tegas macam ini yang terus digaungkan?

Selain itu, PSI juga kerap tampil manakala kubu Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi tengah bersitegang. Tentu sikap politiknya: membela Jokowi, menyerang Prabowo. Bahkan cara membela dan menyerang terkesan dilakukan secara membabi buta.  

Apakah cara demikian tidak berdampak buruk terhadap generasi muda dalam memahami politik? Sebab, selama ini PSI selalu mencitrakan diri sebagai partai anak muda. Intinya, PSI adalah kendaraan politik yang dikhususkan bagi anak muda yang jengah dengan partai lama.

Lantaran PSI sebagai partai anak muda, konon sebagian kaum milenial telah menjadikan PSI sebagai barometer berpolitik. Yang lebih penting lagi, jangan sampai gaya politik PSI justru menyudutkan generasi muda sebagai kelompok yang tidak mengerti fatsun politik.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mungkin itulah gaya politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebagai partai baru, PSI memang sedang mencari perhatian. Melakukan gerakan dan taktik menyerang lawan merupakan bagian dari mencari perhatian tersebut. Dan sebagai bagian untuk membesarkan partai.

Jika Prabowo, Sandi, dan Andi Arif yang diserang dengan ‘Kebohongan Award’, otomatis mereka bertiga dan pasukannya juga akan menyerang PSI. Nah, di sinilah PSI mendapatkan iklan dan publikasi gratis dari media. Karena selalu dibicarakan, dibahas, dan diberitakan media.

Apakah yang dilakukan PSI tersebut patut? Secara politik sah-sah saja. Namun secara etik memang kurang baik. Gaya politik yang penuh sensasi, serang sana serang sini, dan tabrak sana tabrak sini.

Hoaks memang harus dibasmi dan diperangi. Penegakkan hukum yang adil dan konsisten adalah solusinya. Tangkap, adili, dan hukum para penebar hoaks. Agar ada efek jera. Dan agar yang lainnya tidak melalukan hal yang sama. Hoaks hanya bisa dilawan dengan menegakkan hukum dengan benar. Bukan dengan cara menyerang pihak lawan politik.

Sepertinya semua isu seksi akan dimainkan oleh PSI. Apapun isu itu. Perda syariahkah. Menolak poligamikah. Kebohongan Awardkah. Semua dilakukan demi menaikan popularitas dan elektabilitas partai. Semua dilakukan demi lolos ke Senayan (DPR RI). Agresivitas PSI telah banyak membuat partai koalisi internal Jokowi-Ma'ruf marah. Begitu juga partai-partai oposisi. Agresif boleh. Kreatif juga boleh. Namun jangan melakukan tindakan-tindakan  yang menyerang kawan atau lawan politik.

Jika gaya politik PSI tersebut tidak diubah, bukan hanya akan mendegradasi anak muda dengan nilai pragmatis. Tetapi juga akan membawa kegaduhan dan huru-hara politik. Tampilkan saja wajah partai yang energik, sportif, santun, dan penuh kedamaian.

Jangan menampilkan wajah partai yang garang karena sering menyerang. Dan jangan juga menampilkan wajah yang seolah-olah apa yang dilakukan oleh oposisi itu salah semua. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Dalam sistem pemilu serentak antara pilpres dengan pileg dalam satu putaran, menjadi tantangan tak mudah bagi parpol. Apalagi batas Parliamentary Threshold 4 persen. Ini tak mudah, khususnya untuk partai baru. Karena itu, parpol mesti punya langkah dan terobosan yang cerdas.

Ada beberapa strategi yang bisa dijalankan oleh parpol diantaranya, pertama, rekruitmen pengurus dan caleg dari tokoh-tokoh yang tidak saja punya nama, tapi diterima oleh masyarakat.

Kedua, untuk menampilkan tokoh-tokoh berkaliber nasional itu perlu logistik cukup besar. Logistik menjadi kebutuhan (necessary) bagi parpol untuk bertahan hidup. Perlu merekrut saudagar yang punya dan bersedia menyiapkan logistik.

Ketiga, kekuatan branding melalui media. Ini juga perlu dana yang tak kecil. Bagi parpol yang punya media, ini sangat membantu. Nasdem misalnya, telah berhasil menaikkan citra partai melalui media yang dimilikinya. Dan sekarang, jalan itu ditempuh oleh Perindo. Selain dana yang kuat, Perindo punya media.

Keempat, jika logistik tak ada, media tak punya, maka tampil beda dan kontroversial menjadi pilihan efektif. Inilah yang nampaknya sedang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Cara branding tanpa modal.

Tentu tidak setiap tindakan tampil beda dan kontroversial otomatis jadi magnet suara. Strategi ini hanya untuk mengangkat popularitas. Saat ini, PSI menjadi sangat terkenal karena kontroversialnya itu. Terkenal bukan berarti disukai, lalu dipilih. Banyak tokoh terkenal, tapi tak disukai. Ketika mereka mencalonkan diri jadi kepala daerah atau anggota legislatif, tak kepilih.

Tampil beda dan kontroversial akan efektif jika kontennya bagus, dan timing-nya tepat. "Negara Tak Akan Utang", misalnya. Meski sulit dipraktikkan, tapi janji Jokowi 2014 ini sempat menghipnotis rakyat. Konten bagus dan timing-nya tepat. Meski sekarang tak tepat lagi, karena tak terbukti.

Tapi, kontroversi yang dipilih PSI ini kontennya buruk, dan timing-nya gak tepat. Menentang Perda Syariah, misalnya. Gak pas, karena mayoritas pemilih adalah Umat Islam. Apalagi situasi sekarang, Umat Islam sedang sensitif dengan situasi politik yang ada.

Atau "Award kebohongan" yang menyerang Prabowo, Sandi dan Andi Arief. PSI akan kehilangan para pemilih dari kubu paslon No 2. Kalau tujuan menyerang Paslon No 2 dalam rangka untuk mendapatkan simpati dari pendukung Paslon No 1, PSI akan kewalahan melawan PDIP dan partai pendukung petahana yang lain.

Kontroversi ini tentu tak elegan jika dilihat dari ukuran norma sosial, agama dan kebangsaan serta etika berpolitik. Apalagi di mata anak-anak muda yang menjadi generasi bangsa masa depan. Jika PSI ingin konsen membidik anak-anak milenial, keteladanan mesti jadi dasar untuk melakukan manuver politik, agar anak-anak muda ini cerdas, punya panutan politisi yang berakhlak.

Sejumlah caleg dari partai pengusung petahana, kabarnya banyak mendapatkan kesulitan di kantong-kantong para pendukung Paslon No 2.  Mereka berupaya untuk beradaptasi secara pragmatis dengan mengabaikan soal pilihan pilpres bagi masyarakat, yang penting mereka terpilih sebagai anggota legislatif.

Melihat fakta ini, maka apa yang dilakukan oleh PSI hanya akan menggali lubang kuburnya sendiri. Apalagi kita tahu, politik menyerang tidak sesuai dengan psikologi pemilih di Indonesia. Dan ini justru akan menguntungkan bagi pihak yang diserang.

Terkecuali, jika PSI lahir hanya bersifat sementara. Bukan target 4 persen suara untuk mempertahankan legalitas partainya pasca pemilu, tapi semata-mata untuk menjadi peluru tajam bagi Paslon No 1 untuk mendapat tugas khusus menyerang Paslon No 2. Kalau benar begitu, akan kontra-produktif. Rakyat akan makin simpati kepada Paslon No 2 dan meninggalkan Paslon No 1. Inilah yang dikritisi oleh PPP, PKB dan Golkar. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Nailul Huda

Peneliti INDEF

FOLLOW US

Hasil Survei Capai Steady State, Pergerakan Semakin Flat             Survei Kompas Bukan Acuan Satu-satunya Kalah-Menang             Pemerintah Desa Mestinya Netral             Petahana Alami Kepanikan             Hoax Berpotensi Ganggu Kualitas Pemilu dan Demokrasi             Membangun Kembali Link and Match dan Revitalisasi BLK             Harus Serius Kembangkan Competitive Advantage             Perempuan yang Terlibat dalam Terorisme Merupakan Korban             Kelompok Radikal Di Indonesia Telah Bertransformasi             Anggaran Apel Kebangsaan Kurang Proporsional