Mengurai Benang Kusut Kemudahan Berusaha
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 20 May 2019 16:15
Penulis
Watyutink.com - Kemudahan perizinan untuk berusaha bagi investor, masih menjadi persoalan pokok dalam penciptaan iklim berusaha di Indonesia. Khususnya dalam mendorong laju industrialisasi, kemudahan perizinan menjadi diskursus yang paling sering dibahas. Tidak heran, karena sejak diberlakukannya paket-paket kebijakan derelugasi ekonomi guna memperlancar arus investasi dan kemudahan iklim berusaha di Indonesia hasil yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan.

Berkali-kali sudah, tinjauan atas efektivitas kebijakan paket deregulasi ekonomi--hingga paket deregulasi ke XVI saat ini--dilakukan oleh para pemangku kebijakan ataupun analisis para ahli. Namun, tetap berkesimpulan bahwa ihwal kemudahan perizinan masih jauh panggang dari api. Pengusaha masih saja mengeluhkan hambatan birokrasi di pusat apalagi di daerah yang menyebabkan urusan bisnis dapat tertunda sampai beberapa waktu.

Kasus-kasus sulitnya mendapatkan lahan, memperoleh bahan baku dan peraturan yang rumit dan mubazir, belum lagi pungli dan biaya tak terduga, masih menjadi penyebab melemahnya daya saing ekspor.

Padahal, upaya-upaya untuk menyederhanakan izin dan perluasan sektor bagi industri pionir yang menerima tax holiday seperti menurut Menko Darmin Nasution, sudah dilakukan sejak tahun lalu. Pun, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (EoDB) disebutkan meningkat drastis ke level 70 an dari sebelumnya pada level 100 ke atas pada lima tahun lalu.

Apalagi, dengan pemberlakuan sistem Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan terintegrasi berbasis daring di tingkat daerah. Semestinya dengan sistem daring seperti itu, koordinasi dan update data antara pusat dan daerah tidak lagi terhambat dan tidak ada lagi cerita belum padunya sistem koordinasi pusat dan daerah.

Kalau sudah terkesan tidak efektif, apa yang sebetulnya harus dilakukan, dari mana pintu masuknya? Padahal, pembuatan paket-paket deregulasi tentu sudah menghabiskan biaya yang pasti besar. Mengapa seolah ada bottleneck yang menjadi penghambat dari kelancaran deregulasi yang susah payah dibangun?

Ihwal perbedaan implementasi dari ketentuan yang ditetapkan di tingkat pusat dan daerah, sudah pernah diangkat dalam pembahasan dalam rapat koordinasi antar kementerian di bawah Menko Perekonomian. Bahkan pernah terungkap, ada kementerian yang justru membuat aturan baru diluar ketentuan yang ditetapkan oleh satgas deregulasi ekonomi tingkat pusat. akibatnya, yang menjadi korban tetaplah para pengusaha yang merasa kesulitan dengan aturan-aturan baru yang muncul di tingkat kementerian.

(Baca juga : https://www.watyutink.com/topik/ekonomika/Jonan-Rempong-Dicecar-Senayan-Paket-Deregulasi-Tersendat)

Presiden Jokowi sendiri, pernah sidak ke salah satu Unit Pemerintahan untuk melihat pelaksanaan lancar tidaknya prosedur perizinan bagi investor. Hasil sidak, dinyatakan bahwa untuk kemudahan prosedur perizinan masih memerlukan waktu untuk pembenahan lebih lanjut.

Mengapa dalam satu periode pemerintahan, masalah kemudahan perizinan atau berusaha masih juga menjadi hal yang harus dipertanyakan berulang-ulang? Padahal, mekanisme penyelenggaraan ketentuan deregulasi sepertinya sudah disusun dengan baik? Apa yang harus dilakukan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Menyoal perizinan usaha di Indonesia memang sudah seperti benang kusut. Namun benang kusut bisa diurai jika konsisten dan sabar dikerjakan karena memang akan memerlukan waktu yang tidak singkat, apalagi kekusutan sudah menahun.

Pembenahan benang kusut perizinan usaha sudah dilakukan sejak tahun pertama pemerintahan Joko Widodo yang melanjutkan usaha sebelumnya dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan harus tetap dilakukan pada pemerintahan presiden periode 2019-2024.

Secara umum dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo sejak 2014 hingga sekarang sudah pada jalur yang tepat. It has been on the right track. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan peringkat Indonesia dalam Ease on Doing Business index, dari posisi 120 di tahun 2014 menjadi posisi 73 pada 2018. Namun demikian, terakhir dicatat oleh media ekspresi kegeraman Joko Widodo di pertemuan Ikatan Notaris Indonesia pada April 2019, bahwa menurut Jokowi, persoalannya ada pada diri pemerintah sendiri, terlalu banyak peraturan-peraturan dan izin-izin yang harus dipenuhi agar dapat mulai usaha di Indonesia.

Kemenko Bidang Perekonomian sudah membuat website khusus Doing Bussines in Indonesia agar memudahkan investor memulai usaha di Indonesia. Namun masih banyak hal yang perlu disempurnakan pada website tersebut setidaknya tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bukannya bercampur antara bahasa Inggris dan Indonesia.

Selain itu dalam proses perizinan yang disebutkan dalam kurun waktu tertentu, perlu dicantumkan bila hal itu tidak tercapai maka pihak mana yang perlu dituju investor untuk menyampaikan keluhannya sehingga kepastian usaha didapatkan.

Hal lain dalam website yang perlu disempurnakan adalah daftar peraturan-peraturan terkait proses izin usaha mulai Undang-Undang hingga peraturan Bupati/Walikota yang masih belum terisi semua.

Memang tidak mudah mendata semua peraturan perizinan yang mungkin jumlahnya ribuan, namun dengan inventarisasi perundangan dan peraturan pada website tersebut maka diperoleh potret diri (self-portrait) tata perundangan dan peraturan perizinan usaha di Indonesia. Apabila sudah mendapat potret diri itu maka sekarang tinggal tergantung pada kemauan dan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memangkasnya sehingga proses perizinan usaha menjadi lebih sederhana namun efektif dan akuntabel.

Untuk lebih memotivasi pemerintah daerah dalam memudahkan proses perizinan usaha maka dapat disusun indeks Ease on Doing Business per propinsi, per kabupaten/kota yang kemudian dapat digunakan sebagai insentif dalam penghitungan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Hal ini diharapkan akan memacu pemerintah daerah untuk bersungguh-sungguh menata peraturan di tingkat daerah agar memudahkan perizinan usaha. BKPM dapat menjadi ujung tombak dalam mendorong OPD yang menangani investasi dan perizinan usaha agar senantiasa mencermati berbagai peraturan yang berlaku sehingga tidak menghambat usaha di daerah tersebut. Hal ini sudah dilakukan dengan pemberian penghargaan (award) bagi PTSP daerah yang perizinannya tidak berbelit dan pelayanannya baik. Namun perlu ditegaskan bagi PTSP yang tidak mencapai standar harus dirumuskan sanksi yang membuat terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.

Terakhir, penggunaan teknologi informasi menjadi keniscayaan agar semua PTSP di daerah terkoneksi dengan pemerintah pusat (BKPM dan Kemenko Bidang Perekonomian) sehingga dapat mendeteksi jika ada penyimpangan proses perizinan dari standar yang sudah ditetapkan.

Penyempurnaan sistem informasi proses perizinan usaha di Indonesia harus terus dilakukan dan seperti mengurai benang kusut maka konsistensi dan kesabaran diperlukan untuk melaksanakan program simplifikasi proses izin usaha di Indonesia. Semoga satu saat nanti benang-benang perizinan sudah dapat terurai. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Konyol kalau hanya percaya bahwa kemudahan berbisnis identik dengan jumlah peraturan. Korupsi adalah faktor utama untuk menentukan sejauh mana kemudahan berbisnis bisa dicapai. Meski peraturan sedikit kalau dioperasikan oleh para koruptor kemudahan berbisnis hanyalah ilusi.

Hasil Pemilu tahun ini menunjukkan bahwa kemudahan berbisnis bakal makin sulit dicapai. Berbagai deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah bakal sia-sia karena dimainkan oleh para koruptor. Hasil Pemilu tersebut menunjukkan bahwa rakyat tidak menganggap korupsi sebagai kejahatan luat biasa. Mayoritas bahkan mungkin menganggap korupsi bukan kejahatan.

Lihat saja, dalam Pemilu kali ini berita-berita tentang korupsi oleh politisi terbukti tak berpengaruh pada popularitas Parpol. Parpol peraih suara tertinggi adalah yang kadernya paling banyak terlibat korupsi yaitu PDIP dan Golkar.

Kenyataan ini tentu saja juga menunjukkan bahwa dukungan kepada KPK sesungguhnya sarat dengan kemunafikan. Inilah mengapa para koruptor berpegang pada pepatah 'Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu'. Apalagi belakangan ini, sebagaimana diungkapkan oleh ICW, pengadilan makin bersahabat dengan koruotor. Konyolnya, vonis paling ringan justru yang dijatuhkan oleh para hakim Agung.

Dalam sistem dimana politisi sebagai pemegang kendali, tak sulit untuk menebak para birokrat korup pelaksana peraturan bakal kian gendut. Reformasi birokrasi ibarat 'makin jauh panggang dari api'. Apa boleh buat, kursi legislatif dan eksekutif didominasi Parpol-Parpol yang kadernya paling banyak terlibat korupsi.

Tak kalah menyedihkan adalah banyak ana muda yang juga abai terhadap masalah korupsi sehingga mereka menjadi energi utama Parpol-Parpol paling korup. Pemimpin dan vokalis Nirvana tentu prihatin melihat kenyataan ini dan kalau masih hidup tak mau manggung di Indonesia. "Tugas anak muda adalah melawan korupsi," katanya. (pso)

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Terpilihnya Presiden Joko Widodo di 2014 memberikan asa pada perbaikan investasi. Menawarkan ke publik internasional mengenai keunggulan dan peluang investasi menjadi hal yang ia sering lakukan pada waktu itu. Hari ini, buah kinerja investasi yang kita harapkan sudah tumbuh untuk kita petik, nyatanya masih belum terlihat membaik. Bisa kita lihat dari realisasi investasi triwulan I-2019 yang juga dikonfirmasi oleh capaian PMTB di triwulan I-2019. Keduanya masih belum terdongkrak naik.

Data EODB menunjukkan Indonesia masih mengalami berbagai masalah terkait dengan perijinan. Menyebabkan indikator kemudahan bagi investasi masih belum terangkat dan cenderung stagnan. 

Memang, sejumlah deregulasi untuk mendorong investasi terutama asing masuk ke Indonesia sudah diupayakan oleh Pemerintah empat tahun belakang. Dari paket kebijakan, pelonggaran DNI, hingga tenaga kerja asing dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Namun, pekerjaan ini jauh dari kata mudah. Masalah pengawasan dan sistem yang terus berganti menyebabkan deregulasi tidak tercapai. Perijinan di daerah nyatanya masih sulit karena beberapa hal. Mulai dari ketidaktahuan regulasi hingga pada keinginan daerah meminta bagian pribadi. 

Salah satunya masalah lain di tahap perijinan seperti PTSP dan OSS yang sempat mengemuka, mulai dari pelaksanaan dilakukan Kemenko Ekonomi hingga harus pindah ke BKPM. 

Di sisi lain obral insentif dilakukan, tax holiday dengan masa waktu melebihi insentif serupa di negara tetangga memberikan refleksi apakah insentif ini tidak laku ataukah memang ada persoalan lain yang lebih mendasar dari sekedar insentif?

Investor tentu memiliki keinginan untuk menarik keuntungan dari investasinya. Ada dua yang perlu dilirik oleh investor dan berkaitan dengan infrastruktur. Pertama, infrastruktur pasar. Infrastruktur ini tentu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Negara tentu akan memilih agar investor asing membangun pusta produksi berbasis ekspor daripada untuk dipasarkan di dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah perlu memiliki intelejen pasar yang baik. Atase perdagangan perlu diberikan target bahkan perlu diperluas tugasnya agar tidak hanya negara saja namun sesuai dengan ekonomi digital saat ini. Ke depan atase perdagangan e-commerce perlu dimiliki Indonesia.

Kedua, infrastuktur dasar. Hal yang dilupakan penyelenggara negara adalah tidak tersedianya infrastuktur dasar yang mendukung kegiatan usaha para investor. Harga gas sebagai input produksi masih double digit. Upah buruh masih selangit dan tidak ada jaminan yang pasti terhadap produktivitasnya melejit. Belum bahan baku yang sulit karena permainan antara pengusaha lain dengan pemerintah daripada mengembalikan pada mekanisme pasar. 

Ini faktor yang seharusnya bisa diantisipasi oleh pemerintah saat ini. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

FOLLOW US

Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020             Ketegasan SBY, Redakan Tensi Faksionalisasi             Langkah PKS di Oposisi Perlu Diapresiasi             Insentif Pajak, Daya Tarik Sistem Pajak yang Paling Rasional             Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei