Mengurai di Balik Pengangkatan KSAD Andika Perkasa
berita
Politika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 November 2018 15:30
Penulis
Pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa mendapat dua sudut pandang penilaian. Satu sisi dianggap sudah tepat, baik dilihat dari kapasitas maupun jenjang karir militer yang sudah dilaluinya. Tapi sudut pandang lainnya, menganggap pengangkatan Andika bukan atas pertimbangan profesionalitas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD di Istana Negara pada Kamis (22/11/2018). Ia menggantikan Jenderal Muyono yang akan pensiun pada Januari mendatang. Seusai pelantikan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pengangkatan Andika sudah sesuai dengan prasyarat yang ada.

Secara prosedural, pelantikan Andika boleh jadi sudah memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier militer juga tidak diabaikan. Andika berpangkat letnan jenderal sebelum dilantik KSAD, sehingga pengisian jabatan tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Namun ada yang meyakini, banyak perwira yang punya kapasitas dan kemampuan untuk menjabat KSAD ketimbang Andika Perkasa. Penilaian didasari pengangkatan Andika yang melewati tiga jenjang angkatan, yaitu: 1984, 1985, dan 1986. Pertanyaannya, sejauhmana pengangkatan Andika ini bisa menimbulkan gejolak di tubuh TNI AD sendiri?

Meski demikian, karir militer Andika memang terbilang melesat, terutama selama Presiden Jokowi berkuasa. Andika menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dua hari selepas Jokowi dilantik Presiden 2014-2019. Seusai menempati dua posisi strategis lainnya, Andika menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), persis sekitar empat bulan sebelum menjabat KSAD.

Praktis, Andika hanya butuh waktu empat tahun menyandang pangkat jenderal (bintang empat) dari mayor jenderal (bintang dua). Apakah ini bukti kapasitas dan kapabilitas Andika tak perlu diragukan lagi?

Boleh jadi begitu. Tapi sebagian kalangan menilai karir Andika terutama jabatan KSAD yang baru diembannya itu sulit dilepaskan dari relasi A.M. Hendropriyono, mertua Andika Perkasa, dengan lingkaran kekuasaan. Artinya, jabatan KSAD itu dinilai berkat “usaha” Hendropriyono. Sebegitu kuatkah pengaruh Hendropriyono terhadap keputusan Istana?

Bahkan ada yang menganalisis bahwa posisi Andika saat ini sebagai tameng untuk menjamin kemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Lantas, apakah anggapan ini terlalu berlebihan? Atau, memang TNI  belum bisa dilepaskan dari kepentingan politik praktis penguasa?

Selain itu, pengangkatan Andika juga mendapat kritik dari sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM). Selama ini mereka meyakini Hendropriyono terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya, kabarnya ia memimpin pasukan militer dalam pembantaian berdarah dalam peristiwa Talangsari pada 1989.

Selain itu, Hendropriyono juga dituding sebagai dalang pembunuhan Munir Said Thalib pada 2004. Pegiat HAM itu meregang nyawa sewaktu menempuh perjalanan udara menuju Amsterdam, Belanda.

Jika benar Hendropriyono berada di balik sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, apakah itu artinya posisi Andika Perkasa memburamkan penuntasan kasus yang diduga dilakukan mertuanya itu? Pun demikian, apakah jenjang karir Andika memang didesain untuk melindungi masa lalu Hendropriyono?

Terlepas dari persoalan di atas, tentu rakyat berharap pengangkatan Andika Perkasa sebagai KSAD bukan karena Presiden Jokowi pakewuh terhadap A.M. Hendropriyono.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Politik. Peneliti di Indo Survey & Strategy. Peneliti Senior Indonesian Public Institute (IPI)

Jenderal Andika Perkasa resmi menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono yang akan pensiun pada Januari 2019. Menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono itu kini dipercaya sebagai orang nomor satu di matra TNI AD.

Menurutnya saya, pengangkatan Andika sudah tepat karena telah memenuhi berbagai persyaratan. Dari segi karir, Andika memulai karirnya dari bawah. Meski demikian, karir Andika yang melejit tidak luput dari sorotan publik dan tentu ada pula yang mengkaitkan dengan situasi politik. Hal itu sebagai suatu hal yang wajar sebagai sebuah pendapat. Fenomena semacam ini sudah lazim terjadi di berbagai era pemerintahan.

Meskipun karirnya cepat melesat, tapi Jenderal Andika termasuk perwira berprestasi yang mengawali karirnya dari bawah. Sebelum dipercaya menjadi KASAD, lanjut Karyono, sejak lulus dari akademi militer tahun 1987 Jenderal Andika Perkasa telah mengawali karirnya di Korp Baret Merah satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus) selama 12 tahun dengan menduduki berbagai jabatan.

Jabatan terakhir Andika di Kopassus sebagai Danton 32 Grup 3/Sandha Kopassus di tahun 2002. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Korem 023/Kawal Samudra dengan pangkat kolonel di awal tahun 2013. Terhitung sejak 8 November 2013 Andika menjabat sebagai kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) dengan pangkat brigadir jenderal. Lalu pada 22 Oktober 2014 dua hari setelah Jokowi dilantik menjadi presiden, Andika mendapat promosi sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). Lalu pernah menjadi Panglima Kodam XII/Tanjung pada Mei 2016. Setelah itu, pada awal Januari 2018 Andika mendapat promosi kenaikan pangkat letnan jenderal dan menjabat sebagai Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Dankodiklat) TNI. Selang tujuh bulan kemudian Andika mendapat promosi sebagai Panglima Komando Strategis (Pangkostrad).

Dari aspek pengalaman tugas, sosok Andika cukup malang melintang dalam mengemban misi militer. Semasa bertugas di Kopassus, Andika pernah melaksanakan berbagai operasi militer, yaitu Operasi Teritorial di Timor Timur pada tahun 1992, operasi Bhakti TNI di Aceh (1994) dan pernah bertugas dalam misi operasi khusus di Papua. Dia pun pernah memimpin operasi penangkapan tokoh teroris Omar Al-Faruq, salah satu pimpinan organisasi Al Qaeda pada 2002 di Bogor.

Dari segi akademis, sosok Andika yang menjadi jenderal bintang empat termuda saat ini memiliki prestasi akademik yang cukup gemilang. Ia tercatat sebagai lulusan terbaik Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) tahun 2000. Ia juga meraih gelar Master of Science (MSc) dan Doctor of Philosophy (Ph.D) dari Harvard University.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin kompleks. Berbagai ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri semakin canggih, paralel dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi warna baru dalam mengidentifikasi berbagai ancaman negara. Meningkatnya penetrasi organisasi trans nasional, perang cyber dan berbagai macam proxy war membutuhkan paradigma baru TNI AD dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara.

Di sisi lain, tantangan politis yang dihadapi TNI secara umum dan TNI AD khususnya adalah kerap mendapat godaan politik yang datang dari berbagai kelompok yang ingin menarik-narik TNI terlibat dalam pertarungan politik.  Bahkan ada pihak yang secara terbuka mendorong kembali agar TNI memiliki hak pilih sebagaimana yang pernah terjadi di era demokrasi parlementer pada pemilu 1955. Semua tantangan tersebut membutuhkan paradigma baru TNI ke depan.

Saya berharap dari deretan karir dan prestasi yang dimiliki Andika bisa menjadi modal untuk memimpin TNI AD sekaligus membangun paradigma baru khususnya TNI AD dalam menghadapi berbagai tantangan yang complicated dan multidimensi. Jika itu bisa dilakukan maka Andika bisa menjadi harapan baru bagi TNI untuk menjadikan TNI lebih maju, solid, profesional dan merakyat.  

Selain itu, tantangan terkini yang tengah dihadapi KSAD yang baru adalah menjaga netralitas TNI dalam pemilu serentak 2019. Saya berharap, Andika Perkasa sebagai KSAD yang baru bisa menetralisir TNI khususnya TNI Angkatan Darat dalam pemilu 2019 ini. Sehingga marwah TNI sebagai pengawal demokrasi tetap terpelihara. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Pengangkatan Andika Perkasa sebagai KSAD tidak akan menimbulkan gejolak. Karena kita tahu tentara merupakan institusi yang solid. Satu komando. Jika pun ada gejolak, itu terjadi di internal. Tidak akan terpublish ke publik. Kekecewaan di internal bisa saja terjadi, karena ada angkatan yang terlangkahi.

Kapasitas Andika tidak diragukan. Secara pengalaman, pendidikan, dan track record memang bagus. Kita harus hargai itu. Namun kita juga tahu kecemerlangan butuh dukungan kekuasaan.

Hal wajar jika A.M Hendropriyono peduli terhadap karir menantunya. Itu hal biasa. Dan itu terjadi juga pada jenderal-jenderal yang lain. Kekuasaan memang bisa menaikan karir seseorang dengan cepat. Namun juga bisa memacetkan dan menjatuhkannya.

Hal wajar juga jika pengangkatan Andika untuk mengamankan Pilpres 2019. Karena TNI menjelang pilpres harus solid. Tidak boleh terpecah. Keputusan Presiden tentu bersifat politis, apapun keputusannya. Termasuk keputusan dalam pengangkatan Andika sebagai KSAD.

Walaupun TNI harus netral. Namun TNI akan terus ditarik-tarik ke politik. Karena bagaimanapun TNI merupakan salah satu kekuatan politik di negara ini. Dan penguasa akan berusaha menjaga TNI untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan tentu untuk kepentingan penguasa itu sendiri.

Terkait tuduhan pelanggaran HAM yang dilakukan A.M Hendropriyono tentu harus dibuktikan. Yang jelas dan yang pasti, TNI harus bekerja profesional untuk bangsa dan negara. Bukan untuk menjaga atau melindungi individu-individu masyarakat.

Apapun keputusan presiden harus dihargai. Kita tunggu saja kerja-kerja profesional yang akan dilakukan oleh Andika sebagai KSAD baru. Selamat menjaga kedaulatan negara. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekjen Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)

Mengenai pengangkatan Letjen Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), pertama, hal itu merupakan kewenangan presiden sebagai panglima tertinggi TNI. Kedua, jika dianggap melompati jenjang karir para angkatan di atasnya, hal itu sudah biasa terjadi baik di lingkungan TNI maupun Polri.

Penunjukan Kapolri Tito Karnavian juga melompati para perwira yang lebih senior. Di masa Presiden SBY pun pernah terjadi ketika mengangkat Kapolri Timur Pradopo yang melompati para perwira yang lebih senior. Ketiga, harus ada penilaian terhadap Letjen Andika Perkasa dalam aspek kapasitas, kapabilitas, dan loyalitas kepada presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI.

Jika dalam ketiga aspek tersebut terpenuhi semua, maka penunjukannya sebagai KSAD merupakan hal yang wajar. Selama ini juga banyak rakyat yang tidak tahu apa prestasi para perwira tinggi TNI. Faktanya, rakyat belum sepenuhnya percaya pada TNI, khususnya AD, yang memiliki sejarah kekerasan terhadap rakyat selama era otoritarisme Orde Baru.

Keempat, soal masa lalu Hendropriyono yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa pelanggaran HAM berat dalam kasus Talangsari 1989 dan pembunuhan Munir, maka menjadi tanggung jawab Hendropriyono sendiri. Jika diadakan pengadilan HAM ad hoc atas kasus Talangsari misalnya, maka Hendropriyono yang dijadikan terdakwa, bukan Andika Perkasa.

Kelima, KSAD baru harus serius menjadikan TNI AD menjadi tentara yang melindungi rakyat dan mempertahankan kedaulatan negara, bukan malah menjadikan rakyat sebagai musuh seperti era Orde Baru. (mry)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas